Penulis: mery beranda

NUNUKAN- Sebagai wakil rakyat Arming, S.H Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dapil Nunukan gelar Reses masa persidangan III Tahun 2025 dengan menjaring aspirasi masyarakat diwilayah Nunukan pada Jumat, 30/05/2025.

Arming menyampaikan bahwa melalui reses ini dapat menjadi atensi pemerintah menentukan arah pembangunan kedepannya dalam berbagai sektor.

“Harapan kita aspirasi yang kita jaring betul-betul menjadi prioritas kedepannya dan menjadi atensi pemerintah baik DPRD maupun pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam menentukan arah pembangunan secara ekonomi, kesehatan, pendidikan, pertanian maupun perikanan”. Tuturnya.

Selain itu ia juga memaparkan melalui penjaringan ini dapat menentukan APBD sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada.

“Dilapangan hari ini banyak dikeluhkan masyarakat persoalan ekonomi dengan turunnya harga rumput laut, persoalan infrastruktur jalan yang rusak, kesehatan, pendidikan dan baju sekolah gratis”. Ucap Arming.

Terkait baju sekolah gratis pemerintah daerah Kabupaten Nunukan sudah melaunching mulai dari tingkat PAUD-SMP dan dari masyarakat berharap tingkat SMA juga dapat di gratiskan.

“ini menjadi atensi sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara kebetulan saya di BANGGAR itu akan saya jadikan atensi untuk pertanyakan kepada teman – teman nanti ketika ketemu dengan OPD di Provinsi Kalimantan Utara”. Jelasnya

Kemudian ia juga berharap masyarakat dapat terus berinovasi
dan tidak bergantung hanya pada satu komoditi saja, karena dari pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi sudah banyak mendorong salah satunya melalui bantuan UMKM yang paling di butuhkan masyarakat.

“contohnya persoalan rumput laut terus turun, pemerintah juga sejauh ini berupaya dan saya punya keyakinan itu tapi masyarakat juga harus berinovasi tidak hanya bergantung sama satu komoditi”. Terang Arming

“pemerintah Kabupaten sudah melaunching dan menjadi program unggulan pak Bupati 200 kilometer jalan tani, cetak sawah yang baru. Mudah – mudahan ini bisa ditangkap dan disambut baik oleh masyarakat lain, harapan kita bisa menutupi ekonomi dari sektor yang lain” Lanjutnya.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa perlu adanya kolaborasi baik pemerintah daerah kabupaten, provinsi, maupun pusat agar manfaat bantuan dapat benar- benar tersalurkan sampai ke daerah.

“Memang ada kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten bahkan Pemerintah Pusat bersama DPR RI perwakilan kita seperti bapak Dedi Sitorus, Hasan Saleh, ibu Gubernur sendiri harapan kita bisa berkolaborasi bantuan – bantuan dari Pusat bisa disambut gayung sehingga manfaatnya betul-betul turun sampai ke daerah”.Pungkasnya

(Ysp/#*Mer-03*)

NUNUKAN-Hj.Andi Mariyati selaku Ketua II DPRD Kabupaten Nunukan sosialisasikan peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2015 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang (TPPO), kepada masyarakat maupun kalangan pelajar dan perwakilan instansi. Kegiatan tersebut digelar di Cafe Ruang Kosong, Bhayangkara Nunukan pada Jumat, 30/05/2025 sore.

Maraknya kasus perdagangan orang diwilayah Kabupaten Nunukan, membuatnya perlu pemahaman terhadap peraturan daerah yang ada. Sehingga dalam sosialisasi tersebut turut menghadirkan Narasumber Endah Kurniawatie, S.Psi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Dinas sosial Kabupaten Nunukan.

Sebelumnya Hj.Andi Mariyati mengatakan bahwa Perda ini sebagai bentuk aksi nasional dalam pencegahan dan pemberantasan TPPO.

“Salah satu strategis pencegahan TPPO memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai bentuk tindak kekerasan”. Katanya

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pemerintah daerah dan DPRD membuat perda ini sebagai bentuk pencegahan TPPO, dikarenakan Nunukan sebagai wilayah perbatasan yang rawan dan berpotensi terhadap praktik perdagangan orang.

