TARAKAN – Ratusan imam masjid dari berbagai wilayah di Kota Tarakan berkumpul dalam suasana hangat dan penuh keakraban pada pelantikan dan pengukuhan Pimpinan Daerah (PD) Ittihad Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) Kota Tarakan, berlangsung di Aula Serba Guna Malabar Coffee & Resto, Minggu (17/5).
Momentum yang dirangkai dengan halal bihalal itu tidak hanya menjadi ajang pengukuhan kepengurusan baru, tetapi juga mempererat silaturahmi antar imam, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara dan sejumlah tokoh masyarakat.
Di hadapan para imam, Gubernur Zainal menyampaikan harapan agar kepengurusan baru mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kaltara, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang dilantik. Diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya,” kata Zainal.
Menurutnya, IPIM memiliki peran strategis dalam membina umat, menjaga ukhuwah islamiah, serta memperkuat fungsi masjid sebagai pusat pembinaan moral, spiritual dan sosial masyarakat.
Ia menegaskan bahwa imam masjid tidak hanya berperan memimpin ibadah, tetapi juga menjadi teladan di tengah masyarakat.
Selain itu, momentum halal bihalal yang dirangkaikan dengan pelantikan dinilai penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus menjaga persatuan dan kekompakan masyarakat.
Zainal berharap kepengurusan yang baru dapat memberikan manfaat nyata melalui penguatan pembinaan spiritual masyarakat serta menjaga suasana yang harmonis dan kondusif di daerah.
“Semoga kepengurusan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat dan bersama-sama menjaga persatuan serta kekompakan,” tutupnya.
Pelantikan PD IPIM Kota Tarakan dipimpin langsung Ketua Umum Pengurus Wilayah (PW) IPIM Kaltara H. Basmar, S.Ag., M.M.
TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui operasionalisasi 112 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang kini siap berjalan di seluruh wilayah Kaltara.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat mengikuti peresmian nasional 1.061 KDKMP secara virtual dari Aula KDKMP Tanjung Selor, Sabtu (16/5).
Dalam laporannya, Wagub Ingkong menyebutkan bahwa sebanyak 112 titik KDKMP di seluruh wilayah Provinsi Kaltara kini telah siap beroperasi penuh.
“Dari total tersebut, 30 titik di antaranya berada di wilayah Kabupaten Bulungan,” kata Ingkong.
Salah satu titik yang menjadi perhatian ialah KDKMP Kelurahan Tanjung Selor Hilir yang diproyeksikan melayani sekitar 35.365 penduduk dan menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Ia menjelaskan pembangunan fasilitas tersebut berjalan sesuai target. Proses konstruksi dimulai pada 11 Januari 2026 dan rampung pada 3 Mei 2026 dengan durasi pengerjaan 113 hari.
Mewakili masyarakat Bulungan dan Kaltara, Ingkong menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI atas dukungan terhadap penguatan ekonomi desa melalui program koperasi.
“Kehadiran KDKMP ini menjadi angin segar yang kami yakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara cepat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Program ini merupakan implementasi kebijakan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.4.4/4155/SJ yang menginstruksikan dukungan penuh pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam mengawal operasional koperasi.
Melalui 112 titik KDKMP tersebut, Kaltara diharapkan mampu memperkuat rantai pasok lokal, mendukung ketahanan pangan nasional dan mempercepat pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.
MAKASSAR – Di tengah agenda kerja di Kota Anging Mammiri, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menerima audiensi mahasiswa asal Kaltara yang tergabung dalam Keluarga Pelajar Mahasiswa Kalimantan Utara (KPMKU) di Makassar, Kamis (14/5) malam.
Pertemuan ini membahas perkembangan kasus mahasiswi Kaltara yang menjadi korban tindak kejahatan serta kebutuhan rumah singgah bagi warga Kaltara di Makassar.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zainal meminta mahasiswa terus mengawal perkembangan kasus sekaligus menjaga solidaritas antar mahasiswa di perantauan.
“Saya harap adik-adik mahasiswa ini terus mengawal kasus ini dan saling menjaga antar sesama mahasiswa di perantauan khususnya di Kota Makassar,” kata Zainal.
Selain membahas kasus tersebut, mahasiswa juga menyampaikan kebutuhan rumah singgah untuk warga Kaltara yang menjalani pengobatan di Makassar dan mengalami kesulitan memperoleh tempat tinggal sementara selama masa perawatan.
Mahasiswa menjelaskan, selama ini kamar di asrama mahasiswa Kaltara kerap dimanfaatkan untuk membantu menampung warga yang membutuhkan, sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga Kaltara.
Mendengar hal tersebut, Zainal meminta agar usulan disertai data pendukung segera diajukan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
“Segera sampaikan suratnya ke pemprov, berikan data-datanya, nanti akan kita coba carikan solusi,” ujarnya.
Menutup pertemuan, ia mengingatkan mahasiswa agar tetap fokus menyelesaikan pendidikan, menjaga solidaritas dan terus membawa nama baik Bumi Benuanta di tanah perantauan.
NUNUKAN – Persoalan penanganan orang terlantar dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di wilayah perbatasan kembali menjadi sorotan serius di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu dinilai tidak lagi mampu menanggung beban sosial eks deportan yang terus berdatangan tanpa dukungan anggaran memadai dari pemerintah pusat.
Mayoritas orang terlantar maupun ODGJ yang saat ini ditangani Dinas Sosial Kabupaten Nunukan merupakan eks Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi dari Malaysia. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan dipulangkan melalui jalur perbatasan Nunukan.
Namun ironisnya, keterbatasan fiskal daerah membuat penanganan terhadap kelompok rentan tersebut berjalan dalam kondisi serba kekurangan.
