Penulis: mery beranda

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si membuka kegiatan Musyawarah Provinsi (Musprov) Ke-2 Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (Kormi) Provinsi Kaltara, digelar di Aula Hall A, Lantai 6 RSUD dr. H. Jusuf SK Kota Tarakan, Minggu (01/06/2025).

Dalam sambutannya, Datu Iqro mengucapkan selamat datang kepada jajaran pengurus Kormi Nasional yang hadir di provinsi Kaltara. Diharapkan kehadiran Kormi Nasional dapat memotivasi serta membagikan ide – ide program kerja untuk Kormi Kaltara beberapa tahun kedepan.

“Dengan sinergi yang solid antara pemerintah daerah, Kormi Nasional, Kormi Provinsi dan kabupaten / kota, kita dapat bersama – sama memajukan olahraga masyarakat di Kalimantan Utara,” kata Datu Iqro

Datu Iqro menjelaskan Kormi bukanlah sekedar organisasi olahraga semata, namun merupakan amanat dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Kedua regulasi ini, sebut Datu Iqro menegaskan bahwa olahraga masyarakat adalah bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia, mendukung kesehatan jasmani, rohani dan sosial masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kaltara berkomitmen mendukung pengembangan olahraga masyarakat, serta terus berupaya meningkatkan sinergi lintas sektor, diantaranya sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan sosial dengan pendekatan berbasis olahraga

“Gunakan forum ini sebagai ajang untuk bertukar ide, gagasan dan pemikiran dalam rangka merumuskan program kerja untuk Kalimantan Utara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” ucap Datu Iqro.

“Mari kita jadikan Kormi sebagai wadah inklusif dan inspiratif untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Utara yang bugar, sehat dan berdaya saing,” pungkasnya.

Hadir dalam Musprov Kormi diantaranya, Ketua Umum Kormi Nasional, Adil Hakim dan ketua dan pengurus Kormi Kabupaten / Kota se- Kaltara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Rapat Koordinasi (Rakor) Swasembada Pangan dan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi digelar di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (2/6).

Rakor yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara ini dihadiri Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, Tenaga Ahli Menteri Prof. Ir. Muhammad Arsyad, S.P., M.Si, Ph.D., dan Ir. Hendri Sosiawan, CESA, Ketua Satgas Swasembada Pangan Kaltara, Dr. Inneke Kusumawaty, S.TP., M.P., serta Wakil Walikota Tarakan, Ibnu Saud Is.

Dalam rakor tersebut, Gubernur menyampaikan dukungannya terhadap program swasembada pangan, khususnya terkait Luas Tambah Tanam (LTT) melalui tanam Optimasi Lahan, tanam reguler dan tanam padi gogo, serta pembentukan koperasi desa / kelurahan merah putih di Kaltara.

“Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen penuh mendukung upaya percepatan swasembada pangan nasional,” kata Gubernur.

Dalam upaya dukungan percepatan pencapaian swasembada beras tahun 2025 – 2026 tersebut, provinsi Kaltara telah menetapkan target tanam padi pada tahun 2025 seluas 32.549 hektar yang tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota.

“Dengan rincian target tanam reguler seluas 18.011 hektar, target tanam oplah 10.258 hektar, dan target tanam padi gogo 4.280 hektar,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, strategi ini merujuk pada lahan sawah yang potensial serta pengembangan padi gogo pada lahan kering yang direncanakan penanamannya pada periode September hingga November 2025.

Terangnya, provinsi Kaltara telah melaksanakan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Yakni sebanyak 447 desa dan 35 kelurahan di Kaltara sudah melaksanakan musyawarah khusus pembentukan koperasi desa / kelurahan merah putih.

“Jumlah koperasi desa / kelurahan yang sudah terbentuk adalah sebanyak 406 koperasi desa / kelurahan merah putih. Sampai saat ini penerbitan akta pendirian koperasi menjadi badan hukum masih berproses,” beber Gubernur Zainal.

Gubernur berharap rakor ini dapat melahirkan langkah konkret dalam mempercepat pencapaian target tanam, panen dan produksi beras di Kaltara demi terwujudnya swasembada beras nasional pada tahun 2025 – 2026.

