Penulis: yutda alin

TANJUNG SELOR – Plh. Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltara, Burhanuddin, S. Sos., M. Si membuka secara resmi acara Lokakarya Pengayaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Kaltara di hotel Pangeran Khar, Jumat (14/6).

Pada kesempatan itu Burhanuddin mengapresiasi terlaksananya kegiatan yang melibatkan tim SKALA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) provinsi Kaltara, dan dari unsur akademisi Universitas Borneo Tarakan serta Universitas Kaltara.

“PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh penduduk Indonesia,” katanya.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan dimulai dari perencananan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pengawasan dan pelaporan.

Burhanuddin sekaligus Kepala Dinas P3AP2KB provinsi Kaltara mengatakan tujuan utamanya adalah membangun rancangan PUG sendiri yang berkeadilan dan inklusif, jadi tidak ada kesenjangan bagi para gender.

Selain isu kesetaraan gender, ada berbagai isu lain seperti isu ketimpangan disabilitas dan inklusi sosial dalam pembangunan telah menjadi isu global yang diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia termasuk negara Indonesia.

Ia menyebutkan lokakarya pembahasan pengayaan naskah akademik ini menjadi sangat penting terlebih setelah peraturan daerah ini mendapat masukan dan penyesuaian kebijakan melalui konsolidasi untuk memperkuat pelaksanaan PUG itu sendiri

“Saya berharap semoga karya ini dapat memperkuat dan mempercepat proses penyusunan Ranperda PUG untuk Kalimantan Utara sehingga dapat Lahir menjadi regulasi atau kebijakan daerah yang kuat tentunya tidak menimbulkan kesenjangan gender,” tuntasnya.

Untuk diketahui Program SKALA adalah program kemitraan Australia – Indonesia, telah berjalan sealam 8 tahun dimulai bulan november 2022, dengan alokasi anggaran mencapai AUD 160 juta atau sekitar Rp 1,5 triliun.

Turut hadir Kepala Dinas Sosial Kaltara, Obed Daniel LT, S. Hut., M.M., Staf Ahli Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan, Robby Yuridi Hatman, S.Sos.,MT, dan perwakilan tim SKALA.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pustakawan Ahli Utama, Renus Siboro, M.Si mengatakan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) mendorong keluwesan dalam pelayanan perpustakaan. Dengan pemahaman awal bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki tingkat kebutuhan akan literasi serta potensinya masing-masing. Karenanya perpustakaan desa atau kelurahan sebagai wadah pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat di lingkungan terkecilnya melaksanakan fungsinya sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat.

“Ada yang bergerak dengan mengajar baca tulis tambahan bagi siswa yang kesulitan dalam belajar di sekolah, ada yang menyelenggarakan pelatihan komputer level dasar, ada pula yang menyelenggarakan pelatihan memanfaatkan sumber daya alam hingga dikemas secara baik dan siap dijual. Setiap daerah yang unik menyebabkan kegiatan masyarakat di perpustakaan yang bertransformasi pun unik, selaras dalam langkah masyarakat setempat menuju kemajuan,”ungkap Renus dalam penutupan Bimtek Strategi Pengembanganperpustakaan Dan Teknologi Informasi Komunikasi (SPP TIK) mewakili Plt. Kepala Perpustakaan Nasional Prof. E. Aminudin Aziz, M.A., Ph.D. di Hotel Luminor, Kamis (13/6).

Renus menjelaskan TPBIS adalah peningkatan peran dan fungsi Perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna perpustakaan. Program ini dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional yang melibatkan pemerintah daerah untuk mengembangkan fungsi dan peran perpustakaan dalam memberikan pelayanan sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.

Dia juga mengatakan Bimtek SPP-TIK ini merupakan upaya peningkatan kapasitas bagi tenaga perpustakaan mitra TPBIS. Dengan demikian perpustakaan yang dikelola dapat mendukung berprosesnya transfer pengetahuan dan menjadikan perpustakaan sebagai wadah bagi masyarakat untuk menemukan solusi dalam permasalahan-permasalahan yang ada melalui membaca dan bertukar informasi.

