Kapolres Wajo Pimpin Penanaman Jagung di Lahan Perhutanan Sosial, Terhubung dalam Giat Nasional Serentak

WAJO – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Polres Wajo melaksanakan kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal III dan penanaman di lahan Perhutanan Sosial, Rabu (9/7/2025) pukul 15.00 WITA, bertempat di Dusun Ulugalung Timur, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Gerakan Tanam Jagung Serentak Satu Juta Hektare yang digagas pemerintah dalam rangka mewujudkan swasembada pangan tahun 2025. Penanaman secara serentak ini juga terintegrasi melalui Zoom Meeting Nasional yang dipusatkan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dan dihadiri oleh Kapolri, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, serta instansi terkait lainnya.

Kapolres Wajo AKBP Muhammad Rosid Ridho, S.I.K., memimpin langsung pelaksanaan kegiatan, didampingi para pejabat utama (PJU) Polres Wajo, personel Polsek Pammana, anggota Koramil 1406-06 Pammana, serta perwakilan dari instansi pemerintah dan kelompok tani setempat.

Adapun benih jagung yang ditanam merupakan jenis benih jagung hibrida super MAXXI.2 dan MAXXI.3, yang dikenal unggul dan berpotensi hasil tinggi.

Turut hadir dalam kegiatan ini: Kapolres Wajo AKBP Muhammad Rosid Ridho, S.I.K, Wakapolres Wajo KOMPOL H. Andi Syamsulifu, S.Sos., M.H, Kabag SDM Polres Wajo AKP Agussalim, S.H, Kasat Binmas Polres Wajo AKP Subahana, S.Sos, Kasat Samapta Polres Wajo AKP Maering Parlimbong, Kapolsek Pammana IPTU H. Laenre, para perwira Polres Wajo, Camat Pammana Amshir A. Timbang, S.H, perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Wajo, Plt. Kepala Desa Lempa, PPL Pertanian Kecamatan Pammana, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Pammana, Polisi Penggerak Ketahanan Pangan dan Perwakilan Kelompok Tani Kecamatan Pammana.

Melalui kegiatan ini, Polres Wajo menunjukkan komitmennya dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya di sektor pertanian. Penanaman jagung di lahan perhutanan sosial tidak hanya bertujuan memperluas areal tanam, tetapi juga mengoptimalkan lahan-lahan tidur untuk dikelola secara produktif oleh masyarakat dengan pendampingan lintas sektor.

“Polri tidak hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga aktif dalam penguatan ketahanan pangan demi kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini merupakan bukti nyata sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat,” ujar Kapolres Wajo.

**KASI HUMAS POLRES WAJO**/Vetty Rilla

Tingkatkan Disiplin dan Etika Profesi, Bidpropam Polda Sulsel Gelar Gaktiblin di Polres Wajo

WAJO — Dalam rangka memperkuat kedisiplinan dan menegakkan etika profesi di lingkungan Kepolisian, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktiblin) di Mapolres Wajo, Rabu (9/7/2025) pukul 08.00 WITA.

Kegiatan dipimpin oleh AKBP Andi Baso Rahman, S.H., S.I.K., M.Si., selaku Ketua Tim Bidpropam Polda Sulsel. Turut hadir Kapolres Wajo AKBP Muhammad Rosid Ridho, S.I.K., didampingi jajaran pejabat utama Polres, para Kabag, Kasat, Kasi, Kapolsek, serta personel Polres dan Polsek Jajaran.

Gaktiblin merupakan upaya strategis pembinaan internal Polri untuk meminimalisir pelanggaran disiplin serta menumbuhkan budaya kerja yang profesional, humanis, dan berintegritas.

Adapun sasaran pemeriksaan meliputi kelengkapan administrasi dan identitas diri, sikap tampang dan kerapian, kelengkapan pakaian dinas (gampol), senjata api dinas, surat-surat kendaraan dinas maupun pribadi, deteksi dini penyalahgunaan narkoba, indikasi keterlibatan dalam praktik judi online, serta bentuk pelanggaran disiplin lainnya.

Kapolres Wajo, AKBP Muhammad Rosid Ridho, S.I.K., dalam keterangannya menyampaikan apresiasi atas kegiatan pembinaan dari Bidpropam Polda Sulsel ini.

“Kegiatan Gaktiblin ini sangat penting sebagai bentuk pengawasan dan penguatan internal agar setiap personel Polri, khususnya di Polres Wajo dan jajaran, dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan sesuai dengan kode etik profesi kepolisian,” ujarnya.

Kegiatan berlangsung dengan lancar dan tertib hingga pukul 11.00 WITA dalam situasi aman dan kondusif (sitcarmantib), mencerminkan kesiapsiagaan serta komitmen seluruh personel terhadap peningkatan kualitas kinerja institusi.

