Pemerintah Kabupaten Nunukan Selenggarakan Diseminasi Audit Maternal

NUNUKAN – Bupati Nunukan yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Muhammad Amin secara resmi membuka Kegiatan Diseminasi Hasil Audit Maternal Perinatal dan Surveilans Respon yang digelar di ruang rapat lantai 1 Kantor Bupati Nunukan, Kamis (11/12/2025).

Kegiatan ini dihadiri pimpinan fasilitas kesehatan, organisasi profesi, para narasumber, serta peserta dari berbagai layanan kesehatan.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesra, disampaikan bahwa penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Kabupaten Nunukan.

Audit maternal perinatal dianggap penting karena dapat melihat akar masalah dari aspek medis, sistem pelayanan, maupun kondisi sosial masyarakat.

Bupati juga menekankan pentingnya surveilans respon sebagai langkah untuk memastikan setiap kasus dapat terdeteksi cepat, dianalisis, dan ditindaklanjuti. “Setiap kasus harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki pelayanan, bukan untuk saling menyalahkan,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan fasilitas kesehatan, pemenuhan tenaga kesehatan, penguatan jejaring rujukan, serta kerja sama lintas sektor. Ia berharap rekomendasi dari audit dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh fasilitas kesehatan.

Dr. Ratna, Sp.OG selaku narasumber menjelaskan beberapa rekomendasi penting, di antaranya:

1. Penguatan advokasi, sosialisasi, pembelajaran, dan manajemen kebijakan.

2. Pelayanan ANC sesuai standar, minimal enam kali kunjungan, dua kali USG, dan pemenuhan 12T.

3. Ibu hamil dengan risiko tinggi wajib mendapatkan pemeriksaan langsung oleh dokter spesialis kandungan.

4. Pemenuhan alat kesehatan, tenaga kesehatan, serta penyediaan bank darah di RSP Sebuku.

5. Penguatan peran kader posyandu dan TPK serta pemenuhan sarana PONED di puskesmas.

Selain itu, berbagai intervensi seperti kampanye kesehatan, skrining pasangan usia subur dan ibu hamil, tatalaksana risiko, hingga peningkatan sistem rujukan juga menjadi rekomendasi utama.

Narasumber kedua, Dr. Sholeh, Sp.A memaparkan kebutuhan peningkatan pelayanan neonatal di RSUD Nunukan, khususnya penguatan ruang NICU dan PICU. Beberapa kebutuhan tersebut antara lain penyediaan infant warmer, inkubator, x-ray mobile, ventilator neonatal, serta obat emergensi yang belum ditanggung BPJS seperti surfaktan. Ia juga menjelaskan adanya rencana fellowship dokter spesialis anak dan pelatihan perawat melalui dukungan APBD Kabupaten Nunukan.

Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, Hj. Miskia memberikan tanggapan atas seluruh hasil pemaparan. Ia menyampaikan bahwa kebutuhan yang disampaikan narasumber akan diupayakan melalui anggaran APBD maupun peluang bantuan dari kementerian.

“Tidak semua bisa langsung dipenuhi, tetapi kita akan berupaya bersama dan bersinergi. Semoga tahun depan beberapa program sudah bisa berjalan,” ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan ajakan bersama untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi di Nunukan. Acara diseminasi resmi dibuka oleh Asisten I mewakili Bupati Nunukan.

(PROKOMPIM)

Bustan Ingatkan Perangkat Daerah pastikan Pelayanan Publik saat Nataru Tetap Berjalan

TANJUNG SELOR – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. Bustan, S.E., M.Si memimpin apel pagi gabungan di lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kaltara di Lapangan Agatis, Senin (15/12).

Dalam amanatnya, Bustan mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap memprioritaskan pelayanan publik tetap berjalan pada perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), serta memastikan loket-loket pelayanan publik tetap dibuka sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Saya yakin dan percaya biasanya banyak tanggal merah dan saya meminta kepada seluruh perangkat daerah tetap prioritaskan terhadap pelayanan publik baik bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perizinan,” kata Bustan.

