Penulis: yutda alin

Lagi, Pemprov Kaltara Diganjar Penghargaan Naker Award

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NASIONAL

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memperoleh penghargaan tingkat nasional dalam Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) pada acara Naker Award yang digelar di Balai Sarbini, Jumat (1/12).

Penghargaan ini dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, pimpinan perusahaa dan kepala daerah penerima penghargaan.

Gubernur Kaltara Drs H Zainal A Paliwang, SH, M.Hum menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas penghargaan tersebut. Ini menandakan komitmen Pemprov Kaltara dalam mengembangkan sektor ketenagakerjaan secara berkelanjutan. Penghargaan IPK ini merupakan peran strategis Kaltara dalam menciptakan lapangan kerja yang signifikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kaltara pada usianya yang relatif muda telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, Inovasi, dan Kolaborasi, kita mampu menjadi pionir dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”kata Gubernur.

Penghargaan ini menjadi momentum untuk terus melangkah maju, memberikan inspirasi bagi daerah-lain, dan menjadi contoh dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden yang telah hadir bersama kita, memberikan pengakuan atas capaian luar biasa Kaltara. Mari bersama-sama kita terus bekerja keras, bersinergi, dan berinovasi untuk memastikan bahwa Kaltara terus menjadi lokomotif pembangunan di Indonesia,”ujarnya.

Wakil Presiden RI, dalam pidatonya, memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya dan dedikasi kepada daerah yang menerima penghargaan dan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk terus berinovasi dalam pembangunan ketenagakerjaan.

“Pemerintah Provinsi Kaltara berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah strategis guna menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan sektor ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan,”tuntasnya.

Untuk diketahui, Naker Award 2023 terdiri 4 kategori, yaitu Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Gubernur yang berhasil meraih prestasi pencapaian indikator pembangunan ketenagakerjaan di daerahnya.

Untuk kategori provinsi penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Berdasarkan Kategori Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ketenagakerjaan di Tingkat Provinsi dengan sejumlah kategori. Untuk Ketenagakerjaan Kategori Kecil meliputi Provinsi Kaltara, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya, provinsi penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Berdasarkan Kategori Akselerasi Indeks Terbaik adalah Provinsi Aceh. Adapun Provinsi Peraih Indikator Utama Terbaik Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2022 meliputi Perencanaan Tenaga Kerja Terbaik diperoleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, Penduduk dan Tenaga Kerja Terbaik diperoleh Provinsi Kalimantan Utara. Lalu, Kesempatan Kerja Terbaik diperoleh Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya, Pelatihan dan Kompetensi Kerja Terbaik diperoleh Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian, Produktivitas Tenaga Kerja Terbaik diperoleh Provinsi Sulawesi Tengah. Lalu, Hubungan Industrial Terbaik diperoleh Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian, Kondisi Lingkungan Kerja Terbaik diperoleh Provinsi DKI Jakarta. Dan, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja Terbaik diperoleh Provinsi Jawa Barat. Serta, Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terbaik di peroleh Provinsi DKI Jakarta.

(dkisp)

Pemprov Kaltara Laksanakan Sosialisasi Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL

TARAKAN – Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Kaltara melaksanakan Sosialisasi Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Tarakan pada jumat (1/12) pagi

Sosialisasi ini dihadiri serta dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Aparatur, Pelayanan Publik dan Kemasyarakatan Ir. H. Syahrullah Mursalin, M.P yang didampingi oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kaltara Flora, S.Sos.

Syahrullah menjelaskan, berdasarkan dari PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, PERMENPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang road map reformasi birokrasi dan diubah terakhir kali dengan PERMENPAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang road map reformasi birokrasi 2020-2024.

Berdasarkan hal diatas, maka Pemerintah saat ini tengah melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

“Birokrasi reformasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi, agar memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan. Karena tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional,”kata Syahrullah

Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Dengan kata lain, semakin baik tata kelola, semakin cepat pembangunan hingga ke daerah.

“Reformasi birokrasi saat ini harus berfokus kepada hasil, bukan lagi proses karena terdapat kesenjangan antara pelaksanaan dan hasil pembangunan,”ungkapnya.

Sosialisasi ini merupakan bagian dari implementasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administratif (PKA) yang prakarsai oleh Hj Ince Nelia Iskandar, S.Sos., M.SI.

