Dies Natalis ke-17 Unikaltar, Gubernur Dorong Kolaborasi Akedemisi dalam Pembangunan Daerah

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H, M.Hum mengajak seluruh civitas akademika Universitas Kaltara (Unikaltar) terus menjaga dan meningkatkan capaian melahirkan generasi muda penerus Kaltara yang berdaya saing.

Pesan itu disampaikan orang nomor satu Kaltara saat hadir dalam perayaan puncak Dies Natalis ke-17 Unikaltar mengusung tema “Kolaborasi Membangun Masa Depan Untuk Akselerasi Pembangunan Daerah Berkelanjutan” di Halaman Kampus Unikaltar, Kamis (18/12) malam.

Di momen tersebut, Gubernur Zainal mengatakan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat.

“Universitas Kaltara memiliki peran yang sangat strategis sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi,” ucap Gubernur.

Gubernur menuturkan keberadaan Unikaltar diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, berkarakter serta memiliki kepedulian terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Rektor Unikaltar Dr. Didi Adriansyah, S.T.P., M.M., beserta seluruh civitas akademisi yang memberikan kontribusi luar biasa selama 17 tahun kampus Unikaltar berdiri.

“Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah menunjukkan semangat juang yang tinggi dalam mengejar ilmu pengetahuan dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang ada,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berkomitmen mendukung pengembangan dunia pendidikan, termasuk dalam mendukung Unikaltar sebagai perguruan tinggi yang terus maju dan berkembang.

Lebih jauh, Zainal berharap Unikaltar dapat terus menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta dapat berkontribusi langsung dalam pembangunan daerah dan bangsa di Bumi Benuanta.

“Di Unikaltar ini kalau ada inovasi-inovasi yang membawa baik nama Kaltara mendapat prestasi nasional, maka Pemprov Kaltara akan memberikan ganjaran apresiasi,” jelasnya.

Zainal berpesan kepada seluruh jajaran Unikaltar untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola, mutu akademik serta inovasi dan pengabdian kepada masyarakat.

Acara ini dirangkaikan dengan penyerahan beasiswa dari Gubernur Zainal bersama Komunitas Cong-Congan alumni Unikaltar kepada mahasiswa Unikaltar, yang dilanjutkan pemotongan tumpeng sebagai rasa syukur atas capaian Unikaltar.

Turut hadir Bupati Bulungan diwakili Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H. Jamal, S.H., M.AP., Guru Besar Universitas Hasanuddin Prof. Burhanuddin Arafah, M.Hum., PH.D., Wakil Rektor Unikaltar bidang Akademik Ar. Sholehah, M.T., I.A.I., Ketua Yayasan Pendidikan Tanah Seribu Dr. H. Syafril, mantan Sekdaprov Kaltara Dr. H. Suriansyah, beserta civitas akademisi Unikaltar.

(dkisp)

Gubernur Resmi Lantik Denny Harianto sebagai Sekprov Kaltara

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum secara resmi melantik H. Denny Harianto, S.E., M.M sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara.

Prosesi pelantikan berlangsung penuh khidmat yang digelar di Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (19/12).

Dalam sambutannya Gubernur Zainal menyampaikan bahwa pelantikan hari ini bukan sekadar seremoni pergantian jabatan semata, ini adalah momentum penting dalam perjalanan pemerintahan daerah di Bumi Benuanta.

“Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi adalah amanah yang sangat strategis, penggerak utama roda birokrasi, pengawal kebijakan gubernur, sekaligus jembatan antara perencana dan pelaksanaan pembangunan daerah,” kata Gubernur Zainal.

Ia menegaskan Sekprov harus berdiri di tengah, kuat menegakkan aturan, bijak dalam menyeimbangkan kepentingan serta berani mengambil keputusan yang benar meski tidak selalu populis dan jangan pernah biarkan pelayanan publik terhambat karena lemahnya koordinasi.

Gubernur berharap Sekprov Denny Harianto mampu menjadi motor penggerak reformasi birokrasi, memperkuat sistem pemerintahan digital, mendorong efisiensi anggaran dan memastikan setiap program pemerintah berpihak pada rakyat.

