Penulis: mery beranda

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 Provinsi Kaltara, digelar di Swissbell Hotel Tarakan, Jumat (3/10).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Zainal menyebutkan kunjungan ini tidak hanya bagian dari program kerja DPR RI, tetapi juga merupakan wujud perhatian dan komitmen DPR RI dalam mengawal pembangunan di provinsi Kaltara.

“Selamat datang kepada para anggota DPR RI dan Wamendagri beserta rombongan di Bumi Benuanta, Provinsi Kaltara. Semoga kedatangan ibu dan bapak sekalian membawa perubahan dan manfaat bagi Kaltara,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur menjelaskan Provinsi Kaltara sebagai Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memiliki garis batas langsung dengan negara tetangga Malaysia di wilayah Sebatik, Krayan, Lumbis Ogong dan Long Midang.

“Kondisi geografis seperti ini menghadirkan tantangan dan tanggung jawab strategis yang membutuhkan dukungan kebijakan pusat secara berkelanjutan,” ucapnya.

Dalam paparannya, ia menuturkan Provinsi Kaltara memiliki beberapa wilayah yang tidak bisa diakses dengan transportasi darat maupun sungai dan laut yaitu wilayah Krayan, berada di Kabupaten Nunukan.

“Di Krayan walau berbatasan langsung dengan Malaysia, namun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) belum terbangun,” ujarnya.

Ia mengungkapkan sampai saat ini ada dua (2) PLBN yang belum terbangun, sedangkan PLBN yang sudah terbangun baru ada tiga (3) dan sudah diresmikan langsung oleh Presiden Ir. Joko Widodo.

Lebih lanjut, Gubernur Zainal berharap dua PLBN ini dapat segera terbangun lagi yaitu di Krayan dan Sei Menggaris.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A. menyebutkan DPR RI sudah membentuk Pansus Reformasi Agraria, yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan agraria di seluruh penjuru Republik Indonesia.

“Kaltara paling kaya memiliki letak strategis dan memiliki banyak kekayaan alam karena tidak hanya berbatasan darat dan laut, tapi sungai dan udara semua ada. Dan untuk itu perlu pembangunan PLBN secepatnya,” bebernya.

“PLBN disini Kaltara seharusnya jadi paling banyak, bisa lima dengan Sei Menggaris,” sambung Deddy Sitorus.

Menurutnya Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI memiliki aspek geopolitik yang sangat penting, dari aspek pertahanan, sosial hingga budaya. Dia berharap dari Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dapat secara serius menjaga marwah Republik Indonesia di daerah perbatasan.

“Perbatasan ini memiliki makna ganda sebagai penjaga integritas wilayah sekaligus etalase negara. Kehadiran Komisi II DPR RI hari ini sebagai fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Bima Arya Sugiarto mengatakan terkait perkembangan PLBN di Kaltara, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap percepatan transfer dana pusat ke daerah.

“Saat ini Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara intensif melakukan pemetaan, terkait kebutuhan daerah yang bisa digabung dalam kebutuhan pusat. Apakah ini dilaksanakan pemerintah daerah atau pemerintah pusat ini masih dibicarakan lagi,” jelas Bima Arya.

Terkait masukan Gubernur Kaltara dan Anggota Komisi II DPR RI, Bima Arya menegaskan akan terus berkoordinasi Kemenkeu agar dapat mempercepat regulasi dan dukungan dalam percepatan pembangunan di Provinsi Kaltara, khususnya PLBN yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

(dksip)

TANJUNG SELOR – Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya di Lingkungan Kalimantan Utara secara resmi mengumumkan hasil akhir Selter JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

Hasil akhir tersebut tertuang pada Nomor 21/PANSEL/JPTM/X/2025 tentang Hasil Akhir Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025. Untuk pengumuman hasil akhir dapat dilihat melalui https://kaltaraprov.go.id/pengumuman

Ketua Pansel, Komjen (Pol), Drs. Tomsi Tohir., M.Si mengungkapkan hasil akhir ini sesuai dengan surat rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 18125/R-AK.02.03/SD/K/2025 dan hasil rekapitulasi penilaian dari Rekam Jejak, Uji Kompetensi, Penulisan Makalah dan Uji Gagasan/Wawancara Selter JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

“Di mana dari pengumuman tersebut merekomendasikan 3 nama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dapat diangkat menjadi JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara,” katanya, Rabu (1/10). Nama-nama tersebut meliputi Denny Harianto (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah), Ferdy Manurun Tanduk Langi (Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah), Sanusi (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Provinsi Kalimantan Utara.

“Seluruh rangkaian Tahap Selter JPT Madya Sekprov Kaltara termasuk wawancara dengan ketua dan seluruh anggota Pansel telah berjalan dan tentunya dibawah pengawasan BKN,” jelasnya

Plt. Kepala BKD Kaltara, Andi Amriampa mengungkapkan, tiga nama tersebut akan disampaikan ke Gubernur Kaltara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Di mana, PPK akan merekomendasikan 1 nama untuk diangkat menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

“Tugas kami dari BKD akan menyiapkan proses administratifnya, baik itu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun ke Sekretariat Negara (Setneg),”katanya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) bertema “Menuju Corporate University: Diseminasi, Transformasi, dan Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029”.

Kegiatan yang digelar di Ballroom Hotel Luminor, Rabu (1/10) tersebut, dibuka oleh Gubernur Kaltara dalam hal ini diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kaltara, Pollymaart Sijabat, SKM, M.A.P.

Pollymaart menuturkan saat ini Kaltara berada di tahap akselerasi pembangunan, dan karena itu Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menjadi aparatur yang kompeten, profesional, dan adaptif agar percepatan pembangunan dapat terlaksana dengan maksimal.

