NUNUKAN – Mewakili Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, Asisten Administrasi Umum Sirajudin hadir pada acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Gereja Betania Reborn Nunukan di Jalan Fatahillah, RT. 10 Kelurahan Nunukan Tengah, Kamis (26/02).
Peletakan batu pertama gereja adalah seremoni awal yang menandai dimulainya pembangunan fisik gedung gereja sebagai tempat ibadah dan pembinaan iman jemaat.
Dalam sambutan Bupati Nunukan yang dibacakan oleh Asisten Admnistrasi Umum berharap pembangunan gereja ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Lanjut, pemerintah daerah tentu mendukung setiap kegiatan keagamaan yang membawa kebaikan, mempererat persaudaraan, serta menjaga kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Nunukan.
Kabupaten Nunukan sendiri merupakan daerah yang majemuk dimana masyarakatnya hidup berdampingan dalam keberagaman suku, budaya, dan agama.
“Oleh karena itu, semangat toleransi dan saling menghormati harus terus kita jaga. Pembangunan Gereja Betania Reborn ini kiranya menjadi berkat, bukan hanya bagi jemaat, tetapi juga bagi masyarakat sekitar”, ucapnya.
Ia turut berharap pembangunan gereja ini dapat semakin meningkatkan keimanan segenap jemaat, menumbuhkan semangat untuk terus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh serta dapat memberikan kesadaran segenap jemaat tentang bagaimana penyertaan Tuhan dalam setiap prosesnya.
NUNUKAN – Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, menerima kunjungan silaturahmi Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Danlanud), Andreas A. Dhewo, M.Sc., M.Si (Han), di ruang kerja Bupati Nunukan, lantai III, Kamis (26/02/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kelembagaan serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dan TNI Angkatan Udara, khususnya dalam mendukung stabilitas wilayah, keamanan, serta pembangunan di daerah perbatasan.
Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, menyampaikan apresiasi atas terjalinnya komunikasi dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dan TNI Angkatan Udara. Ia menegaskan bahwa sinergi lintas sektor memiliki peran penting dalam menjaga kondusivitas wilayah serta mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Nunukan.
“Pemerintah Kabupaten Nunukan sangat mengapresiasi silaturahmi ini sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi bersama TNI Angkatan Udara. Kami berharap kerja sama ini terus terjalin dengan baik, terutama dalam menjaga stabilitas wilayah perbatasan serta mendukung pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Irwan Sabri.
Melalui pertemuan ini, diharapkan hubungan yang telah terjalin dapat semakin solid dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan serta keamanan wilayah Kabupaten Nunukan.
NUNUKAN – Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Drs. Raden Iwan Kurniawan, M.AP., Membuka secara resmi kegiatan Kick-Off Pelatihan Petugas dan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Nunukan Melalui Aplikasi FASIH BPS. Kamis (26/2/26).
Kegiatan Pelatihan yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna Lantai V Kantor Bupati Nunukan ini dihadiri Asisten ekonomi dan Pembangunan Juni Mardiansyah, M.AP, Asisten Pemerintahan dan Kesra H. Muhammad Amin, SH, Kepala BPS Kabupaten Nunukan Iskandar Ahmaddien, Ketua TP2D Kabupaten Nunukan, Kepala OPD Terkait, Camat Nunukan, Camat Nunukan Selatan, serta Instansi Terkait.
Peserta pelatihan terdiri dari Petugas Pencacah Lapangan (PCL) sebanyak 68 orang, Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) sebanyak 18 orang, dan Fasilitator Kegiatan dilapangan (Ketua-Ketua RT) Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan.
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Raden Iwan Kurniawan menyampaikan atas nama Pemerintah Daerah sangat menyambut baik atas terlaksananya Kerjasama ini, dalam rangka melakukan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DSEN) di Kabupaten Nunukan.
“Dalam proses Pemutakhiran Data ini, Pemerintah juga tentu membutuhkan Kerjasama semua pihak secara khusus bagi petugas pemutakhiran di Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan serta dukungan dari camat, lirah, dan ketua-ketua RT,”pungkasnya.
Menurut Iwan, Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi kebijakan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. DTSEN Adalah program strategis pemerintah untuk menyatukan data kependudukan dan sosial ekonomi warga dengan mencocokannya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Tujuan utama pemutakhiran data ini ada tiga yaitu, Menciptakan satu data untuk semua program, menjamin program tepat sasaran, dan data yang mutakhir akan mendukung perencanaan lebih baik bagi Pembangunan berkelanjutan,”jelasnya lagi.
Iwan juga memastikan bahwa data warga akan tetap aman. Semua informasi yang dikumpulkan dijaga kerahasiaannya. Data tersebut akan digunakan untuk perencanaan Pembangunan yang tepat sasaran.
NUNUKAN – Bupati Nunukan H.Irwan Sabri. SE melaksanakan Safari Ramadhan perdana Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 1447 Hijriah/2026 M bertempat di Masjid Al-Kautsar Sei Lancang Kelurahan Tanjung Harapan kecamatan Nunukan Selatan, Rabu (25/02).
Kegiatan Safari Ramadhan yang dipusatkan di Masjid Al-Kautsar tersebut berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan kebersamaan.
Kehadiran Bupati Nunukan yang di dampingi Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Raden Iwan Kurniawan, anggota DPRD kabupaten Nunukan Saddam Husein, para Asisten, kepala OPD Lingkungan. Pemerintah kab.Nunukan, Camat Nunukan Selatan, Forkopimcam, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat setempat.
