Kategori: ADVERTORIAL

Coffee Morning Bersama Insan Pers, Pemprov Perkuat Sinergi dan Keterbukaan Informasi

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA

TANJUNG SELOR – Suasana hangat dan penuh keakraban terasa di Gedung Gadis 2, Rabu (13/5), saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Coffee Morning bersama insan pers dan organisasi media di Kaltara.

Pertemuan yang mengangkat tema “Sinergi Membangun Negeri: Media sebagai Mitra Strategis Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Informasi Daerah” ini menjadi ruang diskusi santai antara pemerintah dan media tentang pentingnya komunikasi yang terbuka dan sehat.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., menegaskan bahwa media memiliki peran besar dalam membangun pemahaman publik sekaligus menjaga stabilitas informasi di daerah.

Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi saat ini, media dituntut tetap mengedepankan fakta dan etika jurnalistik.

“Informasi sekarang sangat cepat menyebar. Karena itu kita harus hati-hati agar tidak menyampaikan berita yang belum terverifikasi,” kata Sekprov Denny.

Pemprov Kaltara, lanjutnya, berkomitmen untuk terus memberikan akses informasi yang transparan kepada masyarakat serta memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dengan media.

“Saya berharap sinergi media dan Pemprov Kaltara terus berjalan baik karena pembangunan daerah juga membutuhkan peran media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Denny mengatakan pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan yang konstruktif demi perbaikan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Ia juga memastikan ruang komunikasi antara pemerintah dan insan pers akan terus dibuka.

“Pintu kami selalu terbuka untuk teman-teman pers. Kita bisa berdiskusi bersama,” tegasnya.

Selain membahas peran media, Denny juga menyinggung tantangan fiskal yang dihadapi Kaltara. Ia menyebut ketergantungan terhadap transfer pusat masih cukup besar sehingga daerah perlu memperkuat potensi ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Denny menegaskan, pembangunan Kaltara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk media dan dunia usaha.

“Kaltara dibangun bukan hanya oleh pemerintah, tetapi semua pihak memiliki peran penting, termasuk dunia usaha, tentu tetap berada di jalur yang tepat,” pungkasnya.

Turut hadir Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., dan Plt Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltara Iswandi Ibrahimsyah, S.H., M.H.

Kegiatan ini turut dihadiri berbagai organisasi pers seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan wartawan dari berbagai media di Kaltara.

(dkisp)

Pemprov Dorong Tenaga Kerja Lokal Jadi Pelaku Utama Pembangunan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA

TARAKAN – Persoalan kesejahteraan pekerja, perlindungan buruh, hingga kualitas tenaga kerja lokal menjadi perhatian dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Kaltara yang digelar di Hotel Tarakan Plaza, Senin (11/5).

Mewakili Gubernur Kaltara, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., hadir membuka kegiatan yang juga dirangkaikan dengan dialog terbuka ketenagakerjaan tersebut.

Di hadapan peserta, Bustan menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi ruang penting untuk membicarakan masa depan pekerja di Kaltara.

Menurutnya, peringatan Hari Buruh Internasional beberapa waktu lalu menjadi pengingat bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi pekerja, mulai dari jam kerja panjang, upah yang belum layak, hingga perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

“Ini menjadi momentum refleksi bersama terhadap kondisi para pekerja, khususnya di Kaltara,” kata Bustan.

Ia menilai tema “Mewujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis, Berkeadilan dan Berkelanjutan di Kalimantan Utara” sangat relevan dengan kondisi daerah saat ini.

Sebagai provinsi perbatasan, Kaltara memiliki peluang besar dari sisi sumber daya alam dan investasi. Namun, di sisi lain, tantangan ketenagakerjaan juga terus berkembang.

Mulai dari dinamika pasar kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, hingga perlindungan hak-hak pekerja menjadi hal yang perlu mendapat perhatian bersama.

Karena itu, Bustan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha agar hubungan industrial tetap berjalan sehat dan seimbang.

Ia juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas tenaga kerja lokal agar masyarakat Kaltara tidak hanya menjadi penonton di tengah pembangunan daerah.

“Kita ingin tenaga kerja lokal menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri,” tegasnya.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, termasuk jaminan sosial dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Menutup sambutannya, Bustan berharap Rakerwil KSBSI dapat melahirkan rekomendasi yang konstruktif dan memberi kontribusi nyata bagi kebijakan ketenagakerjaan di Kaltara ke depan.