Dan juga Sosialisasi ini menghadirkan narasumber-narasumber dari Kemendagri yang hadir secara daring, serta para puluhan peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup Pemprov Kaltara.

(dkisp)

 

 

Jelang Pemilu, Pemerintah Gelar Sosialisasi Penguatan Ideologi

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. H. Suriansyah, M.AP, menghadiri kegiatan sosialisasi dan dialog Penguatan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa (Ide Bang Karsa) Bagi Calon Legislatif dan Forum Mitra Pemerintah Provinsi Kaltara Tahun 2023.

Tidak hanya hadir membuka kegiatan, Sekprov Suriansyah juga hadir sebagai narasumber pada kegiatan yang diinisiasi Kesbangpol Kaltara ini pada Kamis, (30/11/23).

Dalam sambutannya, Sekprov mengapresiasi positif ini. Mengingat tahun politik sudah dekat, sehingga perlu adanya penguatan ideologi bagi para calon legislatif dan forum mitra pemerintah semakin kuat.

Pada kesempatan ini, ia menyampaikan ketahanan ideologi Pancasila sedang menghadapi ujian dan tantangan apalagi diera globalisasi saat ini di mana ideologi alternatif masuk ke dalam sendi bangsa melalui media informasi.

“Pancasila sebagai sumber dari segala sumber nilai sesungguhnya akan dapat menghalau semua ancaman-ancaman akan isu politisasi agama, isu agama, maupun berita-berita hoax yang akan semakin banyak muncul menjelang pelaksanaan pemilu dan Pilkada serentak 2024,” katanya.

“Untuk itu, keterlibatan elemen masyarakat sebagai mitra pemerintah sangat diperlukan untuk menyalurkan gerakan nasional revolusi mental serta pembumian nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat hingga tingkat terbawah,” imbuhnya.

Pada sesi meteri, Sekprov Suriansyah menjelaskan tentang pemerintahan daerah. Bahwasannya dalam menjalankan pemerintahan daerah itu terdiri atas pemerintah daerah dan legislatif/ DPRD.

Ia berpesan kepada para calon legislatif agar memantapkan jiwa ideologisnya, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan dalam menetapkan peraturan harus berdasarkan dengan ideologi bangsa.

“Semua produk hukum harus berlandaskan Pancasila, karena salah satu tugas fungsi legislative adalah menyusun produk peraturan perundang-undangan menjadi peraturan daerah, dan itu adalah produk hukum yang berakar dari Pancasila,” pungkasnya.

(dkisp)

Sigap Pelaut Diharapkan Atasi Persoalan Perikanan di Kaltara

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Sekprov Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP mengatakan Destruktif Fishing merupakan cara penangkapan ikan yang dinilai dapat merusak biota laut. Hal ini di sampaikannya saat membuka acara Peluncuran Program Sinergitas Penerapan Strategi Preventif, Persuasif Dalam Pencegahan Destruktif (Sigap Pelaut) di Ruang Serbaguna Lt.1 Gedung Gadis Kaltara, Kamis (30/11).

Sekprov Suriansyah menjelaskan tentang potensi Kaltara memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar.

“Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltara atas dasar harga konstan pada tahun 2022 sebesar 67.534.39 milyar rupiah. Didalamnya terdapat nilai tambah dari sub sektor perikanan sebesar 5.154,39 miliar rupiah atau sebesar 7,7%. Selain itu, dengan laut Kaltara yang memiliki luas 776 ribu hektar dan panjang garis pantai sekitar 3.557 KM, rata-rata laju pertumbuhan subsektor perikanan tahun sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 tumbuh sebesar 6,2%,” ulasnya

Ia mengatakan selain perairan di laut, Kaltara juga memiliki kekayaan sumber daya sungai yang membentang dari Kabupaten Malinau, hingga hilir Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Bulungan. Kekayaan sumber sumber daya perairan tersebut harus di jaga dengan konsep ekonomi biru, yaitu memanfaatkan sumber daya perairan yang berwawasan lingkungan yang bisa di gunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ia menjelaskan, berdasarkan data produksi perikanan tangkap di perairan darat Provinsi Kaltara tahun 2019-2021. Hasil tangkapan mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir hal ini menyebabkan kegiatan perekonomian ikut menurun efek nyata terjadi pada turunnya perekonomian pada nelayan lokal imbas dari menurunnya hasil produksi pada perikanan tangkap di perairan darat.

