Komitmen pada Keberlangsungan UMKM Lokal, Pemprov Boyong Penghargaan Kategori Empowerment of Local Products

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil meraih penghargaan Empowerment of Local Products dari Indonesia Kita Awards yang diselenggarakan Garuda TV, pada Senin (10/11) lalu. Penghargaan ini diberikan dalam acara tahunan Garuda TV yang mengapresiasi upaya pemberdayaan ekonomi lokal di Indonesia. Trofi tersebut diserahkan langsung oleh Garuda TV kepada Gubernur Kaltara, Dr H Zainal A Paliwang,SH., M.Hum yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara, Dr H Iskandar Alwi.

Selanjutnya, trofi penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Gubernur sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap keberlangsungan UMKM Lokal yang ada di Kaltara. Gubernur berharap penghargaan ini bisa menginspirasi Kalimantan Utara agar menjadi daerah yang lebih maju lagi. Keberhasilan ini didorong oleh Program Pemberdayaan Produk UMKM Lokal yang berdampak signifikan pada pembangunan ekonomi lokal.

“Program ini mencakup pelatihan intensif, akses pasar digital, dan bantuan modal untuk pelaku UMKM, memungkinkan mereka memasarkan produk unggulan seperti kerajinan kayu ulin, makanan olahan ikan, dan kain tradisional,”kata Gubernur didampingi Kepala DKISP Kaltara, Dr H Iskandar Alwi, Kamis (12/11) pagi.

Inisiatif ini berhasil membangkitkan gairah UMKM lokal untuk bersaing di pasar nasional hingga global, dengan peningkatan omzet UMKM sebesar 25% pada 2025. 

Prestasi ini melengkapi capaian Kaltara, seperti Penghargaan Inovasi Publik 2025 dan pertumbuhan ekonomi 4,5% di bawah kepemimpinan Zainal. Program UMKM ini juga ciptakan 3.000 lapangan kerja baru dan promosikan wisata edukasi lokal.

(dkisp)

Deddy Sitorus Dialog Seru di Radio Beranda NKRI, Bahas RUU Masyarakat Adat Hingga Infrastruktur Perbatasan

NUNUKAN-Di sela-sela agenda kunjungan kerjanya di Kabupaten Nunukan, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menyempatkan diri hadir di program dialog interaktif Radio FM Beranda NKRI, Kamis (13/11/2025). Dipandu penyiar Meri, perbincangan berlangsung hangat, informatif, dan sesekali mengundang tawa.

Suasana cair terasa sejak awal ketika Deddy mengenang masa-masa kejayaan radio sebagai medium utama informasi dan hiburan.

“Dulu saya dengar radio. Untuk berita ada Tri Jaya atau Elsinta. Kalau hiburan dengar Prambors. Pokoknya dulu kan tidak banyak pilihan seperti sekarang. Radio jadi salah satu pilihan utama,” kenangnya sambil terkekeh, disambut tawa penyiar dan kru di ruang siaran.

Memasuki sesi yang lebih serius, Meri menanyakan perkembangan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang saat ini tengah menjadi perhatian publik, khususnya komunitas adat di Kalimantan Utara. Deddy menjelaskan bahwa RUU tersebut menjadi salah satu agenda perjuangannya di parlemen.

“Saya dapat amanah dari 11 Lembaga Adat di Malinau untuk memperjuangkan RUU ini. Sebuah penghormatan sekaligus tanggung jawab besar,” ujar Deddy. Ia menegaskan bahwa pembahasan RUU ini membutuhkan dukungan lintas fraksi dan berbagai pemangku kepentingan agar dapat segera disahkan.

Penyiar Meri kemudian menukik ke isu pembangunan di wilayah perbatasan, khususnya mengenai progres jalan tembus Semamu di Krayan, salah satu akses penting yang sejak lama diperjuangkan masyarakat.

Mendengar pertanyaan itu, wajah Deddy tampak berubah lebih serius. “Jalan Semamu satu dan dua nilainya 700 miliar lebih. Kalau tendernya selesai, bisa langsung dikerjakan awal tahun depan,” jelasnya.

