Wagub Apresiasi Tradisi Penerimaan dan Pelepasan Pangdam VI/Mulawarman, Tegaskan Sinergi Pemprov dan TNI

BALIKPAPAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si., menghadiri Apel Tradisi Penerimaan dan Pelepasan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarwan digelar di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) VI/Mulawarman, Senin (15/12).

Apel perpindahan jabatan Pangdam VI/Mulawarman dari Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.I.P., M.Sc., kepada Mayjen TNI Krido Pramono,S.H., M.Si., tersebut berlangsung secara khidmat.

Momentum ini menjadi simbol kesinambungan kepemimpinan sekaligus penguatan sinergi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Katara dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah di utara Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Wagub Ingkong menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah diraih Kodam VI/Mulawarman, khususnya keterlibatan dalam pemecahan berbagai persoalan di Bumi Benuanta.

“Atas nama Pemprov Kaltara dan seluruh masyarakat Kaltara, saya menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha atas segala bentuk pengabdiannya selama ini,” ucap Wagub Ingkong

Wagub menuturkan Pemprov Kaltara dibawah kepemimpinan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H, M.Hum berkomitmen untuk mendukung kepemimpinan Pangdam yang baru dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

“Pak Gubernur Zainal dan saya selaku Wagub Kaltara akan terus memperkuat kolaborasi dengan jajaran Kodam VI/Mulawarman, terlebih daerah kita merupakan wilayah perbatasan yang menjadi beranda NKRI,” jelasnya.

Dalam sambutan perdananya, Mayjen TNI Krido Pramono mengatakan rangkaian tradisi penerimaan dan pelepasan ini bukan hanya sekedar peralihan jabatan, melainkan jalinan kesinambungan kepemimpinan yang telah dibangun selama ini.

“Apa yang sudah berjalan baik di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami teruskan. Pada tahap awal, kami akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan agar lebih optimal,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk dapat saling bersinergi dan berkolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, termasuk dinamika global dan ancaman hibrida yang semakin kompleks.

“Upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi antara Kodam, pemerintah daerah, aparat terkait, media , dan seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.

Dalam rangkaian acara sakral tersebut turut juga dihadiri sejumlah jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltara.

(dkisp)

Pemprov Terima Hibah Tanah Pembangun Islamic Center dari Tokoh Masyarakat

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menerima hibah tanah dari tokoh masyarakat Drs. H. Budiman Arifin, M.Si.

Penandatanganan berita acara serah terima dilakukan oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si dan disaksikan kedua belah pihak, digelar di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara, Kantor Gubernur Kaltara, Senin (15/12).

Mewakili Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum dan jajaran Pemprov Kaltara, Bustan menyampaikan ucapan terima terkait Hibah Tanah yang berlokasi di Tanjung Buyu, Kabupaten Bulungan.

“Hibah Tanah ini tanpa ganti rugi sepeser perak pun. Tentu ini menjadi harapan kita semua dan cita-cita Gubernur agar pembangunan Masjid Islamic Center juga cepat terlaksana,” kata Bustan.

Bustan mengatakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) cukup berdampak luas khususnya dalam pengerjaan sejumlah proyek pembangunan di Kaltara seperti pembangunan Masjid Islamic Center.

Ia menegaskan penyerahan Hibah Tanah ini dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Masjid Islamic Center di Tanjung Buyu, Kabupaten Bulungan.

“Terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada Pak Budiman, Pak Guntur, Pak Lurah dan semuanya, insyaallah sepanjang saya masih disini akan kita percepat progres pembangunannya,” ucapnya.

“Saya juga masuk dalam pengurusan percepatan pembangunan Islamic Center dan diharapkan masyarakat bisa memakmurkan masjid ini,” jelasnya.

Budiman Arifin yang juga mantan Bupati Bulungan periode 2005-2015 mengatakan niat untuk menyerahkan Hibah Tanah ini sebelumnya sudah disampaikan kepada Gubernur Zainal beberapa tahun lalu.

