TANJUNG SELOR – Selain mendorong pemekaran Tanjung Selor, anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Arming juga menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Krayan, yang saat ini masuk wilayah Kabupaten Nunukan.
Menurut Arming, pembentukan DOB Krayan sangat strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki akses terbatas.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara Pemkab Nunukan, Pemprov Kaltara, dan pemerintah pusat agar moratorium DOB segera dicabut dan proses pemekaran bisa berjalan lancar.
“Krayan memiliki potensi alam dan sumber daya yang cukup besar, tapi selama ini pembangunan masih terbatas karena statusnya sebagai bagian dari Kabupaten Nunukan. Jika moratorium dicabut, proses pemekaran akan lebih cepat dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Arming.
Politikus dari Fraksi PDIP itu menambahkan, koordinasi yang solid antara tim presidium dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan supaya Krayan bisa menjadi kabupaten baru secepat mungkin.
Ia mengingatkan proses ini bukan sekadar administratif, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan ekonomi lokal, pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Kita harus memastikan semua pihak berjalan bersama, mulai legislatif hingga eksekutif. Pemekaran Krayan bukan hanya soal legalitas, tapi soal bagaimana warga bisa menikmati fasilitas dan layanan publik yang lebih baik,” tambah Arming.
Arming juga menyoroti posisi strategis Krayan sebagai wilayah perbatasan dengan Malaysia. Menurutnya, lokasi ini bisa menjadi peluang untuk perdagangan dan pembangunan ekonomi lintas batas, jika didukung dengan infrastruktur dan kebijakan yang tepat.
“Dengan pemekaran, kita bisa lebih fokus membangun jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan akses ekonomi bagi masyarakat. Potensi Krayan harus dikelola dengan baik agar masyarakat merasakan dampak positifnya,” jelasnya.
Ia menekankan, dukungan politik dan koordinasi antar lembaga sangat penting agar pemekaran Krayan berjalan sesuai rencana.
“Semua pihak harus bersinergi, dari legislatif hingga eksekutif, agar DOB Krayan benar-benar bisa menjadi solusi untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Arming.
Dengan dorongan dari DPRD Kaltara dan pemerintah daerah, Arming optimistis Krayan bisa segera mendapatkan status kabupaten baru, membuka jalan bagi pembangunan yang lebih merata, peningkatan pelayanan publik, dan pemanfaatan potensi strategis wilayah perbatasan secara optimal.
(Humas DPRD Kaltara)
