Kategori: KABAR SULSEL

KALTARA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Utara, Arming, menyerukan perbaikan menyeluruh di Pelabuhan Tengkayu I. Ia mengkritik bahwa kapasitas pelabuhan saat ini sudah dalam kondisi “krisis” dan menyatakan Pelabuhan Nunukan seharusnya menjadi tolak ukur penataan pelabuhan Tengkayu I.

Menurut Arming, pengelola perlu meningkatkan fasilitas dan tata kelola agar pelayanan publik di pelabuhan bisa lebih layak. Dia juga menyoroti fasilitas dasar seperti toilet yang menurutnya tidak berfungsi dengan baik.

DPRD Kaltara melalui rapat gabungan menyatakan akan mengikutsertakan isu Pelabuhan Tengkayu I ini dalam perencanaan anggaran daerah selanjutnya, menandakan bahwa perbaikan fasilitas pelabuhan menjadi prioritas.

Lebih jauh, Arming mengusulkan agar anggaran diarahkan ke hal-hal yang lebih penting dari sekadar kosmetik atau anggaran kecil yang tidak berdampak signifikan pada kenyamanan dan keselamatan pengguna.

“data aktivitas harian pelabuhan tengkayu I, sangat padat, jadi kalau kita melihat volume, 1.950 orang lalu lalang disana, kurang lebih 1.470 mobil dan 2.732 kendaraan roda dua. Kami butuh kejujuran dari pengelola, sampaikan segala kebutuhannya, kita akan support untuk dianggarka pada tahun 2026” Ujar, Arming.

Menurut dia, ini adalah bukti bahwa masalah di pelabuhan bukan hanya soal tampilan luar atau , melainkan butuh penataan ulang menyeluruh. Ia menjadikan Nunukan sebagai contoh. Menurut Arming, pelayanan dan kapasitas pelabuhan di Nunukan jauh lebih baik dibanding Tengkayu I, meskipun sama-sama wilayah perbatasan.

Tuntutan perbaikan tersebut datang dari rapat gabungan komisi DPRD Kaltara. Jika tidak ada tindakan nyata, DPRD ternyata memberi ultimatum dua pekan kepada pengelola pelabuhan untuk memperbaiki pelayanan dan tata kelola.

“Kami juga menyoroti alokasi anggaran. Daripada menghabiskan dana untuk item yang dianggap kurang urgensi, menyarankan agar anggaran dialihkan ke fasilitas vital di pelabuhan, seperti dermaga, sarana pendukung bongkar muat, dan aspek keselamatan” Tegasnya.

Selain itu, DPRD Kaltara juga mengkritisi kebersihan fasilitas di Pelabuhan Tengkayu I — termasuk toilet umum — yang menurut mereka sangat perlu diperbaiki.

(Humas DPRD Kaltara)

MALINAU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara kembali melaksanakan Sosialisasi Literasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berlokasi di Aula SMK Negeri 2 Kabupaten Malinau, Rabu (12/11).

Mewakili Kepala Dinas KISP, Kepala Bidang (Kabid) Aplikasi Informatika (Aptika) Deddy Haryadi, S.Kom membuka Sosialisasi yang dihadiri ratusan siswa dari berbagai sekolah tingkat SMA, SMK dan sederajat di Kabupaten Malinau.

Pada Sosialisasi Literasi SPBE itu turut hadir langsung Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara wilayah Malinau dan Nunukan H. Joko Suprapto, M.PD.

“Teknologi informasi berkembang sangat cepat, maka dari itu di pemerintahan juga dilakukan perubahan ke arah digital dengan menetapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai fondasi utama guna mewujudkan Tata Pemerintahan Bersih dan Baik (Good and Clean Governance),” ucap Deddy Haryadi dalam sambutannya.

Ia mengatakan diterapkannya SPBE dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi, maka tata kelola pemerintahan akan menjadi bersih, efektif dan bisa dipertanggungjawabkan, serta layanan publik akan menjadi lebih baik dan mudah diakses.

Deddy meyakini dengan dilaksanakannya SPBE yang berhasil, maka kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah akan meningkat.

“Dan perlu diingat, SPBE bukan hanya tentang perangkat keras maupun aplikasi canggih, namun yang terpenting adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mengoperasikan serta mengelola sistemnya,” jelasnya.

Deddy menekankan pentingnya pemahaman literasi SPBE ini, karena bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dasar tentang SPBE, sekaligus membangun kesadaran digitalisasi adalah tanggung jawab bersama.

“Dan pembekalan dengan kemampuan digital yang cukup agar kedepannya para peserta sosialisasi bukan hanya menjadi pengguna, namun juga menjadi agen perubahan digital,” lanjut Deddy.

Sosialisasi Literasi SPBE kali ini diharapkan dapat mengedukasi para siswa-siswi SMA/SMK dan sederajat di Kabupaten Malinau agar secara bersama-sama dapat berkomitmen untuk menjalankan dan menjaga sistem SPBE ini agar dapat diterapkan secara baik dan efisien.

