Pemprov Ajak Dewan Hakim Tingkatkan Profesionalisme pada Bimtek MTQ

TARAKAN – Asisten bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kalimantan Utara (Kaltara), Datu Iqro Ramadhan, menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Orientasi Penilaian Perhakiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 di Ballroom Hotel Lotus, Kamis, (14/12).

Dari Iqro dalam sambutannya mengatakan Bimtek ini merupakan inisiatif Pemerintah Daerah untuk melakukan regenerasi dan meningkatkan sumber daya manusia para Dewan Hakim, khususnya dalam penilaian peserta Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) di semua tingkatan.

“Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme para Dewan Hakim dalam menjalankan tugasnya, sehingga keputusan yang diambil bersifat adil,” jelasnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an Provinsi Kaltara berkomitmen untuk terus meningkatkan sumber daya manusia Dewan Hakim sebagai pilar penting di bidang keagamaan, dan hal ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun.

Pelaksanaan Bimtek Dewan Hakim ini diharapkan tidak hanya sebagai penilaian, tetapi juga sebagai upaya membantu Pemerintah Provinsi dalam membentuk karakter generasi masa depan yang berlandaskan Alquran.

“Para peserta diharapkan untuk menjaga kekompakan, kerukunan, dan silaturahmi, sehingga dapat terjadi pertukaran pengalaman yang akan membangkitkan kembali martabat Dewan Hakim Kalimantan Utara,” tuntasnya.

Hadir Dalam Kegiatan tersebut, Para Asisten, Staf Ahli dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawah Al-Qur’an (LPTQ) Provinsi Kalimantan Utara, DT. Iqro Ramadhan, S.Sos, M.Si Para Narasumber, Prof. Dr. KH. Muhsin Salim, MA, Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, Dr. Ummi Husnul Khotimah, S.Ag, Ketua LPTQ Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Utara, Pimpinan Ormas Keagamaan Islam, Para Peserta, Dewan Hakim se-Provinsi Kalimantan Utara.

(dkisp)

Kaltara Kembali Peroleh Prestasi Juara Nasional

TANJUNG SELOR – Aparatur Sipil Negara (ASN) Daddy Purwanto, S.Hut, staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meraih Juara 1 Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Teladan Tingkat Nasional Tahun 2023 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). 

Dihubungi via telepon Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Edy Suharto menyebutkan Staff DPMD, Daddy Purwanto, S.Hut, Inovasi ‘KOPDAR IDAMAN” menerima penghargaan PSM Teladan Tahun 2023 di Hotel Grand Keisha, Yogyakarta, Kamis (14/12).

“Juri memilih saudara Daddy dengan Inovasi KOPDAR IDAMAN ini cukup bagus karena membantu gubernur terkait dengan status perkembangan indeks desa membangun,” katanya.

Dengan inovasi KOPDAR IDAMAN mempunyai beberapa indikator utama seperti indikator sosial, ekonomi dan lingkungan hidup dan semua di nilai yang akhirnya menjadi penentu status desa – desa di Kaltara.

Edy menerangkan dari indeks ini menjadi laporan pertanggung jawaban kepala daerah Gubernur menyampaikan status desa, bisa melihat tren perkembangan desa yang semakin baik.

“Manfaat dari inovasi ini adalah membantu pemerintah daerah dalam pembangunan desa terutama untuk desa yang tertinggal menjadi desa berkembang, maju dan mandiri,” jelasnya.

Melalui Juara PSM ini akan menjadi penghargaan buat pemerintah provinsi Kaltara, serta memotivasi staf DPMD dan dinas lainnya agar terus berinovasi dalam membangun kontribusi yang positif.

Dikatakannya, DPMD Kaltara selama ini telah memiliki beberapa inovasi lainnya seperti Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Data dan Pelatihan Terintegrasi di Kalimantan Utara (SIMPONI DESAKU) dan revitalisasi integrasi pos pelayanan terpadu Kalimantan Utara RINDUKU.

Edy juga berharap saudara Daddy akan menjadi contoh bisa memberikan teladan bagi PSM lainnya baik ditingkat provinsi, kabupaten dan kota agar bisa terus mengembangkan inovasi dan hal positif lainnya.

“Saya berpesan yang bersangkutan agar tetap rendah hati, tidak jumawa (tidak sombong), yang menjadi inovasi bisa diterapkan dan bisa disebarluaskan di kabupaten kota, dan semakin giat untuk membuat inovasi – inovasi lainnya,” tutupnya.

(dkisp)

Kemendagri Serahkan SK PNS Lulusan IPDN Angkatan XXIX, Kaltara Kebagian Jatah 26 Pegawai

JAKARTA – Sekjend Kemengadri yang diwakili oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Bapak Dian Andy Permana, M. Si. menyerahkan SK Penetapan PNS lulusan IPDN Angkatan XXIX ke Pemerintah Provinsi se Indonesia.

Berdasarkan informasi Plt Kepala BKD Andi Amriampa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menerima SK Penetapan sebanyak 26 PNS, sementara 5 orang lainnya ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri.

“26 PNS ini selanjutnya akan bertugas di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Kota se Kaltara berdasarkan SK Penempatan yang telah diterbitkan oleh BKN,” kata Andi Amriampa saat dikonfirmasi.

Ia berharap adanya tambahan PNS lulusan IPDN Ini dapat memberikan dampak positif bagi pelayanan public di Kaltara.

“Apalagi Kaltara merupakan wilayah perbatasan, sehingga pada aspek pelayanan public harus dimaksimalkan,” terangnya.