Ia meminta jajaran untuk memastikan proses administrasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan di akhir tahun anggaran dan program-program prioritas tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Dikatakannya pada laporan-laporan tersebut tidak hanya selesai atau sekadar tuntas akan tetapi tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya berharap jangan sampai di kemudian hari terjadi permasalahan yang tidak kita inginkan. Tetap berpedoman dan berpijak kepada ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Selain itu, Bustan kembali mengingatkan seluruh ASN untuk selalu memperhatikan kedisiplinan dalam kehadiran di kantor khususnya di momen perayaan Nataru, yang menurutnya banyak kegiatan di luar lingkungan kerja.

“Kepada seluruh perangkat daerah, kepala dinas, kepala badan dan seluruh jajarannya untuk tetap patuh kepada jam kerja dan tetap melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing,” tegasnya.

Pj. Sekprov Kaltara ini juga menghimbau untuk selalu waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang biasanya di akhir tahun, peralihan dari tahun 2024 ke tahun 2025 dan tahun 2025 ke tahun 2026.

Pada peralihan tahun ini, sebut Bustan biasanya terjadi perubahan cuaca ekstrem dan disaat bersamaan mobilitas masyarakat meningkat intensitasnya.

“Kepada seluruh jajaran, seluruh perangkat daerah apalagi yang membidangi terkait dengan kelancaran dan ketertiban umum selalu tetap waspada dan selalu tetap siaga,” jelasnya.

Oleh karena itu Bustan mendorong dilakukan simulasi dan mitigasi terhadap penanganan bencana apapun. Ia berpesan kepada seluruh jajaran apabila menemukan potensi atau terkait gangguan bencana dapat segera dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang.

“Jangan sampai ditunggu besar baru dilaporkan sekecil apapun potensi tersebut dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang,” ucapnya.

Diakhir sambutannya, Bustan mengatakan mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara dan seluruh pimpinan perangkat daerah mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Semoga damai Natal selalu hadir di hati dan selamat Selamat Tahun Baru 2026. Semoga kita tetap optimis dan berkomitmen kuat dalam penyelenggaran layanan publik dan menyukseskan visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Kaltara,” tutupnya.

(dkisp)

Pemprov Dukung Gerakan PKK Wujudkan Pembangunan Nasional Indonesia Emas 2045

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendukung peran dan kiprah Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai mitra pembangunan dalam mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Penegasan ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga Setdaprov Kaltara, Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P., saat membuka kegiatan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-53 dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2025, digelar di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Minggu (14/12).

Wahyuni menyampaikan kegiatan Rakerda PKK Tahun 2025 memiliki arti strategis sebagai forum untuk menyusun arah kebijakan, program dan langkah kerja PKK yang selaras dengan visi pembangunan Provinsi Kaltara.

Ia menuturkan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang Gerakan PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan khususnya dalam pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat.

“Gerakan PKK memiliki visi terwujudnya keluarga yang berdaya dan sejahtera guna mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045,” kata Wahyuni.

Gerakan PKK telah menunjukkan kiprah nyata melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang menyentuh langsung sendi-sendi kehidupan masyarakat mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi keluarga hingga pembentukan karakter dan ketahanan keluarga.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara PKK, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar pelaksanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak luas ke masyarakat.

“Saya berharap melalui kegiatan ini dapat menghasilkan rumusan program yang inovatif, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ucapnya.

Dalam momen Peringatan HKG PKK tersebut turut dihadiri langsung Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kaltara Hj. Rahmawati Zainal, S.H., beserta jajaran pengurus dan kader TP PKK Kaltara.

(dkisp)

Peringati HKG PKK Ke-53, Momentum Perkuat Pembangunan Keluarga dan Masyarakat

TANJUNG SELOR – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kalimantan Utara (Kaltara), Hj. Rahmawati Zainal, S.H., menghadiri kegiatan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-53 dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2025, yang digelar di Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Minggu (14/12).

Dalam sambutannya, Rahmawati mengatakan Peringatan HKG PKK ke-53 Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat peran strategis PKK dalam pembangunan keluarga dan masyarakat.

“Peringatan HKG PKK bukan hanya sekadar kegiatan seremonial semata, tetapi merupakan sarana refleksi atas kontribusi PKK dan bergerak aktif di tengah masyarakat selama lebih dari lima dekade,” ucap Rahmawati.

