Kategori: KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperluas akses listrik bagi masyarakat prasejahtera. Pada tahun anggaran 2025, sebanyak 1.878 rumah tangga di lima kabupaten/kota telah menerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis dari pemerintah pusat dan daerah.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan, S.T., M.Si., menyampaikan bahwa keberhasilan program ini merupakan hasil sinergi antara Kementerian ESDM, PT PLN (Persero) dan Pemprov Kaltara.

“Untuk bantuan dari APBD, ada 271 rumah yang sudah terpasang sambungan listriknya melalui PLN. Ini tersebar di lima kabupaten/kota,” kata Yosua Batara, Sabtu (14/2).

Dari APBD Kaltara, bantuan diberikan kepada 62 rumah di Kabupaten Bulungan, 73 rumah di Kabupaten Nunukan, 63 rumah di Kabupaten Tana Tidung dan 73 rumah di Kota Tarakan.

Sementara itu, bantuan dari Kementerian ESDM melalui APBN menjangkau 1.516 rumah, terdiri dari 454 rumah di Kabupaten Bulungan, 344 rumah di Kabupaten Nunukan, 570 rumah di Kabupaten Malinau dan 148 rumah di Kota Tarakan.

Dengan demikian, total penerima manfaat BPBL tahun 2025 mencapai 1.787 rumah tangga.

Meski capaian cukup signifikan, Yosua mengakui masih ada kendala di lapangan, terutama di wilayah yang belum memiliki jaringan listrik dasar.

“Masih ada rumah yang belum ada jaringan atau tiang listriknya belum terbangun,” jelasnya.

Ke depan, pihaknya akan berkoordinasi dengan PLN untuk mendorong perluasan jaringan agar masyarakat yang belum terjangkau bisa mendapatkan sambungan listrik pada tahun berikutnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, Anggota Komisi VII DPR RI Hj. Rahmawati Zainal S.H., Kementerian ESDM, pemerintah kabupaten/kota se-Kaltara, PT PLN, serta seluruh pihak yang telah mendukung program ini.

Yosua berharap bantuan listrik gratis ini tidak hanya menjadi penerangan semata, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Kami harapkan listrik ini bisa membantu ekonomi warga. Anak-anak bisa belajar lebih nyaman dan masyarakat bisa mengembangkan usaha kecil di rumah,” pungkasnya.

Pemprov Kaltara optimistis program ini akan memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Benuanta.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalimantan Utara (Kaltara), H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., secara resmi membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) sekaligus Pelantikan Pengurus Wilayah Ittihad Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) Kaltara di Ballroom Hotel Pangeran Khar, Sabtu (14/2).

Di hadapan para imam dan pengurus yang baru dilantik, Datu Iqro menyampaikan bahwa peran imam masjid jauh lebih luas dari sekadar memimpin salat.

“Imam adalah pembimbing umat dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Perannya sangat penting menjaga nilai moral dan persatuan,” kata Datu Iqro.

Ia menegaskan, di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, imam masjid diharapkan mampu menyampaikan dakwah yang menyejukkan, moderat, dan menjaga persatuan.

Menurutnya, kepengurusan IPIM yang baru dilantik harus menjalankan amanah dengan tanggung jawab dan integritas, serta menyusun program kerja yang terarah dan inovatif.

“Susun program yang menjawab kebutuhan umat, terutama pembinaan generasi muda dan penguatan fungsi masjid sebagai pusat peradaban,” ujarnya.

Datu Iqro juga mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas imam melalui pelatihan dan pembinaan, termasuk kemampuan komunikasi dan kepemimpinan sosial di era digital.

Ia mengajak seluruh pengurus IPIM untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan visi Kaltara yang religius, harmonis dan sejahtera.

“Masjid harus menjadi pusat pendidikan akhlak dan pemersatu umat,” tutupnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggandeng PT Charoen Pokphand Indonesia untuk memperkuat produksi telur dan daging ayam lokal guna mendukung program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tahun 2026.

Kerja sama ini dibahas dalam kunjungan kerja dan rapat koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara di Surabaya, Jumat (13/2). Fokus utama adalah menjamin ketersediaan pakan ternak agar produktivitas peternak meningkat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPKP Kaltara, Suhaeli, SP., MP., mengungkapkan bahwa kebutuhan telur di Kaltara berdasarkan neraca pangan 2026 mencapai 25.685 ton per tahun, sementara produksi lokal baru sekitar 2.108 ton.

“Masih ada kekurangan sekitar 23 ribu ton yang selama ini dipasok dari luar daerah. Lewat kemitraan pakan dan bantuan bibit, kita ingin produksi lokal meningkat agar Kaltara lebih mandiri,” kata Suhaeli.

Untuk mengejar target tersebut, Pemprov Kaltara telah menyiapkan program pengembangan ayam petelur di lima kabupaten/kota. Kabupaten Bulungan menjadi salah satu basis utama dengan tujuh lokasi pengembangan yang akan menerima bantuan bibit DOC dan pakan berkualitas.

Selain telur dan daging ayam sebagai komoditas utama, pemerintah juga mendorong pemenuhan komoditas pendukung seperti beras, sayur-sayuran, serta buah-buahan seperti semangka, jeruk, dan pisang.

Suhaeli menegaskan bahwa seluruh komponen dalam menu MBG diharapkan berasal dari produksi lokal agar perputaran ekonomi tetap berada di daerah.
“Kalau petani dan peternak kita berdaya, ekonomi daerah ikut tumbuh. Itu yang kita dorong,” ujarnya.

Pemprov Kaltara optimistis sinergi antara bantuan pemerintah dan dukungan industri pakan akan memperkuat produktivitas peternak serta menekan risiko gagal produksi akibat mahalnya distribusi pakan.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Lapangan Agathis, Jumat (13/2), sebagai langkah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idulfitri.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPKP Kaltara, Suhaeli, SP., MP., menjelaskan bahwa GPM merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Berdasarkan pantauan di lapangan, hampir 80 persen harga komoditas pangan di Kaltara saat ini berada di atas harga acuan pemerintah. Beberapa komoditas seperti beras, daging ayam dan Minyakita bahkan telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Khususnya beras, daging ayam, dan Minyakita sudah di atas HET. Melalui GPM ini, kami melakukan intervensi untuk menstabilkan kembali pasokan dan harga,” kata Suhaeli.

Hingga saat ini, GPM telah dilaksanakan di tiga lokasi strategis, yakni Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan yang bersinergi dengan Operasi Pasar Disperindagkop, serta Kabupaten Tana Tidung.

Untuk menjangkau wilayah yang lebih luas, Pemprov Kaltara juga menyiapkan program GPM Mobile atau GPM Keliling. Program ini merupakan kolaborasi antara DPKP, Biro Ekonomi, dan Disperindagkop.

Suhaeli menegaskan, pemerintah akan mendatangi langsung masyarakat di kecamatan dan desa yang jauh dari ibu kota kabupaten, termasuk di Tarakan, Tana Tidung, Malinau hingga Nunukan.

Ia memastikan masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan. Ketersediaan stok pangan di Kaltara aman hingga Idulfitri. Tantangan yang dihadapi saat ini lebih pada distribusi yang belum merata.

“Stok aman. Kami hanya perlu memastikan distribusinya sampai ke desa-desa. Harapannya masyarakat bisa berpuasa dengan tenang tanpa khawatir soal kebutuhan pokok,” tutupnya.

(dkisp)