“Mari jadikan momentum ini sebagai pemantik semangat bersama menjadikan Kaltara sebagai provinsi yang tangguh di bidang pertanian dan ketahanan pangan, serta sebagai upaya kita mewujudkan Kalimantan Utara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan serta mendukung tercapainya Swasembada Beras Nasional dan Visi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

(dksip)

 

TARAKAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si., resmi membuka acara Coaching Clinic Penguatan Tim Evaluasi dan Tim Review atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kegiatan yang digelar di Swiss Bell Hotel Tarakan pada Selasa (3/6) tersebut, dilaksanakan selama dua dari tanggal 3 Juni – 4 Juni 2025, bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan LPPD dan pemenuhan SPM serta menghasilkan laporan yang berkualitas tinggi, transparan dan akurat.

Wagub Ingkong menyampaikan bahwa hasil evaluasi atas LPPD tahun 2022 dan atas LPPD tahun 2023 telah diumumkan, dengan keseluruhan capaian Pemerintah Provinsi Kaltara dan kabupaten / kota pada tahun 2023 mendapatkan predikat “Sedang”.

“Namun demikian capaian ini tetap perlu menjadi perhatian kita bersama, atas hasil evaluasi tersebut kita harus terus berbenah,” ucap Wagub Ingkong.

Wagub Ingkong mengatakan bagi pemerintah pusat, LPPD dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pembinaan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja, serta mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip Good Governance.

Ungkapnya, pada bulan Mei lalu Pemprov Kaltara telah berhasil mendapatkan penghargaan SPM Award 2025 pada kategori Kinerja Terbaik Provinsi di Regional Kalimantan.

“Perlu kita ingat bahwa tujuan kita menerapkan SPM, bukanlah untuk memperoleh penghargaan, tetapi yang lebih penting dari pada itu yakni untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kaltara,” jelasnya.

Untuk diketahui, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Terdapat enam bidang layanan dasar yang harus diterima masyarakat diantaranya, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Diakhir sambutannya Wagub Ingkong berharap melalui kegiatan Coaching Clinic ini, para narasumber dapat memberikan kesamaan pemahaman kepada seluruh evaluator.

“Proses evaluasi tidak hanya menjadi alat ukur peringkat semata, namun juga sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kualitas pelayanan publik,” tutupnya.

Acara ini dihadiri Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara Totok Prihantoro, Ak., M.Si, Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja Wilayah II Ditjen Otda Kemendagri Amril Rahim, AP. S. Sos, M.Si, Inspektur Inspektorat Daerah Kaltara, Yuniar Aspiati, SE, M. AP., CGCAE dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Kaltara Taufik Hidayat, S. TP, M.Si.

(dkisp)

 

TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bekerjasam dengan Program Sinergi, Kolaborasi & Akselerasi untuk Layanan Dasar (SKALA) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025.

Giat Bimtek SPM Tahun 2025 tersebut dibuka oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si di Swiss Bell Hotel Tarakan, Senin (02/06/2025).

Dalam momen tersebut, Datu Iqro mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas terselenggaranya Bimtek SPM Tahun 2025 yang diinisiasi oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kaltara.

Datu Iqroo menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum menikmati kemudahan dan keterjangkauan atas pelayanan dasar, karenanya pembangunan berbasis SPM ini dirasa sangat penting untuk dilaksanakan bersama.

“Keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan akses terhadap pelayanan dasar masyarakat dapat mengungkit nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” kata Datu Iqro.

Disamping itu, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan dalam menggerakkan segala potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya, dengan melibatkan peran serta masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, Pemprov Kaltara akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat, melalui kreativitas serta inovasi semaksimal dan seprofesional mungkin demi terwujudnya Kaltara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan dengan berbasiskan sumber daya lokal.

Selanjutnya, Datu Iqro mengatakan pada tanggal 23 Mei 2025 lalu, Pemprov Kaltara telah berhasil mendapatkan penghargaan SPM Award 2025 dalam kategori Kinerja Terbaik Provinsi di Regional Kalimantan.

“Penghargaan ini patut kita syukuri bersama, sebagai sebuah apresiasi atas kinerja terbaik dalam penerapan standar pelayanan minimal. Namun perlu diingat bahwa sejatinya tujuan kita menerapkan pembangunan berbasis SPM, bukanlah untuk memperoleh penghargaan, tetapi lebih penting dari itu yakni untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kaltara,” tutupnya.

(dkisp)