Penulis: mery beranda

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri acara pelantikan pengurus Komite Olahraga dan Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kaltara, bertempat di Aula Hall A, Lantai 6 RSUD dr. H. Jusuf SK Kota Tarakan, Ahad (1/6) malam.

Dalam acara ini, Ketua Umum KORMI Nasional, Adi Hakim secara resmi melantik H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., sebagai Ketua Kormi Kaltara masa bakti 2025 – 2029.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan ucapan selamat kepada ketua terpilih dan jajaran pengurus KORMI Kaltara yang telah dilantik. Ia menuturkan bahwa pelantikan ini bukan hanya seremonial semata, tapi juga awal dari tanggung jawab yang besar.

“Pelantikan ini tentu bukanlah sekadar seremonial semata, tetapi merupakan awal dari sebuah amanah dan tanggung jawab besar untuk terus menggerakkan semangat olahraga masyarakat di Bumi benuanta yang kita cintai ini,” kata Gubernur Zainal.

Orang nomor satu di Kaltara ini juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltara berkomitmen untuk mendukung penuh segala bentuk kegiatan yang mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk melalui olahraga rekreasi.

Selanjutnya, Gubernur Zainal berharap melalui kepengurusan yang baru ini dapat membawa Kormi Kaltara untuk semakin maju serta tanamkan semangat dalam melayani masyarakat.

“Saya berharap, kepengurusan yang baru ini dapat membawa Kormi Kaltara semakin maju, semakin aktif, dan semakin berdampak. Bangun komunikasi yang baik, terus berinovasi, jaga kekompakan, serta tanamkan semangat melayani masyarakat,” ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Kormi Kaltara terpilih Achmad Djufrie juga sebagai Ketua DPRD Kaltara menuturkan bahwa Kaltara adalah provinsi yang kaya akan budaya dan keindahan alam, serta memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan olahraga masyarakat.

“Ke depan, kami di Kormi Kaltara akan fokus pada beberapa hal penting yaitu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga rekreasi di semua usia, mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, organisasi mitra, dan komunitas lokal,” jelas Achmad.

“Melestarikan olahraga tradisional dan budaya lokal sebagai bagian dari identitas kita, dan mengembangkan even – even kreatif yang menyenangkan, edukatif, dan inklusif,” pungkasnya.

(dkisp)

 

TANJUNG SELOR — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara, Novy Gregory Antonius Pelenkahu, MBA., Ak., CA., CFrA., CSFA., CPA., CIAE, mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk terus meningkatkan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Dalam pertemuan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, BPK mencatat bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi oleh Pemprov Kaltara telah mencapai 81 persen.

“Kami mengapresiasi komitmen Pemprov Kaltara dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Harapan kami, capaian ini dapat terus ditingkatkan hingga mencapai 100 persen,” ujarnya saat wawancara di Kantor DPRD Provinsi Kaltara, Senin, (2/6).

Dalam kesempatan tersebut, Novy juga mengingatkan pentingnya peran DPRD dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
“DPRD dapat membahas hasil pemeriksaan BPK bersama BPK dan melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi. Sinergi ini penting agar komunikasi antara DPRD, Pemda, dan BPK lebih efektif,” terangnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltara, Dr H Zainal A Paliwang, SH, M.Hum mengungkapkan pemprov berkomitmen untuk menyelesaikan tindaklanjut BPK dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sesuai ketentuan, pemerintah daerah diberi waktu 60 hari untuk menyampaikan rencana aksi atas temuan BPK, namun Pemprov Kaltara berharap bisa menyelesaikan lebih cepat.

“Kalau bisa satu minggu atau dua minggu selesai, ya kita selesaikan segera. Saya sudah instruksikan agar perangkat daerah terkait menindaklanjutinya, dan segera merinci pertanggungjawaban keuangan dengan baik,”katanya.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya semangat perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kita harus terus melakukan perbaikan pengelolaan keuangan ini setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Ini bukan hanya soal opini WTP, tapi bagaimana pengelolaan keuangan kita betul-betul sesuai aturan, transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” jelasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kalinya dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kaltara Tahun 2024.

Penyerahan LHP BPK-RI atas LKPD Pemprov Kaltara dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Tahun 2025, di Ruang Sidang Lemlai Suri DPRD Provinsi Kaltara, Senin (2/6).

LHP BPK RI diserahkan Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Novy Gregory Antonius Pelenkahu, MBA., Ak., CA., CFrA., CSFA, CPA, CIAE., kepada Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum didampingi Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, SE, M. Si., bersama Ketua DPRD Provinsi Kaltara, H. Achmad Djufrie, SE., M.M.

Gubernur Zainal dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

“Laporan ini cermin transparansi dan akuntabilitas kita bersama. Ini adalah cermin bagaimana setiap rupiah anggaran dikelola untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Gubernur Zainal

Ia mengungkapkan, melalui penyerahan laporan ini menjadi upaya dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dia juga mengapresiasi BPK RI atas kerja keras dan profesionalismenya dalam melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap LKPD 2024. Tak hanya menerima hasil, dirinya menegaskan komitmen penuh Pemprov Kaltara untuk segera menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK.

“Temuan BPK menjadi masukan berharga bagi kami untuk terus berbenah. Kami siap menindaklanjuti dengan langkah – langkah konkret agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik,” jelasnya.

Kemudian, Gubernur Zainal menerangkan bahwa opini yang diperoleh bukanlah tujuan akhir semata, melainkan motivasi untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, meningkatkan kapasitas SDM, dan membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

“Sinergi kuat, niat baik, Kaltara maju, rakyat pun senang, seraya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung pembangunan daerah yang transparan dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.

Turut hadir diantaranya, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kaltara, Dwi Sabardiana, S.E., M.A., CFrA., CSFA, ERMCP, Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara, pimpinan instansi vertikal Kaltara, Forkopimda serta perwakilan organisasi kemasyarakatan, dan tamu undangan.

(dkisp)

 

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menjadi inspektur upacara pada Peringatan Hari Lahir Pancasila digelar di Lapangan Agathis, Senin (02/06/2025).

Dalam amanatnya, Gubernur Zainal membacakan pidato resmi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI), Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

Gubernur Zainal menekankan pentingnya persatuan, dengan menghayati sila yang terkandung dalam Pancasila, semuanya mengandung prinsip yang menuntun pada pembangunan nasional.

“Dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah telah menetapkan asta cita sebagai 8 agenda prioritas menuju Indonesia Emas. Salah satu yang paling fundamental dalam asta cita tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia,” ucapnya.

Menurut Gubernur Zainal, dikatakannya kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Dalam era digitalisasi dan globalisasi saat ini, tantangan terhadap Pancasila juga semakin nyata seperti penyebaran paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi.

“Melalui asta cita kita dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai – nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan, mulai dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital,” jelasnya.

Ia menerangkan, melalui BPIP sebagai lembaga yang bertugas membina dan memperkuat  ideologi Pancasila terus berkomitmen menghadirkan berbagai program strategis.

Gubernur Zainal menyebutkan tugas yang diemban ini tidak bisa dijalankan sendiri, namun perlu melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah hingga daerah, pejabat hingga masyarakat, tokoh agama hingga pemuda, yang memiliki peran penting menjadi pelaku utama pembumian Pancasila.

“Mari kita jadikan hari lahir Pancasila bukan sekadar seremonial tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila,” tutup Gubernur Zainal.

(dkisp)