Data Dinas Sosial Kabupaten Nunukan menunjukkan, anggaran permakanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) hanya dialokasikan sekitar Rp50 juta per tahun. Sementara anggaran pemulangan hanya sebesar Rp60 juta per tahun.
Nominal tersebut dinilai sangat jauh dari cukup jika dibandingkan dengan jumlah PPKS yang harus ditangani setiap tahunnya, termasuk mereka yang mengalami gangguan mental, terlantar tanpa identitas jelas, hingga eks deportan yang tidak lagi diterima keluarganya di daerah asal.
Kondisi itu bahkan memaksa para pekerja sosial di Nunukan untuk melakukan penggalangan dana secara sukarela demi memenuhi kebutuhan dasar para penghuni rumah penampungan.
Para pekerja sosial disebut kerap menggunakan uang pribadi untuk membeli makanan, kebutuhan harian, hingga membantu biaya pengobatan para PPKS yang ditampung.
Situasi memilukan juga terjadi ketika sejumlah PPKS meninggal dunia di rumah penampungan. Dalam beberapa kasus, pekerja sosial kembali harus urunan secara sukarela untuk membiayai proses pemakaman karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
Tidak sedikit pula PPKS yang akhirnya menetap bertahun-tahun di rumah penampungan lantaran ditolak keluarganya sendiri di kampung halaman. Sebagian keluarga disebut enggan menerima kembali anggota keluarganya karena kondisi mental maupun fisik yang memprihatinkan.
Wakil Ketua DPRD Nunukan, Arpiah, menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan eks deportan terlantar dan ODGJ tidak seharusnya menjadi beban Kabupaten Nunukan semata.
“Perlu ada kebijakan khusus untuk daerah perbatasan berkaitan dengan permasalahan ini,” ujar Arpiah kepada wartawan, Kamis (14/5/2026).
Menurutnya, pemerintah pusat perlu turun tangan secara serius mengingat Nunukan merupakan pintu masuk utama deportasi pekerja migran dari Malaysia. Dengan kapasitas fiskal yang terbatas, daerah perbatasan tidak mungkin terus dibebani tanggung jawab sosial berskala nasional tanpa dukungan kebijakan dan anggaran memadai.
Arpiah menegaskan, Nunukan saat ini masih menghadapi banyak persoalan pembangunan mendasar yang membutuhkan perhatian besar pemerintah pusat, mulai dari keterbatasan infrastruktur di wilayah pedalaman hingga minimnya tenaga pelayanan dasar.
Kabupaten Nunukan, kata dia, masih membutuhkan tambahan tenaga dokter, guru, serta intervensi kebijakan pusat dalam menghadapi ketergantungan ekonomi masyarakat perbatasan terhadap produk-produk asal Malaysia.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah tetap dipaksa mengalokasikan energi dan sumber daya untuk menangani persoalan sosial eks deportan yang terus berulang setiap tahun.
“Bagaimana mungkin Kabupaten Nunukan yang memiliki banyak pekerjaan rumah untuk pembangunan di beranda negeri, harus terus menguras energi sendirian dalam mengatasi persoalan eks deportan dengan ragam masalah yang ada,” katanya.
Meski demikian, DPRD Nunukan mengaku memahami kondisi keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat rentan.
“Kami juga memahami kondisi ini, terutama minus anggaran penanganan orang terlantar dan ODGJ. Hal ini perlu dicari solusi bersama agar pelayanan masyarakat rentan bisa tetap berjalan optimal,” ujar Arpiah.
Ia menambahkan, DPRD Nunukan akan berupaya mendorong penguatan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar penanganan eks deportan terlantar dan ODGJ tidak sepenuhnya dibebankan kepada daerah perbatasan.
Selain dukungan fiskal, Arpiah menilai diperlukan sinergi lintas instansi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga sosial, hingga instansi terkait lainnya untuk membangun sistem penanganan terpadu bagi kelompok rentan tersebut.
“Dan tentunya, masalah ini juga memerlukan sinergi lintas instansi,” pungkasnya.
TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mendorong para pengusaha muda yang tergabung dalam Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kaltara untuk mengambil peran aktif dalam memanfaatkan peluang investasi dan pembangunan strategis yang tengah berkembang di daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Zainal saat menghadiri kegiatan Sambung Rasa BPD HIPMI Kaltara bersama Calon Ketua Umum BPP HIPMI, Ade Jona Prasetyo, di Gedung Sri Tower, Tarakan, Kamis (14/5).
Dalam sambutannya, Zainal mengatakan HIPMI memiliki peran penting sebagai wadah lahirnya pengusaha muda yang inovatif dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
“HIPMI menjadi wadah bagi anak muda yang berani mengambil peluang, berinovasi, dan menciptakan lapangan kerja baru,” ujar Zainal.
Ia menjelaskan, Kaltara saat ini tengah memasuki fase percepatan pembangunan melalui berbagai proyek strategis nasional yang membuka peluang besar di berbagai sektor usaha.
Menurutnya, keberadaan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning-Mangkupadi, pembangunan PLTA, hingga posisi Kaltara sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi peluang besar yang harus dimanfaatkan pengusaha muda daerah.
“Potensi usaha di Kaltara sangat besar, mulai dari sektor energi, logistik, pangan hingga jasa konstruksi,” katanya.
Karena itu, Zainal mengajak HIPMI Kaltara memperkuat sinergi dengan pemerintah dan investor agar peluang pembangunan tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan HIPMI dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Zainal bersama jajaran HIPMI Kaltara menyambut kedatangan Ade Jona dan rombongan di VIP Room Bandara Juwata Tarakan. Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan cendera mata dari Gubernur kepada Ade Jona.