“Salah satu penyebab terjadinya penurunan hasil tangkapan tersebut yakni aktivitas penangkapan ikan yang merusak (Destruktif Fishing),” katanya

Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus dalam penanganan Destruktif Fishing di Provinsi Kaltara. Sekprov menyebutkan, terdapat tiga jenis aktivitas Destruktif Fishing yaitu penangkapan ikan dengan menggunakan racun, penangkapan ikan menggunakan bom, dan penangkapan ikan menggunakan sengatan listrik.

Dampaknya sangat membahayakan manusia hingga menyebabkan kematian, rusaknya sumber daya ikan, dan rusaknya ekosistem perairan.

Karena itu ia berharap, perlu adanya terobosan dalam mengatask persoalan Destruktif Fishing di Provinsi Kaltara melalui kebijakan pemerintah dengan menimbang sejumlah aspek, mulai kelestarian sumber daya perairan hingga dampak sosial dan ekonomi pada nelayan lokal.

Sekprov berterima kasih terkait inovasi Sigap Pelaut ini yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltara, Rukhi Syayahdin, S.ST.PI ia juga sebagai bagian dari pelaksana Proyek Perubahan Pelatihan kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan Ke-32 Tahun 2023.

Hadir dalam Kegiatan ini, Asisten Bidang Perekenomian dan Pembangunan, Dr. Bustan, SE.,M.Si, serta unsur Forkopimda Provinsi Kaltara.

(dkisp)

Bupati Laura Saksikan Pelantikan Pengurus PGPI Kabupaten Nunukan Periode 2023 – 2028

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN- Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid hadir memenuhi undangan dan menyaksikan Pelantikan Pengurus Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Kabupaten Nunukan Periode 2023-2028 yang dirangkaikan dengan Perayaan Natal yang dilaksanakan di Gereja Bethany Restoration, Kamis, 30 November 2023.

Undangan Perayaan Natal PGPI Ini merupakan undangan pertama Bupati Laura untuk menghadiri Perayaan Natal Tahun 2023 di Kabupaten Nunukan.

Mengawali sambutannya, Bupati Laura menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh jajaran PGPI Kabupaten Nunukan yang baru dilantik.

“Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, saya mengucapkan selamat, semoga dengan kepengurusan yang baru dilantik ini, bisa membawa organisasi ini semakin dirasakan kehadirannya oleh umat Kristiani, khususnya jemaat Gereja-gereja yang tergabung di dalamnya,” ungkap Laura.

Bupati Laura juga berharap, hal yang baik yang telah dilakukan oleh kepengurusan sebelumnya kiranya dapat terus dipertahankan. Kedepan tantangan arus tehnologi informasi semakin kencang, banyak dampak yang ditimbulkan perkembangan tehnologi informasi, dan banyak pula manfaat yang dirasakan.

” Oleh karena itu tantangan kita bersama dan saya minta pengus PGPI bersama segenap Gereja-gereja Pantekosta yang ada di Kabupaten Nunukan agar dengan adanya kemajuan teknologi informasi Jemaat bisa semakin bertumbuh menjadi ranting dan carang anggur yang berbuah manis,” pintanya.

Lebih jauh, Bupati Laura mengingatkan ke depan akan pesta demokrasi Pemilu dan Pemilukada Tahun 2024.

“Tahun 2024 akan berlangsung pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan Pemilihan 38 Gubernur dan 514 Bupati/Walikota. Merupakan proses demokratisasi terbesar di dunia yang harus disukseskan bersama, u ntuk itu, saya berharap kiranya segenap Hamba-hamba Tuhan, Pendeta, Pastor dan Pemimpin umat Kristiani disamping bisa menghimbau umatnya untuk dapat turut menyukseskan, juga dapat bersama sama dengan pemerintah menjadi perekat pemersatu bangsa”, tambahnya.

Bupati meminta meminta kiranya kita semua tetap mengedepankan kerukunan, persatuan dan kesatuan sebagai sesama anak bangsa menjags kondifitas wilayah terjaga dan terpelihara dengan baik.

Pengurus PGPI (Persekutuan Gereja Gereja Pentakosta Indonesia) Kabupaten Nunukan Periode 2023 – 2028 Diketuai oleh Pdt. Henry Palung, M.Th. Mewakili Ketua PGPI Kaltara, Pdt. Yakobus Tandi Linggi melantik Ketua beserta jajaran Pengurus PGPI Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2023 – 2028 ini.

(PROKOMPIM)