Deddy menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur di perbatasan harus terus diprioritaskan mengingat perannya sebagai jalur strategis layanan publik dan mobilitas masyarakat.

Dialog interaktif ini juga membuka kesempatan bagi pendengar untuk menyampaikan pertanyaan langsung. Beberapa topik yang masuk cukup beragam, mulai dari persoalan sengketa tanah, beasiswa pendidikan, hingga penambahan kuota rekrutmen Akmil dan Akpol.

Menanggapi isu kuota Akmil/Akpol, Deddy memberi penjelasan tegas. “Untuk penambahan kuota Akmil itu sudah ada aturannya, misalnya mempertimbangkan populasi dan anggaran. Yang tidak boleh itu kalau kuota Kaltara dipakai orang luar,” katanya.

Menutup dialog, Deddy menyampaikan apresiasinya terhadap keberadaan Radio Beranda NKRI sebagai media lokal yang berperan penting dalam menyebarkan informasi di wilayah perbatasan. Ia mengajak dunia usaha dan pemerintah daerah untuk membantu pengembangan radio tersebut.

“Ayo dong dunia usaha pasang iklan. Pemerintah juga pasang iklan. Biar radio ini terus berkembang,” tutupnya.

Dialog selama hampir satu jam itu berlangsung dinamis dan mendapat respon positif dari masyarakat yang mengikuti siaran baik melalui radio maupun platform digital Beranda NKRI.

(ES)

Tingkatkan Partisipasi Pemilih, Komisi Pemilihan Umum Gelar Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025

NUNUKAN- Komisi Pemilihan umum (KPU) Nunukan, KPU Provinsi Kaltara bersama KPU Republik Indonesia gelar sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan bagi masyarakat Nunukan. Bertempat di Zayn Cafe and Resto pada Jumat, 14/11/2025.

Sosialisasi ini dihadiri langsung oleh Deddy Sitorus Anggota Komisi II DPR-RI, Ketua KPU Kalimantan Utara, Ketua dan Anggota KPU Nunukan, Tokoh masyarakat adat, Tokoh lintas Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh organisasi kewanitaan dan Tokoh akademisi, dengan tujuan agenda ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi kedepannya.

Deddy Sitorus saat di temui awak media menyampaikan bahwa sosialisasi ini harus terus dilakukan agar masyarakat tahu pentingnya menjadi pemilih yang kritis dan terciptanya pesta pemilu yang baik.

Deddy Sitorus (Anggota Komisi II DPR-RI)

“Pemilunya masih jauh jadi sosialisasi ini harus terus dilakukan, untuk menjadi pemilih yang kritis dilandasi akal sehat dan hari nurani sehingga pemilunya pelan-pelan bisa kita perbaiki”. Ucap Deddy

Selanjutnya, Ia berharap melalui kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan dapat mempengaruhi masyarakat untuk mempunyai literasi politik yang baik, sehingga dalam pesta demokrasi kedepan masyarakat dapat memilih dengan hati nurani dan akal sehat serta pertimbangan yang baik untuk pemimpin yang dapat bersinergi demi kemajuan bersama.

“Mereka yang kita kirim ke legislatif maupun eksekutif betul-betul orang yang punya keberpihakan dan berkerja keras dan bersinergi dengan komponen masyarakat sehingga kemajuan bersama itu bisa d capai”. Harapnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Rusli sekaligus narasumber kegiatan tersebut mengatakan bahwa tujuan utama dalam sosialisasi ini adalah partisipasi pemilih dimana masyarakat wajib ke TPS untuk memilih sesuai hati nurani tanpa adanya paksaan.

“masyarakat wajib ke TPS dan memilih sesuai hati nurani tanpa paksaan, kemudian menjadi peningkatan partisipasi di Kabupaten Nunukan”. Harap Rusli

ia juga mengungkapkan bahwa dalam persiapan pesta demokrasj kedepannya, saat ini KPU Nunukan fokus dalam dua agenda yaitu sosialisasi berkelanjutan dan data pemilih berkelanjutan.