(dkisp)


Wagub Dorong Penguatan Kemandirian Wilayah Perbatasan Nunukan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA

NUNUKAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelarasan Rencana Aksi Strategis Kebijakan dan Penguatan Kemandirian Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2026 di Ruang Serbaguna Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, Selasa (12/5).

Dalam sambutannya, Wagub Ingkong menegaskan bahwa Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena berbatasan langsung dengan Malaysia.

Ingkong menjelaskan, pembangunan kawasan perbatasan bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara, kesejahteraan masyarakat dan penguatan identitas kebangsaan.

“Pembangunan wilayah perbatasan bukan hanya berbicara tentang pembangunan fisik semata, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara, kesejahteraan masyarakat, serta penguatan identitas,” kata Ingkong.

Ia menyampaikan bahwa pembangunan kawasan perbatasan merupakan bagian dari amanah konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Namun demikian, Ingkong mengakui wilayah perbatasan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi geografis yang berat, keterbatasan infrastruktur dasar, persoalan lintas batas negara, hingga aktivitas ilegal di wilayah darat maupun laut.

Selain itu, karakteristik wilayah Nunukan yang beragam juga membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda dan spesifik, mulai dari kawasan pesisir di Pulau Nunukan dan Sebatik, kawasan perkebunan di Sei Menggaris dan Tulin Onsoi, hingga kawasan pedalaman dataran tinggi Krayan.

Karena itu, ia menegaskan pentingnya pembangunan yang terintegrasi dan saling mendukung antarwilayah.

“Sinergi dan sinkronisasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, akademisi, media massa, serta masyarakat menjadi kunci utama,” tegasnya.

Ingkong juga berharap adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan, mengingat pembangunan di wilayah tersebut membutuhkan biaya besar sementara ruang fiskal daerah masih terbatas.

“Kami berharap adanya pendekatan desentralisasi asimetris, berupa kemudahan regulasi, fleksibilitas kebijakan teknis, hingga penguatan anggaran untuk percepatan pembangunan perbatasan,” jelasnya.

Dalam jangka panjang, kawasan perbatasan Nunukan diharapkan mampu berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus hub strategis antara Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Melalui rakor ini, diharapkan lahir rekomendasi strategis yang terukur dan berpihak kepada masyarakat demi mewujudkan Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil dan mandiri.

(dkisp)

Arpiah Gelar Sosperda Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, NUNUKAN

NUNUKAN – Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Arpiah menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nunukan Nomor 17 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA).

Acara yang digelar di Ballroom Hotel Neo Fortuna Nunukan, menghadirkan narasumber kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Nunukan, Faridah Aryani dan Akademisi dari Politeknik Negeri Nunukan, Hj Nuraini.

Arpiah menerangkan saat ini masih sering terjadi tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan maupun anak, perlakuan ini terjadi di hampir semua kalangan mulai dari orang dewasa maupun anak-anak.

“Tindakan diskriminasi terhadap anak dan perempuan terus terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat, sebagian dari korban menderita dalam tekanan berkepanjangan,” kata Arpiah, Selasa (12/05/2026).

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan program pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan maupun anak dalam hal perlindungan hidup

Salah satu metode yang diambil dalam perlindungan tersebut adalah mensosialisasikan Perda Nomor 17 Tahun 2015 tentang PPPA, kepala masyarakat secara luas melalui Sosperda yang dilaksanakan anggota dewan.

“Sosperda DPRD ini menjadi ruang edukasi bagi masyarakat agar lebih memahami hak – hak perempuan dan anak serta pentingnya perlindungan hukum,” sebutnya.

Saat ini tim Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Nunukan bersama pemerintah daerah tengah menggodok revisi Perda Nomor 17 Tahun 2015 guna memperkuat perlindungan hukum

Dalam rancangan revisi tersebut, DPRD dan pemerintah daerah sepakat Perda Nomor 17 tahun 2015 dipisahkan menjadi 2 bagian yakni, Perda Perlindungan Perempuan dan Perda Perlindungan Anak.

