Pangdam XIV/Hasanuddin. Mayjen TNI Mochamad Safei Kasno S.H. Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan VVIP Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia Di Kab. Wajo.


Sengkang -Berandankrinews.com. Pangdam XIV/Hasanuddin. Mayjen TNI Mochamad Safei Kasno S.H. Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan VVIP Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia Di Kab. Wajo. Bertempat dilapangan merdeka, Sengkang. Kab. Wajo. Rabu 08/09/2021.

Pangdam XIV/Hasanuddin, mengatakan “Pelaksanaan Apel Gelar Pasukan ini pada hakekatnya adalah untuk melihat secara langsung kesiapan pasukan TNI dan Polri beserta unsur lainnya yang akan bertugas untuk mengamankan kunjungan kerja Presiden RI, dengan harapan agar seluruh agenda kegiatan selama kunjungan dapat terlaksana dengan aman, tertib dan lancar. “Ucapnya.

Pengecekan kesiapan pasukan seperti ini sangat penting karena kunjungan Presiden RI ke daerah ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama, sehingga kita harus berbuat secara optimal. Dalam hal ini,

seluruh prajurit TNI-Polri dan satuan tugas pendukung pengamanan VVIP lainnya, harus benar-benar melaksanakan tugas masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab.

Oleh karena itu, seluruh unsur yang terlibat secara langsung dalam pengamanan VVIP ini harus betul-betul dimaksimalkan persiapannya demi kelancaran kunjungan kerja Bapak Presiden RI di Kabupaten Wajo. “Ungkapnya.

Agar pelaksanaan pengamanan dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar, maka diperlukan kerjasama dan komunikasi yang terintegrasi dengan semua pihak terkait. Hal ini dimaksudkan untuk mengeliminir setiap hambatan dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Untuk itu,

segera petakan daerah-daerah yang perlu mendapat pengamanan maksimal dan segera gelar komunikasi, agar rantai komando dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga pelaksanaan pengamanan dapat berjalan dengan sukses, tertib, aman dan terkendali. “Tegasnya.

Laksanakan tugas pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab, ciptakan sinergitas yang solid serta segera lakukan langkah-langkah preventif dan antisipatif terhadap setiap perkembangan situasi sekecil apapun. “Tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sulsel. Irjen Pol Merdisyam, Danrem 141/Toddopuli. Brigjen TNI Djashar Djamil. S.E M.M, Bupati Wajo. Dr H. Amran Mahmud S. Sos M. Si, Para Asisten Kasdam XIV/Hasanuddin,

Para Dankabalak Kodam XIV/hasanuddin, Para Dandim se Jajaran Korem 141/Toddopuli, Para Kasi kasrem 141/Toddopuli, Para Dankabalak Korem 141/Toddopuli, Para Danramil dan Pasi Kodim 1406/Wajo, Para Forkopimda Kab. Wajo.

“Penerangan Korem 141/Toddopuli.

MK Bakal Minta keterangan presiden dan DPR Terkait Perkara UU Pers


Jakarta-Berandankrinews.com Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kemungkinan besar bakal dimintai keterangan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam perkara: Nomor 38/PUU-XIX/2021. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim MK Arief Hidayat

Sebelum menutup sidang lanjutan uji materi Pasal 15 ayat (2) huruf f dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Selasa (7/9/2021) siang di ruang sidang utama Gedung Mahkamah Konstitusi.

Usai mengesahkan 46 bukti dari pemohon yang sudah diverifikasi, Hakim Hidayat mengatakan, permohonan akan disampaikan dalam rapat keputusan hakim bersama dengan seluruh bukti.

“Nanti rapat keputusan hakim yang akan menentukan kelanjutan dari perkara ini, apakah akan dilanjutkan dalam sidang pleno dengan mendengar keterangan Presiden dan DPR

kemudian saudara dimungkinkan menghadirkan saksi ahli, atau cukup Mahkamah yang bisa menilai atau memutus perkara ini,” kata Hakim Hidayat menjelaskan kepada pihak pemohon mengenai tindaklanjut perkara ini.