Sesuai dengan keputusan MK bahwa kedepan terdapat pemilihan nasional (Presiden, DPR-RI dan DPD) dan Pemilihan lokal (Gubernur, Bupati, DPRD Provinsi dan Kabupaten), Rusli mengatakan bahwa hal ini masih dalam kajian Komisi 2 dalam perubahan undang-undang pemilu kedepan.

Terakhir ia berharap agar partisipasi masyarakat Nunukan dalam memilih dapat ditingkatkan.
“berharap masyarakat Nunukan dapat lebih berperan dalam berpolitik bagaimana Kabupaten Nunukan ini paham dengan pemilihan, dimana warga datang ke TPS dulu sebelum melaksanakan tugas lainnya”. Tutupnya

Meri/Al

Petani Diminta Tingkatkan Kualitas Hasil Panen Rumput Laut

NUNUKAN — Petani rumput laut di Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan, diminta untuk terus meningkatkan kualitas hasil panen agar komoditas unggulan daerah ini tetap memiliki daya saing di pasar ekspor.

Anggota DPRD Kalimantan Utara dari daerah pemilihan (Dapil) Nunukan, H. Ladullah, menegaskan kualitas menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga rumput laut.

Menurutnya, jika petani bisa menghasilkan produk yang bersih dan kering sempurna, maka nilai jualnya akan lebih tinggi dan tidak mudah dipermainkan oleh tengkulak.

“Kalau kita mau harga bagus, maka kualitas harus dijaga. Rumput laut jangan terlalu cepat dipanen, proses pengeringannya juga harus betul-betul diperhatikan, jangan asal kering,” ujarnya saat ditemui di Tarakan, Kamis (13/11/2025).

Ia menjelaskan, banyak petani di lapangan yang masih terburu-buru memanen karena kebutuhan ekonomi mendesak. Akibatnya, rumput laut dijual dalam kondisi belum kering sempurna, bahkan masih tercampur kotoran dan sampah laut. Hal itu membuat harga jualnya anjlok di tingkat pengumpul.

“Kadang petani mau cepat dijual, tapi tidak sadar kalau itu justru merugikan mereka sendiri. Rumput laut yang kotor dan setengah kering tidak akan laku mahal, karena kualitasnya sudah turun,” jelasnya.

Selain persoalan kualitas, Ladullah juga menyoroti masih terbatasnya pasar tujuan ekspor rumput laut dari Kaltara. Selama ini, sebagian
besar hasil panen dikirim ke satu negara, yaitu Tiongkok.

Ketergantungan pada satu pasar inilah yang membuat harga mudah fluktuatif.

“Pemerintah daerah perlu ikut mencari pasar lain di luar negeri. Jangan hanya bergantung pada satu negara saja, supaya petani punya banyak opsi dan harga bisa lebih stabil,” katanya.

Ia menyebut, peluang pasar sebenarnya terbuka luas jika kualitas produk terus ditingkatkan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan petani sangat diperlukan.

Pemerintah, kata dia, bisa membantu lewat pelatihan teknis, penyediaan sarana pengeringan, hingga dukungan logistik dan akses distribusi yang lebih baik.

“Petani sudah bekerja keras di laut, jadi tugas pemerintah membantu dari sisi pendampingan dan fasilitas. Kalau dua-duanya berjalan seimbang, rumput laut kita bisa bersaing dengan daerah lain,” ungkapnya.

Ladullah menambahkan, potensi rumput laut di Kaltara sebenarnya sangat besar. Dengan masa tanam hingga panen yang relatif singkat, sekitar 40 hari maka komoditas ini menjadi tumpuan banyak keluarga pesisir.

Namun rendahnya harga belakangan ini membuat sebagian petani enggan menurunkan tali bibit baru.

“Kalau harga rendah, banyak petani menahan diri untuk tidak menanam. Mereka takut rugi, apalagi biaya operasional juga tinggi. Padahal kalau kualitasnya bagus dan pasarnya jelas, petani pasti semangat lagi menanam,” ujarnya.

