Kategori: KABAR KALTARA

Pansus I DPRD Kaltara Optimis Ranperda Penghargaan Daerah Segera Menjadi Perda

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA

TARAKAN – DPRD Provinsi Kalimantan Utara Panitia Khusus (Pansus) I Menggelar Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penghargaan Daerah, Kamis (23/04/26). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara, Kota Tarakan.

Rapat pada hari ini dipimpin oleh Ketua Pansus H. Hamka S.IP., MH., dan didampingi Sekretaris Pansus I, Herman, S.Pi., serta dihadiri Perwakilan dari Biro Hukum Setprov Kaltara, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ketua Pansus I, Hamka, menyampaikan bahwa Ranperda yang terdiri dari 32 pasal ini dirancang sebagai dasar hukum untuk memberikan penghargaan kepada individu maupun organisasi yang telah berjasa bagi pembangunan daerah.

“Seluruh proses pembahasan telah kita selesaikan. Ranperda ini mengatur secara rinci kriteria hingga mekanisme pemberian penghargaan. Harapannya, ini menjadi rumah bagi mereka yang telah berkontribusi nyata bagi Kalimantan Utara,” ujar Hamka.

Sementara itu, Sekretaris Pansus I, Herman, menjelaskan bahwa setelah tahap pembahasan internal rampung, proses selanjutnya adalah harmonisasi regulasi agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Selanjutnya kita akan masuk tahap harmonisasi di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, kemudian fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri. Ini penting untuk memastikan setiap ketentuan dalam Ranperda memiliki dasar hukum yang kuat dan implementatif,” jelas Herman.

Dalam draf yang telah disusun, penghargaan daerah akan dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni Utama, Madya, dan Pratama, dengan lima kategori penerima. Kategori tersebut meliputi tokoh pembentukan Kaltara, masyarakat berprestasi, hingga aparatur sipil negara (ASN) yang menunjukkan dedikasi tinggi.

Untuk menjaga objektivitas dan transparansi, juga akan dibentuk Dewan Penghargaan Daerah sebagai lembaga non-struktural yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Gubernur terkait penerima penghargaan.

Pansus I DPRD Kaltara pun optimistis Ranperda ini dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam waktu dekat.

(Humas DPRD Kaltara)

Bupati Nunukan Serahkan Hibah Rp200 Juta ke PWI, Dukung Porwada II Kaltara dan Pembinaan Wartawan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, NUNUKAN

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menyerahkan bantuan dana hibah sebesar Rp200 juta kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Nunukan. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Irwan Sabri kepada jajaran pengurus PWI di ruang kerjanya, Rabu (22/4/2026)

Dana hibah tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung sejumlah agenda strategis PWI Nunukan, di antaranya pelaksanaan Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) II Kalimantan Utara (Kaltara) di Nunukan, kegiatan pembinaan wartawan di wilayah perbatasan, serta pelaksanaan konferensi tiga tahunan organisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Nunukan menyampaikan dukungan penuh terhadap berbagai program yang dijalankan PWI, khususnya dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme insan pers di Nunukan.

Ia juga mengapresiasi pelaksanaan Pelatihan Literasi dan Jurnalis Desa (PLJD) yang sebelumnya digelar PWI Nunukan di Kecamatan Tulin Onsoi. Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik, terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan.

“Pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan yang berdampak positif bagi peningkatan kapasitas wartawan. Kami juga berharap seluruh jajaran PWI dan Sub Panitia Besar Porwada II Kaltara tidak ragu untuk berkomunikasi jika menghadapi kendala, sehingga dapat segera dicarikan solusi,” ujar Irwan Sabri.

Ia menambahkan, kesiapan yang matang menjadi kunci penting agar Kabupaten Nunukan mampu menjadi tuan rumah yang baik dalam pelaksanaan Porwada II Kaltara.

Sementara itu, Ketua PWI Nunukan, Taslee, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkab Nunukan yang dinilai konsisten dalam mendukung kegiatan organisasi wartawan.