Hakim Hidayat juga menegaskan tindaklanjut perkara ini akan dilakukan dalam waktu tidak terlalu lama dan pihak pemohon diminta untuk menunggu pemberitahuan dari pihak kepaniteraan MK terkait putusannya.

Sidang kali ini turut dihadiri Anggota Majelis Hakim Manahan M. P. Sitompul, dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Juga dari pemohon Soegiharto Santoso. Sementara Kuasa Hukum Pemohon yang hadir terdiri dari Vincent Suriadinata, S.H., M.H. selaku juru bicara, Nimrod Androiha,S.H., dan Christo Laurenz Sanaky, S.H.

Pada awal sidang ini kuasa hukum Vincent Suriadinata, S.H., M.H. membeberkan sejumlah pokok perkara yang dirubah atas saran dari majelis hakim.

Menurut Vincent, ada 4 pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjadi batu uji yang diajukan pemohon yaitu Pasal 28, Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28 I Ayat(2) UUD 1945.

Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers  menimbulkan ketidakpastian hukum dan multi tafsir dan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers.

“Dikatakan juga, Pasal 15 ayat (5) UU Pers tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “Keputusan Presiden yang bersifat administratif sesuai usulan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers, dan wartawan yang terpilih melalui Kongres Pers yang demokratis.”

Pihak pemohon sendiri dalam berbagai kesempatan menyatakan, gugatan uji materi di MK ini dilayangkan sebagai reaksi atas terlalu maraknya peristiwa wartawan dan pemilik media dikriminalisasi di berbagai daerah akibat pemberitaan dan penyelesaian aduan di Dewan Pers sering berujung laporan polisi karena rekomendasi Dewan Pers.

Selain itu sejumlah peraturan Dewan Pers yang mengambil alih peran organisasi pers, salah satunya peraturan tentang  Standar Perusahaan Pers, telah menyebabkan maraknya praktek diskriminasi yang dialami ribuan media lokal di berbagai daerah terjadi di hampir seluruh penjuru tanah air.

Peraturan Dewan Pers yang mengatur verifikasi media menyebabkan sejumlah kepala daerah membuat Peraturan yang membatasi kerja sama media yang tidak terverifikasi di Dewan Pers.

Pemerintah Daerah dan Dewan Pers menjadikan Badan Hukum Perusahaan Pers yang sudah disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM RI seolah-olah tidak berguna karena ada Peraturan Dewan Pers dan Peraturan Kepala Daerah yang mewajibkan verifikasi media.

Belum lagi praktek Uji Kompetensi Wartawan versi Dewan Pers ternyata banyak menimbulkan persoalan. Tidak sedikit wartawan dan pemilik media dikriminalisasi atas rekomendasi Dewan Pers yang menyatakan pihak pengadu dapat menempuh upaya hukum di luar UU Pers karena wartawan dan media teradu belum ikut UKW dan belum terverifikasi.

Usai persidangan Wartawan Biskom Soegiharto Santoso alias Hoky yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia mengatakan, perjalanan mengajukan uji materi ke MK ini adalah perjalanan yang sangat panjang.

“Bahwa permohonan uji materi ke MK ini untuk memperjuangkan hak-hak wartawan Indonesia yang selama ini dikebiri oleh Dewan Pers serta untuk menciptakan iklim kehidupan pers yang kondusif, profesional, berkualitas dan yang terpenting adalah stop kekerasan dan kriminalisasi terhadap insan Pers kapanpun dan di manapun juga,” kata Hoky.

Hoky sendiri awalnya menjadi wartawan bergabung di Majalah Biskom yang didirikan oleh almarhum Kurniadi Halim dan Yulia Ch sejak tahun 2001 atau 20 tahun yang lalu,

kemudian berlanjut mengikuti Mubes Pers Indonesia (18/12/2018) yang dihadiri lebih dari 2.000 wartawan dari seluruh Indonesia, berlanjut menjadi Ketua Panitia Kongres Pers Indonesia (06/03/2019) bertempat di Gedung Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

Kemudian bersama Heintje Grontson Mandagie dan teman-teman mendirikan Yayasan LSP Pers Indonesia dengan Laksamana (Purn) TNI Angkatan Laut Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Ketua Dewan Pembinanya, dilanjutkan mengikuti pelatihan dan uji sertifikasi asesor kompetensi (mandiri)

yang diselenggarakan oleh LSP Pers Indonesia bersama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) RI. Sehingga saat ini Hoky telah menjadi asesor BNSP Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia.

