Kategori: KABAR SULSEL

Pemprov Tingkatkan Infrastruktur Jalan Lingkar Pulau Nunukan, Menyokong Perekonomian Masyarakat

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAn – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si turun langsung meninjau sejumlah proyek strategis di Jalan Lingkar Pulau Nunukan, Rabu (24/9).

Kunjungan kerja Wagub Ingkong dalam rangka melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang berkelanjutan, yang sebelumnya juga meninjau progres pembangunan Jalan Coastal Road Nunukan.

Dalam kunjungan itu, Wagub Ingkong turut didampingi jajaran Dinas PUPR-PERKIM Kaltara, konsultan pengawas, dan pihak penyedia jasa.

“Fokus peninjauan kali ini pada tiga proyek utama yang didanai oleh APBD Provinsi Kaltara tahun anggaran 2025,” ucap Wagub Ingkong.

Proyek tersebut yaitu penanganan longsoran ruas jalan dengan nilai kontrak Rp2,9 miliar, pembangunan long segment jalan lingkar senilai Rp4,9 miliar, dan pemeliharaan berkala jalan lingkar dengan nilai kontrak Rp3,7 miliar.

Wagub Ingkong menegaskan bahwa pembangunan jalan ini sangat krusial untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung aktivitas ekonomi di Nunukan dan wilayah sekitarnya.

“Jalan lingkar adalah akses vital bagi mobilitas warga sekaligus distribusi barang di wilayah perbatasan,” ujarnya.

Lebih lanjut Mantan Wakil Bupati Bulungan ini juga menekankan pentingnya menjaga kualitas dan ketepatan waktu pengerjaan proyek. “Saya ingin memastikan proyek ini berjalan baik. Jangan sampai kualitasnya dikorbankan,” tegasnya.

Wagub Ingkong juga meminta Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kaltara, konsultan pengawas, dan pihak penyedia jasa agar dapat segera merampungkan progres pembangunan infrastruktur jalan.

Menurutnya keberadaan jalan lingkar sangat membantu masyarakat terutama untuk mengangkut hasil pertanian dan kebutuhan pokok.

“Pemprov Kaltara berkomitmen akan terus mengawal seluruh program pembangunan infrastruktur agar dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Nunukan sebagai beranda terdepan Indonesia,” pungkasnya.

(dkisp)

Sosialisasi Pergub Kaltara Nomor 20 Tahun 2025 Manajemen Keamanan SPBE, Wujudkan Pemerintahan Digital Tangguh dan Terpercaya

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Manajemen Risiko SPBE Tahun 2025.

Sosialisasi digelar di Ruang Command Center Lantai 5 Gedung Gadis, Rabu (24/9) tersebut, dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (KISP) Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si.

“Keamanan siber adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya tim teknologi informasi di belakang layar,” kata Iskandar membuka sambutannya.

Iskandar menjelaskan sosialisasi Peragub hari ini bukanlah sekadar dokumen administratif belaka, ini adalah komitmen resmi Pemprov Kaltara. “Sebuah deklarasi bahwa kita serius dalam melindungi kedaulatan data digital,” tegasnya.

Ia mengajak setiap pimpinan dan unit kerja perangkat daerah aktif dalam mengidentifikasi risiko dan menerapkan prosedur keamanan, dengan pendekatan yang terstruktur, terencana, dan berkelanjutan.

“Dimulai dari penetapan ruang lingkup, perencanaan program, alokasi SDM dan anggaran, hingga evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Serta memastikan seluruh mitra kerja dan pihak ketiga yang membangun sistem, mematuhi standar keamanan tertinggi yang telah ditetapkan.

“Salah satu pilar kunci dalam peraturan ini adalah penerapan manajemen risiko SPBE secara sistematis dan terstruktur,” ucapnya.

Bebernya, hal itu dilakukan melalui penyusunan Risk Register yang didalamnya memuat aset digital yang dimiliki, ancaman dan kerentanan yang ada, tingkat risiko, dan langkah penanganannya.

Melalui pendekatan manajemen risiko, dikatakannya tidak hanya mampu mengantisipasi potensi ancaman, tetapi juga memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian yang dilakukan tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.

“Ini sejalan dengan semangat Good Governance dan perlindungan terhadap aset digital pemerintah daerah* terangnya.

Iskandar mengajak seluruh jajaran pemprov Kaltara dapat mempelajari dan memahami setiap poin dalam Pergub Keamanan SPBE, serta dapat mengimplementasikan kewajiban dan prosedur di unit kerja masing-masing.

“Marilah kita jadikan momentum ini sebagai titik tolak untuk mewujudkan pemerintahan digital yang tidak hanya cepat dan cerdas, tetapi juga kuat, tangguh, dan terpercaya,” pungkasnya.

Terakhir, Kepala Dinas KISP Kaltara, Iskandar juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga Pergub ini dapat terwujud, dan mengajak bersama-sama melaksanakan amanah ini demi kemajuan dan keamanan digital Kaltara.

