Sekprov Pimpin Apel Pagi, Imbau Disiplin Anggaran dan Efisiensi Energi di Lingkungan Pemprov

TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, SE., MM., memimpin apel gabungan lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara digelar di Lapangan Agatis, Senin (19/1) pagi.

Dalam amanatnya, Sekprov Denny mengimbau kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta penghematan dalam penggunaan listrik fasilitas kantor.

Sekprov Denny mengingatkan masih ada beberapa pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum bergerak pada tahap penatausahaan, sehingga berpotensi mengganggu kinerja dan pencapaian program yang telah direncanakan.

“Perencanaan harus benar-benar matang. Surat Penyediaan Dana (SPD) dan rencana anggaran kas harus memperhitungkan kebutuhan selama 12 bulan ke depan. Media pergeseran anggaran sebaiknya semakin diminimalkan agar menunjukkan kualitas perencanaan yang semakin baik,” kata Sekprov.

Denny menekankan pentingnya manajemen waktu dengan membagi waktu kerja pada tiga tahapan terdiri dari pekerjaan yang sudah dikerjakan, yang sedang dikerjakan dan yang akan dikerjakan.

Ia mencontohkan terdapat salah satu OPD yang telah menyiapkan pekerjaan lintas tahun anggaran, mulai dari evaluasi tahun sebelumnya, pelaksanaan tahun berjalan hingga persiapan untuk tahun berikutnya.

“Hal ini merupakan inisiatif dan pencapaian kerja yang patut dicontoh oleh OPD lainnya,” ujarnya.

Dalam rangka efisiensi, Denny meminta seluruh OPD dan ASN Pemprov Kaltara agar lebih peduli terhadap penggunaan listrik dalam fasilitas kantor seperti memastikan lampu, AC dan peralatan listrik lainnya dimatikan setelah jam kerja, terutama menjelang akhir pekan untuk mencegah pemborosan energi.

Melalui kebiasaan sederhana seperti mematikan peralatan listrik setelah digunakan diharapkan dapat menciptakan budaya kerja yang hemat energi, efektif, serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih produktif.

“Saya berharap agar seluruh ASN dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin, meningkatkan kedisiplinan, serta menjaga tanggung jawab dalam bekerja demi mendukung kinerja Pemprov Kaltara secara optimal,” pungkasnya.

(dkisp)

SMSI Kaltara Sebut Kerja Sama Publikasi OPD Sah dan Transparan

TANJUNG SELOR – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalimantan Utara (Kaltara) membantah pemberitaan yang menyebut adanya dugaan markup anggaran iklan media oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang dinilai berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kaltara, Victor Ratu menegaskan, pemberitaan tersebut tidak valid dan tidak memahami mekanisme kerja sama publikasi pemerintah dengan media, serta tidak melalui proses klarifikasi kepada organisasi profesi pers maupun perusahaan media yang menjadi mitra OPD.

“Kerja sama publikasi OPD dengan media memiliki mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Victor Ratu, Selasa (20/1/2026).

SMSI Kaltara juga menanggapi rujukan terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 39 Tahun 2024, yang kerap disebut-sebut dalam pemberitaan tersebut. Menurut SMSI, Pergub tersebut tidak mengatur standar nilai kerja sama publikasi atau iklan media.

“Pergub Nomor 39 Tahun 2024 itu hanya mengatur tentang Standar Harga Satuan Kegiatan Pemprov Kaltara, yang meliputi antara lain perjalanan dinas, makan dan minum, kegiatan rapat, serta pemberian penghargaan. Pergub ini sama sekali tidak mengatur standar harga atau nilai kerja sama publikasi dengan media,” jelasnya.

Victor mengungkapkan, regulasi terkait kerja sama publikasi Pemprov dengan media saat ini masih dalam proses perampungan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Provinsi Kaltara serta stakeholder terkait lainnya termasuk melibatkan organisasi Pers atau konstituen dewan pers di Kaltara.