Team


Satgas Nemangkawi sita 3 pucuk senjata Api, saat Tangkap Gigen Teleggeng


Jakarta -Berandankrinews.com. Satuan Tugas (Satgas) Operasi Nemangkawi menangkap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Jayapura, Papua, Gigen Telenggeng. Dalam operasi penindakan tersebut, aparat juga menyita tiga pucuk senjata api (senpi) M16.

“Pada hari Jumat, 3 September 2021 melaksanakan kegiatan penindakan terhadap Gigen Telenggeng,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Jakarta, Jumat (3/9/2021).

Argo menyebut, setelah dilakukan penangkapan terhadap Gigen Telenggeng, aparat selanjutnya melakukan penyitaan senjata api dan amunisi.

“Tim berhasil mendapatkan senjata api sebanyak 3 pucuk serta magazen,” ujar Argo.

Argo menuturkan, awalnya Satgas Nemangkawi bergerak ke tempat penginapan yang dimana terdapat target yakni, Gigen Telenggeng. Selanjutnya, tim langsung melakukan penghadangan ketika yang bersangkutan hendak pergi naik taksi.

Setelah ditangkap, kata Argo, tim langsung melakukan interogasi kepada Gigen Telenggeng untuk mengetahui lokasi penyimpanan senjata api tersebut.

“Sesuai keterangan Gigen bahwa senpi disembunyikan atau dikubur di dalam tanah di rumah kosong. Tim menggali tanah sedalam 30 cm selanjutnya ditemukan peti terbuat dari kayu. Tim membongkar dengan kampak dan didapati 3 pucuk senpi M16 dan 2 senpi rakitan serta 1 buah tas berisi magazen,” papar Argo.

Untuk saat ini, Satgas Nemangkawi sedang mengembangkan jaringan dari kelompok Gigen Telenggeng.

Ril MIH

Kapolri serahkan 10 iso Tank untuk Indonesia Antisipasi ketersediaan oksigen

JAKARTA—Berandankrinews.com. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meluncurkan program Iso Tank Polri untuk Indonesia di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (3/9/2021).

Program ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan oksigen sekaligus untuk menjamin ketersediaanya selama pandemi Covid-19 belum berakhir.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa dipertengahan bulan Juli, angka Covid-19 sedemikian tinggi, hingga kemudian berdampak kepada kenaikan BOR rumah sakit sampai dengan 90 persen, sehingga itu berdampak kepada ketersediaan oksigen yang menjadi langka,” kata Sigit dalam sambutannya.

Oleh karena itu, lanjut Sigit, berkaca dari pengalaman maka ketersediaan oksigen di lapangan harus dipastikan selalu tersedia. Oleh karena itu, sebelum Korps Bhayangkara meluncurkan program Iso Tank Polri untuk Indonesia lebih dulu dimulai dengan penyaluran 1.000 oksigen konsentrator dan saat di Papua memberikan satu oksigen generator.

“Dan hari ini ada kurang lebih ada 10 Iso Tank yang akan kita distribusikan untuk membantu kebutuhan oksigen manakala nanti diperlukan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Sigit.

Dengan Iso Tank, maka dengan mudah untuk melakukan memobilisasi oksigen medis dari pabrik ke rumah sakit dan pusat pengisian oksigen atau filling station.

Menurut asesmen Kementerian Kesehatan per 3 Juli 2021, saat ini diperlukan tambahan 140 tangki ISO untuk mengamankan distribusi ke rumah sakit dan filling station.