Senada dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, ia menegaskan PKK harus berperan aktif dalam mendukung program prioritas nasional, termasuk penguatan ideologi Pancasila, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan dari desa serta pengentasan kemiskinan.

Dukungan gerakan PKK dituang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 sebagai aturan pelaksanaannya.

Mengusung tema “Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas”, ia mendorong sinergi antara PKK, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang sehat, cerdas dan sejahtera.

Rahmawati mengajak seluruh pengurus dan kader memaknai Peringatan HKG sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dan sinergi dalam pembangunan, yang menurutnya harus dimulai dari unit paling kecil yaitu keluarga.

“PKK diharapkan semakin berdaya dalam menjalankan program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat serta menjadi motor penggerak pembangunan berbasis keluarga di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

(dkisp)

Dorong Regenerasi Pemimpin Berintegritas, IMDKN Gelar Mubes III

NUNUKAN – Musyawarah Besar (Mubes) ke-III Ikatan Mahasiswa Dayak Kabupaten Nunukan (IMDKN) resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Akhmad, yang mewakili Bupati Nunukan, di Ruang VIP Lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Sabtu (13/12/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Gat., S.Pd., Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Nunukan Hasan Basri, Ketua Umum IMDKN Miko, dosen Politeknik Negeri Nunukan Hariyanti, Ketua PC PMII Nunukan Yustin, serta seluruh peserta Mubes.

Mewakili Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, Kadisdik Akhmad menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Mubes ke-III IMDKN. Ia menegaskan bahwa Mubes bukan sekadar agenda organisasi, tetapi momentum strategis untuk evaluasi, konsolidasi, dan melahirkan pemimpin muda yang berintegritas.

Tema Mubes, “Regenerasi Kepemimpinan Berintegritas sebagai Pilar Perjuangan Daerah 3T”, dinilai relevan dengan kondisi Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Pemerintah daerah berharap mahasiswa, khususnya generasi muda Dayak, dapat berperan aktif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Nunukan juga menegaskan komitmen membuka ruang kolaborasi dengan seluruh organisasi kepemudaan, termasuk IMDKN, dalam pengembangan sektor pendidikan, sosial, ekonomi, hingga pelestarian budaya Dayak.

Bupati berharap Mubes ini mampu melahirkan kepengurusan yang solid, gagasan konstruktif, serta semangat persaudaraan, sehingga perbedaan pandangan dapat menjadi kekuatan dalam memajukan IMDKN dan daerah.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Nunukan Hasan Basri dalam sambutannya menyoroti pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, khususnya di wilayah perbatasan. Ia mengingatkan generasi muda untuk belajar dari sejarah bubarnya negara-negara besar seperti Uni Soviet, Yugoslavia, dan Sudan.

Menurutnya, kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh wilayah dan sumber daya, tetapi oleh kemampuan menjaga persatuan. Ia menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan NKRI.

Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Gat., S.Pd., yang juga penasehat IMDKN, mendorong organisasi ini menjadi wadah pembentukan pemimpin yang kritis, berintegritas, dan mampu menjadi agen perubahan. Ia menekankan agar kegiatan IMDKN tidak bersifat seremonial, melainkan menghasilkan program dan aksi nyata yang berdampak bagi masyarakat.

Gat juga mengajak mahasiswa aktif berdialog dan berdebat secara sehat dengan pemerintah dan DPRD sebagai bagian dari proses demokrasi yang dewasa, sekaligus melatih kemampuan menyampaikan gagasan secara argumentatif dan beretika.

Ketua IMDKN Nunukan, Miko, menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam perjuangan mahasiswa. Ia menyebut IMDKN sebagai tulang punggung intelektualitas mahasiswa Dayak di Kabupaten Nunukan.

“Integritas adalah harga mati. Tanpa integritas, seluruh perjuangan hanya akan menjadi slogan,” tegas Miko.

Ia mengajak mahasiswa Dayak untuk tidak menjadi penonton dalam arus pembangunan, melainkan hadir sebagai penggerak, penjaga moral, serta solusi atas persoalan pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan keadilan sosial di Nunukan.

Miko juga mendorong organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Cipayung Plus dan UKP untuk menghidupkan budaya belajar dan kajian sebagai landasan melahirkan organisasi yang kuat dan berpihak pada kepentingan masyarakat perbatasan.

(PROKOMPIM)