Kategori: KABAR KALTARA

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong percepatan akses keuangan bagi masyarakat hingga wilayah perbatasan dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kaltara Semester I Tahun 2026.

Mewakili Gubernur Kaltara, Asisten Bidang Administrasi Umum Pollymaart Sijabat, S.K.M., M.A.P., secara resmi membuka kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (23/4).

Pollymaart menegaskan bahwa akses keuangan merupakan fondasi penting dalam pembangunan ekonomi daerah, terutama di wilayah dengan tantangan geografis seperti Kaltara.

Ia menyebut, masih adanya keterbatasan akses layanan keuangan di daerah perbatasan dan 3T menjadi perhatian serius.

“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat di pelosok kesulitan mengakses layanan keuangan. Ini harus menjadi perhatian bersama,” kata Pollymaart.

Pollymaart menjelaskan, terdapat sejumlah agenda prioritas yang harus segera dipercepat. Pertama, peningkatan inklusi keuangan digital melalui program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), khususnya di wilayah perbatasan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan perbankan, termasuk kepemilikan rekening.

Kedua, penguatan program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) yang tidak hanya sebatas pembukaan rekening, tetapi juga menjadi bagian dari edukasi dan literasi keuangan di sekolah.

“Program ini harus menjadi sarana pembelajaran keuangan bagi pelajar,” jelasnya.

Serta yang ketiga, melakukan percepatan digitalisasi keuangan daerah, termasuk penggunaan QRIS di pasar tradisional guna meningkatkan transparansi transaksi.

Selain itu, literasi keuangan juga perlu diperkuat melalui program “Satu Desa Satu Edukasi Keuangan” untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan investasi ilegal.

Pollymaart juga menekankan pentingnya sinergi antara program bantuan sosial dengan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar memberikan dampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan.

“Dengan data yang tepat, program ini bisa lebih efektif dan benar-benar membantu masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltara, Hasiando G. Manik dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur dan Kaltara, Misran Pasaribu.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan tahapan wawancara dalam Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026 untuk memastikan kesesuaian antara kinerja dan gagasan para pejabat.

Bertempat di Ruang Kerja Sekprov, Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (24/4), Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., memimpin langsung proses wawancara tersebut.

Denny menyampaikan bahwa tahapan wawancara menjadi bagian penting untuk mengukur kemampuan dan pemahaman peserta terhadap gagasan yang telah disusun.

“Wawancara ini untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta terhadap kondisi saat ini,” kata Denny.

Ia menjelaskan, proses ini juga digunakan untuk menilai rekam jejak kinerja para pejabat selama menjalankan tugas di perangkat daerah masing-masing.

Menurutnya, wawancara menjadi ruang untuk menggali lebih dalam capaian kerja, kontribusi nyata, serta rencana strategis ke depan dalam mendukung pembangunan daerah.

“Kami ingin memastikan apa yang disampaikan dalam makalah sesuai dengan apa yang telah dikerjakan,” ujarnya.

Dalam penilaian, terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian, di antaranya kualitas makalah, integritas, kemampuan komunikasi, kerja sama serta pengambilan keputusan.

Selain itu, pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan juga menjadi indikator penting dalam penilaian.

Denny memastikan seluruh proses dilakukan secara objektif dan transparan, dengan sistem yang memungkinkan peserta berhadapan langsung dengan tim penilai.

Hasil wawancara nantinya akan dikompilasi bersama penilaian dari lima anggota panitia seleksi untuk menghasilkan rekomendasi kandidat terbaik yang dinilai layak menduduki jabatan yang dilamar.

(dkisp)

TARAKAN – DPRD Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang hingga kini belum dapat masuk tahap pembahasan lintas sektoral di tingkat pusat melalui rapat bersama OPD terkait.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pansus, H. M. Nasir, S.Pi., MM., dihadiri Wakil Ketua DPRD, H. Muddain, ST., dan anggota Pansus, Pdt. Robenson Tadem, Rakhmat Sewa, Agus Salim, S.Sos., Ruman Tumbo, SH., dan Hj. Aluh Berlian, SH., M.Si.

Dalam rapat Pansus, Selasa (21/4/26), Wakil Ketua Pansus, Nasir, menegaskan masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus segera dituntaskan.

“Masih ada lima isu utama yang harus diselesaikan sebelum kita bisa masuk ke pembahasan lintas sektoral, yakni KP2B, batas administrasi negara, batas perairan, IPPR, serta PSN Kawasan Industri Tanah Kuning,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Tata Ruang dan Pertanahan PUPR-Perkim Prov. Kaltara, Lemansyah memaparkan bahwa sebagian persoalan telah menunjukkan progres signifikan. KP2B bahkan telah dinyatakan tuntas dan memenuhi target nasional, sedangkan data batas negara dan garis pantai juga telah diperbarui serta diintegrasikan ke dalam Ranperda.