Ia mengungkapkan tantangan birokrasi ke depan tidaklah ringan. Masih banyak persoalan yang harus dibenahi. Dengan demikian, para praja pun dituntut untuk semakin adaptif dalam menghadapi tantangan yang ada.

“Sebagai PNS harus bergerak cepat guna mengantisipasi dan merespons perubahan yang terjadi. Jika lambat dalam beradaptasi, kita akan kalah bersaing dengan berbagai negara yang terus menaruh perhatian pada reformasi birokrasi,” kata Andi Amriampa.

Salah satu cara yang dapat ditempuh, lanjutnya, adalah dengan menggali masukan dari masyarakat setempat dimana pamong praja muda tersebut ditempatkan.

Sebab, setiap daerah memiliki karakteristik berbeda yang memerlukan perhatian secara berbeda. Secara keseluruhan, keberagaman karakteristik tersebut dapat memperkaya dan memperkuat sistem birokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

(dkisp)

 

 

Amanat Perpres 59 Tahun 2018, Pemkab Nunukan Gelar Rakor SPBE Tahun 2023

NUNUKAN- Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Drs. Syafarudin membuka secara resmi Rapat Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023. Rakor tersebut dilaksanakan di ruang rapat lantai V Kantor Bupati Nunukan, Rabu (13/12).

Sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) diamanatkan dalam peraturan presiden nomor 59 tahun 2018, antara lain menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada pengguna, dengan prinsip kesinambungan, efektifitas, keterpaduan, efisiensi, akuntabilitas interoperabilitas dan keamanan.

Sebagai upaya keseriusan pemerintah Kabupaten Nunukan mendukung pelaksanaan SPBE tersebut, beberapa waktu lalu telah dilaksanakannya bimtek penyusunan master plan Smart City tahap I – IV, pengenalan Nunukan Satu yang sejalan dengan Satu Data Indonesia, penggabungan interface aplikasi yang digunakan di Kabupaten Nunukan ke dalam satu web yakni nunukankab.go.id.

Melalui rapat koordinasi itu, Bupati Nunukan pada sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Drs. Syafarudin berharap dapat memberikan wawasan, gambaran, pemahaman, awareness bagi peserta Rakor sehingga dapat merubah pola pikir, pola tindak, dan pola sikap dalam pengambilan dan penentuan suatu keputusan/kebijakan, serta mensinkronkan sasaran program kegiatan baik pusat maupun daerah demi perkembangan, kemajuan dan meningkatkan pemanfaatan persandian dan keamanan informasi serta teknologi informasi.

“Kegiatan Rapat Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023, saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan memberikan kelancaran, keselamatan dan keamanan serta keberkahan atas segala upaya yang kita lakukan dalam melanjutkan tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara”, ungkap Syafarudin.

(PROKOMPIM)

Ketua TP-PKK, Bunda PAUD dan Gerakan Bunda Literasi Kecamatan Resmi Dilantik

NUNUKAN- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Nunukan Hj. Sri Kustarwati melantik Ketua TP-PKK, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Gerakan Bunda Literasi Kecamatan Se-Kabupaten Nunukan, Rabu (13/12) di Lantai IV Kantor Bupati Nunukan.

Pelantikan tersebut, dilakukan langsung oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Nunukan ditandai dengan pemakaian selendang bermotif Celugam dan turut disaksikan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Nunukan mewakili Bupati Nunukan, Seluruh Camat dan para PKK yang turut hadir.

Ada Lima (5) Kecamatan Ketua TP-PKK dan Bunda Paud diantaranya Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Sei Manggaris, Sebatik Timur dan Sebatik Barat.

Untuk Bunda Literasi ada Tujuh (7) Kecamatan diantaranya kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Seimenggaris, Sebatik Timur, Sebatik Barat, Sebatik Utara dan Sebatik Tengah yang secara resmi dilantik oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Nunukan Hj. Sri Kustarwati, secara langsung akan menyesuaikan selain menjadi Ketua TP-PKK Kecamatan posisinya juga sebagai Bunda PAUD dan Bunda Literasi Kecamatan.

Pelantikan Ketua TP-PKK, bunda Paud dan gerakan bunda Literasi itu, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Tim Penggerak PKK Nomor : 168/KEP/ΡΚΚ.KAB/ΧΙΙ/2023.

Dalam sambutan Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Helmi Pudaaslikar, M.AP, mengatakan tujuan utama dari Gerakan PKK adalah mewujudkan kesejahteraan keluarga yaitu keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kemajuan lahir batin.

“Oleh karena itu, saya berharap kepada Ketua dan Anggota TP PKK Kecamatan, Bunda PAUD dan Bunda Literasi Kecamatan yang baru saja dilantik agar kedepannya dapat berperan aktif dalam kegiatan baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten. saya juga berharap TP PKK Kecamatan, Bunda Paud dan Bunda Literasi agar dapat mendukung dan bekerjasama dengan Camat di Daerah masing-masing dengan tujuan untuk meraih kesuksesan memajukan Daerah. Pemimpin yang hebat dapat diciptakan jika kita dapat bersama-sama menjalankan program yang telah dicanangkan.,”jelasnya.

Selanjutnya Bupati Laura mengajak kepada seluruh anggota TP PKK, Bunda Paud dan Bunda Literasi di kecamatan agar sama-sama bergerak untuk peduli kepada masyarakat, serta dapat melihat apa yang menjadi kendala supaya tercipta kesejahteraan dan dapat mendukung agar anak-anak khususnya, gemar membaca dan dapat memahami informasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan pemahamannya dari yang mereka baca.

(PROKOMPIM)