“Karenanya peserta bimtek diberikan ilmu untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan, menyelenggarakan kegiatan pelibatan masyarakat, serta melaksanakan advokasi kepada pihak-pihak yang berpotensi mendukung kegiatan perpustakaan dalam berbagai bentuk, baik material maupun non material. Selain itu peserta juga dibekali kemampuan dasar untuk melakukan publikasi kegiatan TPBIS dari yang paling sederhana melalui media sosial hingga media arus utama,”ujarnya.

Renus menjelaskan tujuan diselenggarakannya TPBIS terangkum dalam arah kebijakan Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024, yaitu, peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca, penguatan konten literasi dan transformasi perpustakaan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan berbasis inklusi sosial bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter. Secara spesifik, tujuan TPBIS adalah terciptanya masyarakat sejahtera melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

“Kita semua bisa ambil peran. Kita semua harus ikut berperan dalam mentransformasi perpustakaan menjadi hidup dan terang di tengah-tengah masyarakat. Untuk Indonesia yang lebih berdaya dan sejahtera,”ujarnya.

Dia menjelaskan perpustakaan yang telah melaksanakan TPBIS dengan dana yang bersumber dari APBN melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hingga tahun 2023 yaitu sejumlah 34 perpustakaan provinsi, 296 perpustakaan kabupaten/kota, dan 1.796 perpustakaan desa/kelurahan. TPBIS telah direplikasi di 1.344 Desa/Kelurahan dan 6 kabupaten/kota dengan sumber anggaran APBD dan/atau sumber lain. Tahun ini, 600 perpustakaan desa/kelurahan menjadi mitra baru TPBIS.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR-PERKIM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Ir. Helmi melalui Kepala Bidang Bina Marga, Erni, ST., menyampaikan terus mendukung Program Startegis Nasional yang ada di provinsi ke 34 ini. PSN tersebut seperti kawasan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) dan PLTA Mentarang.

Bentuk dukungan tersebut dengan berupaya membangun infrastruktur ruas jalan sebagai akses penopang dan perekonomian.

Selain PSN, pemerintah juga memfokuskan pembangunan jalan di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, akses ke kawasan pertanian dan perikanan, akses menuju rencana Pelabuhan Manjuaring, serta penanganan jalan dan jembatan di wilayah perbatasan.

“Beberapa kementerian/lembaga serta dinas sedang dan akan membangun kantor di kawasan KBM Tanjung Selor karena itu perlu kita dukung dengan akses jalan, sehingga nanti akan makin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat jika instansi tersebut sudah berkantor di KBM,” jelasnya.

Dengan adanya pembangunan di KBM Tanjung Selor diharapkan ke depan akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru di Kaltara. Erni mengungkapkan berdasarkan data tren kemantapan jalan provinsi Kaltara pada tahun 2022 sampai tahun 2023 telah mengalami peningkatan dan hasilnya pun sudah mulai dirasakan oleh masyarakat.

Seperti jalan ring road Nunukan di Desa Binusan, jalan ring road Malinau di Desa Setulang menuju Setarap, Jalan Tanah Kuning-Mangkupadi dan beberapa ruas jalan lainnya rusak parah namun sudah berhasil ditangani oleh pemprov pada tahun 2023.

Jalan pendekat KIPI ruas Sajau-Binai yang dulu belum fungsional namun kini sudah terhubung dan akhirnya menjadi akses utama masyarakat menuju Tanah Kuning maupun sebaliknya.

“Hasil perhitungan yang dipublikasikan masih berpedoman pada SK jalan yang lama, sementara untuk kemantapan jalan tahun 2024 nanti akan berpedoman pada SK jalan baru,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, Erni menyebutkan pihaknya juga menangani koridor jalan yang kritis agar tidak terputus melalui pembangunan jembatan di Desa Setarap (Malinau), pembangunan box culvert, dan penanganan longsoran di jalan Gunung Selatan (Tarakan).

Di mana penanganan beberapa ruas jalan non status yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti ruas jalan eksisting Tanah Kuning, jalan Gunung Seriang-Bhayangkara dan ruas jalan Kelubir-Salimbatu.

