Penulis: yutda alin

NUNUKAN – Eksistensi Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid di kalangan kepala – kepala daerah di tanah air semakin diperhitungkan. Setelah sebelumnya beberapa kali didapuk menjadi pembicara utama di berbagai seminar nasional, kali ini Hj. Asmin Laura Hafid kembali dipercaya menjadi keynote speaker dalam Webinar “Peluang Pemerintah Daerah Mengelola Pelabuhan” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh  Indonesia (APKASI) bekerjasama dengan Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI). 

Dalam webinar yang dimoderatori oleh Sekretaris Jenderal ABUPI Liana Trisnawati tersebut, juga tampil Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, dan Wakil Ketua ABUPI Bidang Regulasi Ariyanto Purboyo.

Secara virtual dari Kantor Bupati Nunukan, Selasa (31/8), Laura yang juga menjabat sebagai wakil bendahara umum APKASI itu menyampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2020, pemerintah daerah memungkinkan untuk memprakarsai pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan,  atau berkeinginan untuk mengelola pelabuhan yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat, khususnya untuk pelabuhan – pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil, melalui Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah (UPP Pemda) atau BUMD.

Laura mengapresiasi saat ini sudah ada beberapa pelabuhan yang pengelolaannya telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. “Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah dianggap mampu mengelola pelabuhan di wilayahnya sendiri. Namun demikian, kami (APKASI) tentu berharap agar lebih banyak lagi pelabuhan yang diserahkan kepada pemerintah daerah sehingga kapasitas daya saing daerah akan semakin meningkat,” kata laura.

Menurutnya, keberadaan pelabuhan di suatu daerah sangat penting untuk menopang aktivitas perekonomian, baik di sektor industri dan perdagangan, menopang jasa perbankan, jasa transportasi, perparkiran, gudang logistik, karantina dan lain sebagainya. “Intinya, jika ada satu pelabuhan di suatu daerah, maka aktivitas ekonominya pasti meningkat, dan pendapatan daerahnya juga akan semakin dinamis,” ujarnya.

Diakui pada awal – awal pengelolaan pelabuhan, pemerintah daerah pasti mengalami berbagai kendala, seperti minimnya sumber daya manusia dan anggaran. Namun ia yakin jika ada sinergi dan kebersamaan diantara seluruh stakeholder yang terkait dengen kepelabuhanan, maka semua persoalan tersebut akan diatasi dengan baik. “Bahkan ke depanya bukan hanya mampu mengelola, pemerintah daerah sangat mungkin meningkatkan kapasitas pelabuhan – pelabuhan tersebut,” pungkasnya.

(HUMAS)

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah menyerahkan secara langsung hadiah lomba tik tok kepada peraih juara 1, 2, dan 3 di Ruang Wakil Bupati Nunukan, Senin (30/8).

Pemenang lomba tik tok yang diselenggarakan oleh Media Diksipro tersebut adalah juara 1 atas nama Sahran, juara 2 Marlina, dan juara 3 Siti Nursiah Jamil. Selain hadiah uang tunai dan piagam penghargaan, para pemenang lomba juga akan mendapatkan kecantikan dari salah satu salon di Nunukan.

Seusai menyerahkan hadiah, Hanafiah menyambut baik inisitaif Media Diksipro yang menggelar lomba tik tok dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke – 76. “Di tengah suasana pandemi yang sudah cukup lama, dan masyarakat juga sudah sangat lelah, memang dibutuhkan saluran – saluran untuk mengatasi kejenuhan itu. Sehingga saya sangat mengapresiasi kegiatan – kegiatan semacam ini,” kata Hanafiah.

Meskipun status PPKM di Kabupaten Nunukan masih berada di level 3, menurut Hanafiah, masyarakat sebetulnya bisa saja melaksanakan berbagai kegiatan namun dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. “Pengalaman saya selaku Ketua Kwarcab Pramuka Kabupaten Nunukan, kami baru saja melaksanakan kemah penggalang selama 6 hari dengan manajemen prokes yang sangat ketat, dan alhamdulilah tidak ada satupun peserta kemah yang terpapar covid. Saat dilakukan swab seusai kegiatan semuanya negatif. Artinya apa, kita sebetulnya boleh melakukan kegiatan namun harus dengan manajemen prokes yang sangat ketat,” ujarnya.

(HUMAS)

NUNUKAN – Hj. Asmin Laura Hafid menghadiri acara penyerahan secara simbolis Jaring Pengaman Sosial Covid-19 kepada 3.387 keluarga penerima manfaat (KPM). 

Tampak turut hadir Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, Sekretaris Daerah Serfianus, Kepala Dinas Kab. Nunukan Ir. Jabbar, M.Si, Pimpinan Cabang Bankaltimtara Nunukan Fahmi Paradin, jajaran FORKOPIMDA Kab. Nunukan serta para kepala OPD Kab. Nunukan. Acara diselenggarakan di Kantor Cabang Bankaltimtara Nunukan, Senin (30/08). 

Bupati Laura dalam sambutannya mengatakan Covid-19 masih ada dengan melihat penambahan kasus positif terus terjadi, dan jumlah kematian juga masih bertambah. Untuk itu, kewaspadaan dan kehati-hatian harus terus di tingkatkan untuk keselamatan keluarga juga orang-orang di sekitar.

