NUNUKAN – Plt camat Sebatik Utara Zainal Abidinsyah,
menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah / 2026 Masehi, turut serta dalam kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh kerukunan bubuhan Banjar ( KBB KU), pada hari minggu 15/02/2026, pukul 08.00 Wita
Zainal Abidinsyah, Plt. Camat Sebatik Utara menyampaikan apresiasi atas inisiatif organisasi kemasyarakatan yang terus menjaga semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Selain itu, keterlibatan beliau juga sejalan dengan amanah sebagai Koordinator Wilayah II Pulau Sebatik dalam struktur organisasi KBB tersebut, sebagai bentuk komitmen mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan.
Kegiatan bakti sosial dipimpin langsung oleh Ketua KBB KU Kabupaten Nunukan, H. Syafruddin, S.H., bersama seluruh jajaran pengurus. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, lancar, dan penuh semangat kebersamaan.
Ketua KBB KU H. Syafruddin bakti sosial difokuskan pada kerja bakti pembersihan area kuburan Muslim dan Makam Pahlawan sebagai wujud kepedulian sosial, penghormatan kepada para pendahulu, serta upaya mempererat kebersamaan masyarakat menjelang bulan penuh berkah..
Sebagai penutup kegiatan, seluruh peserta yang terlibat bersama-sama menyampaikan ucapan mohon maaf lahir dan batin serta saling mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadhan. Momentum tersebut menjadi simbol persaudaraan dan kebersamaan, sekaligus harapan agar Ramadhan dijalani dengan hati yang bersih serta penuh keberkahan. (*)
CILEGON — Peresmian Monumen Media Siber Indonesia menjadi salah satu agenda besar berskala nasional dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten. Monumen ini menjadi simbol sejarah dan perkembangan pers digital nasional, sekaligus penanda peran strategis pers siber dalam demokrasi Indonesia.
Peresmian monumen tersebut mendapat apresiasi luas dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensi dan kontribusi pers siber dalam ekosistem pers nasional. Agenda ini dihadiri pimpinan organisasi pers tingkat pusat dan daerah, menegaskan posisi Monumen Media Siber Indonesia sebagai bagian dari legacy nasional HPN 2026.
Acara peresmian disaksikan langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar, SH, jajaran Pengurus SMSI Pusat, serta Ketua SMSI Provinsi se-Nusantara. Sejumlah tokoh pers nasional dan pejabat daerah turut hadir, di antaranya mantan Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo, anggota Dewan Pers Yogi Hadi Ismanto, MH, Plt Sekda Cilegon Ahmad Aziz Deti, serta Asisten Daerah (Asda) Provinsi Banten.
Mantan Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi menilai Monumen Media Siber Indonesia sebagai tonggak penting dalam perjalanan pers digital nasional. Ia menegaskan, keberadaan monumen tersebut memperkuat posisi Cilegon sebagai bagian dari sejarah lahirnya SMSI.
“Monumen ini menegaskan kontribusi nyata daerah dalam perjalanan pers siber Indonesia. Ini bukan hanya milik Cilegon, tetapi menjadi kebanggaan pers nasional,” kata Iman Ariyadi.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo menyatakan dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan pers siber yang profesional dan berintegritas.
Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus menegaskan bahwa Monumen Media Siber Indonesia bukan sekadar bangunan fisik, melainkan penanda sejarah dan legacy perjuangan pers siber nasional.
“Monumen ini adalah simbol perjuangan dan legacy pers siber Indonesia. Ia menjadi pengingat peran pers siber dalam menjaga demokrasi dan mencerdaskan publik,” tegas Firdaus.
Firdaus juga menyebut Kota Cilegon memiliki posisi strategis dalam sejarah media siber nasional, mengingat SMSI dideklarasikan di Cilegon pada 2017 dan kini berkembang menjadi organisasi pers siber terbesar di Indonesia dengan jaringan di seluruh provinsi.
Monumen Media Siber Indonesia diharapkan menjadi ikon nasional pers digital serta pusat refleksi bagi insan pers untuk terus menjaga profesionalisme, independensi, dan etika jurnalistik di era digital.