Pemprov Kaltara tengah mengupayakan penanganan jalan provinsi melalui sumber pembiayaan lain, seperti tahun ini mendapat alokasi sebesar Rp90 miliar melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk penanganan jalan di wilayah Krayan dan Tarakan.

Hal itu kemudian ditindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Deputi Bidang Sarana Dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 001/D.6/02/2024 dan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 39/KPTS/Db/2024 tentang Daftar Proyek Prioritas Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Tahun Anggaran 2024.

“Penanganan jalan provinsi tentu dilakukan secara bertahap karena APBD kita juga terbatas, namun pemerintah berupaya agar secara konsisten dapat mengalokasikan anggaran berdasarkan skala prioritas,” bebernya.

Pandemi Covid-19 turut memberikan dampak terhadap pembangunan infrastruktur, dimana alokasi anggaran infrastruktur sempat mengalami refocusing untuk penanggulangan Covid-19.

Kemudian pada tahun 2022 setelah ada kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional perlahan anggaran untuk infrastruktur kembali menggeliat membangun provinsi Kaltara.

“Kami optimis ada kenaikan capaian kinerja jalan yang cukup baik pada tahun 2024 mengingat cakupan jalan provinsi yang tertangani tahun ini lebih besar dibanding tahun sebelumnya,”tuntasnya.

(dkisp)

TARAKAN – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan kegiatan sarasehan penguatan kearifan lokal dalam penanganan pencegahan konflik sosial di Kaltara dan bimbingan teknis (Bimtek) petugas gudang dan petugas logistik Provinsi Kaltara tahun 2024 di Hotel Royal Tarakan, Rabu (12/6/2024).

Mewakili Gubernur Kaltara, Kepala Dinas Sosial, Obes Daniel Lt, S.Hut, M.M, membuka sekaligus menyampaikan sambutan dan arahan Gubernur Kaltara dihadapan tamu yang hadir dari berbagai kalangan seperti pemuka agama hingga mahasiswa.

“Seperti kita ketahui bersama, dalam kehidupan bermasyarakat terdapat nilai-nilai sosial yang membentuk kearifan lokal dan telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari,” ucapnya saat membacakan sambutan Gubernur.

Menurutnya, kearifan lokal merupakan modal sosial yang dipandang sebagai bumbu vital bagi perkembangan ekonomi masyarakat dan juga kearifan lokal berkaitan dengan nilai-nilai yang dipegang dalam kultur lokal.

“Seperti di Provinsi Kaltara ini yang masih kental dengan adat istiadat dari suku aslinya yaitu Dayak, Tidung dan Bulungan,” ujarnya.

Saat ini, Indonesia memasuki tahun politik termasuk di Bumi Benuanta sendiri yang nantinya masih ada perhelatan Pilkada tahun 2024 yang mana ada potensi konflik sosial dalam prosesnya nanti.

“Maka dirasa perlu memiliki sosok tokoh-tokoh di tengah masyarakat yang dapat meredam dan menjaga kedamaian dari berbagai sektor usia maupun lini organisasi masyarakat,” bebernya.

Selain itu dalam kegiatan ini terdapat pula bimtek yang dilaksanakan guna meningkatkan kemampuan dan kompetensi dari para petugas gudang dan petugas logistik dalam hal pengelolaan gudang logistik dan logistik penanggulangan bencana yang meliputi pengadaan barang sampai penyusunan laporan logistik bencana alam.

“Saya berharap, dengan adanya bimtek ini dapat meningkatkan komitmen antara Dinas Sosial Provinsi Kaltara dengan para petugas gudang dan petugas logistik dalam hal pelaksanaan tata kelola logistik penanggulangan bencana,” tutupnya.

Turut hadir Kabinda Kaltara Marsekal Pertama TNI Aminul Hakim, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kaltara H. Abdul Djalil Fatah, SH, MM., Ketua Yayasan Sejarah dan Budaya Kaltara Joko Supriyadi, ST, M.T., peserta sarasehan, beserta beberapa lapisan kelompok masyarakat dan mahasiswa.

(dkisp)