Neraca Perdagangan Kaltara Alami Surplus Rp 25,13 T

TANJUNG SELOR – Neraca perdagangan luar negeri di Provinsi Kalimantan Utara mengalami surplus USD1,60 miliar hingga akhir triwulan III 2023, atau sepanjang Bulan Januari sampai September. Apabila dikonversi ke mata uang rupiah, nilai yang tercatat sekitar Rp25,13 triliun (Mengacu Kurs Tengah BI 13/11 : Rp15.692).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara mencatat, nominal ekspor Kaltara sampai akhir triwulan III 2023 di angka USD2,006 miliar (Rp31,48 triliun). Adapun, nominal impor di angka USD404,79 juta (Rp6,35 triliun).

Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengungkapkan neraca perdagangan yang surplus menandakan kinerja ekspor lebih tinggi dibandingkan impor pada periode yang sama. Surplus neraca perdagangan memberi dampak positif terhadap indikator ekonomi makro pada tingkat nasional sampai daerah.

“Surplus neraca perdagangan yang ditopang peningkatan ekspor akan berpengaruh terhadap permintaan produk domestik. Kondisi ini yang diharap mendorong perusahaan bisa menciptakan lapangan kerja baru untuk menggenjot produksi,”katanya.

Meski begitu, lanjut Gubernur, dampak positif yang dirasakan perekonomian daerah atas surplus neraca perdagangan berlaku dengan sejumlah catatan. Utamanya ketika produk ekspor didominasi produk olahan yang menyerap banyak tenaga kerja.

Secara umum, kata Gubernur, surplus neraca perdagangan Kaltara secara historis masih ditopang tingginya ekspor komoditas batu bara. Emas hitam ini memberi kontribusi sampai sekitar 80 persen setiap tahun terhadap ekspor Kaltara.

“Oleh sebab itu, positifnya surplus neraca perdagangan dan fantastisnya nilai ekspor Kaltara tidak bisa langsung membuat daerah berbangga. Batubara Kaltara yang bersifat sumber daya alam tidak dapat diperbaharukan diprediksi akan habis dalam waktu 47 tahun ke depan dengan mempertimbangkan kuota produksi daerah setiap tahun,”bebernya.

Sektor pertambangan batu bara juga perlu diingat merupakan kegiatan ekonomi berbasis padat modal dengan serapan tenaga kerja terbatas.

“Potret itu membuat keuntungan yang diterima hanya dirasakan sebagian kecil kelompok masyarakat, belum lagi ketika keuntungan tersebut justru lebih banyak dikonsumsi di luar Kaltara,”katanya.

Sementara itu, kontribusi ekspor dari komoditas hasil industri masih dalam rentang 10 sampai 15 persen. Angka tersebut juga masih didominasi rokok asal Singapura yang hanya transit di Kabupaten Nunukan untuk dikirim kembali ke Filiphina.

Adapun, komoditas yang paling perlu mendapat perhatian ada di sektor pertanian, karena nominalnya masih jauh dari harapan. Secara persentase, komoditas sektor ini hanya menyumbang 0,28 persen ekspor Kaltara tahun ini.

Di sisi lain, nominal impor yang masuk ke Kaltara catatkan pertumbuhan yang fantastis pada tahun ini. Kinerja impor naik sampai 241 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Sementara kinerja ekspor hanya tumbuh sekitar 7 persen.

“Tingginya pertumbuhan impor bahkan sampai mampu mengintervensi penurunan surplus neraca perdagangan dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Kelompok barang hasil industri mendominasi impor yang masuk sampai 98 persen,”jelasnya.

Hal ini sejalan dengan perkembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) yang terakselerasi pada triwulan II 2023. Pada periode tersebut, sebagian besar impor berasal dari Uni Emirat Arab, Hongkong, Vietnam, dan Tiongkok dengan kontribusi masing-masing sebesar 75,79 persen, 12,04, 2,78 persen, dan 1,92 persen, disusul mitra dagang lainnya seperti Russia, Kamboja dan Malaysia.

