Kategori: KABAR SULSEL

Muhammad Nasir, S.Pi., M.M. Gelar Reses serap aspirasi di Nunukan. Siap Kawal Usulan untuk Tahun 2026

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., yang juga duduk di Komisi II, melaksanakan kegiatan reses atau serap aspirasi di daerah pemilihannya, Kabupaten Nunukan. Kegiatan reses tersebut berlangsung mulai 23 hingga 27 September 2025 dengan menyasar lima titik lokasi pertemuan bersama masyarakat.

Adapun lima titik reses tersebut meliputi:

1. Simpang Bahagia, Kecamatan Sebatik Barat

2. Kelurahan Nunukan Barat (dua titik, di daerah Tanjung Sungai Mantri)

3. Kelurahan Nunukan Utara

4. Jalan Angkasa, Kelurahan Nunukan Timur

Dalam rangkaian reses ini, Muhammad Nasir menerima beragam keluhan dan usulan masyarakat. Persoalan yang paling menonjol adalah semakin sulitnya kondisi ekonomi warga. Banyak masyarakat yang mengajukan bantuan modal usaha agar mereka tetap dapat bertahan dan mengembangkan penghidupan. Selain itu, ada pula aspirasi mengenai bantuan beasiswa bagi pelajar, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta perbaikan infrastruktur jalan yang masih rusak.

Kelompok nelayan dan pembudidaya rumput laut juga menyuarakan kebutuhan mereka akan dukungan sarana dan prasarana. Sementara itu, permintaan bantuan untuk rumah ibadah juga menjadi perhatian serius.

Khusus di wilayah Sebatik Barat, masyarakat menyampaikan dua kebutuhan mendesak: pertama, permohonan bus sekolah karena jarak antara sekolah dengan perkampungan cukup jauh, terutama untuk tingkat SMP. Kedua, permintaan adanya mobil jenazah, mengingat hingga saat ini Sebatik Barat menjadi satu-satunya wilayah yang belum memiliki fasilitas tersebut.

Muhammad Nasir menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang masuk akan ditindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab.

“Reses ini sangat penting karena menjadi wadah utama bagi saya untuk mendengar langsung suara masyarakat. Aspirasi yang disampaikan tidak akan berhenti di sini. Insya Allah, akan saya perjuangkan dan kawal agar dapat masuk dalam program pemerintah tahun 2026,” tegasnya.

Lebih lanjut, dirinya juga menambahkan bahwa untuk usulan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, ia akan berkoordinasi dengan anggota legislatif PKS di DPRD Kabupaten Nunukan.

“Kami akan bersinergi agar setiap usulan masyarakat tidak terabaikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten,” tambahnya.

Dengan demikian, Muhammad Nasir berharap kehadirannya melalui agenda reses dapat benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat dapilnya di Nunukan, sekaligus memperkuat peran wakil rakyat sebagai jembatan aspirasi warga. (*)

Rahmawati Zainal Hadiri Rakornas Posyandu 2025, Perluas Penguatan 6 Bidang SPM

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

JAKARTA – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tahun 2025 sukses digelar di Mercure Convention Center Ancol Jakarta Utara, pada Senin 22 September 2025 lalu.

Acara ini dihadiri oleh Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kalimantan Utara (Kaltara) Hj. Rahmawati Zainal S.H., bersama ratusan Ketua TP Posyandu provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Rakornas tersebut diawali penyampaian materi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian selaku Penasihat TP Posyandu, dengan judul “Kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam Implementasi Posyandu 6 Bidang SPM Mendukung Program Prioritas Presiden”.

Selanjutnya, di kesempatan itu juga Ketua Umum Tim Pembina Posyandu, Tri Tito Karnavian secara resmi membuka Rakornas Posyandu Tahun 2025, yang mengusung tema “Penguatan Peran Posyandu dalam Mendukung Indonesia Emas 2045”.

Dalam sambutannya, Tri mengatakan pentingnya meningkatkan kapasitas dan optimalisasi pelayanan Posyandu melalui 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta penguatan peran semua pihak, mulai dari pusat hingga desa/kelurahan.

“Ada enam (6) Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan oleh masyarakat. Tidak hanya satu, kesehatan itu ternyata hanya satu. Sekarang kita mau meningkatkan, bagaimana Posyandu sebagai lembaga ketahanan desa melayani enam (SPM),” ucap Tri.

Tri menjelaskan cakupan Posyandu tidak hanya terbatas kesehatan ibu dan anak, namun telah menjadi inovasi yang memperluas cakupannya melalui enam (6) Bidang SPM Posyandu yaitu Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Sosial, dan Ketenteraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat.