Menurutnya, bantuan hibah tersebut menjadi dorongan besar bagi PWI Nunukan dalam menyukseskan Porwada II serta memperkuat program pembinaan wartawan di daerah perbatasan.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan Bupati Nunukan dan pemerintah daerah. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme wartawan di Nunukan,” ungkapnya.

Dengan dukungan tersebut, PWI Nunukan optimistis seluruh agenda yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik, sekaligus memperkuat peran pers dalam pembangunan daerah, khususnya di wilayah perbatasan.

(PWI-NNK)

Bimtek Penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan dan Mini Kompetisi Dalam E-Purchasing Bagi Pejabat PPK dan PP Resmi Dibuka

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, NUNUKAN

NUNUKAN – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Juni Mardiansyah, A.P, mewakili Bupati Nunukan membuka secara resmi Bimtek Penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan dan Mini Kompetisi Dalam E-Purchasing Bagi Pejabat PPK dan PP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Selasa (21/4/26).

Kegiatan Bimtek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Selain itu, untuk memberikan pemahaman kepada para peserta dalam melakukan penyusunan dokumen persiapan pengadaan dan prosedur mini kompetisi dalam E-Puchasing.

“Dalam upaya mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan, efisien, dan kompetitif, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus melakukan inovasi sistem Pengadaan,” ungkap Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam sambutan tertulis Bupati.

Salah satu fitur penting yang hadir dalam Katalog Elektronik Versi 6 adalah Mini Kompetisi.

Menurut Juni, Kehadiran fitur Mini Kompetisi dalam Katalog Elektronik Versi 6 merupakan langkah maju dalam mendukung transformasi digital pengadaan pemerintah.

“Melalui mekanisme ini, instansi tidak hanya memperoleh harga terbaik, tetapi juga memastikan bahwa setiap proses pembelanjaan tetap akuntabel, efisien, dan sesuai prinsip pengadaan yang sehat,” ujarnya.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Nunukan, Juni berharap agar kegiatan Bimtek ini benar-benar memberikan pemahaman yang mendalam serta memperkuat komitmen kita bersama dalam membangun tenaga pengadaan yang kompeten dan profesional, dan Semoga dengan adanya tenaga pengadaan yang memiliki kompetensi yang mumpuni, kita bisa menjamin kualitas pengadaan yang lebih baik, dan pada akhirnya, turut mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan terpercaya.

Kegiatan Bimtek kali ini di ikuti oleh 29 OPD yang terdiri dari PPK/PPTK dan Pejabat Pengadaan serta Pejabat Fungsional. Serta menghadirkan narasumber Bapak Mustofa dari Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI).

(PROKOMPIM)

Peringati Hari Kartini, Pj Sekda Nunukan Resmi Buka Lomba Kebaya Ibu dan Anak

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, NUNUKAN

NUNUKAN — Bupati Nunukan yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Drs. Raden Iwan Kurniawan, M.AP, secara resmi membuka Lomba Busana Kebaya dan Wastra Nusantara kategori ibu dan anak PAUD, dalam rangka memperingati Hari Kartini ke-147 tahun 2026, Selasa (21/04).

Kegiatan yang mengusung tema “Berkarakter dan Berbudaya Menuju Indonesia Emas” ini berlangsung meriah di Ruang Pertemuan Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan. Sebanyak 33 pasang ibu dan anak ikut ambil bagian dalam lomba tersebut.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Pj Sekda, disampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia juga mengajak semua pihak untuk menjadikan peringatan Hari Kartini sebagai momen penting untuk mengingat perjuangan Raden Ajeng Kartini sekaligus memperkuat peran perempuan, terutama ibu, dalam mendidik anak.

“Ibu adalah pendidik pertama bagi anak. Dari ibu, anak belajar nilai kehidupan, sopan santun, dan kecintaan terhadap budaya bangsa,” ujarnya.

Ia menambahkan, lomba kebaya dan wastra Nusantara ini bukan hanya sekadar ajang penampilan, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk menanamkan nilai budaya sejak usia dini. Hal ini penting agar anak-anak tetap mengenal dan mencintai budaya sendiri di tengah perkembangan zaman.

