Penulis: mery beranda

SEBATIK — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik yang digelar di Aula PLBN Sebatik, Selasa, (28/05).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Plt. Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Letjen TNI (Purn) Dr. Hilman Hadi, serta dihadiri perwakilan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Forkopimda Kaltara dan Nunukan, pejabat daerah, serta jajaran instansi terkait.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa PLBN Sebatik bukan sekadar gerbang lintas antarnegara, tetapi juga simbol kedaulatan Indonesia di hadapan negara tetangga.

Oleh karena itu, pengoperasian PLBN Sebatik yang merupakan bagian dari program prioritas nasional, menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyusun strategi pengelolaan kawasan perbatasan yang terpadu, berkelanjutan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Kaltara berkomitmen penuh untuk mendukung percepatan pengoperasian PLBN Sebatik demi mewujudkan pelayanan publik yang prima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, serta memperkuat kehadiran negara di wilayah terluar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Zainal juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan perbatasan.

“Kawasan perbatasan tidak hanya menjadi penjaga kedaulatan, tetapi juga harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing,” ujarnya.

Dalam Rakor ini, dibahas berbagai strategi konkret untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan di PLBN, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan, serta memastikan keamanan wilayah yang strategis.

Gubernur Kaltara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan pengoperasian PLBN Sebatik, baik dari sisi infrastruktur, kelembagaan, maupun layanan lintas batas.

Usai Rakor, Gubernur Kaltara bersama Plt. Deputi I KSP, perwakilan BNPP, dan jajaran terkait melakukan peninjauan langsung ke berbagai fasilitas PLBN Sebatik.

Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan infrastruktur, pelayanan, dan sistem pendukung yang ada agar dapat beroperasi optimal dalam mendukung aktivitas lintas batas masyarakat, memperkuat konektivitas antarnegara, serta meningkatkan keamanan wilayah perbatasan.

Rakor ini diharapkan menghasilkan keputusan strategis yang implementatif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sehingga PLBN Sebatik dapat menjadi wujud nyata kehadiran negara di wilayah perbatasan.

Kaltara siap menjadi mitra aktif dalam mewujudkan visi Indonesia Sentris dan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar.

dkisp

TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara resmi meluncurkan Satu Data Daerah Kalimantan Utara sebagai langkah strategis dalam mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat diakses secara terbuka oleh publik. Inisiatif ini menandai komitmen kuat Pemerintah Provinsi dalam memperkuat tata kelola data sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah yang efektif dan inklusif.

Peluncuran ini dilaksanakan sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN). Di tingkat provinsi, komitmen ini ditunjukkan melalui penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah serta pembentukan kelembagaan SDD Kalimantan Utara melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/173/2025.

Dalam forum Satu Data Daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi berhasil mengumpulkan dan memverifikasi 1.961 data statistik sektoral dari seluruh OPD. Proses ini dilaksanakan oleh tim SDD Kalimantan Utara yang terdiri dari Bappeda-Litbang (sebagai Sekretariat Satu Data), Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara (sebagai Wali Data), dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltara (sebagai Pembina Data).

“Satu Data Daerah merupakan bagian integral dari sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Bappenas mendukung penuh implementasi ini sebagai fondasi perencanaan yang lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran,”kata Rolly Rochmad Purnomo, Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital, Bappenas.

Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi, Pusat Data dan Sistem Informasi, Kemendagri Yeni Indah Susanti, ST, MM menyebutkan sebagai bagian dari transformasi digital daerah, Pemprov Kaltara juga memperkenalkan platform E-dataku – Sidara Cantik 2.0, yang merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya. Platform ini menjadi pusat data resmi pemerintah provinsi yang dapat diakses publik secara terbuka dan transparan.

“Integrasi dan interoperabilitas data pemerintah daerah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola yang efisien dan berbasis bukti. Melalui Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, Kemendagri mendorong penyelarasan data lintas daerah dan pusat agar perencanaan dan penganggaran lebih tepat sasaran,”katanya.

Peluncuran Satu Data Daerah Kalimantan Utara ini mendapat dukungan penuh dari Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), sebuah program kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia. Program SKALA mendukung penguatan tata kelola data, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta fasilitasi proses verifikasi data sektoral di Kalimantan Utara.
Dengan semangat keterbukaan dan kolaborasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk akademisi, pelaku usaha, dan media, untuk memanfaatkan platform ini sebagai sumber informasi yang kredibel, guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) secara resmi meluncurkan Satu Data Kalimantan Utara, dilaksanakan di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (27/5) pagi.

Peluncuran dilaksanakan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum bersama Unit Leader of Decentralised Governance, Kedutaan Besar Australia Indonesia, Astrid Kartika, Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas, Rolly Rochmad Purnomo, ST., MM., MSIS., Ph.D., dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendagri diwakili Kabid Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi, Yeni Indah Susanti, ST., M.M

“Semoga dengan peluncuran Satu Data Kalimantan Utara ini, data sebagai salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik,” ucap Gubernur Zainal dalam sambutannya.

Gubernur menyampaikan data memiliki peranan krusial sebagai landasan pengambilan keputusan yang akurat dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, Satu Data Kalimantan Utara ini menjadi urgensi integrasi dan standardisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Sebagai wujud komitmen tersebut, Pemprov Kaltara telah menjalankan tata kelola Satu Data Daerah Provinsi Kalimantan Utara (SDD Kaltara), sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

Gubernur menjelaskan, implementasi SDD Kaltara hingga saat ini telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun implementasi manajemen satu data yang sesuai dengan standar operasional.

Menariknya, implementasi SDD Kaltara bahkan sukses menghasilkan Data Statistik Sektoral Tahun 2024, sesuai dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/220/2024 Tentang Daftar Data Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

“Data Statistik Sektoral Tahun 2024 tersebut kami letakkan dalam platform aplikasi E-Dataku Sidara Cantik 2.0. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari aplikasi SDD Kaltara yang telah ada sejak tahun 2018 dan telah di – Redesign dengan dukungan program Skala sejak tahun 2024,” ucapnya.

“E-Dataku Sidara Cantik 2.0 ini ditujukan sebagai pusat integrasi dan penyebarluasan data daerah provinsi Kalimantan Utara,” tambahnya.

Gubernur berharap peluncuran platform E-Dataku Sidara Cantik 2.0 bisa menjadi momentum penting dalam meningkatkan literasi dan kesadaran akan pentingnya data yang berkualitas.

“Semoga upaya kita bersama dalam memperkuat tata kelola data ini menjadi kontribusi nyata bagi terwujudnya Kalimantan Utara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” tuntasnya.

Hadir diantaranya, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., Counsellor for Human Development Kedutaan Besar Australias, Hannah Derwent hadir secara daring (virtual), Kepala DKISP Kaltara Dr. H. Iskandar, S.I.P., M.Si., Kepala Bappeda Litbang Kaltara Bertius, S.Hut, seluruh jajaran kepala OPD lingkup Pemprov Kaltara, Forkopimda, akademisi dan masyarakat.

(dkisp)