Kategori: ADVERTORIAL

Rakor Pembangunan Kawasan Perbatasan, Perkuat Sinergi Wujudkan Nunukan sebagai Beranda Depan NKRI

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, NUNUKAN

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2026 bertempat di Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Selasa (12/05).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., Wakil Bupati Nunukan Hermanus, S.Sos., unsur Forkopimda, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., yang ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya forum koordinasi pembangunan kawasan perbatasan.

Dalam sambutannya, Ingkong Ala menegaskan bahwa Kabupaten Nunukan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai wilayah perbatasan dan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia.

Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kedaulatan Negara, penguatan Identitas ebangsaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan Indonesia.

“Pembangunan kawasan perbatasan harus dilakukan secara terpadu melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat melalui kebijakan afirmatif, penguatan infrastruktur, dan percepatan investasi guna mendorong kawasan perbatasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah utara Kalimantan.

Sementara itu, Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, S.Sos., menyampaikan bahwa pembangunan kawasan perbatasan selalu menjadi isu strategis karena masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti penyelundupan, peredaran narkoba, perdagangan orang, hingga persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

“Kawasan perbatasan merupakan wajah kedaulatan negara dan simbol hadirnya pemerintah di tengah masyarakat. Karena itu, pembangunan kawasan perbatasan tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah daerah, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama,” katanya.

Hermanus berharap rakor tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi, memperkuat kolaborasi, serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah perbatasan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, menyampaikan bahwa Nunukan memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi gerbang perdagangan internasional, pusat logistik utara Kalimantan, serta kawasan industri berbasis sumber daya lokal.

Robby menegaskan pentingnya penetapan prioritas pembangunan kawasan perbatasan yang benar-benar berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama pada sektor konektivitas jalan, pelabuhan, energi, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim peneliti UGM yang dipimpin oleh Mudrajad Kuncoro atas kontribusi kajian strategis dalam mendukung arah transformasi pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan.

Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap lahir sinkronisasi program dan komitmen bersama dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang maju, aman, sejahtera, dan berdaya saing sebagai beranda depan Indonesia.

(PROKOMPIM)

Catatan dan Rekomendasi DPRD Nunukan Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2025

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, NUNUKAN

NUNUKAN – DPRD Kabupaten Nunukan menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi strategis terhadap LKPJ Bupati tahun 2025, khususnya terkait pelaksanaan pembangunan dan infrastruktur.

Beberapa temuan di lapangan menjadi sorotan, di antaranya kualitas pembangunan mushola di SDN 003 Nunukan Selatan yang dinilai tidak memenuhi standar meskipun telah dibayar 100 persen. DPRD meminta evaluasi teknis serta pertanggungjawaban dari pihak pelaksana.

Selain itu, DPRD juga menyoroti pekerjaan rangka mini soccer di Jalan Lingkar yang dinilai tidak sebanding dengan nilai anggaran, serta pembangunan di SMPN 002 Mamolo yang belum diserahterimakan meski telah selesai dibayar.

Masalah lain yang menjadi perhatian meliputi pembangunan bronjong yang dinilai tidak tepat sasaran, perubahan spesifikasi jalan tanpa perencanaan jelas, hingga kerusakan dini pada sejumlah proyek seperti siring dan box culvert.

DPRD juga menyoroti keterlambatan pembangunan Embung Binusan, serta belum optimalnya sejumlah proyek infrastruktur di wilayah Sebatik, termasuk jalan, fasilitas pendidikan, dan sarana kesehatan.

Selain itu, DPRD mencatat masih adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, seperti perubahan pengaspalan menjadi betonisasi tanpa koordinasi.

(DPRD Nunukan)

Pungutan Pelabuhan Tawau Memberatkan Pengusaha, DPRD Nunukan Adukan ke Pemerintah Pusat

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, NUNUKAN

NUNUKAN – Komisi I DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, berencana melaporkan pungutan di Pelabuhan Tawau, Sabah, Malaysia yang memberatkan pengusaha kapal rute Nunukan–Tawau ke Kementerian Perhubungan dan Kementerian Luar Negeri RI.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Muliyono, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KSOP, Dishub, Pelindo, dan pengusaha kapal internasional, Rabu (13/5/2026). Menurutnya, keluhan disampaikan langsung oleh pengusaha yang diwakili Andi Nurdin.

Pengusaha mengungkapkan, saat masuk pelabuhan Tawau dikenakan biaya 50% dari harga tiket dewasa. Saat kembali ke Nunukan, setiap penumpang dewasa dipungut RM10 dan anak-anak RM6,5. Meski berada di luar yurisdiksi Indonesia, DPRD akan melaporkannya ke pemerintah pusat sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat.

Selain ke kementerian, DPRD juga akan berkoordinasi dengan KJRI Tawau untuk memfasilitasi penyelesaian ke pemerintah Malaysia.