Terutama kepada masyarakat di daerah terpencil, perbatasan dan pesisir yang menjadi identitas Kaltara.

“Ingatlah jabatan boleh tinggi, tetapi tanggung jawabnya lebih tinggi. Amanah ini bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang kepercayaan dan pengabdian. Karena sejarah tidak mencatat berapa lama seseorang menjabat tetapi apa yang telah ia perbuat selama ini,” tegasnya.

Zainal berpesan kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Kaltara untuk mendukung penuh Sekprov yang baru.

“Mari bekerja bersama, berkolaborasi tanpa sekat dan mengedepankan semangat berjuang, bersatu dan berkarya untuk Kalimantan Utara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” pungkasnya.

(dkisp)

Perkuat Penegakan Hukum Humanis, Bupati Nunukan Hadiri Penandatanganan MoU Pidana Kerja Sosial

NUNUKAN – Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, menghadiri kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara, Yudi Indra Gunawan, yang digelar di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (18/12/2025).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan MoU dan PKS antara Kepala Kejaksaan Negeri kabupaten/kota se-Kalimantan Utara dengan para bupati dan wali kota, termasuk Pemerintah Kabupaten Nunukan. Kerja sama ini berkaitan dengan penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas terbangunnya sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan.

“Saya mendukung sepenuhnya langkah ini dalam penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana. Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta keadilan yang merata serta meningkatnya kepatuhan hukum di tengah masyarakat Kabupaten Nunukan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pidana kerja sosial tidak semata-mata merupakan bentuk hukuman, melainkan sarana pembinaan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Program ini memberi kesempatan bagi pelaku tindak pidana ringan untuk memperbaiki diri sekaligus berkontribusi melalui kegiatan sosial. Keberhasilannya tentu membutuhkan kerja sama erat antara kejaksaan dan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan lokasi kerja sosial serta pengawasan pelaksanaannya,” tambahnya.

(PROKOMPIM)

Bagian Dari Penanganan Bencana Banjir, Pemkab Nunukan Gelar Lokakarya Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Banjir

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar Lokakarya Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Tahun 2025 yang bertempat di ruang VIP lantai 4 Kantor Bupati, Kamis, 18/12/2025.

Plt. Sekretaris Daerah kabupaten Nunukan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sekaligus membuka secara resmi lokakarya penyusunan rencana kontingensi bencana banjir tahun 2025.

Dalam sambutannya lebih lanjut ditekankan bahwa keberhasilan rencana kontijensi ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh peserta, sinergitas pemerintah dan aparat keamanan, dunia usaha, akademisi, media, relawan dan masyarakat merupakan kunci utama dalam membangun ketanggungan daerah dalam menghadapi bencana.

Kepala Pelaksana BPBD Nunukan H. Asmar mengatakan sebagai daerah yang memiliki karakteristik wilayah sungai dataran rendah serta dipengaruhi oleh curah hujan yang cukup tinggi, Kabupaten Nunukan memiliki potensi dan resiko bencana banjir yang perlu dikelola secara serius dan berkelanjutan.

Dalam beberapa kejadian banjir yang pernah terjadi kita banyak belajar bahwa kesiapsiagaan, kecepatan, respon serta koordinasi lintas sektor menjadi faktor penentu dalam meminimalisir korban dan kerugian. Oleh karena itu sejalan dengan tugas dan fungsi BPBD sebagai koordinator penanggulangan bencana di daerah penyusunan rencana kontingensi bencana banjir merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem kesiapan dan tanggap darurat.

Rencana kontingensi disusun untuk menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi dengan menetapkan skenario struktur komando mekanisme koordinasi serta perencanaan kebutuhan sumber daya secara jelas dan terukur dalam praktiknya.

