Dewan Kehormatan dan Pengurus Palang Merah Indoneia (PMI) Kabupaten Nunukan Periode 2025 – 2030 Resmi Dilantik 

NUNUKAN – Sebanyak 20 orang pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan Periode 2025 – 2030 yang terdiri dari 5 orang Dewan Kehormatan dan 15 Pengurus Palang Merah Indonesia Kab. Nunukan resmi dilantik. Sabtu (20/9/25). 

Para Dewan Kehormatan dan para Pengurus PMI Kab. Nunukan ini dilantik langsung oleh Ketua Palang Merah Indonesia Prov. Kalimantan Utara Risdianto.

Mewakili Bupati, Plt. Sekretaris Daerah Kab. Nunukan Ir. Jabbar turut hadir dan menyaksikan pelantikan tersebut, bersama dengan Unsur Forkopimda Kab. Nunukan, Anggota DPRD Kab. Nunukan, Tokoh Pemuda, Instansi Vertikal, Kepala OPD terkait.

“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada Pengurus PMI Kabupaten Nunukan yang baru saja dilantik,” ungkap Ir. Jabbar saat membacakan sambutan tertulis Bupati Nunukan.

Ir. Jabbar juga menyampaikan dengan adanya momentum ini menjadi titik awal untuk memperkuat kiprah, mempercepat capaian program, serta meneguhkan kembali komitmen PMI dalam mengemban misi kemanusiaan.

PMI adalah organisasi kemanusiaan yang kiprahnya sudah tidak diragukan lagi. Di manapun berada, PMI selalu hadir dalam pelayanan kesehatan, penyediaan darah, penanganan bencana alam, hingga aksi kemanusiaan di berbagai wilayah konflik dunia.

“Beberapa waktu lalu, kita baru saja menghadapi musibah kebakaran besar di Mansalong, Kecamatan Lumbis. Saya melihat langsung bahwa PMI Kabupaten Nunukan bergerak cepat menurunkan relawannya untuk membantu masyarakat di posko tanggap darurat,” ujarnya.

Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Nunukan, Ir. Jabbar menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada PMI. Gerak cepat, kepedulian, dan tanggap darurat inilah yang sangat di harapkan dari PMI, karena kehadirannya selalu membawa harapan dan meringankan beban masyarakat yang sedang tertimpa musibah.

Sementara itu, Ketua PMI Kab. Nunukan Sadam Husen mengatakan bahwa PMI tidak bisa berjalan sendiri.

” PMI adalah kita semua. Setetes darah yang Kita donorkan, satu tenaga yang kitaberikan, satu kebaikan kecil yang kita tabur — bisa menjadi penyelamat bagi orang lain.

Sebagai Ketua terpilih, saya tidak menjanjikan kemudahan. Tetapi saya mengajak, mari kita jadikan PMI Nunukan lebih sigap, lebih dekat, dan lebih bermanfaat”, ungkapnya.

Ketua PMI Kab. Nunukan Sadam Husen berpesan kepada seluruh pengurus PMI, staf pengurus, dan seluruh relawan untuk dapat lebih menyelami ke dalam hening, mencari ketenangan didasar hati.

” Supaya kita bisa kalibrasi. Karna penting bagi kita untuk mempertegas bahwa, perjuangan ini sebenarnya untuk apa, untuk siapa dan mau kemana”, pungkasnya.

(PROKOMPIM)

Sosialisasi Manajemen Keamanan SPBE, Pemprov Wujudkan Pemerintahan Digital Tangguh dan Terpercay

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Manajemen Risiko SPBE Tahun 2025.

Sosialisasi digelar di Ruang Command Center Lantai 5 Gedung Gadis, Rabu (24/9) tersebut, dibuka oleh Gubernur Kaltara, yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (KISP) Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si.

“Keamanan siber adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya tim teknologi informasi di belakang layar,” kata Iskandar membuka sambutannya.

Iskandar menjelaskan sosialisasi Peragub hari ini bukanlah sekadar dokumen administratif belaka, ini adalah komitmen resmi Pemprov Kaltara. “Sebuah deklarasi bahwa kita serius dalam melindungi kedaulatan data digital,” tegasnya.

Ia mengajak setiap pimpinan dan unit kerja perangkat daerah aktif dalam mengidentifikasi risiko dan menerapkan prosedur keamanan, dengan pendekatan yang terstruktur, terencana, dan berkelanjutan.

“Dimulai dari penetapan ruang lingkup, perencanaan program, alokasi SDM dan anggaran, hingga evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Serta memastikan seluruh mitra kerja dan pihak ketiga yang membangun sistem, mematuhi standar keamanan tertinggi yang telah ditetapkan.