Peresmian monumen ditandai dengan penandatanganan prasasti pada pukul 11.30 WIB. Pada malam harinya, pukul 20.00 WIB, digelar gala dinner nasional bersama jajaran pengurus SMSI sebagai bentuk syukuran atas suksesnya peresmian Monumen Media Siber Indonesia pertama di Indonesia. (*)
BANTEN — Rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten diwarnai kegiatan Ekspedisi Budaya yang digelar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Pada Jum’at, 06 Februari 2026, rombongan SMSI mengunjungi kawasan wisata Pantai Anyer dan Carita setelah sebelumnya melakukan kunjungan sejarah ke Keraton Surosowan di Banten Lama dan Museum Multatuli di Kabupaten Lebak.
Ekspedisi tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan HPN 2026 yang tidak hanya berfokus pada agenda seremonial, tetapi juga penguatan nilai sejarah, literasi, dan promosi potensi daerah.
Di kawasan Banten Lama, peserta ekspedisi meninjau situs Keraton Surosowan yang menjadi simbol kejayaan Kesultanan Banten. Kunjungan dilanjutkan ke Museum Multatuli di Lebak yang dikenal sebagai pusat edukasi sejarah dan literasi kritis.
Setelah menyusuri jejak sejarah, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Pantai Anyer dan Carita. Hamparan pasir putih, debur ombak Selat Sunda, serta panorama alam yang terbuka menjadi daya tarik utama kawasan tersebut.
Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, menyatakan bahwa Ekspedisi Budaya Banten dirancang sebagai bagian dari penguatan perspektif kebangsaan dalam rangkaian HPN 2026.
“HPN 2026 di Banten tidak hanya seremoni. Kita ingin insan pers memahami sejarah, budaya, sekaligus potensi alam daerah. Dari Keraton Surosowan, Museum Multatuli, hingga Pantai Anyer dan Carita, semuanya menjadi ruang refleksi,” ujar Firdaus.
Menurutnya, kunjungan ke destinasi wisata Anyer dan Carita juga menjadi momentum memperkenalkan potensi pariwisata Banten kepada jaringan media siber nasional.
“Keindahan alam Anyer dan Carita adalah kekuatan Banten. Media memiliki peran strategis untuk mempromosikan potensi daerah secara profesional dan berimbang,” tambahnya.
Rangkaian Ekspedisi Budaya tersebut mempertegas bahwa HPN 2026 di Banten tidak hanya meninggalkan legacy pembangunan fisik seperti Monumen dan Museum Media Siber Indonesia, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya sejarah, budaya, dan kekayaan alam dalam perjalanan pers nasional. (*)
NUNUKAN – Bupati Nunukan , H. Irwan Sabri, SE secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kewilayahan se-Pulau Nunukan rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026/2027.
Kegiatan yang dipusatkan di Cafe Sayn ini menjadi wadah strategis bagi masyarakat kepulauan untuk menyuarakan kebutuhan riil dari tingkat bawah.
Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa Musrenbang Kewilayahan bukan sekadar rutinitas birokrasi tahunan. Forum ini merupakan instrumen penting untuk memastikan pemerataan infrastruktur dan penguatan ekonomi inklusif, khususnya bagi wilayah yang menjadi beranda terdepan daerah.