Berkaca dari potret yang ada, penting bagi pemerintah untuk menstimulus kinerja ekspor komoditas yang bersumber dari industri olahan yang berbasis padat karya. Langkah tersebut akan membuat surplus neraca perdagangan berbanding lurus dengan pembangunan ekonomi daerah.

Hadirnya KIHI memang menjadi angin segar tampilnya surplus neraca perdagangan yang dapat dirasakan banyak masyarakat ke depan. Mengingat ragam industri di dalamnya menghasilkan produk tujuan ekspor dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Beroperasinya KIHI ke depan juga akan menurunkan nominal impor yang masuk dan meningkatkan nominal ekspor daerah.

Sambil menunggu realisasi dari proyek strategis nasional tersebut, PT. Phoenix Resources International (PRI) di Tarakan yang akan beroperasi pada Bulan Oktober 2024 juga diperkirakan mampu mendongkrak ekspor hasil industri dan sekaligus menyerap tenaga kerja.

Pada tahap pertama, perusahaan ini menargetkan ekspor bubur kertas dan produk setengah jadi untuk diolah tisu, kertas dan sebagainya. Pada tahap dua nanti dilanjutkan dengan menghasilkan produk berbentuk barang jadi dari Tarakan.

Pemerintah juga penting menghadirkan formulasi lain yang tepat untuk menggaet lebih banyak investor di bidang industri olahan yang masuk. Langkah ini tentu perlu diimbangi dengan menjaga kepastian iklim usaha, kemudahan berinvestasi, ketersediaan sarana prasarana sampai kapasitas sumber daya manusia.

(dkisp)

Qariah Asal Kaltara Raih Juara 1 di MTQ Pertama Antar Bangsa se-Borneo

TANJUNG SELOR – Qariah asal Kalimantan Utara (Kaltara), Andi Fadilatul Awwaliyah berhasil mendapatkan juara 1 pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Pertama Antar Bangsa se-Borneo tahun 2023 yang dilaksanakan pada hari Rabu (29/11/2023) di Aula Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kalimantan Barat.

MTQ tersebut merupakan kali pertama digelar dengan peserta berasal dari 3 negara di pulau Borneo yaitu dari Indonesia yang diikuti oleh seluruh Provinsi di Kalimantan, Malaysia diwakili dari Sabah, Sarawak, dan Labuan, serta Brunei Darussalam.

Diinisiasi oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Kalimantan Barat, kali ini MTQ mengusung tema “Membumikan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan beragama di Bumi Borneo” dengan cabang lomba Tilawah Al-Qur’an.

Dengan peserta berjumlah 16 orang putra dan putri dari 3 negara yang berdomisili di pulau Borneo, Andi Fadilatul Awwaliyah, Qariah asal Kaltara berhasil menyabet juara 1 Tilawatil Qur’an Putri.

Rombongan Kaltara yang dipimpin oleh Ketua LPTQ Provinsi Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, S.Sos, M.Si. berhasil mengantarkan putri asli Kaltara tersebut menuju puncak podium MTQ melawan peserta dari Provinsi lain dan 2 negara tetangga.

Prestasi yang membanggakan ini diharapkan menjadi semangat bagi Qari dan Qariah di bumi Benuanta sehingga pada ajang berikutnya dapat membawa nama harum Kalimantan Utara di event yang lebih besar.

(dkisp)

Fokus Upaya Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

TANJUNG SELOR – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus melakukan pencegahan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi ke 34 ini. Hal ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Hak Perempuan dan Anak DP3AP2KB Provinsi Kaltara Dadang Wahyudi, S.STP

“Saat ini, kita sedang fokus untuk melakukan sosialisasi dan Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di desa-desa pada berbagai wilayah di Kaltara,” kata Dadang di Hotel Grand Pangeran Khar.

Menurutnya, kekerasan terhadap mereka bisa terjadi di mana saja. Ia pun mengambil contoh kasus perundungan yang kerap terjadi. “Perundungan adalah salah satu contoh kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah dan tempat bermain,”katanya.

Hingga saat ini, ada 20 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltara. Itu dominan terjadi di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Meski begitu data kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami penurunan.