Lebih lanjut Laura sampaikan pemerintah memahami masyarakat merasa lelah dan jenuh menghadapi situasi yang entah kapan akan berakhir ini, tetapi rasa lelah dan kejenuhan itu jangan lantas membuat lengah dan mengabaikan protokol kesehatan. Pemerintah juga sangat memahami, berbagai aturan pembatasan kegiatan yang dikeluarkan oleh pemerintah telah membuat aktivitas perekonomian masyarakat menjadi terganggu. 

” Tidak sedikit orang yang tidak lagi bisa bekerja karena pembatasan-pembatasan tersebut. Ibu-ibu penjual dikantin sekolah, atau para penjual gorengan di halaman sekolah misalnya, mereka tidak lagi memiliki pendapatan karena semua sekolah ditutup. Pengelola hotel dan warung makan juga mengalami penurunan omset karena sedikitnya pengunjung yang datang. Memang tidak mengenakkan, namun semua langkah itu harus dilakukan guna mencegah angka penyebaran Covid-19 menjadi semakin tidak terkendali”, ujarnya. 

Namun demikian, menurut Bupati Laura pemerintah tidak pernah menutup mata dengan semua kondisi tersebut, ntuk itulah pemerintah selalu menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Kali ini pemerintah akan menyalurkan bantuan jaring pengaman sosial kepada 3.387 keluarga penerima manfaat (KPM).

“Mungkin nilainya tidak terlalu besar, namun pemerintah berharap bantuan ini sedikit meringankan berbagai kesulitan yang bapak-ibu alami selama ini”, ucap Laura. 

Dalam situasi sulit seperti sekarang ini, menurut Laura masyarakat harus bisa memilih dan memilah kebutuhan apa saja yang harus diprioritaskan untuk dipenuhi dan kebutuhan mana saja yang tidak terlalu mendesak dan bisa ditunda untuk sementara waktu.

“Langkah seperti itulah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan selama pandemi ini. Pemerintah memangkas besar-besaran belanja yang tidak mendesak, dan menggesernya untuk penanganan Covid-19, karena pemerintah memandang keselamatan masyarakat adalah yang utama”, tambahnya. 

Laura mengajak kepada masyarakat untuk tidak menyerah, harus terus melangkah maju, tetap bergerak agar mampu bertahan. Ibarat orang yang sedang berenang, maka kaki dan tangannya harus terus bergerak supaya tidak tenggelam ke dasar laut yang dalam. 

“Teruslah beraktivitas dengan mematuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, rajin berolahraga, sambil senantiasa berdoa semoga wabah ini bisa segera hilang dari kehidupan kita”, pesan Laura sembari menutup sambutannya.

(Humas)

NUNUKAN – Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19,  Rabu, 25 Agustus 2021 DPRD Kabupaten Nunukan menyelenggarakan Rapat Paripurna Persetujuan DPRD terhadap  2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taka Kabupaten Nunukan. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hj. Rahma Leppa di dampingi para Wakil Ketua H. Saleh SE, dan Burhanuddin Shi,MM.

Rapat dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah SE,MSi dan Sekretaris Daerah Serfianus SIP,M.Si. dan peserta Rapat lain yang diundang diantaranya Asisten Administrasi dan Keuangan, H. Asmar SE, Kabag Humas dan Protokol Hasan Basri, serta Direktur PDAM, Masdi SE,MM.

Rekomendasi persetujuan DPRD Nunukan sebanyak 2 Rancangan Peraturan Daerah, hal tersebut dibacakan Sekretaris Dewan melalui Keputusan DPRD tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah. perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan. 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah tersebut yakni :

1. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taka Kabupaten Nunukan

Setelah  mendapatkan persetujuan DPRD selanjutnya akan diteruskan ke Gubernur Kalimantan Utara untuk dievaluasi dan kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Wakil Bupati Nunukan, H. Hanafiah mengucapkan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Nunukan yang telah merampungkan dan menyetujui 2 (Dua) Ranperda inisiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

“Pemerintah daerah menyadari masih banyak kekurangan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya semoga kekurangan tersebut dapat diimbangi dengan adanya masukan dari bapak dan ibu anggota dewan.” ujar Hanafiah dalam sambutannya.

Ia juga mengatakan dengan adanya kerjasama antara eksekutif dan legislatif dimasa yang akan datang secara bersama dapat menuju dan menatap masa depan Kabupaten Nunukan dengan lebih baik lagi.

“Kita akan buktikan kepada masyarakat Kabupaten Nunukan, kita adalah tokoh-tokoh yang layak dipilih oleh rakyat, dan mampu mengatasi masalah yang ada di tengah masyarakat Kabupaten Nunukan,” imbuhnya.

Lebih lanjut disebutkan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Nunukan adalah mitra, dan ia berharap apapun permasalahan yang ada, dapat diselesaikan secara bersama.

Diakhir sambutannya Wakil Bupati mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD yang telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Masukan dan kritikan yang diberikan sangat berguna bagi Pemerintah Daerah untuk masa depan Kabupaten Nunukan yang lebih baik.

Agenda sidang diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan 2 (dua) Ranperda menjadi Perda oleh Wakil Bupati bersama Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Nunukan.

(***)