“Pergub yang mana yang dijadikan dasar untuk menuding adanya markup dalam kerja sama media, yang jelas belum ada Pergub yang secara khusus mengatur standar nilai kerja sama publikasi OPD dengan media di Kaltara,” ungkap Victor

Victor menilai kerja sama publikasi di atas Rp1 juta merupakan hal yang wajar, mengingat bentuk kerja sama tidak sekadar pemasangan iklan, melainkan mencakup produksi berita yang dibuat langsung oleh wartawan sesuai kebutuhan OPD, mulai dari peliputan lapangan, wawancara, penulisan, penyuntingan, hingga distribusi informasi kepada masyarakat.

“Kerja jurnalistik membutuhkan sumber daya manusia profesional, biaya operasional, waktu, serta tanggung jawab etik. Karena itu, tidak tepat jika nilai kerja sama langsung diasumsikan sebagai markup,” tegasnya.

SMSI Kaltara juga menilai bahwa kerja sama OPD dengan media turut membantu keberlangsungan hidup perusahaan pers, khususnya media lokal di daerah, sekaligus menjaga fungsi pers sebagai penyampai informasi publik, pembangunan, dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“Kerja sama ini membantu operasional perusahaan pers dan kesejahteraan wartawan, sekaligus menjamin hak masyarakat atas informasi publik tetap terpenuhi,” tambahnya.

Ia menambahkan, media tidak memiliki kewenangan menentukan besaran anggaran OPD. Media hanya melaksanakan kerja jurnalistik sesuai kontrak kerja sama yang sah dan terbuka untuk diaudit oleh aparat pengawasan internal maupun eksternal.

Menurutnya, apabila terdapat dugaan penyimpangan anggaran, seharusnya ditempuh melalui mekanisme audit dan penegakan hukum resmi, bukan melalui narasi sepihak yang berpotensi menyudutkan media secara luas.

SMSI Kaltara juga mengingatkan pentingnya menjunjung prinsip jurnalistik, khususnya asas keberimbangan dan praduga tak bersalah, agar tidak mencederai kepercayaan publik terhadap pers dan tidak mengganggu iklim kebebasan pers di daerah.

“Kami mendukung transparansi dan pengawasan anggaran negara. Namun kami menolak tudingan tanpa dasar hukum yang jelas serta mempertanyakan regulasi yang dijadikan rujukan dalam pemberitaan tersebut,” ujarnya.

Victor juga mengingatkan 80 perusahaan media yang tergabung dalam SMSI Kaltara agar tetap bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dalam setiap kerja sama maupun pemberitaan.

“SMSI Kaltara berkomitmen memastikan seluruh anggota bekerja profesional, independen, dan berpegang pada Kode Etik Jurnalistik. Kerja sama publikasi tidak boleh menghilangkan independensi redaksi,” pungkasnya.

(*)

Dipusatkan di SMKN Sebatik Barat, Wabup Hermanus Dampingi Wamendikdasmen Resmikan Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Nunukan

NUNUKAN- Wakil Bupati Nunukan Hermanus mendampingi Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen ) Prof Dr Atip Latipulhayat S H LL.M Ph D dan Direktur SMK Kemendikdasmen Dr Arie Wibowo Kurniawan S Si M Ak beserta rombongan dalam kunjungan kerjanya di Sebatik dalam rangka peresmian revitalisasi satuan pendidikan yang ada di beberapa tempat di Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini dipusatkan di Ruang pertemuan SMKN Sebatik Barat, Sabtu 17 Januari 2026.

Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui rehabilitasi, pembangunan, dan penyediaan fasilitas yang memadai (seperti kelas, toilet, perpustakaan) agar lingkungan belajar menjadi aman, nyaman, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.

Kehadiran Wamen Dikdasmen Arif Latipulhayat menekankan bahwa revitalisasi bukan sekadar perbaikan fisik bangunan, melainkan upaya menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan lebih nyaman. Menurutnya yang paling penting adalah menjaga sarana dan prasarana yang sudah ada.

