Kategori: KABAR KALTARA

TANJUNG SELOR – Kementerian sosial per 1 Juni 2025 telah menonaktifkan 7,3 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dinonaktifkan, karena sudah tidak tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta dinilai sudah masuk kategori masyarakat sejahtera.

Lebih rinci, dari total 7.397.277 peserta yang dinonaktifkan, sebanyak 5.090.334 orang tidak tercatat dalam DTSEN, sementara 2.306.943 orang lainnya berdasarkan hasil uji petik atau ground checking berada dalam desil 6 hingga 10, yang masuk kategori di luar kriteria penerima PBI JKN.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan mengungkapkan, di Kalimantan Utara masyarakat penerima PBI-JK yang dinonaktifkan sebanyak 27.400 jiwa. Kondisi penonaktifan peserta PBI tentunya semakin menambah peserta non aktif JKN yang saat ini telah berjumlah 119.051 jiwa per 1 Juni 2025, dengan rincian di kota Tarakan 48.573 jiwa, Kab. Nunukan 40.615 jiwa, Kab. Bulungan 24.131 jiwa, Kab. Tana Tidung 2.075 jiwa dan Kab. Malinau 3.657 jiwa.

Yusef menjelaskan, penurunan keaktifan peserta selain karena penonakiffan PBI-JK juga dikarenakan berbagai faktor diantaranya menunggak iuran, sudah tidak bekerja dari Perusahaan dan non aktif karena usia peserta Penerima upah anak > 21 tahun.

“Ketika peserta nonaktif, otomatis tidak bisa mengakses jaminan kesehatan, dan bagi Pemerintah Daerah tentunya berdampak pada menurunkan capaian target Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) sesuai RJPMD dan RPJMN tahun 2025-2029,”ujar Yusef saat ditemui di Tanjung Selor, Selasa (24/6).

Semakin bertambahnya peserta non aktif di Kaltara ini, tentunya menjadi bahan masukan kepada Pemerintah Daerah pengalokasian anggaran UHC baik dari alokasi sharing provinsi yang belum mencapai 60:40 dan alokasi masing-masing Pemerintah Daerah, untuk dapat mengcover lebih banyak masyarakat terlindungi JKN aktif selain dari anggaran UHC adalah belum optimal pelaksanaan Inpres Nomor 1 tahun 2022.

Anggaran UHC atau BPJS gratis baik provinsi dan kabupaten/kota di Kaltara saat ini, masih relatif kecil, yaitu dibawah 1% dari total APBD, sehingga masyarakat dihimbau alih segmen ke mandiri untuk yang mampu, ujar yusef.

Untuk mengetahui siapa yang dinonaktifkan masyarakat dihimbau untuk mengecek keaktifan melalui nomor WA pandawa di 08118165165atau melalui Mobile JKN dan jika status non aktif dapat diaktifkan kembali melalui pindah segmen mandiri atau menghubungi Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial pemerintah daerah yang masih mempunyai kuota BPJS gratis.

(dkisp)

BALIKPAPAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., menghadiri acara Silaturahmi Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.I.P., M.Sc., bersama Tokoh Adat Dayak di Wilayah Komando Wilayah Militer (Kodam) VI/Mlw Tahun 2025 di Lapangan Sky Box Makodam VI/Mlw, Balikpapan, Selasa (24/6).

Kegiatan silaturahmi ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan menjelang HUT Kodam VI/Mlw ke-67, yang diperingati setiap tanggal 18 Juli setiap tahunnya.

Dalam kesempatannya, Wagub Ingkong Ala sekaligus menjadi perwakilan tokoh Adat Dayak Kaltara menyampaikan terima kasih atas terlaksananya kegiatan yang menjadi wadah tatap muka antar tokoh adat Dayak sekaligus momentum menyampaikan aspirasi dan kolaborasi pembangunan daerah antara TNI dan tokoh Adat Dayak.

“Mungkin kami semua punya kerinduan untuk bertatap muka menyampaikan keluh-kesah yang kami rasakan dan dengar di daerah kami masing-masing,” buka Wagub saat menyampaikan sambutannya.

Wagub Ingkong Ala berkeinginan agar masyarakat Dayak khususnya putra/putri Dayak dapat diberi peluang lebih besar dalam pembangunan pembangunan daerah serta mempermudah akses dan pembinaan untuk dapat bersaing dalam seleksi masuk TNI maupun Polri.

“Saya tahun kemarin karena Danrem menyampaikan jika ada anak-anak kita yang mau ikut bergabung dalam satuan TNI, mereka siap membantu serta membina mereka dan ada 2 orang yang mendaftar melalui kami dapat lulus ujian,” ujar Wagub Ingkong Ala.

Selain itu, Wagub Ingkong Ala mengutarakan saat ini Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan pembangunan di wilayah perbatasan di Kaltara khususnya Pos Lintas Batas Negara atau PLBN sebagai pemeriksaan dan pelayanan lintas batas, pusat pertumbuhan ekonomi hingga penguatan kedaulatan negara.