(dkisp)

Pemprov Gelar Workshop Manajemen Risiko SPBE, Tingkatkan Kualitas Layanan Digital Pemerintah

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan digital, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statisitik, dan Persandian (DKISP) melaksanakan kegiatan “Workshop Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”.
Kegiatan Workshop Manajemen Risiko SPBE yang digelar di Command Center Lantai 5 Gedung Gadis I, Kamis (18/9) tersebut, dibuka oleh Pj Sekprov Kaltara yang diwakili Kepala Dinas KISP Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si.
“Kualitas layanan digital pemerintah kita ditentukan bukan hanya oleh teknologi yang digunakan, tetapi oleh cara kita mengelola resiko secara terukur, konsisten dan lintas organisasi,” buka Iskandar dalam sambutannya.
Iskandar menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis Pemprov Kaltara dalam upaya meningkatkan kualitas layanan digital. Dan kebutuhan masyarakat atas layanan publik yang mudah, cepat, aman, dan andal menuntut pemerintah menata tata kelola SPBE secara komprehensif.
Dalam praktiknya berhadapan dengan berbagai risiko dari ketersediaan layanan, keamanan informasi dan data, integrasi aplikasi, kapasitas infrastruktur, hingga kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keberlangsungan layanan saat terjadi gangguan atau bencana.
“Apabila tidak dikelola dengan baik, risiko-risiko tadi akan berpotensi menghambat kinerja, menurunkan kepercayaan publik, dan menimbulkan pemborosan anggaran,” ujarnya.
Dikatakannya juga risiko tidak hanya berarti ancaman, ada risiko positif yang berupa peluang. Melalui manajemen Risiko SPBE, mendorong inovasi yang terukur dengan mengambil peluang yang sejalan dengan tujuan, namun tetap menjaga tingkat risiko dalam batas yang dapat diterima.
“Workshop hari ini kita rancang tidak sebatas berbagi pengetahuan. Kita targetkan hasil konkret yang dapat langsung di implementasikan,” tegas Iskandar.
Pertama melalui register risiko prioritas untuk Layanan Sektor Publik dan Layanan Internal Pemerintah; kedua, memberikan pemahaman mendalam terkait pengelolaan risiko SPBE.
Serta yang ketiga, yaitu melakukan pola monitoring dan pengawasan berkelanjutan yang akan di implementasikan.
Kepala DKISP Kaltara mengajak seluruh peserta untuk aktif berdiskusi, menyampaikan pengalaman lapangan dan menyepakati prioritas bersama. Karena dalam pengelolaan risiko adalah kerja lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan ini tidak bisa dikerjakan sendirian.
“Semakin baik kita berkoordinasi, semakin kecil ruang ketidakpastian, dan semakin besar peluang kita mencapai target kinerja yang berorientasi outcome,” terangnya.
Terakhir, Iskandar juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, panitia penyelenggara dan seluruh peserta atas komitmen dan dedikasinya dalam mendukung pelaksanaan workshop SPBE.
“Semoga workshop ini menjadi momentum penting bagi penguatan tata kelola SPBE di provinsi Kaltara tata kelola yang andal, aman, inklusif dan berkelanjutan, demi pelayanan publik yang semakin baik,” pungkasnya.

(dkisp)

Buka Bimtek Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik, Sekda : Setiap Masukan dan Kritik Harus Diterima Dengan Baik

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Mewakili Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, Plt. Sekretaris Daerah Ir. Jabbar membuka secara resmi Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-Lapor) yang digelar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian di ruang serbaguna lantai V Kantor Bupati Nunukan, Selasa (23/09).

Kegiatan dimaksud untuk memberikan pemahaman kepada perangkat daerah dan masyarakat tentang pentingnya kanal pengaduan pelayanan publik yang mudah diakses dan terintegrasi antar instansi pemerintah.

Jabbar dalam kesempatan itu mengatakan bahwa misi utama dari pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik  demi peningkatan kesejahteraan  masyarakat. Misi ini, katanya, harus menjadi nafas bagi setiap penyelenggara pemerintah di semua tingkatan.

Namun  demikian, pemerintah menyadari  masih banyak kekurangan, keterlambatan,  maupun  kendala yang dirasakan oleh masyarakat, dan harus mendapatkan respon secara baik.

“Keluhan, aduan, aspirasi, bahkan kritik dari masyarakat tersebut harus diterima, ditampung dan dikelola secara tepat agar tidak menjadi sumbatan komunikasi dan informasi  yang tidak produktif,” kata Jabbar.

(PROKOMPIM)

Forum Lintas Etnis Nunukan Gelar Coffee Morning, Angkat Tema Merawat Kebhinekaan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Forum Masyarakat Adat Lintas Etnis (Formaline) Kabupaten Nunukan menggelar kegiatan Coffee Morning di Pendopo Pakuwaja, Bukit Cinta, Nunukan, Selasa pagi (23/9). 

Acara ini mengusung tema “Merawat Kebhinekaan, Merajut Etnis Bersatu” sebagai upaya mempererat kerukunan antarwarga lintas etnis, adat, dan budaya.

Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Abdul Munir, ST, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Formaline. Ia menilai kegiatan ini berkontribusi besar dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedamaian di wilayah perbatasan.

“Perbedaan adalah kekayaan yang harus kita rawat. Cara sederhana seperti saling menghormati dan menghargai keberagaman sudah menjadi bentuk nyata merawat kebhinekaan,” ungkap Abdul Munir membacakan sambutan bupati.

Dalam sambutannya, Bupati Irwan Sabri juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk selalu hadir menjaga keharmonisan antar-etnis.

“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman. Kebersamaan inilah yang menjadi kekuatan besar bagi Nunukan sebagai daerah perbatasan,” kata Bupati Irwan Sabri.

Ketua Formaline Nunukan, Sumari, dalam sambutannya menegaskan pentingnya menjaga komunikasi lintas etnis dan pemerintah. Menurutnya, sinergitas antara pejabat daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama harus terus dipelihara agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan.

“Melihat kondisi bangsa saat ini, termasuk di Nunukan, kita harus saling menguatkan. Jangan mudah dipengaruhi isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Formaline hadir untuk menyatukan berbagai etnis agar tercipta kedamaian di masyarakat,” ujar Sumari.

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Nunukan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para ketua etnis di Kabupaten Nunukan. Pemerintah daerah berharap kerjasama dan koordinasi lintas etnis terus terjaga, termasuk dengan dukungan aparat keamanan, demi terciptanya masyarakat Nunukan yang rukun dan harmonis.

(PROKOMPIM)