” Disini saya tekankan bahwa pemeliharaan yang paling penting, contohnya seperti WC, tahun ini dibangun, tahun depan isinya jin semua karena kotor, padahal kalau dibersihkan setiap hari insyaallah tidak akan kotor.” Ucapnya sambil tersenyum.

Ditambahnya pendidikan yang berkualitas dimulai dari lingkungan yang layak. Gedung yang kokoh dan fasilitas yang memadai adalah fondasi agar anak didik bisa fokus mengeksplorasi potensi mereka tanpa terganggu dengan hal kecil yang terbiarkan.

” Khusus untuk tahun ini, tolong nanti datanya yang SD dan SMP yang benar benar prioritas yang perlu direvitalisasi, segera datanya,” lanjutnya.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan musyawarah wilayah III PW Persis Kalimantan Utara bertema Kemandirian Jami’iyyah untuk Kemaslahatan Ummat dan Masyarakat Kalimantan Utara dan orasi ilmiah pendidikan dengan judul : Teguhkan Peran Pendidikan Persis dalam Mencetak Kader Berilmu dan Berakhlak.

Dalam kesempatan ini Wabup Hermanus menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk bersinergi dengan Persis dan seluruh elemen pendidikan.

” Kita ingin memastikan pendidikan di perbatasan semakin maju melalui penguatan karakter, peningkatan kualitas pendidikan dan budaya literasi, serta pemanfaatan tehnologi secara bijak tanpa mengurangi ruh pendidikan.” Ungkap Wabup Hermanus.

Menjadi harapan kepada Wamendikdasmen, Kabupaten Nunukan juga mendapat dukungan serta perhatian dalam penguatan pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan, pemerataan tenaga pendidikan, peningkatan mutu layanan, serta penguatan sarana dan prasarana.

Karena menurut Wabup Hermanus menjaga perbatasan bukan hanya soal penjagaan wilayah, tetapi juga memastikan anak-anak perbatasan tumbuh menjadi penjaga masa depan bangsa Indonesia.

” Kepada seluruh peserta musyawarah wilayah Persis Provinsi Kaltara, saya ucapkan selamat bermusyawarah, semoga berjalan dengan lancar, menghasilkan keputusan terbaik, dan menghadirkan program yang nyata manfaatnya bagi umat, bagi daerah, dan bagi bangsa,” jelasnya.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan peletakan batu pertama pembangunan SMA IT Persis Sebatik Barat.

(PROKOMPIM)

Yayasan Laskar Perbatasan Peduli Selenggarakan Bakti Sosial Khitanan Massal

NUNUKAN – Bupati Nunukan diwakili Plt. Sekretaris Daerah Drs. Raden Iwan Kurniawan menghadiri sekaligus membuka Bakti Sosial (Baksos) Khitanan Massal yang diselenggarakan Yayasan Laskar Perbatasan Peduli berkolaborasi dengan Satgas Pamtas Yonkab 13/SL dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia(PPNI) bertempat di Jl.Fatahillah Markas Satgas Pamtas (Tompan) .Sabtu,(17/01)

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Plt. Sekda apresiasi dan terima kasih kepada Yayasan Laskar Perbatasan Peduli yang telah menginisiasi kegiatan sosial ini. Kegiatan khitanan massal bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga wujud nyata perhatian terhadap kesehatan anak-anak, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan.

“Khitanan memiliki manfaat penting, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi agama dan budaya. Melalui kegiatan ini, kita membantu meringankan beban masyarakat, sekaligus memastikan anak-anak kita mendapatkan layanan kesehatan yang aman dan layak.” Ucap Iwan.

Iwan mengucapkan terima kasih kepada para tenaga medis dan relawan yang dengan tulus meluangkan waktu, tenaga, dan keahliannya demi kelancaran kegiatan ini.

