Musda III PARTAI GOLKAR Mateng Syahrir Nahkodai Golkar Mateng ,Selamat !!!

Topoyo Mateng , Sulawesi barat

DPD Partai Golkar Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke III bertempat di Wisma Bahari, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mateng, Sulbar, Rabu (23/6/21).

Dalam Musda ke III ini, Partai berlambang pohon beringin itu mengangkat tema “pemilu menang, rakyat sehat, ekonomi bangkit”.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPD I Partai Golkar Sulbar, H. Aras Tammauni, Sekjen Golkar Sulbar, H. Hamsah Sunuba, H.Taufiq Agus anggota DPRD provinsi Sulbar Golkar , Plt Golkar Mateng, Ashari Rauf, Sekertaris DPD Golkar Mateng, Anwar Laumma, para petinggi DPD Sulbar, Anggota DPRD fraksi Golkar Mateng, serta para kader dan simpatisan Partai Golkar Mateng.

Musda ke III Golkar Mateng dibuka secara langsung oleh Ketua DPD I Golkar Sulbar, H. Aras Tammauni.

Dalam sambutannya, H. Aras Tammauni menyampaikan bahwa Musda ini harus berjalan dengan baik.

“Saya berharap Musda ke III partai Golkar Kabupaten Mamuju Tengah ini berlangsung dengan baik dan tertib” Kata H. Aras yang juga merupakan Bupati Mateng itu.

Kedepannya, kita harus menjadikan Partai Golkar menjadi Partai yang terbesar di Wilayah Sulawesi Barat, Ucap Aras, yang disambut tepuk tangan oleh seluruh peserta Musda.

Dalam penyelenggaraaan Musda yang ke tiga tersebut Syahril selaku anggota DPRD Fraksi golkar terpilih nahkodai ketua DPD partai gokar Kabupaten Mamuju Tengah

“Sesuai amanat Pak Ketua DPD I (H. Aras Tammauni- Red) Insyaallah kita akan membesarkan Partai Golkar di Kabupaten Mamuju Tengah ini” Harapnya.

Syahril menargetkan kedepan, yang diusung dalam pemilihan Legislatif, Gubernur, bahkan presiden mendatang adalah Kader Partai Golkar.

“Target kami di Partai Golkar, Insyaallah berupaya mulai dari pemilihan Legislatif, Gubernur, sampai ke Pemilihan Presiden, kami menginginkan Kader Golkar yang diusung dan Insyaallah Pemilhan Legislatif tahun 2024 kami yang menangkan” Optimisnya.

Dalam kesempatan itu juga, Ketua terpilih Golkar Mateng tersebut mengatakan, langkah awal yang akan dilakukannya adalah membenahi struktur kepengurusan.

“Ada beberapa pengurus kecamatan yang nantinya akan ditarik ke Kabupaten, yang lebih agresif dalam membesarkan Partai Golkar kedepannya” Tutup Syahril.

Pewarta : sal / Ibnu

Reses H. Taufiq Agus (fraksi GOLKAR SULBAR ) Tiga Titik Di Mateng

Mateng SULBAR – H. Taufiq Agus,SH merupakan salah satu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang berasal dari Partai Fraksi Golkar dan saat ini menjabat sebagai salah satu Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Perannya sebagai Anggota DPRD adalah bagaimana membawa aspirasi dan memperjuangkan untuk selanjutnya diusulkan kepada Pemerintah melalui APBD Provinsi Sulawesi Barat

Reses sebagai wujud pertanggung jawaban Anggota DPRD secara moriil dalam upaya mengemban amanah rakyat sehingga reses ini merupakan wadah masyarakat dalam mengusulkan program – program kemasyarakatan dalam upaya menciptakan keseimbangan dalam bermasyarakat.

Dipandang dari berbagai aspek secara umum masyarakat di Sulawesi Barat dan khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah masih membutuhkan daya dan upaya dalam upaya menumbuh kembangkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD merupakan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya diberi hak serta wewenang Sebagai lembaga politik, Anggota DPRD Harus mampu menyelasaikan berbagai persoalan yang di hadapi implementasi pelaksanaan aktivitas dan kegiatan Dewan guna mengakomodir permasalahan yang di maksud antara lain di lakukan melalui rapat – rapat, kunjungan kerja, pengkajian dan penelaan peraturan, termasuk melakukan monitoring ke bawah dengan menyerap aspirasi masyarakat terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan Daerah.