“Nanti di Desember data final tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltara ini tentang berapa kasus,”tuntasnya.

(dkisp)

 

 

Cegah Kekerasan Terhadap Anak, DP3AP2KB Kaltara Gelar Pelatihan Perlindungan Anak

TANJUNG SELOR – Kegiatan Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) resmi digelar pada rabu (29/11) di Hotel Grand Pangeran Khar, Tanjung Selor.

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Dadang Wahyudi, S.STP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) membuka langsung kegiatan tersebut dengan bertujuan untuk pencegahan kekerasan terhadap anak.

“Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas SDM dengan cara memberikan pengetahuan tentang PATBM berupa pelatihan dan simulasi melaui kegiatan pengabdian di Masyarakat,” kata Dadang.

Kepada peserta ia berharap untuk mengikuti agenda tersebut secara maksimal. Sehingga kemampuan peserta terus meningkat dan terlatih.

“Semoga, dengan pelatihan yang diberikan hari ini dapat membawa manfaat besar bagi Masyarakat terkhususnya anak-anak kita yang ada di Kaltara ini. Dan mari kita wujudkan Provinsi Kaltara layak huni dan aman bagi anak,” tutup Dadang.

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota menjadi tema utama kegiatan pelatihan kali ini. Yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya berbagai kekerasan terhadap anak, terutama dilingkungan keluarga maupun sekolah.

Serta meningkatkan kapasitas aktivis untuk dapat mendeteksi dini kekerasan terhadap anak, dan akhirnya membentuk desa ramah anak dan perempuan.

Kegiatann pelatihan kali ini menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Ketua Kelompok Kerja (Pokja) 1 TP PKK Provinsi Kaltara Hj. Sumiati, M.AP, perwakilan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bulungan dan lainnya.

Untuk diketahui, peserta kegiatan pelatihan ini terdiri 50 orang aktivis perlindungan anak dari berbagai Kabupaten/Kota yang ada di Kaltara.

(dkisp)

 

 

Desa Limau ditetapkan sebagai Desa Anti Korupsi, Pak Kades Mardin Terima Penghargaan dari KPKL

NUNUKAN- Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah menghadiri acara penyerahan penghargaan KPK RI kepada 22 Kepala Desa dari seluruh Indonesia yang terpilih menjadi Desa Anti Korupsi di daerah masing – masing. Salah satunya adalah Kepala Desa Sungai Limau Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Mardi.

Desa Sungai Limau merupakan satu-satunya Desa di Kabupaten Nunukan mewakili Kalimantan Utara mendapat kepercayaan dari KPK RI ditetapkan sebagai Desa Percontohan Desa Anti Korupsi (DAK) Tahun 2023 yang dilaunching di Desa Tengin Baru, Kec. Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa 28 September 2023.

Pengukuhan Desa Anti Korupsi Tahun 2023 dilakukan oleh Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana, serta dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Desa PDTT RI, Kepala Daerah dari 23 Provinsi, Sekretaris Daerah beserta unsur Forkopimda Kalimantan Timur, Walikota/Bupati se Kalimantan Timur, dan Walikota/Bupati yang menjadi Desa Antikorupsi Tahun 2023.

Adapun penilaian dan evaluasi desa Anti korupsi dilakukan terhadap lima aspek yaitu penguatan tata kelola, penguatan pengawasan, penguatan pelayanan publik, peran serta masyarakat, dan aspek kearifan lokal.

Oleh karena itu, Wabup Hanafiah menghimbau kepada Desa yang ada di Nunukan agar dapat mereplikasi oleh 22 desa percontohan tersebut. Sehingga, ke depannya Percontohan Desa Anti Korupsi semakin meluas di desa desa yang lainnya guna mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset desa menjadi lebih baik, transparan serta bebas dari korupsi.

Ikut serta mendampingi Wakil Bupati Nunukan, Irban 2 Inspektorat H.Nana Sukarna, Sekertaris BPMPD Muhammad Ramli dan Kasubag Protokol Tamrin.

(PROKOMPIM)