Penulis: mery beranda

JAKARTA-Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bukan sekadar wadah organisasi, tetapi gerakan kolektif untukmenjaga marwah pers nasional di ranah digital.

Demikian Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., Guru Besar Bidang Hukum Kebijakan Publik yang juga Ketua Dewan Pembina SMSI dalam sambutannya ketika membuka dialog nasional bertema “Media Baru: Peluang dan Tantangannya”.

Dialog nasional yang mengambil tempat di Kantor SMSI Pusat, Jalan Vereran, Jakarta, dan diperluas dengan aplikasi zoom berlangsung Selasa, 7 Oktober 2025.

“Kita ingin memastikan transformasi media berjalan dengan etika, akurasi, dan keberpihakan pada
kebenaran serta kepentingan publik,” kata Harris Arthur Hedar dalam pembukaan dialog.

Hadir sebagai pembicara selain Ketua Umum SMSI Firdaus, juga Ketua Dewan Pakar SMSI, Prof. Yuddy Chrisnandi, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, dan pembicara lainnya seperti Dr. Abraham Samad, Prof. Henry Subiakto, Hersubeno Arif, dan Ilona Juwita,

Menurut Ketua Dewan Pembina Harris, SMSI harus terus berupaya:
⁃ Mendorong literasi digital bagi
masyarakat dan ekosistem media,
⁃ Memperjuangkan perlindungan hukum bagi jurnalis dan perusahaan media siber, serta.
⁃ Meningkatkan kompetensi teknologi dan bisnis media.
⁃ Menjaga sinergi dengan pemerintah, Dewan Pers, dan pemangku kepentingan lainnya.

“ Saya berharap dialog ini melahirkan pemikiran tajam dan rekomendasi konkret, baik untuk SMSI sendiri maupun bagi dunia media siber Indonesia,” tuturnya.

Tentu yang juga sangat penting bagaimana kita menghadapi derasnya konten user generated, algoritma platform global, serta tantangan etik dan hukum. Bagaimana media siber tetap menjadi watchdog demokrasi sekaligus adaptif terhadap perkembangan industri.

“Kita harus menjadikan SMSI rumah besar bagi media siber yang kredibel, berdaya, dan berpihak pada kepentingan bangsa. Akhir kata, saya mengapresiasi kerja keras
panitia, Dewan Pakar, dan seluruh pengurus SMSI atas penyelenggaraan forum penting ini.

Mari kita jadikan momentum ini sebagai pijakan memperkuat kualitas media siber Indonesia, agar
tetap tangguh, adaptif, namun tidak kehilangan jatidiri dan tanggung jawab sosialnya.

Terkait tema yang dipilih dalam dialog ini, bagi SMSI yang mempunyai ribuan perusahaan media siber, fenomena ini menghadirkan dua sisi.

Pertama peluang besar untuk memperluas jangkauan, mempercepat distribusi informasi,dan memperkuat demokratisasi pengetahuan.

Dan kedua, tantangan serius berupa arus disinformasi, hoaks, polarisasi opini, serangan siber, dan tekanan model bisnis media yang terus berubah.

Sebagai Dewan Pembina, saya memandang, Dialog Nasional ini menjadi momentum penting bagi SMSI untuk memperkuat kapasitas strategis media siber Indonesia, agar tetap independen, profesional, dan memiliki daya saing tinggi di era platform digital global.

(*)

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si memimpin langsung Apel Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Lapangan Agatis, Senin (6/10) pagi.

Dalam amanatnya mewakili Gubernur Kaltara, Wagub Ingkong menyampaikan pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip gotong royong, dalam sanubari setiap individu, khususnya bagi abdi negara.

“Individu-individu saling bekerja sama, berbagi tugas, dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama, juga perlu untuk kita tanamkan dalam diri sanubari kita masing-masing,” kata Wagub Ingkong.

