Kategori: ADVERTORIAL

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.comPemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 mengalokasikan dana sebesar Rp10,408 triliun untuk Kalimantan Utara (Kaltara), atau meningkat Rp 600 miliar lebih dibandingkan alokasi tahun lalu, sebesar Rp9,803 triliun.

Dari Rp 10,408 triliun ini, sesuai informasi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltara, terdiri dari belanja melalui DIPA Satuan Kerja (Satker) Kementerian/Lembaga (K/L) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp 3,556 triliun, serta transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk seluruh daerah di Kaltara sebesar Rp 6,852 triliun.

Alokasi dana dari APBN tersebut, seperti pernah disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltara Teguh Dwi Nugroho, dalam realisasinya nanti masih fleksibel. Dalam artian bisa bertambah, atau bisa berkurang.

Angka Rp 10,408 triliun itu dalam bentuk pagu awal. Realisasinya nanti dapat berubah. Bisa berkurang, atau bahkan bertambah. Melihat situasi dan perkembangan keuangan negara. Termasuk apabila ada Satker baru, maka akan ada penambahan. Selain peningkatan dalam TKDD, khusus yang dari APBN melalui Kementerian/Lembaga dan OPD langsung, juga naik. Dari tahun sebelumnya Rp 3,4 triliun menjadi Rp 3,556 triliun.

Untuk diketahui, berdasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018, tentang APBN Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan belanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun. Dari APBN sebesar itu, alokasi untuk Provinsi Kaltara pada APBN 2019 sebesar Rp10,408 triliun. Dari total tersebut, alokasi terbagi untuk belanja kementerian/lembaga melalui DIPA berjumlah 228 DIPA dengan nilai total Rp3,556 triliun. Dengan rincian, belanja pegawai sebesar Rp784,2 miliar, belanja barang Rp1,133 triliun, belanja modal Rp1,663 triliun dan belanja sosial Rp5,07 miliar. Sementara untuk alokasi TKDD sebesar Rp6,852 triliun.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menjelaskan, alokasi dana APBN sebesar Rp 10,408 triliun adalah anggaran yang diberikan pusat ke daerah. Baik secara langsung melalui dana transfer ke daerah yang nantinya masuk dalam tubuh APBD, maupun yang dikelola oleh Satker Kementerian dan Lembaga.
Sedangkan alokasi TKDD sebesar Rp 6,339 triliun. Terdiri dari tujuh komposisi. Yaitu, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rp 413,636 miliar, DBH Sumber Daya Alam Rp 992,010 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 3,857 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 665,307 miliar, DAK Non Fisik Rp 461,254 miliar, dan Dana Desa Rp 463,268 miliar. Untuk Dana Insentif Daerah (DID) yang pada 2018 lalu ada Rp 69,5 miliar, tahun ini tidak ada.

Besaran anggaran tersebut, kata Gubernur, telah disampaikan berdasarkan tugas dan fungsinya dari Kementerian Keuangan RI, sebagai wujud dukungan pertumbuhan ekonomi di Kaltara. Menurutnya, sebagai provinsi baru, Kaltara memang menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Apalagi Kaltara juga mendapat dana afirmasi sebagai daerah yang termasuk dalam daerah-daerah perbatasan, daerah tertinggal, kepulauan dan transmigrasi.

Di sisi lain, kenaikan nilai anggaran juga tak lepas dari perjuangan ke pusat. Baik melalui kementerian dan Lembaga, maupun langsung kepada Presiden. Di mana seperti diketahui, dalam setiap kali bertemu dengan Menteri maupun Presiden gubernur selalu menyampaikan berbagai program yang perlu mendapatkan dukungan dari pusat.

Nilai anggaran untuk ke Kaltara ini saya optimis akan bertambah. Apalagi seiring dengan adanya dua Inpres (Instruksi Presiden) yang keluar pada akhir 2018 dan awal 2019 ini. Yaitu Inpres tentang percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, dan Inpres percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu. Ada 4 PLBN di Kaltara yang akan dipercepat pembangunannya mulai tahun ini. Dan tentu itu semua mendapat dukungan penuh dari pusat melalui Kementerian yang telah diinstruksikan dalam Inpres. Termasuk percepatan KBM Tanjung Selor, ungkap Irianto.