“Beberapa waktu lalu saya menghadiri acara Gawai Dayak Peringkat Sarawak di Kuching Malaysia, saya diundang sebagai tokoh masyarakat Adat Kaltara dan ada 2 sisi yang saya suarakan yaitu Komitmen Pemerintah RI memperhatikan masyarakat daerah perbatasan dan mendorong Sosek Malindo melalui pintu-pintu yang ada di Kaltara,” jelasnya.

Menutup sambutannya, Wagub Ingkong Ala berharap dukungan peningkatan sumber daya manusia lokal yang ada di Kaltara melalui pembangunan akses jalan yang ada di perbatasan Kaltara, agar kedepannya pemerataan di sektor pendidikan, sosial, ekonomi hingga kesehatan dapat terwujud.

“Kami mohon supaya dari berbagai lini kita bisa mendorong ini supaya perhatian pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur pendukung yang ada,” pungkasnya.

Hingga saat ini, Wagub Ingkong Ala masih diberi mandat sebagai Ketua Lembaga Adat Dayak Kenya Provinsi Kaltara

Acara ini turut dihadiri Kasdam VI/Mlw Brigjen TNI Ari Aryanto, Irdam VI/Mlw, para Asisten Kasdam, serta sejumlah tokoh Adat Dayak dari Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menyerahkan bonus langsung kepada para atlet peraih medali yang telah berlaga di PON XXI/2024 Aceh – Sumatera Utara.

Ia berpesan kepada para atlet dan pelatih bahwa bonus ini bukan sekedar penghargaan finansial, tetapi merupakan simbol rasa bangga dan terima kasih dari pemerintaj dan seluruh masyarakat Kaltara atas perjuangan yang telah diberikan.

“Terima kasih atas perjuangan, kerja keras, dan dedikasi yang luar biasa. Kalian adalah teladan dan inspirasi bagi seluruh masyarakat, khususnya generasi muda Bumi Benuanta. Semoga bonus ini menjadi penyemangat dan motivasi untuk terus meningkatkna prestasi di masa mendatang,” ujarnya saat membuka Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Selasa (24/6).

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dilaksanakan oleh KONI Kaltara beserta seluruh jajaran.

“Rapat kerja ini bukan hanya sekedar agenda tahunan, tetapi menjadi titik tolak untuk menetapkan langkah – langkah besar ke depan, terutama dalam menyongsong ajang olahraga nasional dan internasional yang akan datang,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada para atlet dan pelatih peraih medali di PON Aceh – Sumatera Utara 2024. Menurutnya prestasi yang diraih bukan hanya membanggakan diri sendiri, tetapi juga mengharumkan nama Kaltara di kancah nasional.

Gubernur mengingatkan para jajaran pengurus KONI Kaltara, atlet dan pelatih untuk mempersiapkan diri melalui pelatihan dan pembinaan untuk menghadapi PON ke-XXII Tahun 2028 yang akan digelar di provinsi Nusantara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

“Saya mendorong KONI dan seluruh cabang olahraga sagar segera menyusun program pembinaan jangka menengah dan panjang secara lebih sistematis. Bina atlet – atlet muda sejak dini, tingkatkan kualitas pelatihan dan pastikan seluruh elemen pendukung berjalan sinergis demi peningkatan prestasi di PON mendatang,” tutup Gubernur Zainal.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua KONI Kaltara, H. Muhammad Nasir, SE., M.M., CSL., Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E, ketua cabang olahraga kabupaten/kota se-Kaltara, beserta seluruh jajaran KONI kabupaten/kota se-Kaltara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara melaksanakan kegiatan Sosialisasi Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Se-Provinsi Kalimantan Utara.

Kepala DKISP Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., hadir dan membuka kegiatan secara langsung Sosialisasi Manajemen Layanan SPBE yang digelar di Ruang Rapat Benuanta, Gedung Gadis II, Selasa (24/6).

Dalam sambutannya, Iskandar menyampaikan Pemprov Kaltara menegaskan komitmennya dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE.

“SPBE bukan hanya sekadar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga sebuah paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepuasan masyarakat,” kata Iskandar.

Kemudian, dia menyebutkan pada manajemen layanan SPBE menjadi krusial dalam memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna SPBE.

“Kami terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam berbagai aspek manajemen layanan, mulai dari perencanaan, implementasi, operasional, hingga evaluasi,” ucapnya.

Ungkapnya, yang menjadi fokus perhatian dalam manajemen layanan SPBE yaitu peningkatan kualitas layanan, penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), penguatan keamanan informasi, dan pengembangan pplikasi.

Iskandar berharap pada kegiatan ini dapat memperoleh masukan dan saran konstruktif dari berbagai pihak terkait, termasuk pengguna layanan SPBE guna terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

Diakhir sambutannya, Iskandar mengajak semua pihak terkait dapat menjadikan SPBE sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan berdaya saing.

“Dengan semangat kita semua, mari kita berinovasi dan berkolaborasi dalam mewujudkan SPBE yang lebih baik,” pungkasnya.

(dkisp)