Dimana dalam kesempatan ini para anggota Dewan secara langsung dapat menampung berbagai aspirasi, serta bisa berinteraksi dengan masyarakat yang ada di wilayah pemilihanya, Melalui Reses ini di harapkan diperoleh berbagai data dan informasi penting, dalam memantau perkembangan pembangunan di daerah.

Adapun aspirasi yang di usulkan antara lain sektor pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan sektor Pertanian, Sektor Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat diantaranya adalah permintaan perhatian terkait Infrastruktur jalan, Pembangunan Drainase, Permintaan batu gajah, pembangunan Talud, permintaan Bibit dan Pupuk Pertanian, Bantuan Rumah Ibadah, permintaan sarana dan prasarana pendidikan swasta, bantuan Majelis Taklim Bantuan Taman Pengajian Alquran, permintaan bantuan UMKM bagi pelaku Ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan beberapa aspirasi lainnya.

Taufiq Agus,SH mengatakan “Kita masih tetap menyadari bahwa kondisi daerah yang masih banyak membutuhkan tangan-tangan dan sentuhan yang kreatif dan keadaan masyarakat yang masih berada pada tingkat yang sedang-sedang saja. Kita masih memiliki banyak kekurangan dan masyarakat masih membutuhkan peran pemerintah dalam mewujudkan program prioritas pembangunan didaerah.

Selaku anggota DPRD menyadari betul bahwa dengan kegiatan Reses ini akan sangat membantu masyarakat untuk memudahkan komunikasi dan membangun sinergitas melalui Jaring Informasi dan serap Aspirasi Masyarakat yang selanjutnya akan diperjuangkan pada tingkat selanjutnya di DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karenanya, Pelaksanaan Reses pada Tahap Kedua (II) Masa Sidang Ketiga (III) ini di laksanakan dibeberapa titik pertemuan yaitu Desa Budong-Budong Kecamatan Topoyo, Desa Salubiro Kecamatan Karossa dan Desa Salolebo Kabupaten Mamuju Tengah, dari tanggal ,1 juni sampai dengan tanggal 6 juni 2021″Tutup H.Taufiq Agus,SH.

Pewarta : Sal / Adm

H. Taufiq Agus,SH Laksanakan Reses di Tiga Tempat Yang Berbeda,

SULBAR – H. Taufiq Agus,SH merupakan salah satu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang berasal dari Partai Fraksi Golkar dan saat ini menjabat sebagai salah satu Pimpinan Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Perannya sebagai Anggota DPRD adalah bagaimana membawa aspirasi dan memperjuangkan untuk selanjutnya diusulkan kepada Pemerintah melalui APBD Provinsi Sulawesi Barat

Reses sebagai wujud pertanggung jawaban Anggota DPRD secara moriil dalam upaya mengemban amanah rakyat sehingga reses ini merupakan wadah masyarakat dalam mengusulkan program – program kemasyarakatan dalam upaya menciptakan keseimbangan dalam bermasyarakat. Dipandang dari berbagai aspek secara umum masyarakat di Sulawesi Barat dan khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah masih membutuhkan daya dan upaya dalam upaya menumbuh kembangkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah menegaskan bahwa  DPRD merupakan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya diberi hak serta wewenang Sebagai lembaga politik, Anggota DPRD  Harus mampu menyelasaikan berbagai persoalan yang di hadapi implementasi  pelaksanaan  aktivitas dan kegiatan Dewan guna mengakomodir permasalahan yang di maksud antara lain di lakukan melalui rapat – rapat, kunjungan kerja, pengkajian dan penelaan peraturan, termasuk melakukan monitoring ke bawah  dengan menyerap aspirasi masyarakat terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan Daerah.

Sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan  yang berlaku. aktivitas  Dewan dapat dilakukan di dalam maupun di luar gedung DPRD. Pelaksanaan kegiatan di luar gedung DPRD merupakan kegiatan reses. Kegiatan reses sesuai dengan ketentuan pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010  tentang pedoman Penyusunan Peraturan tentang pedoman penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata tertib DPRD. Kegiatan Reses juga merupakan aktivitas  DPRD yang sangat strategis.

Dimana dalam kesempatan ini para anggota Dewan secara langsung dapat menampung berbagai aspirasi, serta bisa berinteraksi dengan masyarakat yang ada di wilayah pemilihanya, Melalui Reses ini di harapkan diperoleh berbagai data dan informasi penting, dalam memantau perkembangan pembangunan di daerah.