Sebelumnya, Gubernur mengatakan, sesuai arahan Presiden Jokowi menekankan agar belanja pemerintah fokus untuk kegiatan utama yang dapat memberikan manfaat optimal pada masyarakat, bukan sebagai pendukung seperti rapat-rapat, perjalanan dinas, honor dan lain-lainnya. Pastikan semuanya program berjalan dengan baik, artinya pantau terus anggaran secara berkala, bulanan atau triwulan, anggaran 2019 ini betul-betul digunakan untuk rakyat, ungkap Gubernur, mengutip sambutan Presiden.

Pun demikian dengan Kaltara, saya minta dalam pengelolaannya benar-benar direncanakan dengan matang. Sehingga hasilnya tidak sia-sia. Utamakan untuk kegiatan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat, timpal Irianto.

Sementara terkait dengan anggaran kementerian dan Lembaga, menurutnya, diprioritaskan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan dalam melaksanakan program pembangunan di 2019. Utamanya, untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, memacu sektor unggulan, perbaikan aparatur negara dan pelayanan pemerintah, serta peningkatan pertahanan keamanan dan penyelenggaraan demokrasi.

Begitu pun dengan anggaran TKDD, diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan antar daerah. Termasuk juga mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta program prioritas lainnya. (humas)

TANJUNG SELOR Guna memudahkan kenyamanan berinvestasi melalui system elektronik, Pemprov Kaltara terus melakukan pemantapan. Salah satu yang harus dilakukan adalah pengumpulan data perizinan pada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H Suriansyah mengungkapkan, dalam pemenuhan data perizinan berbasis online single submission (OSS), ketersediaan data yang berkaitan langsung sangat diperlukan untuk mempermudah investasi.

Hingga saat ini, baru ada 5 OPD teknis yang telah memberikan laporan, di mana baru ada 26 perizinan dan non perizinan yang terdata,beber Suriansyah.
Karena itu, Suriansyah menegaskan agar OPD teknis yang telah disurati segera melakukan koordinasi dengan kementerian terkait perizinan yang menjadi kewenangan provinsi.

Pelaksanaan OSS merupakan upaya dalam menyederhanakan perijinan, berusaha dan menciptakan model perijinan terintegrasi yang cepat, murah dan memberikan kepastian.

Dalam waktu dekat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara, akan mengajukan draf SK Gubernur dalam rangka pembentukan tim teknis perijinan dan non perijinan di Provinsi Kaltara tahun 2019.

Selain terkait pemanfaatannya OSS, hal ini juga berkaitan dengan penilaian yang penilaian koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) yang tujuannya sebagai upaya perbaikan dan pencegahan korupsi dimana saat ini kaltara sudah dilevel hijau yang artinya cukup baik begitu juga dengan penilaian-penilaian yang lain oleh kementrian dan lembaga lainnya. (Humas)

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com–Meski dengan anggaran yang terbatas, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berupaya membantu pemerintah kabupaten/kota di wilayah ini, dalam bentuk berbagai program. Utamanya untuk memenuhi infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat. Jalan dan jembatan misalnya. Selain di Bulungan dengan alokasi puluhan miliar, kegiatan serupa juga dilakukan di Nunukan dan Tarakan.

Pada dua daerah kepulauan tersebut, Pemprov Kaltara melalui APBD tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp47,4 miliar untuk pembangunan serta perbaikan jalan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kaltara, Suheriyatna mengungkapkan, sejumlah program kegiatan pembangunan dan perbaikan jalan yang dilakukan merupakan program lanjutan dari program tahun-tahun sebelumnya. Utamanya pada ruas jalan yang memang menjadi kewenangan provinsi. Dengan anggaran yang terbatas, kita tetap upayakan melakukan pembangunan. Tidak hanya melalui APBD, dengan mengincar APBN kita sisipkan untuk pelaksanaan pembangunannya, kata Suheriyatna.

Tahun ini, ungkapnya, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, Kota Tarakan tak luput dari perhatian Pemprov Kaltara. Khususnya untuk pembangunan jalan dan pengembangan infrastruktur. Tidak hanya dari APBD, melalui APBN telah dikucurkan dana sekira Rp 14 miliar untuk memperbaiki jalan yang ada di kota tersebut. Misal saja tahun ini pelebaran untuk Jalan Mulawarman, walaupun tidak maksimal, pelebaran diharapkan mampu memperindah jalan tersebut. Kita lakukan pelebaran nantinya dengan membuat gutter-gutter jalan yang sama kita lakukan seperti yang ada di Tanjung Selor, ungkapnya.