Dalam sambutannya menjelang waktu berbuka puasa, Bupati Nunukan menyampaikan bulan ramadhan adalah bulan yang dipenuhi dengan rahmat, keberkahan, serta ampunan dari Allah SWT. merupakan momentum bagi umat islam untuk memperkuat keimanan, ketaqwaan, serta kepekaan dan kepedulian sosial terhadap sesama.
Melalui kegiatan safari ramadhan ini, pemerintah berharap hubungan dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat bisa semakin kuat dan produktif untuk mendukung pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan yang baik ini, Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada seluruh masyarakat yang selama ini telah berperan aktif dalam mendukung program – program dari pemerintah.
“Kita memiliki cita – cita yang besar untuk mewujudkan masyarakat yang inovatif, sejahtera, adil dan mandiri. untuk meraih cita – cita tersebut, kita semua harus bisa bersatu padu dan bergotong royong dalam satu gerak dan irama yang sama. perbedaan pendapat dan cara pandang adalah sesuatu yang wajar, namun hendaknya hal itu jangan sampai membuat kita menjadi terpecah belah.”Ucap Bupati.
Acara berlangsung penuh khidmat dengan tausiah keagamaan oleh H.Ustadz. Ruslan serta penyerahan bantuan hibah dari pemerintah yang diserahkan kepada :
1. Masjid Al-Ikhlas Tanjung Harapan Rp.100.000.000
2. Masjid Al-Jihad Tanjung Harapan Rp. 25.000.000
3.Masjid Al-Jafar Tanjung Harapan Rp. 75.000.000
4.Masjid Baitul Alum Mansapa Rp. 25.000.000.
JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) hingga kini belum menyatakan sikap resmi terkait salah satu poin dalam perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington, D.C., pada 19 Februari 2026.
Poin yang menjadi sorotan terdapat dalam Lampiran III halaman 39 Pasal 3.3 tentang Persyaratan bagi Penyedia Layanan Digital. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Indonesia harus menahan diri untuk tidak mewajibkan penyedia layanan digital Amerika Serikat mendukung organisasi berita dalam negeri melalui lisensi berbayar, pembagian data pengguna, maupun model bagi hasil keuntungan.
Sebagian kalangan pers menilai klausul itu berpotensi melemahkan upaya membangun ekosistem pers yang sehat, khususnya dalam konteks penguatan regulasi publisher rights dan tanggung jawab platform digital terhadap keberlangsungan jurnalisme berkualitas.
“SMSI secara organisasi belum menyatakan sikap resmi, baik menolak maupun menerima. Kami baru sebatas menghadiri undangan diskusi dan belum mengambil keputusan kelembagaan,” ujar Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, Rabu malam (25/2/2026).
Makali menjelaskan, kehadirannya dalam pertemuan yang digelar Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) di Hall Dewan Pers, Jakarta, pada Selasa (24/2/2026), merupakan bentuk partisipasi memenuhi undangan, bukan representasi sikap resmi organisasi. Menurutnya, pandangan yang disampaikan dalam forum tersebut bersifat personal.
Keputusan resmi SMSI akan ditentukan melalui Rapat Pimpinan (Rapim) dalam waktu dekat. Sikap serupa ditegaskan Ketua Umum SMSI, Firdaus. Ia menyatakan organisasi yang dipimpinnya masih menunggu hasil pembahasan internal sebelum mengeluarkan pernyataan resmi.
“Kami akan membahasnya secara komprehensif dalam Rapimnas agar keputusan yang diambil benar-benar merupakan kesepakatan bersama,” kata Firdaus.
Sikap RAKERNAS SMSI
Firdaus mengungkapkan, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SMSI pada 7 Februari 2026, telah diputuskan sejumlah langkah strategis, antara lain:
Tidak terlibat aktif dalam pembahasan publisher rights.
Mendorong pemerintah menetapkan undang-undang dan regulasi tentang kedaulatan digital.
Mendorong pemerintah dalam waktu dekat, membangun platform dalam rangka mendorong kedaulatan digital Indonesia, dengan mengintegrasikan Kantor Berita ANTARA, RRI, TVRI dalam sebuah platform yang menjadi sarana komunikasi pemerintah dan Publik.
Mengusulkan agar platform tersebut dapat memonetisasi media siber nasional guna mendukung kebangkitan bisnis media digital di dalam negeri.
Meminta dukungan fasilitas server bersama untuk mengintegrasikan anggota SMSI di seluruh Indonesia demi kesinambungan ekosistem digital nasional.
Firdaus menambahkan, Rapim mendatang akan menjadi momentum sinkronisasi antara hasil Rakernas dan dinamika terbaru, termasuk implikasi perjanjian dagang RI–AS terhadap industri media nasional.
“Kami akan mengundang seluruh ketua provinsi dalam Rapim yang juga dirangkai dengan silaturahmi dan buka puasa bersama Dewan Pembina pada peringatan HUT SMSI, 7 Maret 2026,” ujarnya.
Dengan demikian, sikap resmi SMSI terhadap klausul perjanjian dagang RI–AS yang menjadi perhatian kalangan pers akan ditentukan setelah pembahasan menyeluruh di tingkat pimpinan organisasi.
