Anggota DPR RI, Rahmawati Minta Tenaga Kerja Lokal Dominan di Proyek KIHI

TANJUNG SELOR — Proses rekrutmen tenaga kerja PT Kalimantan Aluminium Industri (KAI) di luar Kalimantan Utara (Kaltara) menuai sorotan publik. Pasalnya, perusahaan yang beroperasi di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tana Kuning–Mangkupadi, Kabupaten Bulungan itu diduga melakukan perekrutan di Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Singosari, Malang, Jawa Timur.

Informasi ini mencuat berawal dari beredarnya video yang memperlihatkan proses seleksi tenaga kerja di sekolah tersebut. Perekrutan di luar daerah ini pun memunculkan pertanyaan publik terkait komitmen prioritas tenaga kerja lokal di bumi Benuanta.

Rekrutmen ini menuai kritikan dari Anggota Komisi VII DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Kaltara, Rahmawati, yang menegaskan perusahaan beroperasi di kawasan proyek strategis nasional (PSN) Kaltara wajib memprioritaskan masyarakat setempat dalam proses perekrutan tenaga kerja.

“Saya minta kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di Kaltara termasuk PSN untuk memprioritaskan anak-anak asli Kaltara bisa bekerja,” tegasnya, Selasa (24/2/2026).

Politikus Fraksi Gerindra ini mengatakan, kehadiran investasi besar di provinsi ke-34 ini tidak boleh membuat masyarakat lokal tersisih dari peluang kerja di daerah sendiri.

“Jangan sampai industri besar berdiri di Kaltara, tetapi masyarakat Kaltara hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” kata dia.

Rahmawati mendorong adanya komposisi tenaga kerja yang jelas dan berpihak pada daerah, yakni mayoritas berasal dari Kaltara.

“Harapan kami, setidaknya 75 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal dan 25 persen dari luar untuk posisi yang memang membutuhkan kompetensi tertentu,” ujarnya.

Rahmawati menilai perekrutan tenaga kerja dari luar daerah seharusnya menjadi pilihan terakhir apabila kebutuhan tenaga kerja tidak dapat dipenuhi dari dalam daerah.

“Kalau memang ada posisi yang membutuhkan keahlian khusus dan belum tersedia di Kaltara, silakan diisi dari luar. Tapi prioritas pertama tetap harus masyarakat lokal,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar tenaga kerja Kaltara mampu bersaing di sektor industri modern.

“Kami telah dan terus mendorong agar sekolah-sekolah kejuruan semakin maju. Lembaga pelatihan bagi anak-anak Kaltara harus didirikan dan ditingkatkan kualitasnya,” kata Rahmawati.

“Kita ingin anak-anak Kaltara tidak hanya bekerja sebagai tenaga kasar, tetapi juga bisa mengisi posisi teknis dan profesional,” sambung dia.

Rahmawati mengungkapkan, pihaknya akan membawa persoalan rekrutmen tenaga kerja lokal ini ke tingkat pusat melalui forum resmi di DPR.

“Nanti masalah ini kita bahas di RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Kementerian Perindustrian RI, Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.

Ia menambahkan Rekrutmen di luar daerah itu memunculkan pertanyaan publik apakah Kaltara kekurangan lulusan SMK atau belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan industri.

“Meski perusahaan industri besar itu membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi teknis tertentu, masyarakat Kaltara berharap prioritas terhadap tenaga kerja lokal tetap menjadi komitmen utama,” tutupnya.

Diketahui, PT KAI merupakan salah satu perusahaan utama di KIHI Tanah Kuning–Mangkupadi yang berstatus Proyek Strategis Nasional dan diproyeksikan menyerap ribuan tenaga kerja sejak tahap konstruksi hingga operasional.

(*)

Dari Gedung Gadis 2 hingga KBM, Sekprov Pastikan ASN Tetap Disiplin dan Siap Melayani

TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H. Denny Harianto, S.E., M.M., kembali memulai Safari Perangkat Daerah, Senin (23/2). Langkah pertamanya menuju Gedung Gabungan Dinas (Gadis) 2, menyapa Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus memastikan roda pelayanan publik tetap berjalan sesuai standar pelayanan.