Ril MIH

Kapolri Minta Semua Lokasi pusat Aktivitas Warga dipasangi Apklikasi pedulilindungi


JAKARTA-Berandankrinews.com. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta semua wilayah atau tempat yang menjadi aktivitas masyarakat, untuk dipasangi aplikasi PeduliLindungi, yang digunakan sebagai screening vaksinasi. Tujuannya, agar mencegah laju pertumbuhan Covid-19 di tengah pelonggaran aktivitas warga yang saat ini telah berlaku.

Hal itu disampaikan Sigit saat menghadiri peninjauan vaksinasi, penyerahan bantuan sosial (bansos) dan voucher isi ulang oksigen yang diprakarsai oleh Akpol 1995 atau Patriatama di Universitas Bina Sarana Informatika (BSI), Bekasi, Jawa Barat, Jumat (3/9/2021).

“Kemudian wilayah-wilayah yang diberikan pelonggaran terkait aktivitas ekonomi akan dipasang aplikasi PeduliLindungi. Sehingga masyarakat yang telah memiliki aplikasi tersebut kemudian bisa di tempelkan di Barcode,

sehingga kemudian akan muncul disitu apakah sudah divaksin atau belum. Ini tentunya akan memjadi kebiasaan kita kedepan untuk masyarakat boleh laksanakan aktivitas tapi paling tidak sudah divaksin,” kata Sigit.

Eks Kapolda Banten ini mengungkapkan, saat ini kasus aktif harian terus mengalami penurunan. Menurutnya, hal ini terjadi karena kerja keras dan sinergitas seluruh elemen serta antusias masyarakat yang meningkat untuk melakukan kegiatan vaksinasi dan menerapak protokol kesehatan (prokes) secara ketat.

Dengan menurunnya angka aktif harian, Sigit menyebut, tentunya akan berdampak pada asesmen di beberapa wilayah untuk turunkan level PPKM-nya. Seperti di DKI Jakarta, wilayah aglomerasi, Semarang, Solo raya dan beberapa wilayah lainnya.

“Dengan diturunkan level tentunya akan ada pelonggaran terhadap fleksibilitas masyarakat dalam rangka laksanakan aktivitas harian. Kita jaga bagaimana dari kasus covid yang terus menurun, angka kematian terus menurun dan angka kesembuhan terus meningkat ini harus kita pertahankan.

Sehingga mau tidak mau kegiatan pelonggaran ini harus diikuti oleh prokes. Tentunya strategi tingkatkan imunitas kekebalan tubuh dengan laksanakan vaksinasi,” papar mantan Kabareskrim Polri ini.

Lebih dalam, Sigit berharap, kedepannya di sentra aktivitas tersebut, masyarakat yang sudah disuntik vaksin dapat menunjukan Barcode di aplikasi itu sebagai syarat untuk melakukan kegiatan.

“Yang tidak muncul akan diminta kembali. Ini menjadi kegiatan kedepan yang harus selalu melekat kepada masyarakat. Ini untuk jaga laju pertumbuhan Covid-19, bisa kita jaga. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi pelonggaran masyarakat untuk melaksanakan aktivitas bisa berjalan,” ucap Sigit.

Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, Sigit kembali mengajak kepada masyarakat untuk segera melaksanakan vaksin, agar terciptanya peningkatan imunitas dari paparan virus corona.

“Dalam kesempatan ini saya serukan setelah vaksin tetap pakai masker dan yang belum vaksin ayo kita segera vaksin,” ucap Sigit.

Disisi lain, Sigit menyampaikan apresiasi kepada Akpol 1995 yang telah menggelar atau melakukan akselerasi vaksinasi massal untuk membantu mewujudkan target dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) satu hari dua juta vaksin.

Stok vaksin yang dipersiapkan dalam kegiatan ini sebanyak 41.400 dosis jenis sinovac. Kemudian, paket bansos yang diserahkan sebanyak 27.000 paket sembako, bantuan 1.000 porsi dapur umum dan 2.200 voucher isi ulang oksigen (PT. Samator) yang akan diberikan kepada masyarakat.

Ril MIH