“Salah satu pilar kunci dalam peraturan ini adalah penerapan manajemen risiko SPBE secara sistematis dan terstruktur,” ucapnya.

Bebernya, hal itu dilakukan melalui penyusunan Risk Register yang didalamnya memuat aset digital yang dimiliki, ancaman dan kerentanan yang ada, tingkat risiko, dan langkah penanganannya.

Melalui pendekatan manajemen risiko, dikatakannya tidak hanya mampu mengantisipasi potensi ancaman, tetapi juga memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian yang dilakukan tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.

“Ini sejalan dengan semangat Good Governance dan perlindungan terhadap aset digital pemerintah daerah* terangnya.

Iskandar mengajak seluruh jajaran pemprov Kaltara dapat mempelajari dan memahami setiap poin dalam Pergub Keamanan SPBE, serta dapat mengimplementasikan kewajiban dan prosedur di unit kerja masing-masing.

“Marilah kita jadikan momentum ini sebagai titik tolak untuk mewujudkan pemerintahan digital yang tidak hanya cepat dan cerdas, tetapi juga kuat, tangguh, dan terpercaya,” pungkasnya.

Terakhir, Kepala Dinas KISP Kaltara, Iskandar juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga Pergub ini dapat terwujud, dan mengajak bersama-sama melaksanakan amanah ini demi kemajuan dan keamanan digital Kaltara.

(dkisp)

Wagub Tinjau Sejumlah Pembangunan di Kota Tarakan

TARAKAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kunjungan Kerja (Kunker) pada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di kota Tarakan, Selasa (23/9).

Dalam Monev itu, Wagub Ingkong meninjau langsung pembangunan jalan Ring Road menuju Pantai Amal, drainase Jalan Gajah Mada, pembangunan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, serta pembangunan gedung sekolah SMK Negeri 4 Tarakan dan SMA Ulul Albab Tarakan.

Kunjungan pertama Wagub Ingkong meninjau lokasi pembangunan drainase di Jalan Gajah Mada, dan meminta agar kontraktor memperhatikan konstruksi pada gang-gang kecil.

“Jangan sampai drainasenya ketinggian hingga menyulitkan masyarakat. Harus diperkuat dengan menggunakan material besi agar akses gang dapat dijangkau bukan hanya roda dua, tapi juga roda empat,” kata Wagub Ingkong.

Lalu di kunjungan kedua berada di lokasi jalan Ring Road menuju Pantai Amal. Wagub menekankan pentingnya akses jalan Ring Road yang saat ini dikerjakan bagi masyarakat.

Imbuhnya, kendati lokasinya relatif jauh dari pemukiman, jalan ini diyakini dapat memberikan peluang besar bagi masyarakat, khususnya dalam bidang perkebunan dan pertanian.

“Adanya akses ini akan memudahkan masyarakat untuk membuka lahan, baik perkebunan maupun pertanian. Karena ke depannya, kawasan ini berpotensi berkembang menjadi pemukiman sekaligus lahan pertanian baru,” terangnya.

Wagub Ingkong menuturkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di tahun 2025 telah mengalokasikan pembangunan jalan ini sepanjang 700 meter dengan lebar 24 meter.

Berdasarkan pantauan di lapangan bersama konsultan, pengawas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan pelaksana, diketahui pengerjaan ini memiliki waktu sekitar dua bulan untuk diselesaikan.

Untuk itu, ia meminta agar badan jalan yang tengah dibangun itu dilengkapi dengan irigasi agar tidak mudah tergenang oleh air hujan.

“Kita harap jalan ini dibuat sebaik mungkin sehingga awet dan berfungsi dengan maksimal. Tahun depan akan kita upayakan tambahan alokasi agar proyek ini agar dapat berlanjut, karena akses ini sangat dibutuhkan masyarakat di Pantai Amal,” ucapnya.

Kunjungan pada pembangunan UPTD Bapenda, progres pekerjaan mencapai bobot realisasi sebesar 35,079 persen dari target sebesar 29,560 persen, dan deviasi sebesar +5,519 persen.

“Bobot rencana sebesar 29,560 persen artinya target pencapaian yang seharusnya selesai pada tanggal tersebut. Dan terakhir deviasi sebesar +5,519 persen artinya pekerjaan lebih cepat sekitar 5,5 persen. Dapat disimpulkan bahwa, pembangunan gedung ini berjalan lebih cepat dari target,” beber Wagub.

Kemudian di SMKN 4 Tarakan, Wagub mengungkapkan progres pembangunan dinilai cukup baik, dengan kualitas fondasi sesuai rencana, serta meminta pada kontraktor, kepala sekolah, dan PPTK mengawasi secara intens pembangunan gedung sekolah tersebut.