Sekprov Denny memulai kunjungan di lantai dua Kantor Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara. Ia berbincang santai dengan pegawai, menanyakan aktivitas harian serta memastikan pelayanan berjalan normal.

Ia kemudian naik ke lantai tiga, mengunjungi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kaltara. Dialog singkat berlangsung, membahas kondisi kerja, fasilitas kantor hingga suasana pelayanan.

Tak berhenti di Gedung Gadis 2, Denny melanjutkan peninjauan ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kaltara di Jalan H. Maskur. Di sana, ia memperhatikan langsung kesiapan personel, mulai dari kelengkapan peralatan hingga kesiapsiagaan petugas dalam menjalankan tugas pengamanan dan pelayanan masyarakat.

Perjalanan berlanjut ke kawasan Kota Baru Mandiri (KBM). Ia mendatangi Kantor Sekretariat Dewan di lingkungan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara serta Kantor Inspektorat Daerah. Kondisi ruang kerja yang rapi dan bersih mendapat apresiasi darinya.

“Alhamdulillah, pelayanan cukup baik dan ruang kerja tertata rapi. Ini yang kita harapkan,” kata Denny.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa tidak semua perangkat daerah berada dalam satu kompleks. Meski terpisah lokasi dan sebagian masih menggunakan fasilitas sewa, semangat dan disiplin kerja harus tetap terjaga.

“Walaupun jauh dari Gedung Gubernur Kaltara atau Gedung Gadis, pengawasan tetap melekat. ASN harus tetap bisa bekerja maksimal meski tanpa diawasi langsung,” ujarnya.

Terkait kebijakan Work From Anywhere (WFA), Denny menegaskan kebijakan tersebut murni untuk efisiensi operasional, bukan mengurangi beban kerja.

“Efisiensi bukan berarti mengurangi pekerjaan. Jam kerja tetap harus dipatuhi dan pelayanan harus tetap maksimal,” tegasnya.

Safari Perangkat Daerah ini kembali menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menjaga kualitas pelayanan, di mana pun kantor itu berada.

(dkisp)


Kaltara Satukan Langkah, Ekonomi Syariah Jadi Arah Penguatan Daerah

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui kolaborasi lintas sektor agar potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.

Komitmen itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., pada kegiatan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kaltara yang digelar di Ruang Rapat Lantai 4 Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara Jalan Jelarai, Senin (23/2).

Kegiatan ini turut didampingi Kepala Biro Perekonomian Kaltara, Muhammad Gozali, S.E., M.H., Kepala BPD Kaltimtara Kanwil Kaltara, Islam Kurniawan Nur, serta perwakilan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia. Narasumber juga berasal dari perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Mengusung tema “Sinkronisasi dan Penyelarasan Rencana Aksi Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Kaltara”, Bustan menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi langkah awal di tahun ini untuk memperkuat sinergi.

“Ini pertemuan pertama tahun ini untuk memperkuat komitmen pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kaltara. Kolaborasi semua pihak sangat penting agar potensi daerah bisa dimanfaatkan secara maksimal,” kata Bustan.

Ia menjelaskan, dari sisi kebijakan, pengembangan ekonomi syariah telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik melalui regulasi nasional maupun kebijakan daerah yang telah masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Menurutnya, Kaltara memiliki potensi besar dari sektor sumber daya alam seperti pertambangan, kehutanan, perikanan, dan pertanian yang dapat dikembangkan berbasis prinsip syariah.

Ia berharap pengembangan ekonomi syariah tidak hanya fokus pada sektor keuangan, tetapi juga mencakup sektor riil seperti produk halal dan industri berbasis syariah termasuk pengembangan pariwisata ramah syariah.

“Penentuan sektor prioritas, penyusunan program, serta monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara terarah dan melibatkan semua pemangku kepentingan,” pungkasnya.

(dksip)

Perjuangkan Aspirasi Masyarakat, H.Ladullah Gelar Reses Masa Sidang III Tahun 2026

NUNUKAN-Anggota DPRD Kalimantan Utara dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H.Ladullah kembali gelar reses di titik ke 5. Kegiatan yang bertujuan menyerap langsung suara aspirasi masyarakat Nunukan yang akan di jadikan bahan dalam penyusunan kebijakan pembangunan tingkat provinsi. Kegiatan tersebut digelar pada Minggu (22/02/2026) sore bertempat di Kantor DPD PKS Nunukan.