“Kita ingin memastikan setiap usulan masyarakat di wilayah pulau ini dikaji secara objektif dan konstruktif. Prioritas utama kita adalah program yang memberikan pelayanan terbaik dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pulau,” ujar Bupati dalam arahannya.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, Ir. Andi Astuti, ST.,MM menjelaskan bahwa Pulau Nunukan sebagai kawasan strategis perbatasan memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas, aktivitas perdagangan, serta pelayanan Pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas jalan lingkungan, Drainase, Air Bersih, Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan, serta Konektivitas antar kawasan menjadi prioritas yang harus terus kita dorong.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan akses jalan produksi, dukungan terhadap UMKM, serta kelancaran distribusi barang dan jasa menjadi pondasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
“Dengan mengusung tema Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Penguatan Infrastruktur Ekonomi guna Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, tentunya dapat menegaskan dua fokus utama pembangunan Daerah, diantaranya, memastikan pelayanan dasar masyarakat semakin merata dan berkualitas dan memperkuat infrastruktur ekonomi sebagai pengungkit pertumbuhan dan daya saing wilayah,” jelasnya
Andi Astuti juga menjelaskan bahwa Untuk rekapan data Pada Tahun 2026 per kecamatan bersumber dari musrenbang dan pokir sebanyak 386 kegiatan dengan rincian, Kecamatan Nunukan 230 kegiatan dan Kecamatan Nunukan Selatan 156 kegiatan telah terakomodir dalam dokumen RKA 2026.
Untuk rekap data hasil musrenbang Tahun 2027, di 2 kecamatan berjumlah 1032 usulan . Dimana usulan 1032 tersebut sudah dilakukan proses verifikasi dan penajaman sehingga diperoleh 65 usulan prioritas terdiri dari 35 kecamatan Nunukan , 30 kecamatan Nunukan Selatan yang akan kita bahas pada forum hari ini,” jelasnya
Diakhir sambutannya, Sekretaris Bappeda Litbang mengatakan skala Prioritas akan mengacu pada Visi Misi 17 Arah Baru Perubahan.
” Kita harus menyadari bahwa kapasitas fiskal daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penentuan prioritas tahun 2027 mengacu pada SPM , Pro SN dan Visi Misi ( 17 Arah Baru Perubahan ) serta dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan kemendesakan, dampak langsung terhadap pelayanan dasar, Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan kesinambungan program pembangunan. Kami berharap forum ini berlangsung konstruktif dan objektif, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat luas diatas kepentingan sektoral. Keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan kualitas pembangunan Kabupaten Nunukan pada tahun 2027,” tutupnya
Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta delegasi dari setiap kecamatan di wilayah pula Nunukan dan Nunukan Selatan tersebut.
Setelah dibuka secara resmi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok berdasarkan bidang pembangunan untuk mengerucutkan program-program prioritas yang akan dibawa ke tingkat Kabupaten.
DENPASAR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (12/2).
Kehadiran orang nomor satu di Kaltara menjadi bentuk komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Gubernur Zainal hadir didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., serta Inspektur Inspektorat Daerah Kaltara, Yuniar Aspiati, S.E., M.AP., CGCAE. Rombongan disambut oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltara, Dwi Sabardiana, S.E., M.S., CFrA, CSFA, ERMCP.
Entry meeting merupakan tahapan awal sebelum pemeriksaan keuangan dimulai. Kegiatan ini diikuti pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah pengawasan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) VI BPK RI yang meliputi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
Dalam laporannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menegaskan bahwa entry meeting bukan sekadar kegiatan administratif.
“Kegiatan ini menjadi penguatan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pemeriksaan secara terbuka dan kooperatif. Pemeriksaan LKPD 2025 bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel,” ujarnya.
Mewakili Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M., menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan sesuai aturan. Ia berharap seluruh daerah dapat bersinergi dengan BPK selama proses pemeriksaan.
Sementara itu, Anggota VI BPK RI, Drs. H. Fathan Subchi, M.A.P., CIISA, ChFA, CSFA, menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pemeriksa dan entitas yang diperiksa. Hal ini berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
“Komunikasi yang efisien dan efektif sangat penting agar pemeriksaan berjalan lancar dan hasilnya dapat dipahami serta ditindaklanjuti,” jelasnya.
Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 dijadwalkan berlangsung dalam lima tahapan yang telah dimulai sejak Januari 2026 dan akan berakhir pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Juni hingga Juli 2026.
Dengan hadir langsung dalam entry meeting, Gubernur Zainal menegaskan kesiapan Kaltara mengikuti seluruh proses pemeriksaan. Targetnya jelas, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai wujud tata kelola keuangan daerah yang semakin baik.