“Langkah awal lewat KJRI, jika belum selesai, kita dorong ke tingkat kementerian untuk pembicaraan lintas negara,” ujar Andi.

Sementara itu, Anggota Komisi I Hj Nadia meminta Pemkab Nunukan berkoordinasi dengan otoritas Malaysia guna mengevaluasi tarif agar tetap wajar. Ia juga menyarankan penerapan tiket elektronik untuk mencegah praktik pungutan yang merugikan.

(Padli)

Wagub Ajak UMKM dan Pelaku Usaha Garap Pasar Internasional

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA

TARAKAN – Ada optimisme baru yang dibawa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dalam forum Focus Group Discussion (FGD) strategis tentang percepatan ekspor langsung yang digelar di Aula Gedung Sri Tower Tarakan, Rabu (13/5).

Di hadapan peserta forum, Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., berbicara tentang arah baru ekonomi Kaltara yang dinilai harus mulai lepas dari ketergantungan besar terhadap batu bara.

Menurutnya, kondisi ekonomi global yang tidak menentu membuat Kaltara perlu segera memperkuat sektor lain yang lebih berkelanjutan.

Ia menyebut penurunan ekspor nonmigas hingga 45,83 persen pada tahun 2025 menjadi peringatan bahwa daerah ini harus mulai berganti strategi.

“Kaltara tidak boleh hanya menjadi penonton atau sekadar pemasok bahan mentah,” tegas Ingkong.

Ingkong kemudian mengajak peserta melihat potensi besar yang dimiliki Kaltara, terutama dari sektor perikanan dan hasil laut yang selama ini menjadi tumpuan hidup ribuan nelayan dan pembudidaya.

Menurutnya, potensi tersebut harus didukung dengan sistem logistik dan ekspor yang lebih baik.

Karena itu, pemerintah mendorong percepatan pengembangan Pelabuhan Malundung dan Bandara Juwata agar ekspor produk segar bisa berjalan lebih cepat dan efisien.

Tak hanya itu, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga didorong memiliki sertifikasi internasional seperti HACCP dan ISO agar produk lokal mampu bersaing di pasar dunia.

Ingkong juga menekankan pentingnya hilirisasi terhadap komoditas unggulan seperti sawit dan rumput laut supaya tidak lagi dijual dalam bentuk mentah, tetapi menjadi produk olahan bernilai tinggi.

Baginya, keberhasilan ekspor ikan bawal segar dari Tarakan menuju Hong Kong baru-baru ini menjadi tanda bahwa Kaltara sebenarnya memiliki peluang besar menjadi pemain ekspor baru di kawasan perbatasan Indonesia.

Di akhir paparannya, Ingkong mengingatkan bahwa tujuan utama seluruh kebijakan ekspor tetap harus berpihak kepada masyarakat kecil.

“Semua ini harus bermuara pada kesejahteraan nelayan, petani, dan pelaku UMKM di Kaltara,” pungkasnya.

(dkisp)

Wagub Dorong Percepatan Ekspor Langsung Komoditas Unggulan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA

TARAKAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., mendorong percepatan ekspor langsung komoditas unggulan daerah melalui jalur laut dan udara sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Membangun Kaltara Bersama dengan Peningkatan Ekspor Langsung Komoditas Unggulan melalui Laut dan Udara” di Sri Tower Tarakan, Rabu (13/5).

Dalam sambutannya, Wagub Ingkong menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum strategis tersebut sebagai ruang memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan sektor ekspor daerah.

“Kaltara tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan mentah. Kita harus fokus pada hilirisasi dan ekspor langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Ingkong.

Ia menegaskan, sebagai gerbang utara Indonesia, Kaltara harus mampu bertransformasi menjadi production hub dan export gateway yang kompetitif.

Menurutnya, penguatan hilirisasi, peningkatan nilai tambah, serta pembukaan akses pasar global menjadi langkah penting dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah.

Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pihak untuk memperkuat rantai logistik dan sistem ekspor dari Kaltara.

Salah satu capaian yang menjadi perhatian dalam forum tersebut adalah keberhasilan pengiriman langsung komoditas perikanan unggulan berupa fresh pomfret fish atau ikan bawal segar dan daggertooth pike conger atau ikan malong dari Tarakan menuju Hong Kong.

Atas capaian itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memberikan apresiasi kepada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kaltara yang dinilai berperan penting dalam menjaga kualitas dan keamanan komoditas ekspor daerah.

Ingkong juga mendorong agar pelayanan ekspor dan karantina terus diperkuat melalui sistem yang cepat, transparan, efektif, dan efisien.

“FGD ini harus menjadi ruang bersama untuk melahirkan solusi nyata dalam mempercepat jalur ekspor langsung dari Bumi Benuanta,” pungkasnya.

(dkisp)