Ia menyebutkan dengan memiliki tanah yang luas membutuhkan tenaga ekstra dalam pengelolaannya, dan menurutnya akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan Masjid Islamic Center.

“Lokasi ini saya sudah bebaskan lama sebelum tahun 2014. Saya minta ke Pak Sekda untuk mengurus tanah ini baik-baik jadi bisa digunakan keperluan pembangunan Masjid Islamic Center,” ujarnya.

Adapun luas tanah yang diserahkan Budiman Arifin kepada Pemprov Kaltara sebesar 5,6 hektare dan masih ada 3,4 hektare lagi yang akan sedang dihibahkan namun masih dalam berproses penyelesaian administrasi.

(dkisp)

Pemprov Dorong Integrasi Satu Data Indonesia dalam Perencanaan Pembangunan Kaltara

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., membuka kegiatan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Inklusif, digelar di Hotel Luminor, Selasa (16/12).

Datu Iqro mengatakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif bukanlah sekadar konsep normatif semata, tapi menjadi sebuah kebutuhan nyata dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

“Keberhasilan dari pembangunan tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif masyarakat, dengan peran pemerintah sebagai fasilitator yang menyediakan regulasi dan dukungan kebijakan,” ucap Datu Iqro.

Pelatihan ini menjadi semakin bernilai karena menggunakan modul resmi Fitra-Skala telah teruji secara metodologis, serta dirancang berbasis pembelajaran partisipatif melalui pemanfaatan Learning Management System (LMS).

Ia menuturkan dalam pengelolaan data, penyusunan program dan kebijakan terdapat tantangan diantaranya keterbatasan infrastruktur jalan, wilayah yang sulit diakses dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih terbatas.

“Maka dari itu saya mendorong pentingnya implementasi kebijakan Satu Data Indonesia agar perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Lebih jauh, Datu Iqro juga menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas umum yang inklusif, termasuk penyandang disabilitas di sektor pendidikan, kesehatan dan layanan publik lainnya.

“Ke depannya diharapkan perencanaan mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berkomitmen untuk terus mendorong prinsip kesetaraan gender dan inklusif dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Datu Iqro berharap para peserta pelatihan yang merupakan jaringan masyarakat sipil di Kaltara dapat serius, aktif berdiskusi serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh.

“Dengan keterlibatan masyarakat yang berdaya, kebijakan yang dihasilkan diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan publik dan dapat diimplementasikan secara efektif,” pungkasnya.

(dkisp)

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat Buka Dialog Nasional SMSI: Media Baru Harus Mengarah pada Pers Sehat

JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat kembali menunjukkan perannya dalam penguatan ekosistem pers nasional dengan menggelar Dialog Nasional Refleksi Akhir Tahun 2025 bertema “Media Baru Menuju Pers Sehat”. Kegiatan ini berlangsung di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Dialog nasional tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari regulator, akademisi, praktisi media, pejabat negara, hingga tokoh pers nasional.

Hampir seluruh anggota Dewan Pers tampak hadir dalam forum strategis tersebut. Di antaranya Komaruddin Hidayat (Ketua), Totok Suryanto (Wakil Ketua), Muhammad Jazuli (Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers), Rosarita Niken Widiastuti (Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga, dan Infrastruktur Organisasi), serta Dahlan Dahi (Ketua Komisi Digital dan Sustainability).

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, dalam sambutannya menekankan pentingnya kompetisi yang sehat dan peran strategis informasi dalam peradaban modern. Ia menyampaikan bahwa setiap manusia memiliki waktu yang sama, yakni 24 jam, namun kreativitas dan respons terhadap situasi menjadi faktor pembeda.

“Perbedaan terletak pada bagaimana kita merespons keadaan dan bergerak dari sekadar hidup menuju solusi,” ujarnya.

Firdaus juga mengungkapkan pandangannya tentang tiga kekuatan utama yang menggerakkan dunia saat ini, yakni informasi, uang, dan energi. Menurutnya, pers nasional harus berorientasi pada peningkatan kualitas serta demokratisasi ilmu pengetahuan melalui penyampaian informasi yang benar dan bertanggung jawab.