Plt. Kabid RKPP BPBD, Yunus Randa mengatakan bahwa penyusunan rencana kontijensi bencana banjir ini adalah suatu dokumen yang berisi langkah-langkah yang akan diambil sebelum, selama, dan setelah bencana banjir terjadi. Adapun tujuan kegiatan ini adalah menyusun rencana kontijensi rencana banjir di kabupaten Nunukan, mengidentifikasi potensi ancaman, kerentanan dan dampak bencana banjir, menentukan skenario kejadian dan rencana tindak darurat bencana banjir serta menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan bencana banjir.

Lanjut dalam laporannya, kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari perangkat daerah di Pemkab Nunukan, TNI/Polri, anggota BPBD kabupaten Nunukan, Instansi Vertikal dan organisasi kemasyarakatan/relawan kebencanaan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana banjir terhadap masyarakat dan lingkungan.

Mengingat intensitas curah hujan yang cukup tinggi di hampir seluruh wilayah kabupaten Nunukan, maka pemerintah segera menyusun rencana Kontinjensi bencana banjir tahun 2025 sebagai bentuk langkah awal untuk penanganan bencana banjir yang akan kemungkinan akan terjadi di masa akan datang.

Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari terhitung dari tanggal 18-19 Desember 2025. Dihadiri oleh Plt Sekda, Kalaksa BPBD Nunukan, kepala OPD terkait, perwakilan TNI/Polri dan organisasi kemasyarakatan yang ada di kabupaten Nunukan. Hadir secara daring juga pembicara dari BNPB.

(PROKOMPIM)

Diskominfo Berau Kunjungi DKISP Kaltara, Bahas Pengelolaan Informasi

TANJUNG SELOR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengunjungi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Kepala DKISP Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si dan segenap jajaran di Ruang Command Center DKISP Kaltara lantai 5 Gedung Gabungan Dinas, Kamis (18/12).

Dalam kesempatan ini Kepala DKISP Kaltara Iskandar menyampaikan apresiasi dan menyambut baik kunjungan kerja Diskominfo Berau bersama segenap jajarannya.

“Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan berbahagia atas kunjungannya, selamat datang di DKISP Kaltara,” kata Iskandar.

Pranata Humas Ahli Muda Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Berau, Juli Aswinsyah mengatakan tujuan kedatangannya beserta rombongan adalah untuk menjalin silaturahmi dan melakukan koordinasi tentang pengelolaan penyampaian informasi berita di Bidang IKP dan PPID, SPBE dan KIM menjadi bahan pembelajaran.

Menanggapi itu Iskandar mengatakan DKISP Kaltara hingga saat ini mengelola beberapa media online seperti https://diskominfo.kaltaraprov.go.id serta sejumlah media sosial seperti Facebook, Instagram maupun YouTube untuk penyampaian informasi ke masyarakat.

Sedangkan di media cetak dan radio dengan melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan ataupun agensi media massa tersebut.

“Dalam menyampaikan informasi berita pentingnya sinergi dalam penyiapan pengembangan sumber daya manusia (SDM) mumpuni,” ucap Kepala DKISP Kaltara.

Iskandar menuturkan berkat sinergi yang kuat dan kolaborasi yang tepat maka penyampaian informasi berita menjadi lebih luas dan efektif di masyarakat, hal ini selaras dengan prinsip good governance yakni transparansi, akuntabilitas dan efektivitas.

Pada kesempatan itu, ia memaparkan berbagai kemajuan yang telah berhasil diraih Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui DKISP Kaltara salah satunya dengan meraih predikat “Informatif” dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025.

“Predikat “Informatif” membuat Kaltara menduduki urutan ke-12 diantara 21 Pemprov se-Indonesia,” jelasnya.

Sedangkan pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), Provinsi Kaltara berhasil mencatatkan skor sebesar 68,81, yang berada di atas nilai rata-rata nasional dan masuk dalam kategori “Sedang”.

Iskandar menambahkan pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kaltara tahun 2024 mendapat skor 3,79.

Kegiatan ini juga membuka peluang bagi Diskominfo Berau dan DKISP Kaltara untuk bekerja sama lebih lanjut dalam mengoptimalkan penyampaian informasi publik yang bermanfaat bagi masyarakat.

(dkisp)