**KASI HUMAS POLRES WAJO**/Vetty Rilla

Puluhan Korban Penipuan Travel Haji Dan Umrah Datangi Polres Wajo

Sengkang, Wajo – Pihak Polres Wajo, Sulsel akhirnya berhasil menangani kasus yang terjadi puluhan tahun silam terjadi dalam dugaan kasus penipuan travel pemberangkatan haji dan umrah, dimana sebelumnya kasus tersebut menjadi heboh bagi masyarakat Kabupaten Wajo.

Betapa tidak, Haji Saidiman pemilik agen travel Haji dan Umrah tersebut cukup dikenal luas di masyarakat pada saat itu (Sekitaran tahun 2010 an) tiba tiba menghilang begitu saja dan tak diketahui keberadaanya. Pasalnya puluhan bahkan ditaksir sampai ratusan orang yang mendaftar melalui travel tersebut merasa tertipu dan batal berangkat ibadah, padahal calon jamaah haji dan umroh sudah melakukan pembayaran sampai puluhan juta.

Terkait hal tersebut diatas pihak Polres Wajo yang sebelumnya telah menerima informasi dan aduan warga yang menjadi korban akhirnya melakukan penyelidikan dan akhirnya pada tahun 2025, pihak pemilik travel Haji yakni Haji Saidiman berhasil ditemukan disalah satu wilayah di provinsi lain untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut.

Kapolres Wajo AKBP Muh Rosid Ridho bersama Kasat Reskrim Polres Wajo, Iptu Fahrul melalui Kasi Humas Polres Wajo Iptu Koami P

yang dikonfirmasi awak media ini tak menampik hal tersebut dan mengatakan kalau sekitar hari Selasa 08 Juli 2025 melalui unit Pidum Satreskrim Polres Wajo, Haji Saidiman yang merupakan pemilik travel Haji dan umrah tersebut telah dimintai keterangan di Mapolres Wajo untuk proses hukum selanjutnya.

” Benar bersangkutan telah ditemukan dan diketahui keberadaanya dan saat ini telah mintai keterangan oleh pihak penyidik “. Ujarnya

Sedangkan dari hasil keterangan dari pemilik travel, Haji Saidiman saat di Mapolres Wajo, itu disebutkan dan diperkirakan nilai materi dari seluruh korban mencapai angka 2 sampai 3 milliaran.

Seperti diketahui dan berdasarkan hasil informasi dan pantauan awak media yang didapatkan saat di Mapolres Wajo, kalau puluhan warga telah mendatangi Polres Wajo melakukan aduan laporan sebagai korban penipuan atas travel Haji dan Umroh milik Haji Saidiman salah satu tokoh terkenal di Wajo.

Dimana diperkirakan jumlah korban yang berasal dari berbagai wilayah di Kecamatan Kabupaten Wajo dan tidak menutup kemungkinan ada dari Kabupaten lain akan terus bertambah dan ditaksir bisa mencapai kerugian hingga 2 sampai 3 milliaran rupiah.

Sosok Haji Saidiman pemilik travel Haji dan Umroh merupakan salah satu tokoh yang cukup terkenal luas di masyarakat Wajo dimana sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota DPRD Wajo tahun 2009-2014 dan juga pernah maju sebagai calon Wakil Bupati Wajo pada pilkada 2014-2019 sebagai pasangan dari calon Bupati Wajo Andi Asriadi Mayang dengan tagline AMIN.

Saat ini pihak Polres Wajo juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang merasa tertipu agar segera mendatangi Mapolres Wajo untuk melakukan aduan atau laporan. Hal ini dilakukan untuk memastikan jumlah korban dan juga nilai kerugian materi dengan membawah bukti buktinya.

*Vetty Rilla

Bupati Nunukan Buka Musrenbang, Tegaskan Komitmen Bangun Daerah yang Berkeadilan

NUNUKAN – Ditandai dengan pemukulan gong, Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE membuka secara resmi acara Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten Nunukan, Rabu (9/7/2025). 

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna lantai V kantor Bupati Nunukan ini turut dihadiri Ketua DPRD bersama segenap anggota DPRD, Forkopimda, Kepala Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Guru Besar Ilmu Perencanaan Pembangunan Universitas Brawijaya, Plt. sekretaris Daerah kab Nunukan, Kepala OPD di lingkungan pemerintah kab Nunukan, para camat, pejabat administrator pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemkab Nunukan, pimpinan instansi vertikal dan tamu undangan dari BUMN dan BUMD yang ada di kabupaten Nunukan.

Di awal sambutannya Bupati H. Irwan Sabri menyampaikan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi, program kepala daerah terpilih.

Lanjut dikatakan RPJMD tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, pemerintah daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

“Untuk itu penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan”, tambahnya.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029, lanjut dikatakan RPJMD adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN tahun 2025-2029 dan RPJMD provinsi tahun 2025-2029 dan RPJPD kabupaten Nunukan tahun 2025-2045.

“Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD tahun 2025-2029 dengan RPJMN tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian delapan Asta Cita, tujuh belas program prioritas nasional, dan delapan proyek hasil terbaik cepat (quick wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029 sesuai Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029”, ungkap Bupati.

Dalam kesempatan ini H. Irwan Sabri juga menyampaikan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung prioritas pembangunan nasional.

“Adapun komitmen daerah dalam mendukung prioritas pembangunan nasional yang meliputi : penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan; program makan bergizi gratis; pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim; pengendalian inflasi di daerah; peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; dukungan swasembada pangan; pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam memasarkan hasil industri usaha mikro kecil dan menengah UMKM”, ujar Bupati memaparkan.

Selanjutnya, Bupati H. Irwan Sabri menyampaikan bahwa Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang telah dirumuskan. Termasuk membahas dukungan program perangkat daerah terhadap pencapaian prioritas nasional, proyek prioritas/proyek strategis dan/atau highlight arah kebijakan kewilayahan. Kegiatan musrenbang RPJMD tahun 2025-2029 ini melibatkan pemangku kepentingan, yaitu: Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, DPRD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Akademisi, Asosiasi Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perwakilan Kelompok Perempuan, Forum Anak dan pemangku kepentingan terkait.

Pada kesempatan ini H. Irwan Sabri juga menyampaikan komitmennya untuk menjalankan visi dan misinya sebagai Bupati dan wakil Bupati.

“Saya bersama bapak Wakil Bupati untuk lima tahun kedepan berkomitmen bahwa visi kami yaitu Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri yang dijabarkan dalam 5 misi pembangunan dan 17 arah baru menuju perubahan dapat menjawab setiap isu dan permasalahan yang terjadi di kabupaten Nunukan saat sekarang ini. Dengan semangat dan energi baru Bupati Nunukan mengajak seluruh stakeholder untuk ikut berpartisipasi aktif menyampaikan pemikiran, usul ataupun saran dalam proses penyempurnaan rancangan RPJMD kabupaten Nunukan tahun 2025-2029 sehingga dokumen yang dihasilkan dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah nasional dan pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah kabupaten Nunukan.

(PROKOMPIM)

Wagub Paparkan Perkembangan Kaltara Kepada Staf Ahli Menkopolkam RI

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Rapat Koordinasi bersama Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam RI) di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (9/7) pagi.

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si mengapresiasi dan mengucapkan selamat datang kepada rombongan Staf Ahli Menkopolkam RI.

“Sekiranya apa yang menjadi pertemuan dan pembahasan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kemajuan Provinsi Kalimantan Utara termasuk program nasional,” kata Wagub Ingkong.

“Kami sangat merasa senang dengan kehadiran bapak rombongan untuk memantau program strategis nasional dan revitalisasi sesuai dengan visi misi kita,”sambungnya.

Dalam pemaparannya, Wagub Ingkong menyampaikan bahwa Provinsi Kaltara masih berumur cukup muda, oleh karena itu membutuhkan banyak perhatian dan bantuan dari pemerintah pusat. Pada program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Wagub Ingkong menuturkan hingga bulan Juli 2025 di Provinsi Kaltara sudah membentuk dan mengoperasikan tiga dapur SPPg, yakni 2 di Kabupaten Nunukan dan 1 di Kota Tarakan.

“Meskipun masih terdapat tantangan seperti ketersediaan lokasi dapur, Quality Kontrol, SDM, tetap mendapatkan semangat dan antusiasme dukungan dari masyarakat, serta dukungan lintas sektor untuk pengembangan lebih lanjut,” katanya.

Dalam paparannya terkait implementasi program Sekolah Rakyat (SR), Wagub Ingkong telah mengajukan usulan lahan beserta dokumen pendukung yang diverifikasi oleh Kemensos RI di 2 titik lokasi yaitu Desa Gunung Sari 5 hektare dan Desa Ardi Mulyo 8 hektare.

Selanjutnya, dia juga menyebutkan progres perkembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kaltara terdapat 411 Koperasi Desa atau Kelurahan yang sudah terbentuk, sedangkan pada pada program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sudah mencapai 82 persen.

Menurut Wagub Ingkong, program PKG bisa berhasil berkat kegiatan pelayanan kesehatan bergerak yaitu Program Layanan Dokter Terbang Kalimantan Utara (Prolanteraku) yang terus hadir memberikan layanan hingga di daerah Terpencil, Terdepan dan Tertinggal (3T).

Dikatakannya, dalam upaya mewujudkan sinergi strategis antara instansi vertikal di Kaltara, Gubernur Kaltara telah menetapkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/126/2025, tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

“Selain melalui Forkopimda, sinergi strategis juga diwujudkan melalui Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kalimantan Utara,” jelasnya.

Mengakhiri paparannya, Wagub Ingkong berpesan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Kaltara agar dapat berkonsultasi dan meminta arahan kepada Staf Ahli Menkopolkam.

(dkisp)