Sementara itu, Ketua Panitia Nurlatifahani, SP menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Pokja Bunda PAUD Kabupaten Nunukan tahun 2026. Tema yang diangkat mencerminkan harapan untuk mencetak generasi yang berkarakter kuat dan tetap menjunjung tinggi budaya bangsa.

” Momentum Hari Kartini kami pilih dengan harapan, kegiatan ini bisa menjadi sarana edukatif untuk mengenalkan dan mengenang sosok pejuang emansipasi wanita indonesia yang terkenal dengan kecerdasannya,berani dan berbudaya,sehingga diharapkan nilai-nilai keteladanan Raden Ajeng Kartini dapat ditanamkan sejak dini”. Jelasnya

Puluhan peserta tampil memukau dengan balutan kebaya yang dipadukan dengan berbagai wastra Nusantara seperti batik, tenun, dan songket. Kekompakan ibu dan anak menjadi daya tarik utama dalam lomba ini.

Penilaian meliputi keserasian busana, kekompakan, ekspresi, serta kepercayaan diri saat tampil. Suasana semakin semarak dengan dukungan dan sorakan penonton, terutama saat anak-anak tampil penuh percaya diri.

Dalam kesempatan yang sama, Bunda PAUD Kabupaten Nunukan, Ny. Andi Annisa Muthia Irwan, S.E., menyampaikan rasa bangga atas antusiasme peserta. Ia berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan kecintaan terhadap kebaya dan wastra Nusantara serta mempererat hubungan antara ibu dan anak.

” Tunjukkan Keindahan busana nusantara dengan penuh percaya diri,dan jadikan momen ini sebagai kenangan indah yang akan selalu dikenang oleh ibu dan anak, dan oleh kita semua yang hadir disini” ungkapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ibu Susanti Hermanus selaku Penasehat Pokja Bunda PAUD Kabupaten Nunukan.

Di akhir kegiatan, panitia menyerahkan penghargaan kepada para pemenang sebagai bentuk apresiasi. Kegiatan ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan berbudaya menuju Indonesia Emas 2045.

(PROKOMPIM)

Gelar Raker, Pansus IV DPRD Kaltara Bahas Ranperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA

TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara melalui Panitia Khusus (Pansus) IV menggelar rapat kerja dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi. Rapat berlangsung di Kantor Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan pada Rabu (22/4).

Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus IV, Dr. Syamsuddin Arfah, dan dihadiri oleh anggota Pansus yaitu Listiani, Supaad Hadianto SE,. Hj. Siti Laela, Dino Andrian, Ruman Tumbo dan M. Hatta. Selain itu turut hadir tim pakar dari berbagai instansi terkait, termasuk Biro Hukum, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta tim INOVASI Kaltara.

Dalam pembahasan awal, Pansus IV menyoroti pentingnya penyempurnaan dasar hukum dalam Raperda tersebut. Biro Hukum mengusulkan penambahan dasar yuridis berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan serta Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 sebagai landasan yang lebih kuat. Selain itu, aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis juga dinilai harus tercermin secara utuh dalam bagian Ranperda tersebut.

Selain itu, sejumlah masukan teknis disampaikan, antara lain penghapusan beberapa definisi yang dianggap tidak relevan, penyesuaian nomenklatur perangkat daerah hingga penegasan batas kewenangan daerah dalam penyediaan buku teks yang sebagian besar berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Rapat juga menyinggung pentingnya konsistensi dalam penyusunan ketentuan umum, termasuk definisi istilah yang digunakan dalam batang tubuh Raperda agar tidak terjadi pengulangan maupun ketidaksesuaian substansi.

Sebagai hasil sementara, Pansus IV sepakat untuk melanjutkan pembahasan dari judul hingga Bab I tentang Ketentuan Umum. Pembahasan akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan fokus pada pendalaman pasal demi pasal serta aspek legal drafting.

Raperda ini diharapkan menjadi landasan strategis dalam mendorong pengembangan perbukuan sekaligus memperkuat budaya literasi di Provinsi Kalimantan Utara.

(Humas DPRD Kaltara)