Wagub Ingkong menekankan dengan semangat bekerja sama, berbagi tugas, dan saling membantu merupakan fondasi utama untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun Kaltara.

Dalam pesan ini, ia juga menggaris bawahi pentingnya soliditas dan sinergi di antara seluruh elemen birokrasi Kaltara dalam mewujudkan semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, dbukan hanya sekadar seremoni, tetapi juga ajakan nyata bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kaltara untuk mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai landasan etos kerja dan pelayanan publik,” ucapnya.

Wagub berpesan kepada seluruh jajaran pemerintahan dapat menjaga persatuan dan kesatuan dalam menghadapi berbagai tantangan demi mewujudkan visi Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera.

Pemprov Kaltara berharap, melalui peringatan ini, semangat Kesaktian Pancasila akan terus menginspirasi seluruh masyarakat Kaltara untuk terus bekerja sama, berkolaborasi, dan menjaga kerukunan, demi kesinambungan pembangunan daerah.

(dkisp)

PALEMBANG – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri Gala Dinner Kontingen Provinsi Kaltara) menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) XVII Tahun 2025, Sabtu (4/10).

Dalam momen tersebut, Gubernur Zainal menyampaikan rasa syukur dan bangga atas keikutsertaan Kaltara dalam ajang olahraga antar Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Indonesia.

Ia menuturkan keikutsertaan Kaltara bukan hanya sekadar untuk meraih medali, tetapi juga menjadi ajang memperlihatkan karakter ASN yang tangguh, disiplin, sehat, dan menjunjung tinggi sportivitas.

“Malam ini bukan sekadar jamuan makan malam saja, tetapi momentum untuk menyatukan semangat, meneguhkan tekad, dan memperkuat rasa kebersamaan seluruh kontingen sebelum berlaga di ajang nasional yang bergengsi ini,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur Zainal juga menyampaikan kebanggaannya atas komposisi kontingen Kaltara yang terdiri dari putra-putri terbaik daerah, yang tidak hanya berprestasi di tempat kerja, tetapi juga memiliki semangat juang tinggi di bidang olahraga.

Ungkapnya, bahwa semangat tersebut mencerminkan sosok ASN Kaltara yang sehat, produktif, dan berintegritas.

Lebih jauh, ia berharap ajang Pornas Korpri dapat menjadi sarana mempererat silaturahmi antar ASN dari seluruh Indonesia, sekaligus memperlihatkan bahwa Kaltara siap bersaing dengan semangat pantang menyerah.

“Saya yakin dengan tekad yang kuat dan persiapan yang matang, kontingen Kaltara akan mampu memberikan hasil terbaik dan membawa pulang prestasi yang membanggakan,” tegas Gubernur.

Menutup sambutannya, Gubernur Zainal memberikan pesan kepada seluruh atlet dan official agar menjaga kekompakan, menjunjung tinggi sportivitas, serta bertanding dengan penuh semangat dan percaya diri.

“Tunjukkanlah bahwa kita bukan hanya datang untuk berpartisipasi, tetapi untuk memberikan yang terbaik bagi Kaltara,” pungkasnya.

(dkisp)

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri Pelantikan dan Pelatihan Kader Lanjut (PKL) ke-1 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kaltara, digelar di Gedung Wanita, Jumat (3/10) malam.

“Selamat dan sukses kepada seluruh pengurus yang baru dilantik, serta apresiasi setinggi-tingginya kepada PMII yang telah konsisten membina, mencetak dan melahirkan kader-kader bangsa yang berkarakter, berilmu serta memiliki komitmen kebangsaan dan keislaman,” ucap Gubernur Zainal membuka sambutannya.

Gubernur Zainal mengatakan PMII adalah organisasi mahasiswa yang memiliki sejarah panjang dalam mengawal perjalanan bangsa.

Dia menuturkan saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakstabilan ekonomi global, perubahan iklim, disinformasi ruang digital, hingga masalah ketimpangan pembangunan yang terasa di berbagai daerah.