Adapun aspirasi secara umum menyoal tentang sektor pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan sektor Pertanian, Sektor Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat diantaranya adalah permintaan perhatian terkait Infrastruktur jalan, Pembangunan Drainase, Permintaan batu gajah, pembangunan Talud, permintaan Bibit dan Pupuk Pertanian, Bantuan Rumah Ibadah, permintaan sarana dan prasarana pendidikan swasta, bantuan Majelis Taklim Bantuan Taman Pengajian Alquran, permintaan bantuan UMKM bagi pelaku Ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan beberapa aspirasi lainnya.

H. Taufiq Agus,SH mengatakan “Kita masih tetap menyadari bahwa  kondisi daerah yang masih banyak membutuhkan tangan-tangan dan sentuhan yang kreatif dan keadaan masyarakat yang masih berada pada tingkat yang sedang-sedang saja. Kita masih memiliki banyak kekurangan dan masyarakat masih membutuhkan peran pemerintah dalam mewujudkan program prioritas pembangunan didaerah.

Selaku anggota DPRD menyadari betul bahwa dengan kegiatan Reses ini akan sangat membantu masyarakat untuk memudahkan komunikasi dan membangun sinergitas melalui Jaring Informasi dan serap Aspirasi Masyarakat yang selanjutnya akan diperjuangkan pada tingkat selanjutnya di DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karenanya, Pelaksanaan Reses pada Tahap Kedua (II) Masa Sidang Ketiga (III) ini di laksanakan dibeberapa titik pertemuan yaitu Desa Budong-Budong Kecamatan Topoyo, Desa Salubiro Kecamatan Karossa dan Desa Salolebo Kabupaten Mamuju Tengah,yang dimuali dari tanggal ,1 juni sampai dengan tanggal 6 juni 2021″Tutup H.Taufiq Agus,SH.

Pewarta : Sal / Adm

Melakukan pengawasan anggaran khususnya dinas Pendidikan dan kebudayaan di kabupaten Nunukan

NUNUKAN – Wakil ketua DPRD Kaltara Andi Hamza bersama Husnul Yakin komisi DPRD Kalimantan Utara bertatap muka dengan Sekertaris dan Kabid, Kasih, bendahara pengeluaran dan sejumlah Staf dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Nunukan pada Kamis 10/06/2021.

Pertemuan DPRD kaltara dengan Disdikbud berlangsung diruang Sudi Hermanto Sekertaris dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Nunukan kurang lebih dua jam.

Kunjungan Kerja dewan perwakilan Rakyat (DPRD) kalimantan utara ke nunukan Andi Hamza Wakil jabatan wakil Ketua didampingi Husnul Yakin dan Dayat staf sekwan DPRD Kaltara.

menurut Husnul Yakin diwawancarai media usai pertemuan dengan jajaran Dinas pendidikan Husnul Yakin mengatakan bahwa Memang kewajiban kami di DPR adalah melakukan pengawasan intinya kesini adalah ingin melihat secara langsung dinamika ataupun kondisi keadaan pendidikan di wilayah Nunukan.

Karena memang kita menghadapi banyak hal-hal yang memang harus kita perbaiki dan sinkronisasi antara kita yang di provinsi dengan yang di Kabupaten, Sehingga dalam hal pendidikan ini maksimal.

Apapun yang terjadi di daerah dan kendala-kendala yang terjadi di daerah untuk kita bagaimana Agar pendidikan ini bisa berjalan dengan semestinya kita berharap juga pendidikan di Kalimantan Utara khususnya Nunukan itu juga tidak tertinggal jauh dengan daerah yang pendidikannya sudah awal lebih maju.

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara Berharap dengan adanya hal-hal yang menjadi tupoksi kami di utamanya di dewan provinsi bisa kami maksimalkan sehingga kami juga mempunyai nilai ibadah dan hal-hal yang bisa di ingat oleh Generasi ke depan.

kami dari Komisi 1 dewan Provinsi Kalimantan Utara berharap juga agar kunjungan kami bermanfaat banyak informasi yang kami dapatkan dari penjelasan s3kertaris maupun dari sejumlah kabid, Kasih dan penjelasan dari bendahara pengeluaran bapak Ibrahim. S.Ip M.A.P telah menjelaskan anggaran bantuan dari propensi Kalimantan Utara semua anggaran tepat sasaran sesuai yang diperuntukkan Ujar Husnul Yakin kepada Wartawan