“Nantinya, para kader akan menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan implementasi enam SPM tersebut,” jelasnya.

Ia berharap Rakornas Posyandu 2025 ini dapat menjadi ruang yang penting dalam memperkuat Posyandu di seluruh Indonesia, dengan memberikan sosialisasi regulasi terbaru yang dapat mendorong peran Posyandu dalam meningkatkan derajat serta meningkatkan kepedulian akan kesehatan di masyarakat.

Selain itu kegiatan ini memiliki fokus utama dalam rangka mendukung pencegahan stunting dan peningkatan gizi anak, serta merumuskan rencana aksi untuk penguatan Posyandu di masa depan, sehingga program pemerintah dapat berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

(dkisp)

Turnamen Catur Piala Gubernur Kaltara, Wadah Lahirkan Bibit Pecatur Berprestasi

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

‎TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Aparatur, Pelayanan Publik, dan Kemasyarakatan Setdaprov Kaltara, Dr. Ir. H. Syahrullah Mursalin, M.P. membuka Turnamen Catur Piala Gubernur Kaltara Tahun 2025 di Gedung Sri Tower Kota Tarakan, Kamis (25/9) pagi.

‎Membacakan sambutan Gubernur Kaltara, Syahrullah menyampaikan terselenggaranya Turnamen Catur Piala Gubernur Kaltara tersebut sebagai salah satu ajang pembinaan dan pengembangan olahraga di Bumi Benuanta.

“Kejuaraan ini bukan sekadar adu strategi, tetapi juga wadah mengasah kemampuan berpikir, ketangkasan, serta kreativitas para pecatur,” kata Syahrullah.

‎Melalui turnamen ini, Syahrullah mengajak semua pihak agar dapat menghadirkan ruang kompetisi yang sehat sekaligus sebagai wadah pengembangan bakat dan potensi masyarakat, khususnya para pecatur di Kaltara.

‎Turnamen Catur Piala Gubernur Kaltara 2025 digelar dengan berbagai kategori, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, kategori umum, hingga kategori catur cepat (blitz).

“Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaring sebanyak mungkin peserta dari berbagai kalangan usia,” tambahnya.

Staf Ahli ‎Gubernur ini juga berharap ajang ini dapat menjadi wadah melahirkan atlet-atlet catur potensial yang mampu mengharumkan nama daerah, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional.

Ia berpesan kepada seluruh peserta untuk dapat bertanding dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, dan menjadikan setiap pertandingan sebagai pengalaman berharga.

‎“Raihlah kemenangan dengan bangga. Namun jika belum berhasil, jadikan itu sebagai motivasi untuk berlatih lebih giat lagi,” ucapnya.

Mengakhiri sambutannya, Syahrullah menyampaikan apresiasi kepada panitia, wasit, peserta, dan semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan tersebut, seraya meresmikan pembukaan turnamen secara simbolis.

‎Turnamen Catur Piala Gubernur Kaltara 2025 diharapkan berjalan lancar, sportif, dan mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga catur di wilayah Kaltara.

(dkisp)

Piala Gubernur Kaltara Jadi Ajang Jaring Bibit Unggul Catur

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

TARAKAN – Turnamen Catur Piala Gubernur Kalimantan Utara kembali digelar tahun ini. Ajang ini menjadi wadah bagi para pecinta dan komunitas catur untuk menyalurkan hobi sekaligus menguji kemampuan bertanding secara lebih kompetitif.

Ketua Panitia Turnamen, Sahadan, S.Kom menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah mencari bibit-bibit unggul pecatur di Kaltara. Selain itu, event ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, mulai dari menggerakkan roda perekonomian hingga memperluas promosi olahraga catur.

“Turnamen catur ini diadakan untuk menjadi wadah para pecinta catur dan komunitas catur menyalurkan hobi, kreativitas, dan ketangkasan. Tetapi tujuan utamanya adalah mencari bibit unggul pecatur di Kaltara,” ujarnya, Kamis (25/9/2025).

Antusiasme peserta pun cukup tinggi. Panitia menargetkan 150 peserta dan hingga kini sudah menerima 126 pendaftar dari lima kabupaten/kota di Kaltara. Hal ini menunjukkan bahwa olahraga catur kian diminati oleh masyarakat di berbagai kalangan.

Untuk kategori lomba, panitia menghadirkan catur standar dan catur kilat (blitz) dengan sistem Swiss. Sistem ini dipilih agar peserta bisa bertanding melawan banyak lawan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Kelas peserta dibagi berdasarkan jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK hingga kategori umum, bukan berdasarkan kelompok umur.