Dalam acara ini, para siswa siswi mendapat materi dari berbagai narasumber yang berasal dari DKISP Kaltara, guna mengedukasi tentang memanfaatkan internet secara bijak dan tepat, dan cara menangkal agar tidak terjebak kearah negatif, serta dapat mengawal SPBE sebagai agen perubahan kedepannya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan, Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T., membuka kegiatan Gebyar Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2025.

‎Acara yang berlangsung di Hotel Luminor pada Kamis (13/11) malam tersebut, menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk memberikan penghargaan kepada para guru dan tenaga kependidikan yang telah menunjukkan dedikasi, inovasi, dan keteladanan dalam dunia pendidikan.

‎Dalam kesempatan ini, Robby membacakan sambutan Gubernur Kaltara, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan yang telah berjuang tanpa mengenal lelah demi mencerdaskan anak bangsa, terutama di wilayah perbatasan.

“‎Gebyar Apresiasi GTK bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk nyata penghormatan bagi para pendidik yang telah menyalakan obor pengetahuan di seluruh pelosok negeri,” kata Robby.

“Dari tangan-tangan guru yang berdedikasi inilah lahir generasi Kalimantan Utara yang cerdas dan berkarakter,” sambungnya.

‎Robby menuturkan bahwa menjadi guru adalah panggilan hati, bukan sekadar profesi, dan dibalik setiap keberhasilan siswa selalu ada guru yang sabar, tekun dan penuh kasih sayang.

Ia berpesan agar para pendidik terus berinovasi, menjaga integritas, serta menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tanpa melupakan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

Lebih jauh, Staf Ahli Gubernur ini menyebutkan saat ini berada di era digital dan kecerdasan buatan, guru tidak lagi hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi inspirator dan pembentuk karakter.

“Mari terus membangun komunitas belajar yang hidup dan saling menguatkan di seluruh pelosok Kaltara,” pesannya.

‎Pemprov Kaltara berkomitmen untuk terus memperkuat sektor pendidikan melalui peningkatan kompetensi, kesejahteraan, serta kesempatan bagi guru untuk terus berkembang.

‎Robby mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan penerima penghargaan untuk terus berkarya dengan hati dan menjadikan ini sebagai semangat motivasi untuk mengajar lebih baik.

‎”Mari kita jadikan Gebyar Apresiasi GTK Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 ini sebagai momentum untuk memperkuat tekad dan semangat baru. Guru bukan hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi dan memanusiakan,” pungkasnya

. (dkisp)

TARAKAN- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) bekerja sama dengan Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar fasilitasi pelaksanaan sertifikasi pustakawan.

Kegiatan berlangsung selama dua hari, Selasa dan Rabu (11-12/11/2025) kemarin. Bertempat di Aula Perpustakaan Dewantara SMAN 1 Tarakan.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala DPK Kaltara Ilham Zain, dan dihadiri oleh Ketua Kelompok Kerja Standarisasi Kompetensi dan Pengendalian Mutu Tenaga Perpustakaan Ardita Dwi Anggraeni, tim dari pusat pembinaan Perpustakaan Nasional RI.

Kepada wartwan, Ilham Zain mengungkapkan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tenaga kerja perpustakaan yang kompeten dan profesional. “Di samping juga untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat serta penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional khususnya di Kaltara,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa sertifikasi kompetensi merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kepustakawanan.

Proses sertifikasi ini mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan uji kompetensi pustakawan.

“Sertifikasi kali ini mencakup 6 klaster kompetensi. Yakni, layanan dasar perpustakaan, layanan anak, layanan pengataloqan diskriptif, layanan pengembangan koleksi perpustakaan, promosi perpustakaan, serta pengembangan kemampuan literasi informasi,” jelas Ilham.

Ditambahkan, potensi pustakawan di Kalimantan Utara cukup baik. Namun demikian, masih terus ditingkatkan, baik kompetensinya maupun sertifikasinya.

Ilham menyampaikan, pustakawan yang telah lulus sertifikasi akan memperoleh sejumlah manfaat. Di antaranya Kepastian Kinerja Harian, Pustakawan yang dinyatakan kompeten dianggap mampu melaksanakan tugas sesuai standar profesional.

Selain itu juga bedampak pada citra dan kinerja Instansi, instansi memiliki jaminan bahwa pustakawan yang dimiliki benar-benar ahli di bidangnya, sehingga berdampak positif terhadap produktivitas dan kinerja lembaga.

Ia menegaskan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kaltara dalam meningkatkan profesionalisme pustakawan di Kalimantan Utara.

“Fasilitasi sertifikasi ini diikuti sebanyak 20 peserta, terdiri atas pustakawan dari DPK provinsi dan kabupaten/kota, serta pengelola perpustakaan sekolah, serta perguruan tinggi,” ujarnya.

Ilham berharap, seluruh peserta dapat mengikuti proses uji kompetensi berhasil lulus sertifikasi dengan baik. 

(Humas DPRD Kaltara)