Pewarta : Yuspal

Pasukan Merah Minta Hakim Kedepankan Prikemanusiaan Dalam Menjatuhkan Vonis Untuk 4 Orang Yang Didakwa Mencuri Sawit

Koordinator Aksi, Jerry mengingatkan agar Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab benar – benar menjadi pegangan Pengadilan Negeri Nunukan dalam menjatuhkan putusan kepada 4 Terdakwa masyarakat adat dayak Agabag yang didakwa mencuri Sawit, Rabu (9/6). Foto: Eddy Santry

Nunukan – Kasus dugaan pencurian buah sawit milik PT. Karangjoang Hijau Lestari (KHL) oleh 4 warga masyarakat adat Dayak Agabag sejak awal hingga tahap demi tahap dalam setuap persidanganya telah menarik perhatian beberapa pihak. Bahkan pada persidangan dengan agenda Tuntutan terhadap 4 Terdakwa masing – masing Abetmen, Bapuli dan Kual, dan Singgung tersebut puluhan massa dari perwakilan Tariu Borneo Bangkule Rajakng ( Pasukan Merah) se – Kalimantan Utara secara khusus menyampaiakan aspirasinya kepada Pengadilan Negeri Nunukan.

“Kami tegaskan bahwa kami adalah warga negara yang taat terhadap hukum dan undang – undang yang berlaku di NKRI, sehingga kehadiran kami bukan untuk mengintervensi jalanya persidangan. Akan tetapi meminta Pengadilan Negeri Nunukan untuk menempatkan sisi kemanusiaan diatas pasal -pasal keadilan,” tutur koordinator Aksi, Jerry dalam orasinya, Rabu (9/6)

Lebih lanjut Jerry mengingatkan bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan puncak dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga sebuah ironi apabila Pengadilan Negeri Nunukan menyepakati adanya masyarakat yang mencuri di tanah air mereka sendiri.

“Keempat Terdakwa itu meyakini bahwa mereka memanen buah sawit di pohon yang mereka tanam di tanah mereka sendiri, Apabila lantas pihak Perusahaan mengklaim bahwa tanah tersebut kini berstatus HGU nya, seharusnya disinilah persoalan kasus ini dapat diurai,” papar Jerry

Jerry juga mengingatkan bahwa Perusahaan Perkebunan yang mengajukan Izin Usaha Perkebunan dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih tak terrkecuali PT. KHL , berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (plasma) dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal yang dimilikinya

Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya tersebut berada di luar areal izin yang dimilikinya, yang dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pelepasan 20 persen lahan oleh perusahaan perkebunan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

“Ketentuan tersebut diperkuat lagi dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Maka sangat mengherankan apabila ada masyarakat setempat yang sampai dilaporkan ke kepolisian bahkan sampai di terdakwakan.,” tandasnya.

Permintaan untuk menempatkan Prikemanusiaan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan nantinya, menurut Jerry, lantaran keempat masyarakat adat Dayak Agabag yang saat ini dalam penahanan itu adalah tulang punggung keluarga.

“Sebelum menjatuhkan putusan, saya minta kepada Hakim untuk bertanya kepada hati nurani, seandainya anda dalam posisi mereka. Mohon kalian ketahui, bahwa keempat saudara kita yang saat ini ditahan itu adalah tulang punggung keluarga. Tentu dapat dibayangkan betapa vitalnya posisi mereka dalam rumah tangga apalagi dalam situasi pandemy covid – 19 seperti sekarang,” tegas Jerry

Diketahui, dalam Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Nunukan yang beranggotakan Ricky Rangkuti, Bonar Satrio Wicaksana, dan Amrizal Riza meminta Majelis Hakim agar menjatuhkan vonis berupa pidana kurungan selama 7 bulan dipotong masa tahanan dan membebankan biaya perkara sebesar Rp.3 ribu terhadap masing-masing Terdakwa.

“Dalam menjatuhkan tuntutan, kami juga mempertimbangkan jika Keempat Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga atas asas keadilan, kami juga berikan terhadap Keempat Terdakwa, dengan menuntut terdakwa 7 bulan dipotong masa tahanan,” ucap JPU sebagaimana dilansir dari suaramabes.com

Ketua Majelis Hakim Rakhmad Dwinanto dalam sidang ini mengatakan, jika tuntutan ini bukanlah vonis akhir yang akan dihadapkan terhadap Keempat terdakwa. Dimana, putusan akhir akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Pewarta : Eddy Santry