Ditambahkan, selain Jl Mulawarman, juga ada pembangunan Jalan Ring Road Tarakan. Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dialokasikan sebesar Rp 10 miliar. Kemudian pembangunan jalan pendekat menuju Jembatan Bulan (Bulungan-Tarakan) dari sisi Tarakan. Yakni, ruas jalan Aki Pingka menuju Suwaran dengan alokasi dana Rp 500 juta.

Selain ruas jalan di Kota Tarakan, pembangunan dan peningkatan jalan juga dilakukan di Nunukan. Tahun ini, dilakukan pembangunan jalan perbatasan ruas jalan dari Long Bawan, Kampung Baru, Pa Betung menuju Pa Pani. Jalan perbatasan Long Layu menuju Pa Upan, dari Pa Upan menuju Long Ruangan. Serta pembangunan jalan perbatasan Krayan dari ruas jalan Long Ruangan menuju Long Padi, Long Padi menuju Binuang.

Tak hanya itu, juga dilakukan peningkatan jalan lingkar Krayan ruas jalan dari Long Bawan menunju Lembudud. Untuk pembangunan jalan-jalan di perbatasan, kita bersinergi dengan pusat, melalui APBN, jelasnya.

Sebagai informasi, dari tahun 2015 hingga 2018, dari 47.273 kilometer panjang jalan yang ada di Tarakan, Pemprov Kaltara telah membangun ruas jalan sepanjang 5.541 kilometer yang tersebar di Bumi Paguntaka. Kemudian untuk pemeliharaannya, sepanjang 4.674 kilometer ruas jalan. Sedangkan di Nunukan, wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia itu, juga tak luput dari kegiatan pembangunan jalan yang terus berlanjut dan dilakukan secara bertahap. Dari tahun 2015 hingga 2018 saja, dari 289.86 kilometer total ruas jalan yang ada di Nunukan, telah dibangun sepanjang 58.73 kilomoter yang dalam pemeliharaannya, Pemprov Kaltara telah menyelesaikan 12.35 kilometer.(humas)

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com– Sebagai upaya memberikan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jalan di wilayah ibukota provinsi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (DPUPR-Perkim) akan melakukan pelebaran badan Jalan Durian Tanjung Selor.

Tahun ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan sebesar Rp 1 miliar untuk pelebaran jalan sepanjang 6 meter. Di mana masing-masing sisi (kiri kanan) dilebarkan 2 meter.

Kepala Dinas PUPR-Perkim Kaltara Dr Suheriyatna mengatakan, pelebaran Jalan Durian sudah dimulai sejak tahun lalu. Dimulai dari titik perempatan Jl Kolonel Soetadji hingga perempatan Jl Rambutan. Tahun ini dilanjutkan dari titik Jalan Rambutan hingga sepanjang 60 meter ke arah Jl Sengkawit.

Untuk pengerjaan tahun ini, kata Suheriyatna yang didampingi Kabid Bina Marga, Yusran, sudah dilakukan tahap persiapan lelang. “Kita upayakan agar Februari ini lelang sudah mulai dilelang. Sehingga Maret atau April sudah bisa kontrak dan dilakukan pengerjaannya, kata Suheriyatna.
Pengerjaan, lanjutnya, dilakukan secara bertahap. Dengan menyesuaikan pagu anggaran.
Rencananya tahun ini pengerjaannya, akan dimulai dari simpang Jl Durian-Rambutan menuju Jl Sengkawit sepanjang 60 meter. Ini sesuai dengan pagu anggaran yang diberikan dari APBD, jelasnya.

Secara teknis, dijelaskan, rencana pelebaran jalan tersebut dilakukan dengan sistem semenisasi di bagian kiri dan kanan jalan. Namun pihaknya akan mengkaji dulu kemungkinan agar pohon peneduh yang ada di kanan-kiri jalan tidak ditumbangkan.

Suheriyatna berharap, agar kedepannya dapat dianggarkan lagi untuk pelebaran durian jalan hingga Jl Sengkawit. Begitu juga untuk pengerjaan drainase di sisi kanan-kiri jalan. “Mudah-mudahan saja, ke depannya dapat disetujui usulan dananya, hingga tuntas. Karena perluasan jalan ini sangat penting, harapnya. (humas)