TANJUNG SELOR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, menyoroti masih banyaknya potensi pendapatan daerah yang belum tergali secara optimal di Provinsi Kaltara.
Menurutnya, Kaltara memiliki peluang besar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor, namun hingga kini belum dimanfaatkan maksimal oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
“Kita masih terus mengejar pendapatan yang belum tergali. Misalnya dari pelabuhan-pelabuhan seperti di Tengkayu, yang sampai sekarang belum dimanfaatkan secara maksimal,” ungkap Djufrie, Rabu (12/11/2025).
Selain sektor pelabuhan, ia juga menyoroti potensi pajak dari alat-alat berat yang dinilai masih belum dikelola secara optimal. Djufrie meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara agar lebih fokus menggali sumber pendapatan tersebut untuk memperkuat PAD.
“Masih banyak potensi lain di provinsi ini yang bisa digarap. Ini penting agar kita bisa mandiri secara fiskal dan tidak selalu bergantung pada pusat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Djufrie menyebut sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif menjadi kunci dalam memperkuat kemandirian ekonomi Kaltara.
“Kita juga terus berupaya menjolok anggaran dari pusat untuk mendukung pembangunan di Kaltara. Seperti pembangunan Sekolah Garuda, itu hasil dari perjuangan dan advokasi ke pemerintah pusat, bukan datang begitu saja,” pungkasnya.
TANJUNG SELOR – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Syamsuddin Arfah, M.Si menyoroti perbedaan data antara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah pekerja rentan, yang berhak mendapatkan bantuan premi untuk perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Tak hanya itu, Syamsuddi Arfah juga menekankan pentingnya penyamaan persepsi dan pengalokasian anggaran minimal Rp 2 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara 2026 mendatang.
Hal ini, lanjutnya, sebagai wujud komitmen pemerintah provinsi Kaltara, dalam menjalankan amanat regulasi dan Instruksi Presiden tentang jaminan sosial tenaga kerja.
Demikian disampaikan Syamsuddin Arfah saat memimpin rapat gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltara serta BPJS Ketenagakerjaan Tarakan.
Rapat ini mengagendakan pembahasan program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Hadir langsung mengikuti rapat ini, Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, SE., MM., CSL dan dihadiri oleh sejumlah Anggota DPRD. Di antaranya Supaad Hadianto, SE., Muhammad Hatta, ST., Rahman, S.KM, M.Kes., Dino Andrian, SH., Listiani., Yancong, S.Pi., Jufri Budiman, S.Pd., Hj. Aluh Berlian, SH, M.Si., Moh. Nafis, ST., Adi Nata Kusuma., Kornie Serliany, dan Rakhmat Sewa, SE.
Kemudian Plt. Kepala Disnakertrans Prov. Kaltara Asnawi dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tarakan, Masbuky.
Sebelumnya Asnawi memaparkan, bahwa pada tahun 2024 sebanyak 54.000 pekerja rentan di Kaltara, telah difasilitasi mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Namun pada tahun 2025 terjadi efisiensi anggaran, sehingga belum dapat dialokasikan kembali.
Ia menegaskan, untuk tahun 2026 pihaknya akan mengusulkan kembali anggaran melalui pagu APBD guna memastikan perlindungan terhadap pekerja rentan tetap berjalan, sesuai arahan Gubernur Kalimantan Utara.
Dari pihak BPJS Ketenagakerjaan, Masbuky menjelaskan bahwa program jaminan sosial tenaga kerja merupakan fokus nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meliputi pemberdayaan, perlindungan, dan pendidikan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Nomor 40 Tahun 2004, serta Inpres No. 2 Tahun 2021 dan Inpres No. 8 Tahun 2024.
Dari pertemuan tersebut, disepakati beberapa poin penting, yakni penganggaran program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan diproyeksikan sebesar Rp 4 miliar untuk 10 bulan, atau minimal Rp 2 miliar pada APBD 2026. Kemudian untuk penyusunan kriteria penerima manfaat agar pendataan pekerja rentan lebih terarah dan transparan, dan Pemberian kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang telah terverifikasi guna mempermudah identifikasi dan perlindungan sosial. Rapat ini juga menegaskan komitmen bersama DPRD, Disnakertrans, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperkuat perlindungan sosial bagi seluruh pekerja rentan di Provinsi Kalimantan Utara, serta memastikan sinkronisasi data dan kesiapan anggaran pada tahun mendatang.