Setelah sambutan Ketua Umum SMSI, acara dilanjutkan dengan pengarahan dari Dewan Pembina SMSI Pusat, Mayjen (Purn) Joko Warsito, S.Ip.

Memasuki agenda utama, Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat menyampaikan sambutan pembukaan yang menekankan pentingnya ide, tulisan, dan etika dalam membangun peradaban. Ia menegaskan bahwa setiap perubahan besar selalu berawal dari kekuatan gagasan.

“Semua gerakan besar dimulai dari the power of ideas. Ketika ide dituangkan menjadi informasi, lalu ditulis dan didiskusikan, itulah yang menjadi panduan bagi masyarakat pers yang maju,” tutur Komaruddin.

Ia juga mengajak insan pers untuk tidak sekadar terbawa arus persoalan, melainkan mampu mengendalikan dan menyelesaikan masalah dengan metodologi yang tepat serta berpegang teguh pada nilai-nilai dasar, seperti kebenaran, kebaikan, keindahan, kedamaian, dan kemerdekaan.

Usai pembukaan, dialog nasional dilanjutkan dengan sesi diskusi bertema “Media Baru Menuju Pers Sehat”. Forum ini menjadi ruang strategis untuk membahas tantangan dan peluang pers digital, termasuk adaptasi teknologi serta penegakan etika jurnalistik di tengah derasnya arus informasi.

Diskusi dipandu oleh Prof. Dr. Taufiqurachman, A.Ks., Sos., M.Si, dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, antara lain Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi, S.E., M.E (Ketua Dewan Pakar SMSI Pusat), Nuzula Anggerain (Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas), Hersubeno Arief (praktisi media baru), Wahyu Dhyatmika (Ketua Umum AMSI), Ilona Juwita (Wakil Ketua Umum SMSI), Aiman Witjaksono (wartawan senior), serta Dr. Ariawan, S.AP., MH., MA (Koordinator Wartawan Parlemen).

Fokus diskusi diarahkan pada upaya menjaga kualitas dan kredibilitas media, sekaligus meneguhkan peran pers sebagai pilar keempat demokrasi di era media baru.
(*)

Disbudporapar Nunukan Gelar Sosialisasi Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Nunukan

NUNUKAN – Mewakili Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga Marlina membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Nunukan di Sayn Cafe Nunukan, Senin (15/12).

Pembangunan kepemudaan merupakan salah satu prioritas penting bagi pemerintah daerah karena pemuda adalah aset daerah, generasi penerus yang akan menentukan arah pembangunan Nunukan di masa depan.

Oleh karena itu, peningkatan indeks pembangunan pemuda (IPP) menjadi indikator penting untuk mengukur seberapa baik dalam menyiapkan kualitas generasi muda, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, partisipasi, serta peluang ekonomi.

Bupati Nunukan dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kabid Kepemudaan dan Olahraga Marlina mengatakan bahwa kegiatan itu sangat strategis karena menjadi ruang bersama untuk memetakan berbagai isu kepemudaan serta merumuskan langkah-langkah yang lebih terarah melalui rencana aksi daerah pelayanan kepemudaan.

“Saya berharap RAD ini nantinya menjadi pedoman konkret yang bisa dijalankan oleh perangkat daerah, organisasi kepemudaan, serta masyarakat”, ucap Marlina.

Ia turut menekankan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan kapasitas pemuda untuk memastikan bahwa anak-anak muda di Kabupaten Nunukan memiliki akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, kegiatan kreatif, olahraga, hingga kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

“Saya berharap kegiatan ini dapat diikuti dengan sungguh-sungguh. Sampaikan ide, gagasan, serta pengalaman yang dapat memperkaya penyusunan RAD. Kita ingin memastikan dokumen ini tidak hanya tersusun dengan baik, tetapi dalam penerapan juga membawa dampak nyata bagi pemuda Nunukan”, tutupnya.

(PROKOMPIM)