Sahadan menambahkan, peserta umum wajib memiliki KTP domisili Kaltara, sementara pelajar cukup menunjukkan kartu pelajar atau surat keterangan sekolah. Pendaftaran umum dikenakan biaya, sedangkan pelajar dibebaskan dari biaya pendaftaran.

“Peserta juga diwajibkan mematuhi seluruh aturan yang berlaku selama perlombaan berlangsung,” jelasnya.

Turnamen ini merupakan kali kedua digelar setelah sukses tahun sebelumnya. Panitia berharap, agenda tersebut bisa menjadi kegiatan tahunan mengingat antusiasme yang tinggi dan manfaat positif yang dihasilkan.

Apresiasi juga datang dari Ketua Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kaltara, Norhayati Andris. Ia menilai event ini sejalan dengan misi Percasi dalam membina sekaligus mencari talenta-talenta baru di daerah.

“Artinya pemerintah turut mencari bibit-bibit atlet muda, atlet junior di bidang catur untuk Kalimantan Utara. Kami sangat senang dan mengapresiasi kegiatan ini,” tuturnya.

Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap para juara nantinya akan menjadi motivasi tambahan bagi atlet junior agar terus mengasah kemampuan. Hal ini diyakini bisa melahirkan prestasi yang membanggakan baik untuk diri sendiri maupun daerah.

“Kalau ada perhatian dari pemerintah, itu akan menjadi semangat bagi atlet-atlet junior kita. Dari hobi bisa menjadi kebanggaan orangtua bahkan bisa mengukir prestasi,” tambahnya.

Ia juga berharap Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltara terus berinovasi dengan menghadirkan lebih banyak event serupa. Dengan begitu, peluang untuk melahirkan atlet unggulan di bidang catur semakin terbuka lebar dan Kaltara dapat diposisikan sebagai salah satu lumbung atlet catur di Indonesia. (*)

BKAD Tegaskan Anggaran Rp 36,96 M untuk Gaji dan TPP P3K

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

BULUNGAN – Isu mengenai anggaran gemuk di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalimantan Utara akhirnya dijawab langsung oleh Kepala BKAD, Denny Harianto. Ia menegaskan, alokasi Rp36,96 miliar yang sempat dipersoalkan bukanlah tambahan penghasilan di luar mekanisme, melainkan anggaran resmi untuk pembayaran gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Tidak mungkin kita mengangkat tenaga P3K tanpa menyiapkan belanja gaji dan TPP mereka. Itu konsekuensi dari SK yang sudah diterbitkan,” sebutnya, Kamis (25/9/2025) dikutip dari media Benuanta.

Menurutnya, sejak Juli 2025 terdapat hampir 1.300 tenaga P3K yang diterima Pemprov Kaltara. Selain itu, ada tambahan 131 orang yang akan mulai menerima haknya pada Oktober hingga Desember. Keputusan pengangkatan tersebut merupakan kebijakan Gubernur Kaltara yang otomatis diikuti dengan kesiapan anggaran.

Denny menjelaskan, gaji pokok tenaga P3K tetap dibayarkan setiap bulan, meski APBD Perubahan belum diketok. Sementara TPP baru bisa dicairkan setelah perubahan anggaran disahkan. Besarannya berkisar Rp1,7 juta hingga Rp2,1 juta per bulan, sesuai kelas jabatan.

“Kalau gaji tidak boleh ditunda, itu wajib dibayar. Untuk TPP, terhitung mulai Juli, dan akan dibayarkan setelah APBD Perubahan. Jadi bukan tidak dibayar, hanya menunggu mekanisme anggaran,” ujarnya.

Ia memastikan dana Rp36,96 miliar tersebut sudah dialokasikan dan didistribusikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai kebutuhan. Karena itu, kata Denny, tidak ada istilah anggaran fiktif.

“Silakan cek langsung ke OPD, apakah sudah menerima anggaran untuk pembayaran rappel TPP dan sisa gaji tenaga P3K. Semua by name, by system, dan by address. Tidak bisa kami menganggarkan seenaknya,” tegasnya.

Menanggapi isu miring yang berkembang, Denny meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan tanpa data. Ia menekankan BKAD hanya menjalankan tugas menyiapkan anggaran sesuai regulasi.

“Kalau ada yang bilang tidak dibayarkan, itu keliru. Semua hak ASN dan P3K tetap kita bayarkan. Jangan sampai isu sepotong menimbulkan fitnah. Kasihan teman-teman yang sudah bekerja menunggu hak mereka,” kata dia.

Ia berharap klarifikasi ini bisa meluruskan kesalahpahaman publik sekaligus menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap ribuan tenaga P3K di Kaltara. (*)