“Kita ingin penerapan Perda lebih fokus dan optimal dalam implementasinya, sehingga perlu memisahkan antara perlindungan perempuan dan perlindungan anak,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala DSP3A Nunukan, Faridah Aryani, mengatakan pemerintah daerah bersama DPRD terus mendorong percepatan pembahasan pemisahan Perda sebagai langkah penguatan perlindungan hukum.

“Kami berharap dengan pemisahan Perda, upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak bisa lebih maksimal dan terarah,” tuturnya.

Faridah juga menyoroti pentingnya peran perempuan dalam pengambilan kebijakan, termasuk melalui keterwakilan minimal 30 persen di lembaga legislatif. Keberadaan perempuan di era modern sejajar dengan kaum pria.

Peran perempuan di era kemajuan sangat sentral dan strategis sebagai agen perubahan, pendidik utama dalam keluarga, serta penggerak pembangunan ekonomi dan sosial, baik di ranah publik maupun domestik.

“Perempuan yang terlindungi dan anak yang terjaga adalah fondasi kuat bagi masa depan daerah dan bangsa Indonesia,” tutupnya.

(DPRD Nunukan)

Nunukan Siapkan Peta Jalan Perbatasan 2045, Gandeng Otorita IKN dan UGM

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, NUNUKAN

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan Hermanus, S.Sos memaparkan potensi dan tantangan pembangunan perbatasan sekaligus meminta Universitas Gadjah Mada (UGM) menyusun peta jalan pembangunan hingga 2045. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Nunukan 2026 di Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Selasa (12/5/2026).

Hadir dalam rapat tersebut Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Dr. Thomas, tim pakar UGM, serta pemangku kepentingan daerah.

Hermanus menjelaskan, Nunukan seluas 14.247,5 km² dengan 72,33% merupakan kawasan perbatasan. Ada empat karakteristik utama: Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, Kawasan Kabudaya, dan Kawasan Kerayan.

Potensi unggulan meliputi perdagangan lintas batas, perikanan, pertanian, migas, dan pertambangan. Namun, kesenjangan pelayanan publik masih terjadi. Wilayah pulau masuk klaster baik/cukup baik, sedangkan wilayah daratan seperti Kerayan masih tertinggal.

“Kami butuh peta jalan berbasis kajian akademik. Supaya pembangunan perbatasan terarah, tidak parsial, dan tepat sasaran sampai 2045. UGM kami minta dampingi penyusunannya,” ujar Hermanus.

Menanggapi paparan itu, Deputi Otorita IKN Dr. Thomas menegaskan Kabupaten Nunukan berpeluang besar menjadi mitra strategis IKN. Penetapan didasarkan Peraturan Kepala Otorita IKN yang mengarahkan kerja sama pengembangan kawasan ekonomi se-Kalimantan.

Posisi Nunukan sebagai gerbang perbatasan dengan Malaysia dinilai strategis, terhubung lewat PLBN Sei Menggaris dan Serudong.

“Perbatasan tidak hanya soal keamanan, tapi harus kita maknai sebagai beranda terdepan dan pusat pertumbuhan ekonomi. Kita dorong pendekatan kesejahteraan bersama, melibatkan masyarakat lokal dalam perdagangan lintas batas,” kata Thomas.

Kerja sama mencakup pertanian berkelanjutan, perikanan, energi terbarukan, pariwisata, hingga industri pengolahan hasil bumi. Nunukan diproyeksikan jadi penyangga logistik dan pasokan pangan IKN, dengan kemudahan berusaha, fasilitas perpajakan, insentif investasi, dan pemangkasan birokrasi.

Dukungan infrastruktur juga disiapkan, termasuk rencana konektivitas jalan dan jalur kereta api ke IKN, serta pengembangan pelabuhan dan bandara.

“Nunukan adalah anak kandung Kalimantan dan bagian dari ekosistem IKN. Potensi lintas batas dengan Sabah dan Sarawak harus dioptimalkan,” tambah Thomas.

Pihaknya akan menurunkan tim kajian ke lapangan untuk merumuskan batasan kawasan dan skema kerja sama agar status daerah mitra segera berdampak ekonomi bagi warga.

Peta jalan yang diminta Wabup ke UGM diharapkan jadi kompas sinkronisasi program pusat hingga desa, sekaligus menjawab kesenjangan pembangunan antara wilayah pulau dan daratan.

(Padli/Nn)