Kemudian, dalam kesempatan tersebut Endah Kurniawatie, S.Psi selaku Narasumber dalam pemaparannya menjelaskan bahwa perdagangan orang adalah perekrutan, pemindahan, pengangkutan, penyembunyian, pengiriman dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan identitas dan penyalahgunaan kekuasaan untuk posisi rentan.

Endah juga menjelaskan bahwa selain perda nomor 16 Tahun 2015, juga terdapat perda nomor 17 tahun 2015 tentang perlindungan anak dan perempuan yang juga didalamnya mengatur TPPO.

Terkait pencegahan TPPO ia berharap jumlah pelapor dapat meningkat, jika mengetahui adanya indikasi perekrutan maupun pengiriman tenaga kerja secara ilegal.

“Harapan kami jumlah pelapor semakin meningkat dan mengerti bahwa mereka terlindungi”. harapnya

Terakhir ia menghimbau untuk masyarakat yang ingin melapor dapat melalui BP3MI, Kepolisian, KSKP maupun melalui dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Meri

NUNUKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menutup secara resmi Sekolah Parlemen Gen Z For Indonesia yang berlangsung di gedung Aula Kantor Bupati Nunukan, Kamis (29/5)

Mengusung tema “Menyiapkan Generasi Muda, Mengisi Pembangunan Politik dan Kebangsaan”, kegiatan ini diinisiasi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltara berkolaborasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltara dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kaltara.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal mengungkapkan rasa apresiasinya dan terima kasihnya atas terselenggara kegiatan Sekolah Parlemen Gen Z, dimulai pada tanggal 28 – 29 Mei 2025 berjalan dengan baik dan lancar.

“Saya meyakini bahwa kegiatan yang kita tutup pada hari ini menjadi wadah bagi para generasi muda untuk lebih memahami serta mengenal lebih dalam tentang proses demokrasi,” kata Gubernur Zainal.

“Serta suatu inisiatif yang sangat luar biasa untuk dapat membantu generasi muda dalam memahami cara kerja pemerintahan, Hak Asasi Manusia dan berpikir kritis,” sambungnya.

Menurutnya, kegiatan Sekolah Parlemen Gen Z bisa membantu generasi muda menjadi generasi yang mau belajar, berpikir kritis, berdialog sehat, serta menyuarakan pendapat dengan tanggung jawab.

“Saya juga turut bangga bahwa anak – anak disini sangat antusias untuk mengikuti rangkaian kegiatan. Ini merupakan pertanda baik bagi masa depan Kaltara berada di tangan yang tepat serta perubahan besar bagi bangsa ini dimulai oleh para pemuda yang memiliki kesadaran akan pentingnya perubahan demi kemajuan bangsa” ujarnya.

Gubernur Zainal mengajak generasi muda untuk tidak hanya menjadi penonton melainkan aktif dalam pembangunan daerah, yang nantinya akan menjadi penerus pelaksana pembangunan.

“Jadilah pemuda yang tidak hanya peka terhadap isu dan mengkritisi, tetapi harus mampu juga menjadi generasi muda yang mampu memberikan solusi,” tegasnya.

Kepada generasi muda diharapkan bisa terlibat aktif dalam musyawarah daerah, forum pemuda, komunitas sosial, bahkan ruang – ruang digital yang bisa dijadikan alat perjuangan untuk kebaikan bersama.

Gubernur Zainal mengajak semuanya untuk belajar bersama, berdiskusi, dan saling mendukung dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Kaltara serta menjaga persatuan dan kesatuan.

“Teruslah belajar, berkarya dan bersama kita membangun Kaltara untuk bisa terus maju menghadapi era globalisasi ini. Mari kita bersama kita juga menjadikan Kaltara yang mampu berdaya saing bersama generasi muda yang melek politik, menjunjung tinggi HAM dan siap menjadi pemimpin dimasa depan,” tutupnya.

Terlihat hadir diantaranya, anggota Komisi VII DPR-RI, Hj. Rahmawati Zainal A. Paliwang, S.H, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kaltara, H. Muhammad Nasir, S.E,. M.M,. CSL, Wakil Bupati Kabupaten Nunukan, Hermanus, S.Sos, jajaran Bawaslu Kaltara, Universitas Kaltara, KNPI Kaltara, beserta para siswa – siswi Sekolah Parlemen Kaltara.

(dksip)