Meski demikian, tantangan masih tersisa pada penyelesaian IPPR dan pengawalan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Tanah Kuning.

Wakil Ketua DPRD, Muddain menilai proses penyusunan RTRWP tidaklah sederhana. Berbagai dinamika di lapangan, mulai dari persoalan batas wilayah hingga kepentingan masyarakat dan investasi, menjadi faktor yang harus dipertimbangkan secara matang.

“Ini bukan persoalan yang mudah, karena menyangkut banyak kepentingan. Kita harus memastikan semua selaras, terutama di internal pemerintah daerah, sebelum dibawa ke tingkat pusat,” ungkap Wakil Ketua DPRD.

Ia pun mendorong pemerintah provinsi untuk segera menuntaskan seluruh persyaratan yang ada.

“Kita ingin RTRWP ini segera difinalisasi agar bisa menjadi dasar kepastian tata ruang di Kalimantan Utara,” tutupnya.

(Humas DPRD Kaltara)

TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara melalui Panitia Khusus (Pansus) III terus mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air di wilayah Sungai Kayan.

Rapat lanjutan tersebut digelar pada Kamis (23/4/26) di Ruang Rapat Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Kota Tarakan. Pembahasan dipimpin oleh Aluh Berlian, SE., M.Si., serta dihadiri anggota pansus,Serliany, ST., Moh. Nafis, S., tim pakar, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Agenda rapat difokuskan pada pembahasan mendalam pasal demi pasal guna memastikan substansi regulasi semakin matang. Sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta penyesuaian terhadap kondisi riil di wilayah Sungai Kayan menjadi perhatian utama.

Dalam penyampaiannya, Aluh Berlian menegaskan bahwa Ranperda ini memiliki peran strategis karena Sungai Kayan merupakan sumber utama bagi berbagai sektor kehidupan masyarakat di Kalimantan Utara.

“Sungai Kayan adalah urat nadi daerah, mulai dari kebutuhan air baku, pertanian, perikanan hingga potensi energi. Kita ingin regulasi ini tidak hanya melindungi sumber daya air, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha,” tegasnya.

Sejumlah poin krusial turut dibahas dalam rapat, di antaranya mekanisme perizinan pengusahaan air permukaan, pembatasan volume pengambilan air untuk kepentingan industri, kewajiban reklamasi dan konservasi, hingga penerapan sanksi administratif bagi pelanggaran.

Tim pakar juga menyoroti pentingnya penguatan aspek kearifan lokal dengan melibatkan masyarakat adat di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kayan dalam pengelolaan sumber daya air.

Sementara itu, perwakilan Dinas PUPR-Perkim Kaltara mengungkapkan bahwa tekanan terhadap Sungai Kayan saat ini semakin meningkat, seiring alih fungsi lahan dan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Oleh karena itu, regulasi daerah harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air beserta aturan turunannya.

(Humas DPRD Kaltara)

TARAKAN- Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara kembali menggelar rapat untuk membahas secara mendalam draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi pada hari Kamis (23/04). Kegiatan ini melibatkan berbagai Perangkat Daerah serta Tim Pakar Ahli guna memastikan substansi regulasi yang disusun benar-benar komprehensif dan aplikatif.

Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus IV, Dr. Syamsuddin Arfah, dan dihadiri oleh anggota Pansus yaitu Listiani, Supaad Hadianto SE,. Hj. Siti Laela, Dino Andrian, Ruman Tumbo, M. Hatta dan Rahman, S.KM. Selain itu turut hadir perangkat daerah sebagai mitra yaitu Biro Hukum, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta tim INOVASI Kaltara.

Rapat yang merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya ini difokuskan pada pendalaman sejumlah pasal krusial, khususnya yang berkaitan dengan strategi penguatan budaya literasi di masyarakat serta pengembangan ekosistem perbukuan di daerah. Para anggota pansus bersama peserta rapat aktif memberikan masukan, baik dari sisi teknis implementasi maupun sinkronisasi dengan regulasi nasional.

Ketua Pansus IV, Dr. Syamsuddin Arfah menegaskan bahwa pembahasan dilakukan secara detail untuk menghindari tumpang tindih kebijakan serta memastikan peraturan daerah yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan riil di Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, Pansus IV juga menekankan bahwa isi Raperda harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu diimplementasikan secara efektif dalam meningkatkan minat baca dan kualitas literasi di daerah.

(Humas DPRD Kaltara)