Dalam reses kali ini warga khususnya petani rumput laut menyampaikan keluhan mereka terkait anjloknya nilai jual rumput laut yang ada di Nunukan.

Mananggapi hal tersebut H.Ladullah mengakui bahwa harga rumput laut di Nunukan terus menerus mengalami penurunan, sehingga ia mengungkapkan bahwa hal ini akan disampaikan pada pemerintah provinsi Kalimantan Utara mengenai harga regulasi rumput laut.

“Ada beberapa agenda yang di mana nantinya mengenai rumput laut kita ajan sampaikan pada pemerintah provinsi mengenai harga regulasi rumput laut, supaya tidak terus menerus anjlok sampau sekarang”. Ungkap H.Ladullah

Ia juga mendorong industri rumput laut untuk berada di kawasan KIPI (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional)

“industri rumput laut itu kemungkinan kita akan tarik ke kawasan KIPI”.

“Dengan pembangunan di kawasan KIPI produk-produk hasil rumput laut yang ada di Nunukan maupun Tarakan akan di kirim ke Sulawesi” Terangnya

Kemudian, dalam reses tersebut Anggota DPRD Kaltara juga menggandeng BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Nunukan dimana dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan dalam jaminan kecelakaan kerja, Jaminan Kematian dan jaminan hari tua.

Acara tersebut ditutup dengan Tilawah Qur’an, Tausyiah singkat dan berbuka bersama.

(Mr/Nen)

Anggota DPRD Kaltara H.Ladullah Gelar Reses, Masyarakat Keluhkan Sampah di Nunukan.

NUNUKAN – H.Ladullah, S.H.I Anggota DPRD Kalimantan Utara sekaligus Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serap aspirasi masyarakat melalui reses masa sidang II Tahun 2026 yang berlangsung di Jalan Lingkar, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Selatan pada Sabtu, 21/02/2026.

Masyarakat antusias dalam menyampaikan aspirasi mereka, terutama keluhkan tumpukan sampah-sampah plastik yang ada di pesisir Nunukan. Salah satu Warga Jl.Lingkar menyampaikan bahwa sampah plastik telah menumpuk disepanjang pantai Selisun hingga Semengkadu dan berharap ada solusi dari pemerintah provinsi.

Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut H.Ladullah mengatakan bahwa salah satu upaya bersama DKPP Nunukan untuk menciptakan terobosan dimana sampah plastik yang menumpuk di ubah menjadi alat pemecah/penahan ombak di wilayah pesisir.

“pada waktu 2/3 bulan lalu kami rapat bersama DKPP bagaimana sampah ini, ada solusi yaitu kita akan buat terobosan untuk memungut sampah plastik itu kemudian di olah menjadi penahan ombak” Ujar H.Ladullah

Ia berharap kedepan dengan adanya solusi ini dapat menjadi alternatif terbaik untuk mengatasi sampah yang ada di Nunukan.

Disinggung soal penambahan armada pengangkut sampah, H.Ladullah menyampaikan bahwa hal tersebut adalah wilayah Kabupaten.

“Sebenarnya itu wilayah Kabupaten kalau masalah sampah, tapi Insyallah kita bisa dorong bagaimana pemerintah Kabupaten supaya bisa mengadakan/menambah armada untuk pengangkut sampah”. Ucapnya.

Selain itu, Anggota DPRD Kaltara tersebut juga menyoroti sampah di Nunukan yang berserakan di pinggir jalan misalnya yang ada di jalur lurus jalan lingkar.

Ia juga menyampaikan bahwa kedepan semisalnya ada mobilisasi sampah, agar sampah-sampah di angkut pada malam hari agar masyarakat tidak terganggu.

“Malam itu sampah diselesaikan jangan siang, karna siang masyarakat beraktivitas jadi tidak terganggu, karna itu juga terkadang menjadi salah kemacetan kalau angkut sampah siang hari” Jelasnya.

Adapun dalam kegiatan reses ini turut menggandeng kolaborasi bersama BPJS Ketenagakerjaan, kemudian gelar Tausiyah singkat dan ditutup dengan berbuka puasa bersama masyarakat yang hadir.

( Mr/@# )