Kategori: KABAR KALTARA

Bertemu Menteri PKP, Gubernur Berhasil Perjuangkan 2.000 Rumah Subsidi untuk Warga

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., mengusulkan peningkatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat Kaltara dalam pertemuan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Selasa (24/2).

Dalam pertemuan tersebut, Kaltara mendapatkan tambahan kuota rumah subsidi menjadi 2.000 unit pada tahun ini.

Didampingi Kepala Dinas PUPR Perkim Kaltara, Ir. Helmi dan Kepala Badan Penghubung Kaltara, H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.AP., Gubernur Zainal menyampaikan kebutuhan nyata di lapangan mulai dari penataan kawasan kumuh hingga tambahan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada pertemuan berlangsung hangat itu, Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan berbagai program yang sedang dijalankan seperti BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), pembiayaan rumah bersubsidi, hingga pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Program-program tersebut menjadi bagian dari target nasional 3 juta rumah per tahun yang diperuntukkan bagi MBR, petani, nelayan, buruh dan guru.

Maruarar meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menyiapkan data yang akurat agar program dapat tepat sasaran.

“Saya harap data yang diberikan benar dan lengkap supaya masyarakat Kaltara bisa merasakan langsung manfaat program ini. Di sini juga hadir mitra seperti BP Tapera dan FLPP yang siap mendukung,” ujarnya.

Zainal menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kaltara melalui penyediaan perumahan.

“Kami sudah menganggarkan penyediaan perumahan melalui APBD Kaltara. Namun dengan dukungan kementerian, kebutuhan dasar masyarakat bisa dipenuhi lebih maksimal,” kata Zainal.

Kabar baik pun datang di akhir pertemuan. Tahun ini, kuota rumah subsidi untuk Kaltara meningkat menjadi 2.000 unit, melonjak dari 596 unit pada tahun sebelumnya. Tambahan ini diharapkan menjadi langkah nyata menghadirkan rumah layak dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Kaltara.

(dkisp)

Pemkab Nunukan Gelar Sosialisasi dan Pendampingan Penginputan E-Monev dan E-SAKIP 2026

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Penginputan Aplikasi E-Monev dan E-SAKIP Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Acara dilaksanakan di kantor Bupati lantai V,Rabu(25/2/2026).

Acara dibuka secara resmi dengan sambutan Bupati Nunukan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Plt. Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengikuti secara daring, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, para Asisten, Kepala OPD, Camat, pejabat struktural dan fungsional, Ketua dan anggota TP2D, serta narasumber dari Pusat Pengembangan Manajemen dan Sistem Informasi (PPMSI) Indonesia. Peserta juga mengikuti kegiatan ini baik secara langsung maupun melalui Zoom.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa syukur karena kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Ia juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah bagi yang menjalankan, dengan harapan kegiatan ini menjadi ladang ibadah dan membawa manfaat.

Bupati menjelaskan bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, pemerintah dituntut bekerja secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Salah satu instrumen penting untuk mewujudkannya adalah SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP merupakan sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja secara sistematis dan berorientasi pada hasil. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala seperti ketidaksesuaian data, keterlambatan pelaporan, serta kurangnya integrasi antar sistem perencanaan dan evaluasi.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Bappeda Litbang menyelenggarakan pendampingan penginputan aplikasi E-Monev dan E-SAKIP. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu OPD dalam melakukan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara lebih terintegrasi dan berbasis digital.

Dasar hukum pelaksanaan SAKIP mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta diperkuat dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Sementara untuk monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kualitas manajemen kinerja instansi di Kabupaten Nunukan semakin meningkat. Selain itu, proses pengambilan keputusan dapat lebih cepat dan tepat karena didukung data yang akurat dan terintegrasi.

Bupati berharap pendampingan ini menjadi forum yang informatif dan interaktif, sehingga peserta benar-benar memahami penggunaan aplikasi E-Monev dan E-SAKIP. Dengan demikian, budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik dapat semakin kuat.

Di akhir sambutannya, Bupati secara resmi membuka kegiatan pendampingan penginputan E-Monev dan E-SAKIP Tahun 2026 dengan harapan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi kemajuan Kabupaten Nunukan.

(PROKOMPIM)

Wakil Bupati Nunukan Sambut Panglima TNI di Sebuku, Momentum Perkuat Perhatian untuk Wilayah Perbatasan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Suasana siang di Desa Sujau, Kecamatan Sebuku, tampak berbeda dari biasanya, Senin (23/02/2026). Deru baling-baling helikopter yang mendarat di Helipad PT. Bulungan Hijau Perkasa (BHP) menandai kedatangan Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., beserta rombongan. Kehadiran orang nomor satu di tubuh TNI ini disambut langsung oleh Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, S.Sos., bersama unsur Forkopimda, jajaran TNI-Polri, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan.