“Kepada anak-anakku yang akan dikhitan hari ini, saya berpesan agar tetap berani dan tenang. Ini adalah proses untuk menjadi anak yang sehat, kuat, dan kelak menjadi kebanggaan orang tua, masyarakat, dan daerah. Jangan takut, karena kalian didampingi oleh tenaga medis yang profesional serta orang tua yang selalu mendoakan”, ujarnya.

Lebih lanjut Bupati berharap kegiatan khitanan massal ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

“Semoga Yayasan Laskar Perbatasan Peduli terus berkembang dan konsisten dalam menjalankan misi sosialnya di wilayah perbatasan”, tambahnya.

Ketua Yayasan Laskar Perbatasan Peduli Hamzah mengatakan kegiatan sunatan massal yang diselenggarakan hari ini merupakan kegiatan yang baru pertama kali diadakan sejak berdirinya Yayasan Laskar Perbatasan Peduli dengan maksud untuk membantu warga yang kurang mampu. Kegiatan sosial tersebut diikuti 50 peserta.

“Saya bangga berada di Laskar Perbatasan Peduli dengan kegiatan sosial kepada masyarakat, dan tujuan Laskar Perbatasan Peduli hanya berbagi kepada masyarakat. Apa yang pantas kita berikan, semoga kedepannya kegiatan khitanan massal ini pesertanya kedepan lebih banyak lagi dan kegiatan sosial kita laksanakan yang lebih”, Ungkap Hamzah.

Turut hadir kegiatan tersebut Dansatgas Pamtas Ri-Mly Yonkav 13/SL Letkol Kaveleri Ikhsan Maulana Pradana S.I.P.,M.I.P, Forkopimda kabupaten Nunukan, Ketua KONI Kab.Nunukan Muhammad Yasin, dan para tenaga medis.

(PROKOMPIM)

Wagub Kaltara Ingkong Ala Sampaikan Bela Sungkawa atas Wafatnya Ibunda Markus Yuteng Wakil Ketua DPRD Tana Tidung

TANJUNG SELOR — Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala menyampaikan ucapan duka cita mendalam kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung, Markus Yuteng, atas wafatnya ibunda tercinta Yohana AB bin Ambam Lipat Badindang (82 tahun) pada Jumat 16 Januari.

Ucapan belasungkawa tersebut disampaikan Ingkong Ala sebagai bentuk empati dan kepedulian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kepada keluarga yang ditinggalkan. Ia turut mendoakan agar almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

“Atas nama pribadi dan Pemprov Kaltara, saya menyampaikan turut berdukacita yang sedalam-dalamnya kepada saudara Markus Yuteng dan keluarga. Semoga almarhumah mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan,” kata Ingkong Ala di Baloi Adat Yaki Isun, tempat almarhumah disemayamkan, Sabtu (17/6/2026).

Ingkong Ala sekaligus mewakili Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, berharap keluarga besar almarhumah diberikan ketabahan dalam menghadapi masa duka ini.

“Kehilangan orang tua merupakan duka mendalam, namun ini semua menjadi bagian dari kehendak Tuhan yang harus diterima dengan keikhlasan,” ujar ketua Persekutuan Dayak Kaltara (PDKU) dan Ketua Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Kaltara ini.

Sementara itu, Markus Yuteng menyampaikan terima kasih atas perhatian dan doa yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moril kepada keluarganya.

“Saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, perhatian, dan dukungan yang diberikan oleh Bapak Wagub Kaltara serta semua pihak. Doa dan perhatian ini sangat berarti bagi kami di tengah suasana duka,” kata Markus Yuteng.

“Semua doa yang dipanjatkan menjadi penguat bagi keluarga yang ditinggalkan untuk tetap tabah dan ikhlas menerima kepergian ibunda tercinta,” tutupnya.

Kepergian ibunda Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung tersebut meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, kerabat, dan rekan sejawat. Ucapan duka cita pun turut diucapkan Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali, tokoh masyarakat dan rekan sejawatnya di DPRD Tana Tidung.

(*)