Kategori: KABAR KALTARA

TARAKAN – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., melaksanakan Safari Perangkat Daerah ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, Kamis (9/4) malam, guna memastikan aktivitas bongkar muat dan pelayanan berjalan aman serta lancar.

Kunjungan ini dilakukan usai menghadiri kegiatan bersama Ombudsman RI dan penyambutan anggota DPD RI.

Dalam safari perangkat daerah tersebut, Sekprov Denny memastikan aktivitas bongkar muat berjalan aman dan lancar, serta kondisi kebersihan pelabuhan tetap terjaga.

“Yang penting tidak ada kebocoran karena ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah,” ujar Denny.

Ia juga menemukan sejumlah fasilitas yang perlu segera diperbaiki, seperti lampu penerangan yang tidak berfungsi serta penataan barang muatan yang dinilai belum rapi.

Denny meminta perangkat daerah terkait segera melakukan perbaikan, mengingat anggaran telah dialokasikan untuk peningkatan fasilitas.

Selain itu, ia meninjau fasilitas penunjang lainnya dan berkoordinasi dengan pengelola pelabuhan terkait kesiapan operasional, termasuk pengaturan penumpang dan keselamatan pelayaran.

Sekprov juga mengimbau seluruh pihak untuk meningkatkan koordinasi dan pelayanan, terutama dalam menghadapi peningkatan aktivitas pada arus balik Lebaran.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berkomitmen memastikan kelancaran arus mudik serta keselamatan masyarakat yang menggunakan jalur penyeberangan.

(dkisp)

TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong para lulusan Universitas Borneo Tarakan (UBT) untuk menjadi generasi yang mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kaltara yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Bustan, S.E., M.Si., saat menghadiri Wisuda ke-42 UBT yang diikuti sebanyak 596 wisudawan dari berbagai jenjang pendidikan, Kamis (9/4).

Ratusan lulusan tersebut terdiri dari 483 lulusan Sarjana (S1) dengan 199 di antaranya meraih predikat cumlaude, 104 lulusan Magister (S2) dengan 10 cumlaude, 6 lulusan profesi seluruhnya cumlaude, serta 3 lulusan diploma.

Dalam kesempatan itu, Bustan memberikan apresiasi kepada para lulusan terbaik, yakni Almiza Fadliansyah, S.Pd., dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan IPK 3,97, Sri Devi Muthmainnah dari Fakultas Pertanian dengan IPK 3,98, serta Anni Mangiwa dari Fakultas Ilmu Kesehatan dengan IPK 4,00.

Ia menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan ketekunan selama menempuh pendidikan.

“Semoga gelar dan pengetahuan yang diperoleh menjadi bekal berharga untuk menapaki masa depan, memberi manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa,” kata Bustan.

Bustan yang juga selaku Dewan Pertimbangan UBT menegaskan bahwa wisuda bukan akhir dari proses belajar, melainkan awal untuk terus berkembang dan berkontribusi di tengah masyarakat.

Menurutnya, di era transformasi digital saat ini, dunia kerja menuntut kemampuan adaptasi, kreativitas dan kolaborasi.

Pemprov Kaltara, lanjutnya, terus berkomitmen membangun sumber daya manusia (SDM) melalui program beasiswa Kaltara Unggul, penguatan kolaborasi riset dan inovasi, serta peningkatan literasi digital dan ekonomi kreatif.

“Setinggi apa pun gelar yang diraih, jangan pernah berhenti belajar. Teruslah mengasah kemampuan dan memberi manfaat bagi sesama. Jadilah generasi yang mampu menjadi penggerak pembangunan di tengah masyarakat,” pesannya.

Dengan semangat baru yang dibawa para wisudawan, harapan akan masa depan Kaltara yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing pun semakin terbuka lebar.

(dksip)

TANJUNG SELOR – Kondisi jalan menuju Kawasan Industri Tanah Kuning-Mangkupadi yang rusak kembali menjadi sorotan. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum pun berinisiatif mengajak perusahaan ikut ambil bagian dalam perbaikan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Gubernur berencana mengumpulkan seluruh pimpinan perusahaan dalm waktu dekat sebagai langkah awal membangun komitmen bersama.

“Saya akan mengundang semua perusahaan untuk membahas dukungan CSR,” kata Zainal dalam forum Musrenbang RKPD Provinsi Kaltara Tahun 2027 di Gedung Gadis, Kamis (9/4).

Menurutnya, perbaikan jalan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Perlu dukungan dunia usaha agar hasilnya lebih maksimal dan berkelanjutan.

Selama ini, perbaikan yang dilakukan masih bersifat tambal sulam dan tidak bertahan lama, bahkan kondisi jalan kembali rusak.

Karena itu, untuk memastikan kontribusi perusahaan lebih terarah. Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius, S.Hut., ia akan mengidentifikasi perusahaan yang bisa terlibat langsung dalam perbaikan jalan.

Zainal juga menyoroti bahwa selama ini banyak program CSR yang dijalankan perusahaan, namun tidak semuanya terinformasi dengan jelas kepada pemerintah.

Dengan langkah ini, ia berharap perbaikan jalan menuju Tanah Kuning bisa dilakukan secara menyeluruh dan tidak lagi menjadi kendala bagi masyarakat maupun pengembangan kawasan industri.

(dkisp)

TARAKAN – Pansus III DPRD Provinsi Kalimantan Utara tengah mengakselerasi penyusunan dua regulasi strategis sekaligus melalui rapat kerja maraton yang membedah secara mendalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Kayan, serta Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa, pada Kamis (09/04/26).

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat, aplikatif, dan mampu memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan bagi masyarakat di Bumi Benuanta.

Dalam pembahasan Ranperda Sumber Daya Air (SDA), Wakil Ketua Pansus III, Rismanto, menekankan pentingnya sinkronisasi pasal demi pasal, terutama karena wilayah Sungai Kayan merupakan satu-satunya sungai yang kewenangannya berada langsung di bawah Pemerintah Provinsi Kaltara.

Pansus memutuskan untuk menyederhanakan draf dengan menghapus poin-poin yang bersifat terlalu teknis seperti format surat permohonan untuk kemudian dialihkan ke dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Hal ini dilakukan agar Perda tetap bersifat general sebagai payung hukum utama yang mengatur retribusi air permukaan.

Setidaknya terdapat 15 jenis sektor usaha, termasuk industri besar, PLTA, hingga PDAM, yang akan menjadi objek pajak guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terkait keterlibatan PDAM, masyarakat diminta tidak resah karena beban pajak yang dikenakan dipastikan sangat kecil dibandingkan omzet tahunan perusahaan, sehingga tidak akan memicu kenaikan tarif air bersih secara drastis.

Secara pararel, pembahasan Ranperda Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan untuk memperkuat kemandirian desa melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan ekonomi lokal.

Melalui sinergi antara Dinas PU yang berperan memberikan rekomendasi teknis serta DPMPTSP dalam urusan perizinan terpadu, Pansus III berupaya menciptakan birokrasi yang efisien dan transparan.

Dengan melibatkan tim pakar, perwakilan Kejaksaan Tinggi, dan Biro Hukum Setprov Kaltara, komitmen Pansus III adalah menuntaskan kedua draf regulasi ini secara teliti agar dapat segera disahkan sebagai instrumen hukum yang mampu melindungi kepentingan publik sekaligus mendorong akselerasi pembangunan di Kalimantan Utara.

(hms/adv)