Dan terakhir di SMA Ulul Albab, berdasarkan peninjauannya diketahui pada material dan fondasi telah memenuhi prosedur teknis. Namun ia meminta kontraktor tetap memperhatikan manajemen waktu agar pekerjaan selesai sesuai target.

“Ketua yayasan dan kepala sekolah juga diharapkan aktif memberikan masukan kepada pelaksana,” tutup Wagub Ingkong.

(dkisp)

Rencana Pembangunan Convention Center Kaltara Mulai Masuk Tahap Masterplan

MAKASSAR – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) membangun gedung Convention Center di Ibukota Tanjung Selor telah memasuki tahap pengembangan konsep desain masterplan.

Hal itu diutarakan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., didampingi Kepala Dinas PUPR-Perkim Kaltara, Ir. Helmi dalam pertemuan dengan Center of Technology Universitas Hasanuddin (Unhas) di Ruang Rapat Direktur Perencanaan dan Pengembangan Lantai 2 Rektorat Unhas, Makassar, Selasa (23/9).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zainal menyimak paparan perkembangan terbaru atas Engineering Design (DED) Convention Kaltara, yang kelak akan menjadi ikon kota karena fungsinya sebagai pusat kegiatan berskala besar yang beragam.

“Saya lihat dari berbagai desain bangunan yang dipaparkan ada yang sudah masuk kriteria, tentunya dengan menyesuaikan kondisi kontur lahan dan juga konsep ciri khas daerah yang mau disertakan,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur Zainal menekankan, jika rencana pembangunan Convention Center ini nantinya harus dengan konsep yang inovatif, hemat energi, dan ramah lingkungan yang berfokus pada integrasi desain pasif.

“Nanti bagaimana caranya tetap berfokus pada pemanfaatan cahaya alami, ventilasi silang, isolasi termal, kalau perlu pakai panel surya untuk meminimalkan konsumsi energi,” jelasnya.

Terakhir, saran Gubernur Zainal agar lokasi penempatan lahan parkir nantinya tersedia juga di bawah bangunan atau lantai basement, sebagai bentuk memaksimalkan lahan serta pemanfaatan kontur lahan yang elevasi permukaan tanah yang tidak datar secara keseluruhan.

“Seperti yang ada digambar, kondisi kontur tanahnya kan tidak semuanya rata, jadi dari pada harus menimbun yang tentu akan menambah biaya lagi, maka lebih baik lahan yang tidak rata di bawah bangunan dibuatkan parkiran saja,” ucapnya.

Bangunan gedung Convention Center Kaltara ini rencananya akan dibangun di atas lahan kawasan seluas 4,31 hektar, dengan luas bangunan total 12.544 meter persegi yang meliputi convention, exhibition, office, komersil, utilitas kawasan hingga lahan parkir kendaraan.

(dkisp)

Pemprov Gelar Bimtek Manajemen Data, Perkuat Sistem Manajemen Informasi

TANJUNG SELOR – Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga Setdaprov Kalimantan Utara (Kaltara), Ir. Wahyuni Nuzband, M.AP., membuka “Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Data di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara” digelar di Hotel Pangeran Khar, Selasa (23/9).

Mewakili Gubernur Kaltara, Wahyuni menekankan kebutuhan akan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi semakin penting di era berkembang pesat saat ini.

“Data bukan lagi sekadar angka, tetapi menjadi aset strategis yang mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan efisien,” ucap Wahyuni.

Ia menuturkan kegiatan ini sejalan dengan inisiatif Satu Data Indonesia (SDI) yang dicanangkan pemerintah pusat, dan sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara harus memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung kebijakan tersebut, serta membangun ekosistem.

“Data juga harus mampu menyediakan informasi berkualitas, tepat guna, dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan,” terangnya.

Staf Ahli Gubernur itu menjelaskan dalam era digitalisasi dan revolusi industri 4.0, pengelolaan data statistik sektoral menjadi semakin krusial dalam pengambilan keputusan berbasis data statistik sektoral yang berkualitas dan dikelola dengan baik.

“Ini merupakan pondasi penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, dan monitoring evaluasi program pemerintah,” tambahnya.

Berdasarkan hasil penilaian indeks pembangunan statistik Pemprov Kaltara di tahun 2024, pada domain kelembagaan indikator tingkat kematangan penerapan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang manajemen data masih berada pada level 2 (terkelola).

Dia menyebutkan kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan SDM dalam pengelolaan data statistik masih perlu ditingkatkan untuk mencapai level yang lebih optimal dalam mendukung pembangunan statistik daerah.

Terakhir, Wahyuni juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (KISP) Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si beserta jajaran yang telah mendukung pelaksanakan Bimtek Manajemen Data ini.

“Saya berharap pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat nyata bagi kita semua, serta bagi masyarakat Kaltara secara luas,” tutupnya.

(dkisp)