TANJUNG SELOR – Dorongan agar proyek Jalan Lingkar (Ring Road) Tarakan segera rampung kembali mencuat.
Kali ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Jufri Budiman, usai melakukan pertemuan dengan masyarakat setempat.
Menurutnya, Jalan Lingkar Tarakan merupakan jalur strategis yang menghubungkan kawasan Juata hingga Pantai Amal.
Jalan ini berstatus sebagai jalan provinsi dan menjadi salah satu proyek prioritas yang diharapkan dapat memperlancar arus mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi di Kota Tarakan.
“Badan jalannya sudah terbentuk, tetapi masih banyak yang hanya berupa agregat. Masyarakat berharap agar Pemprov Kaltara segera menyelesaikan pengerasan minimal agar jalan bisa dilalui dengan nyaman,” ujar Jufri, Rabu (12/11/2025).
Ia menambahkan, masyarakat yang bermukim di wilayah Tarakan Utara dan Tarakan Timur sangat menantikan penyelesaian proyek ini, sebab keberadaan jalan lingkar diyakini akan membuka akses ekonomi baru dan memangkas waktu tempuh antarwilayah.
“Progres sebagian ruas sudah dikerjakan, tetapi masih ada titik yang tertinggal. Tahun 2024 lalu, proyek pembangunan jembatan di ruas Juata–Binalatung masih terkendala dan memerlukan perpanjangan waktu. Padahal ruas ini sangat vital bagi pergerakan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Jufri berharap Pemprov Kaltara bisa segera menuntaskan pembangunan infrastruktur penting tersebut agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat Tarakan secara langsung.
TANJUNG SELOR – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Adi Nata Kusuma, menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif di seluruh kabupaten dan kota di Kaltara.
Menurutnya, geliat industri kreatif di Kota Tarakan bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk ikut berkembang dan berinovasi.
“Saya belajar dari Tarakan. Di sana, manusianya sudah ‘auto’ berpikir kreatif dan bersaing, mungkin karena banyak anak muda yang aktif di berbagai bidang,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).
Adi Nata menilai, semangat dan inovasi para pelaku industri kreatif di Tarakan telah berjalan secara alami, namun tetap memerlukan dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah agar terus tumbuh.
Ia menyebut, di daerah lain seperti Bulungan, masih banyak pelaku industri kreatif potensial yang belum terekspos secara luas.
“Saya melihat banyak karya bagus, contohnya dari Iwin Subali dan teman-teman pelaku kreatif di Bulungan. Sayangnya, potensi seperti ini belum banyak mendapat perhatian,” katanya.
Karena itu, Adi Nata mendorong agar pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara memberikan perhatian lebih kepada sektor industri kreatif, termasuk dukungan dalam bentuk fasilitasi, pelatihan, maupun promosi karya.
“Dukungan pemerintah kabupaten diharapkan dapat memberikan support nyata. Tapi komunitas kreatif juga harus menunjukkan inisiatif dan terus berpikir kreatif,” pungkasnya. (*)
TANJUNG SELOR – Permasalahan infrastruktur di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) hingga saat ini masih menjadi tantangan pembangunan.
Belum lama ini keluhan mengenai jalan rusak juga kembali mencuat dari masyarakat pedesaan di Kabupaten Tana Tidung.
Kondisi ini muncul kepermukaan usai Anggota DPRD Kaltara Herman usai melaksanakan reses beberapa waktu lalu.
Politisi PKB ini menyoroti beberapa aspirasi masyarakat yang kembali mengeluhkan tentang persoalan infrastruktur di KTT.
Masyarakat kembali mengeluhkan tentang kerusakan jalan di jalur Pelabuhan Lama Tideng Pale menuju Simpang Manis di Kilo 6.
Herman menyampaikan bahwa berdasarkan keluhan warga, kondisi jalan rusak tersebut ternyata sudah berlangsung bertahun-tahun. Kondisi jalan yang berlubang dan becek telah menyulitkan warga memuat hasil panen untuk dibawa ke pasar.
“Kondisi jalan yang buruk bukan hanya menghambat mobilitas warga, tapi juga berdampak pada ekonomi lokal. Kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut,” kata Herman, Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, fasilitas jalan tersebut merupakan urat nadi perekonomian masyarakat, terutama bagi petani dan pelaku usaha kecil di wilayah pesisir Sesayap.
“Aspirasi masyarakat adalah bahan penting bagi kami di DPRD. Kami ingin memastikan bahwa suara warga dari pelosok desa juga terdengar di tingkat provinsi,” pungkasnya.