Untuk itu Gubernur mendorong peran aktif pemuda dan mahasiswa untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan, memperkuat literasi dan menghadirkan solusi yang kreatif serta berkeadilan.

Dikatakannya, dengan pelatihan kader lanjut ini merupakan momentum penting untuk memperkuat kapasitas, menajamkan wawasan kebangsaan, dan menumbuhkan semangat kepemimpinan.

“Saya berharap para kader yang mengikuti kegiatan ini dapat menjadi generasi yang visioner, kritis, inovatif dan siap berkontribusi bagi pembangunan Indonesia, khususnya Kaltara,“ pungkasnya.

Turut hadir Herman, S.Pi anggota DPRD Provinsi Kaltara sekaligus Ketua IKA PMII Kaltara, Ketua PKC PMII Kaltara Muhammad Nur Arisan, Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokrodan Ketua KOPRI PB PMII Wulansari Aliyatus S., forkopimda dan tamu undangan.

(dkisp)

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah menyiapkan aturan layanan blokir dan pendaftaran ulang nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) pada telepon genggam, ponsel disebut juga Handphone (HP).

Dalam Siaran Press Release pada Sabtu (4/10), Direktur Jenderal (Dirjen) Infrastruktur Digital Kemkomdigi Wayan Toni Supriyanto menegaskan pada layanan blokir dan pendaftaran ulang IMEI nama ponsel ini bukanlah seperti aturan balik nama pada kendaraan bermotor.

Ia menambahkan pada peraturan ini, Kemkomdigi juga tidak akan mewajibkan pengguna memiliki tanda kepemilikan ponsel.

“Kami perlu meluruskan, tidak benar jika seolah-olah Kemkomdigi akan mewajibkan setiap ponsel memiliki tanda kepemilikan seperti BPKB motor. Ini sifatnya sukarela, bagi yang ingin mendapatkan perlindungan lebih jika ponselnya hilang atau dicuri,” ucap Wayan Toni.

“Wacana ini adalah tindaklanjut dari aspirasi masyarakat yang identitasnya kerap kali disalahgunakan saat HP hilang atau dicuri,” sambungnya.

IMEI, sebut Wayan, berfungsi sebagai identitas perangkat resmi yang telah terdaftar di sistem pemerintah. Dengan hadirnya sistem ini, ponsel hasil tindak pidana bisa diblokir sehingga tidak lagi memiliki nilai ekonomis bagi pelaku kejahatan.

Namun sebaliknya, konsumen yang membeli perangkat legal dapat merasa lebih aman dan nyaman.

Lanjutnya, IMEI juga bermanfaat untuk mencegah peredaran ponsel ilegal atau Black Market (BM), melindungi konsumen dari penipuan, memastikan kualitas dan garansi resmi, serta membantu aparat mengurangi tindak kriminal pencurian ponsel.

“Dengan IMEI, masyarakat bisa lebih tenang. Kalau ponsel hilang atau dicuri, perangkat bisa dilaporkan dan diblokir. Kalau ditemukan kembali, bisa diaktifkan lagi. Jadi ini bukan beban baru, melainkan perlindungan tambahan untuk masyarakat,” ujarnya.

Kendati demikian, Wayan menjelaskan bahwa wacana ini masih dalam tahap menerima masukan dari masyarakat, belum dibahas di level pimpinan

“Direktur kami menyampaikan hal ini dalam forum diskusi akademik di ITB, tujuannya untuk mendengar masukan dari para akademisi, praktisi, dan masyarakat sebelum ada keputusan lebih lanjut,” terangnya.

Melalui klarifikasi ini, Kemkomdigi menegaskan kembali bahwa wacana kebijakan blokir IMEI secara sukarela ini adalah upaya melindungi konsumen dan menjaga keamanan ekosistem digital Indonesia, bukan menambah aturan birokratis yang memberatkan masyarakat.

(dkisp)