Penyambutan berlangsung hangat dan penuh rasa hormat. Wakil Bupati Hermanus tampak menyambut langsung Panglima TNI setibanya di lokasi, sebagai bentuk penghargaan sekaligus simbol sinergi antara pemerintah daerah dan institusi pertahanan negara dalam menjaga wilayah perbatasan.

Turut mendampingi Panglima TNI dalam kunjungan tersebut sejumlah pejabat tinggi TNI, di antaranya Asisten Operasi Panglima TNI Letjen TNI Bobby R. Makmum, Dankodiklat TNI Letjen TNI M. Naudi Nurdika, Kabalog TNI Mayjen TNI Lin Nofrianto, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono, serta Danrem 092/Maharajalila Brigjen TNI Mohammad Syahroni.

Sementara dari unsur daerah, selain Wakil Bupati Nunukan, hadir pula Komandan Lanal Nunukan Kolonel Laut (P) Primayantha Maulana Malik, jajaran TNI-Polri wilayah Nunukan, Camat Sebuku, serta perwakilan manajemen PT. Bulungan Hijau Perkasa dan PT. KHL Group.

Kunjungan kerja Panglima TNI ke Kecamatan Sebuku ini bertujuan meninjau langsung lokasi yang direncanakan menjadi area latihan militer gabungan. Peninjauan ini merupakan bagian dari langkah strategis TNI dalam memperkuat kesiapsiagaan prajurit sekaligus memastikan kesiapan fasilitas latihan yang representatif, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan.

Setelah melakukan transit singkat, Panglima TNI dan rombongan melanjutkan peninjauan udara menuju area yang direncanakan sebagai markas komando latihan.

Wakil Bupati Nunukan Hermanus menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus momentum penting bagi daerah. Menurutnya, kehadiran Panglima TNI menunjukkan perhatian nyata pemerintah pusat terhadap wilayah perbatasan yang memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan negara.

“Kehadiran Panglima TNI di Kabupaten Nunukan menjadi bentuk perhatian dan kepercayaan terhadap daerah perbatasan. Ini bukan hanya soal pertahanan, tetapi juga membuka peluang bagi penguatan peran strategis wilayah kita dalam mendukung kepentingan nasional,” ungkap Hermanus.

Usai melaksanakan rangkaian peninjauan, Panglima TNI beserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kota Tarakan. Kehadiran Panglima TNI di wilayah Sebuku meninggalkan kesan mendalam, sekaligus mempertegas peran Kabupaten Nunukan sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(PROKOMPIM)

Anggota DPR RI, Rahmawati Minta Tenaga Kerja Lokal Dominan di Proyek KIHI

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR — Proses rekrutmen tenaga kerja PT Kalimantan Aluminium Industri (KAI) di luar Kalimantan Utara (Kaltara) menuai sorotan publik. Pasalnya, perusahaan yang beroperasi di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tana Kuning–Mangkupadi, Kabupaten Bulungan itu diduga melakukan perekrutan di Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Singosari, Malang, Jawa Timur.

Informasi ini mencuat berawal dari beredarnya video yang memperlihatkan proses seleksi tenaga kerja di sekolah tersebut. Perekrutan di luar daerah ini pun memunculkan pertanyaan publik terkait komitmen prioritas tenaga kerja lokal di bumi Benuanta.

Rekrutmen ini menuai kritikan dari Anggota Komisi VII DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Kaltara, Rahmawati, yang menegaskan perusahaan beroperasi di kawasan proyek strategis nasional (PSN) Kaltara wajib memprioritaskan masyarakat setempat dalam proses perekrutan tenaga kerja.

“Saya minta kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di Kaltara termasuk PSN untuk memprioritaskan anak-anak asli Kaltara bisa bekerja,” tegasnya, Selasa (24/2/2026).

Politikus Fraksi Gerindra ini mengatakan, kehadiran investasi besar di provinsi ke-34 ini tidak boleh membuat masyarakat lokal tersisih dari peluang kerja di daerah sendiri.

“Jangan sampai industri besar berdiri di Kaltara, tetapi masyarakat Kaltara hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” kata dia.

Rahmawati mendorong adanya komposisi tenaga kerja yang jelas dan berpihak pada daerah, yakni mayoritas berasal dari Kaltara.