Ia berharap, pemerintah daerah bisa melihat kondisi ini secara serius dan menjadikannya prioritas dalam program pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

“Rumput laut ini bukan sekadar hasil laut biasa. Ini sumber penghidupan ribuan keluarga di pesisir. Kalau kita perkuat dari hulu, mulai dari kualitas sampai pemasaran dan hasilnya akan terasa langsung bagi masyarakat,” tutupnya.

(Humas DPRD Kaltara)

DPRD Kaltara Apresiasi Pengusaha Lokal Bangun Fasilitas Olahraga

TANJUNG SELOR – DPRD Kalimantan Utara memberikan apresiasi kepada pengusaha lokal yang mulai membangun fasilitas olahraga di Tarakan, membuka peluang bagi pembinaan atlet muda meski pemerintah provinsi belum menyediakan venue resmi.

Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Utara, Jufri Budiman mengatakan, antusiasme pengusaha lokal dalam membangun fasilitas olahraga sudah mulai terlihat dan patut diapresiasi.

“Di Tarakan sendiri sudah ada lebih dari tiga lapangan mini soccer, termasuk fasilitas paddle. Kami dari DPRD memberikan apresiasi kepada para pengusaha yang bergerak di sektor olahraga ini. Mudah-mudahan bukan hanya di Tarakan, tapi juga di seluruh Kalimantan Utara, fasilitas semacam ini bisa berkembang,” ujar Jufri Budiman, politisi Partai Gerindra dari Dapil Tarakan ini.

Jufri menambahkan, perkembangan fasilitas olahraga di provinsi ini diharapkan bisa menjadi sarana pembinaan atlet muda.

“Dengan semakin banyaknya lapangan, pemerintah provinsi bisa mulai mencari bibit-bibit atlet potensial. Kita berharap, Kalimantan Utara bisa dikenal tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga internasional,” katanya.

Meski saat ini pembangunan venue olahraga masih didorong oleh pengusaha lokal, Jufri menekankan peran penting pemerintah provinsi dalam pengembangan olahraga.

Namun sebenarnya meski belum dalam bentuk sarana prasarana, dukungan sudah ditunjukkan Pemprov Kaltara dengan terpilihnya Gubernur Zainal Paliwang sebagai Ketua Mini Soocer Kaltara.

“Kalau membuat lapangan memang masih dikelola pengusaha. Pemerintah belum ada, tapi mudah-mudahan bisa melihat ini dan membuat tempat yang lebih baik, lebih representatif untuk Kalimantan Utara,” ujarnya.

Ia juga menyinggung rencana DPRD untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) terkait pencarian bibit atlet berprestasi.

“Mudah-mudahan gubernur bersama KONI bisa mengagendakan pencarian bibit-bibit terbaik yang bisa mengharumkan nama Kaltara, bahkan sampai tingkat nasional atau internasional,” kata Jufri.

Menurut Jufri, peran pengusaha tidak hanya terbatas pada pembangunan fasilitas, tetapi juga bisa berkontribusi dalam pembinaan atlet. “Kehadiran pengusaha di sektor olahraga sangat membantu, terutama dalam menyediakan sarana latihan dan kompetisi. Ini penting agar olahraga di Kaltara bisa berkembang dan berkelanjutan,” tuturnya.

Selain Tarakan, Jufri mengungkapkan bahwa fasilitas olahraga serupa mulai muncul di Kabupaten Bulungan dan wilayah lain di Kaltara. Ia berharap pertumbuhan fasilitas ini akan mendorong pemerintah provinsi untuk turut berpartisipasi dalam pengembangan sarana olahraga dan pembinaan atlet.

“Kita yakin lah dengan dukungan pengusaha lokal dan keterlibatan pemerintah, olahraga di Kalimantan Utara akan berkembang, memunculkan atlet berbakat, dan mampu mengharumkan nama provinsi di kancah nasional maupun internasional,” tandasnya.

(Humas DPRD Kaltara)