Kategori: KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Herman, menegaskan pentingnya keberpihakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terhadap tenaga kerja lokal dalam pembangunan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Desa Mangkupadi, termasuk aktivitas pekerjaan di PT KIPI.

Herman mengatakan, keberadaan proyek besar di Kaltara harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Pihaknya menilai bahwa pekerja lokal masih perlu mendapatkan ruang prioritas agar tidak terpinggirkan oleh tenaga kerja dari luar daerah.

“Pekerja lokal ini harus menjadi prioritas,” ucapnya,Jumat (14/11/2025).

“DPRD mendorong Pemprov Kaltara untuk benar-benar memastikan kesempatan kerja di proyek-proyek besar, termasuk di kawasan PSN dan PT KIPI, itu diisi oleh masyarakat kita sendiri,” tambahnya.

Herman menyebutkan regulasi terkait pemanfaatan tenaga kerja lokal sebenarnya sudah ada. Namun, implementasinya di lapangan masih perlu diperkuat melalui koordinasi yang lebih serius antara pemerintah daerah, perusahaan, hingga pemerintah pusat.

Herman menilai, salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah penguatan kapasitas dan keterampilan masyarakat lokal agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai standar industri.

“Kalau bisa kita minta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di Kalimantan Utara. Kita butuh fasilitas pelatihan yang bisa menyesuaikan kebutuhan industri di daerah,” tegasnya.

Herman mengatakan untuk pelatihan tenaga kerja sangat krusial untuk memastikan masyarakat lokal benar-benar siap bekerja di sektor-sektor yang dibutuhkan dalam PSN, seperti konstruksi, mekanik, operator, hingga teknisi industri.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR — DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menargetkan, proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Penanaman Modal akan selesai pada akhir tahun ini. Saat ini, kata Wakil Ketua DPRD Kaltara H Muddain, pembahasan sudah memasuki tahap akhir.

Dikatakan, Raperda tersebut sedang dalam proses finalisasi setelah seluruh rekomendasi hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dirampungkan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltara. Targetnya, regulasi ini tuntas dan disahkan sebelum akhir tahun.

Muddain mengatakan, Pansus telah menyelesaikan penyelarasan pasal dan penyesuaian teknis yang sebelumnya menjadi catatan dalam evaluasi Kemendagri.

Menurutnya, seluruh poin koreksi sudah dibahas secara detail bersama perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Rekomendasi dari Kemendagri sudah selesai kami perbaiki. Semua catatan telah disesuaikan oleh pansus dan sekarang raperda ini masuk pada tahap finalisasi,” terangnya, Jumat (14/11/2025).

Muddain menjelaskan, tahap finalisasi merupakan bagian penting sebelum raperda dibawa ke rapat paripurna pengambilan keputusan.
Pada tahap ini, seluruh fraksi dan perangkat daerah memastikan kembali tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pusat.

“Finalisasi ini memastikan seluruh materi sudah benar-benar siap. Setelah ini kita tinggal menunggu jadwal paripurna untuk menetapkan raperda menjadi perda,” Legislator asal Partai Demokrat ini.

Setelah disahkan dalam paripurna, lanjut politisi dari Tarakan itu, naskah perda akan dikirim untuk memperoleh nomor registrasi sebelum resmi diundangkan.

Dengan adanya nomor registrasi, perda dapat diberlakukan dan menjadi dasar hukum bagi aktivitas penanaman modal di Kalimantan Utara.

“Prosedurnya jelas. Paripurna dulu, baru registrasi, dan setelah itu perda sudah dapat diberlakukan. Kami optimistis semua proses dapat diselesaikan tepat waktu,” kata Muddain.

Ia menyebutkan, percepatan penyelesaian raperda menjadi prioritas DPRD mengingat peraturan ini akan menjadi kerangka hukum penting untuk memperkuat iklim investasi.

Di tengah meningkatnya minat investor masuk ke Kalimantan Utara, regulasi yang memberikan kepastian hukum dinilai sangat diperlukan.

“Daerah perlu aturan yang solid supaya investor memiliki pedoman yang jelas. Karena itu kami memastikan penyusunannya tidak boleh molor,” tegasnya.

Muddain optimis target penyelesaian sebelum akhir tahun 2025 dapat tercapai. Menurutnya, koordinasi antara pansus, pemerintah provinsi, dan Kemendagri berlangsung lancar sehingga tidak ada hambatan berarti pada tahapan finalisasi.

“Prosesnya sejauh ini berjalan baik. Kami targetkan selesai tahun ini agar segera mendukung percepatan masuknya investasi di Kaltara,” imbuhnya.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR — DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) akan lebih memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 mendatang. Hal ini, menyusul adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang cukup signifikan dari pemerintah pusat.

Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir mengatakan, pengawasan menjadi kunci agar setiap belanja daerah tetap efisien, efektif dan tepat sasaran di tengah keterbatasan fiskal.
 
“Kami tidak ingin ada program yang berjalan tanpa manfaat nyata. APBD harus tepat sasaran, memberi dampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya Kamis (13/11/2025).

Politisi asal Kabupaten Nunukan ini menegaskan, DPRD Kaltara akan memperketat proses evaluasi baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan anggaran. 

“Transparansi dan akuntabilitas akan menjadi fokus kami. Pengawasan bukan sekadar formalitas, tapi upaya menjaga kepercayaan publik,” kata legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Muhammad Nasir menilai, situasi fiskal saat ini justru menjadi momentum memperbaiki tata kelola anggaran daerah.
“Dengan pengawasan yang kuat, kita bisa memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai prioritas,” ucapnya.

Ia berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah semakin solid dalam menghadapi tantangan fiskal 2026, sehingga program pembangunan tetap berjalan dengan optimal.

(Humas DPRD Kaltara)