“Harapan kami, setidaknya 75 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal dan 25 persen dari luar untuk posisi yang memang membutuhkan kompetensi tertentu,” ujarnya.

Rahmawati menilai perekrutan tenaga kerja dari luar daerah seharusnya menjadi pilihan terakhir apabila kebutuhan tenaga kerja tidak dapat dipenuhi dari dalam daerah.

“Kalau memang ada posisi yang membutuhkan keahlian khusus dan belum tersedia di Kaltara, silakan diisi dari luar. Tapi prioritas pertama tetap harus masyarakat lokal,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar tenaga kerja Kaltara mampu bersaing di sektor industri modern.

“Kami telah dan terus mendorong agar sekolah-sekolah kejuruan semakin maju. Lembaga pelatihan bagi anak-anak Kaltara harus didirikan dan ditingkatkan kualitasnya,” kata Rahmawati.

“Kita ingin anak-anak Kaltara tidak hanya bekerja sebagai tenaga kasar, tetapi juga bisa mengisi posisi teknis dan profesional,” sambung dia.

Rahmawati mengungkapkan, pihaknya akan membawa persoalan rekrutmen tenaga kerja lokal ini ke tingkat pusat melalui forum resmi di DPR.

“Nanti masalah ini kita bahas di RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Kementerian Perindustrian RI, Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.

Ia menambahkan Rekrutmen di luar daerah itu memunculkan pertanyaan publik apakah Kaltara kekurangan lulusan SMK atau belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan industri.

“Meski perusahaan industri besar itu membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi teknis tertentu, masyarakat Kaltara berharap prioritas terhadap tenaga kerja lokal tetap menjadi komitmen utama,” tutupnya.

Diketahui, PT KAI merupakan salah satu perusahaan utama di KIHI Tanah Kuning–Mangkupadi yang berstatus Proyek Strategis Nasional dan diproyeksikan menyerap ribuan tenaga kerja sejak tahap konstruksi hingga operasional.

(*)

Dari Gedung Gadis 2 hingga KBM, Sekprov Pastikan ASN Tetap Disiplin dan Siap Melayani

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H. Denny Harianto, S.E., M.M., kembali memulai Safari Perangkat Daerah, Senin (23/2). Langkah pertamanya menuju Gedung Gabungan Dinas (Gadis) 2, menyapa Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus memastikan roda pelayanan publik tetap berjalan sesuai standar pelayanan.

Sekprov Denny memulai kunjungan di lantai dua Kantor Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara. Ia berbincang santai dengan pegawai, menanyakan aktivitas harian serta memastikan pelayanan berjalan normal.

Ia kemudian naik ke lantai tiga, mengunjungi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kaltara. Dialog singkat berlangsung, membahas kondisi kerja, fasilitas kantor hingga suasana pelayanan.

Tak berhenti di Gedung Gadis 2, Denny melanjutkan peninjauan ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kaltara di Jalan H. Maskur. Di sana, ia memperhatikan langsung kesiapan personel, mulai dari kelengkapan peralatan hingga kesiapsiagaan petugas dalam menjalankan tugas pengamanan dan pelayanan masyarakat.

Perjalanan berlanjut ke kawasan Kota Baru Mandiri (KBM). Ia mendatangi Kantor Sekretariat Dewan di lingkungan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara serta Kantor Inspektorat Daerah. Kondisi ruang kerja yang rapi dan bersih mendapat apresiasi darinya.

“Alhamdulillah, pelayanan cukup baik dan ruang kerja tertata rapi. Ini yang kita harapkan,” kata Denny.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa tidak semua perangkat daerah berada dalam satu kompleks. Meski terpisah lokasi dan sebagian masih menggunakan fasilitas sewa, semangat dan disiplin kerja harus tetap terjaga.

“Walaupun jauh dari Gedung Gubernur Kaltara atau Gedung Gadis, pengawasan tetap melekat. ASN harus tetap bisa bekerja maksimal meski tanpa diawasi langsung,” ujarnya.

Terkait kebijakan Work From Anywhere (WFA), Denny menegaskan kebijakan tersebut murni untuk efisiensi operasional, bukan mengurangi beban kerja.

“Efisiensi bukan berarti mengurangi pekerjaan. Jam kerja tetap harus dipatuhi dan pelayanan harus tetap maksimal,” tegasnya.

Safari Perangkat Daerah ini kembali menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menjaga kualitas pelayanan, di mana pun kantor itu berada.

(dkisp)