​“Tantangan besar menuntut kita untuk mampu menyiapkan ASN yang memiliki integritas tinggi. ASN harus mampu berperan sebagai motor penggerak utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” kata Pollymaart.

Rakernis, sebut Pollymaart dapat menjadi landasan strategis untuk mentransformasi sistem pengembangan kompetensi ASN, memastikan seluruh aparatur siap menghadapi tantangan akselerasi pembangunan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Ungkapnya saat ini Kaltara berada di tahap akselerasi pembangunan, dan untuk itu ASN wajib menjadi aparatur yang kompeten, profesional, dan adaptif agar percepatan pembangunan dapat terlaksana dengan maksimal.

​​Mengusung tema “Menuju Corporate University” disebut “Corpu”, menekankan bahwa ini bukan hanya sekadar konsep pelatihan biasa, namun Corpu adalah sebuah transformasi menyeluruh dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur.

​“Corporate University hadir sebagai model strategis untuk membangun budaya belajar di lingkungan birokrasi. Ini memfasilitasi peningkatan kompetensi individu, sekaligus mensinergikan proses pembelajaran dengan pencapaian kinerja organisasi secara menyeluruh,” jelas Pollymaart

​Terangnya konsep ini selaras dengan arahan kebijakan nasional terkait SDM unggul, produktif, dan berdaya saing. Pengembangan kompetensi ditekankan harus terstruktur, berkesinambungan, dan terintegrasi dengan visi pembangunan daerah.

​Terdapat Tiga (3) Pilar Utama Peta Jalan ASN 2025-2029 pada Rakernis ini menjadi wadah penting untuk merumuskan langkah nyata. Pertama tersusunnya Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan Kompetensi ASN 2025–2029 yang sejalan dengan kebijakan nasional dan daerah.

Kedua, ​terbangunnya Budaya Belajar di Lingkungan ASN yang mendorong inovasi, kolaborasi, serta keberanian dalam melakukan perubahan, serta ketiga, dengan terwujudnya Sistem Corporate University Pemprov Kaltara yang akan menjadi pusat pengembangan talenta ASN.

​Pollymaart menutup sambutannya menekankan bahwa program ini adalah proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi, kolaborasi, dan komitmen bersama.

“Kesinambungan program hingga 2029 ini harus kita kawal untuk menghasilkan SDM aparatur yang benar-benar unggul, kompeten, dan siap menghadapi persaingan global,” pungkasnya.

(dkisp)

TARAKAN– Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Pabrik Minyak Goreng di Kaltara, yang digelar di Ruang Pertemuan Hotel SwissBell Tarakan, Selasa (30/9).

Dalam kesempatan itu turut hadir juga Pelaksana Tugas (Plt). Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Republik Indonesia (RI), Dr. Abdul Roni Angkat, S.TP., M.Si., para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk pemilik Pabrik Kelapa Sawit (PKS), asosiasi petani, serta perwakilan pemerintah pusat dan daerah.

“Insyaallah pabrik minyak goreng ini akan kita bangun di Kaltara. Ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kaltara, tapi kalau bisa lebih, kita ekspansi ke wilayah Borneo,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur Zainal menyampaikan bahwa rencana pembangunan pabrik minyak goreng di Kaltara ini merupakan cita-cita lama yang sudah ia impikan sejak tiga tahun lalu.

Rapat ini juga diadakan sebagai tindak lanjut atas arahan langsung dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman di agendakan turut hadir dalam rapat ini namun harus kembali ke Jakarta, meski demikian, semangat pembahasan tidak surut.

Gubernur menuturkan pembangunan pabrik minyak goreng tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan penuh dari para pemilik PKS. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk bersama-sama mendukung terwujudnya pembangunan pabrik di Bumi Benuanta.

“Tanpa dukungan dari PKS yang ada di Kaltara, pembangunan pabrik ini tidak akan ada artinya. Kita harapkan bahan baku dari 20 PKS di Kaltara bisa menyuplai produksi pabrik nantinya,” tegasnya.

Di sesi diskusi tersebut, dia juga mendengar secara langsung dan menampung masukan dan saran, dari kapasitas produksi masing-masing PKS, dari harian maupun bulanan, hingga mekanisme kontrak atau kerja sama ekspor yang selama ini dijalankan.

Menurutnya, informasi tersebut akan menjadi dasar utama dalam perencanaan pembangunan pabrik minyak goreng agar sesuai dengan kondisi lapangan. “Tidak hanya berfokus pada sisi industri, tetapi hingga peran penting petani plasma dalam ekosistem kelapa sawit di Kaltara,” jelasnya.

Lebih jauh, Gubernur Zainal berharap petani plasma dapat dihimpun dalam wadah asosiasi yang serupa dengan yang sudah berjalan di provinsi lain, seperti SIAT (Sumatera Selatan).

“Kita perlu data berapa ribu petani plasma yang ada di Kaltara dan luasan lahan sawit yang mereka miliki, ini penting agar mereka juga bisa menyuarakan aspirasinya melalui asosiasi. Kami mohon bimbingan dari Pak Setyono agar petani plasma di Kaltara bisa lebih terorganisir dan sejahtera,” ucapnya.

Rakor ini menjadi langkah awal konkret dalam mewujudkan kemandirian industri minyak goreng di Kaltara, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah.

Gubernur Zainal berharap melalui pembangunan pabrik minyak goreng ini akan memberikan manfaat luas, terutama dalam menstabilkan harga bahan pokok dan inflasi daerah, serta memperluas lapangan kerja bagi masyarakat di Kaltara.

(dkisp)