Penulis: mery beranda

JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si didampingi Inspektur, Inspektorat Daerah Kaltara, Yuniar Aspiati, S.E., M.AP., menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Inspektorat Daerah Tahun 2025 berlangsung di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Rabu (8/10) pagi.

Mengangkat tema “Penguatan Sinergi Pembinaan dan Pengawasan Dalam Rangka Mendukung Keberhasilan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, Rakornas tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Muhammad Tito Karnavian.

Mendagri Tito menyampaikan bahwa melalui peran Inspektur selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki jaringan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah memastikan setiap program pembangunan baik secara top-down maupun bottom-up dapat dilaksanakan keseluruhannya.

“Inspektorat Daerah sebagai APIP memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai Strategic Partner dan Trusted Advisor bagi kepala daerah dalam memastikan program prioritas berjalan sesuai prinsip Good Governance serta mendukung kemandirian fiskal daerah,” ucap Mendagri Tito.

Mendagri Tito mengatakan peran tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan probity audit terhadap proyek strategis daerah, serta pengembangan berbagai alternatif creative financing guna memperkuat pembangunan daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Lebih lanjut Tito menuturkan bahwa APIP memiliki tiga peran yang sentral di antaranya memberikan keyakinan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masing-masing dalam hal ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas.

“Dimulai dari sebelum ditetapkan sebagai produk kebijakan, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah”, jelasnya.

Pada Rakornas ini turut dilakukan penyerahan penghargaan Aggaraksa Dharma kepada Inspektur Daerah dengan kinerja terbaik oleh Mendagri kepada lima Inspektur Provinsi, sepuluh Inspektur Kabupaten, dan sepuluh Inspektur Kota.

Acara dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Penguatan APIP Daerah antara Mendagri dengan Kepala BPKP yang dilanjutkan dengan Launching Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes).

(dkisp)

TANJUNG SELOR — Rektor Universitas Kaltara (Unikaltar) Dr. Didi Adriansyah menilai pendirian Sekolah Garuda oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dan transformatif dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, terutama bagi wilayah perbatasan seperti Kalimantan Utara (Kaltara).

Menurutnya, kehadiran Sekolah Garuda di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, bukan hanya simbol pemerataan pendidikan nasional, tetapi juga momentum kebangkitan pendidikan daerah perbatasan menuju Indonesia Emas 2045.

“Pendirian Sekolah Garuda ini menunjukkan perhatian Presiden terhadap daerah perbatasan seperti Kaltara. Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tapi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul, berkarakter, dan berdaya saing global,” ujar Didi Adriansyah, Kamis (9/10/2025).

Didi menjelaskan, Sekolah Garuda akan berfokus pada bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM). Program ini menjadi wujud nyata dari visi Presiden Prabowo untuk memperluas kesempatan bagi anak-anak Indonesia dari seluruh penjuru negeri agar dapat menembus perguruan tinggi terbaik dunia.

“Selama ini kesenjangan pendidikan masih terasa antara Jawa dan luar Jawa. Dengan Sekolah Garuda di Tanjung Selor, kita berharap ketimpangan ini bisa dikurangi. Anak-anak di Kaltara juga berhak mendapatkan akses pendidikan kelas dunia,” tambahnya.

Rektor Unikaltar menegaskan pentingnya kolaborasi antara Sekolah Garuda dan perguruan tinggi lokal, termasuk Unikaltar sendiri, untuk membangun ekosistem pendidikan unggul di wilayah perbatasan.

“Kami di Universitas Kaltara siap bersinergi. Kolaborasi riset, pendampingan guru, dan integrasi pembelajaran berbasis STEM bisa menjadi bentuk kontribusi konkret perguruan tinggi bagi keberhasilan Sekolah Garuda,” ujarnya.

Didi menyoroti pentingnya sistem penerimaan siswa yang inklusif dan berkeadilan. Menurutnya, perlu diterapkan kuota afirmatif berbasis wilayah dan ekonomi, agar anak-anak dari pelosok dan keluarga dengan keterbatasan ekonomi mendapat kesempatan yang sama.

“Minimal 50 hingga 60 persen siswa berasal dari daerah pedalaman dan perbatasan. Kuota afirmatif ini harus menjadi komitmen moral, supaya Sekolah Garuda benar-benar menjadi jembatan bagi anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas,” tegasnya.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah melakukan roadshow dan sosialisasi langsung ke daerah-daerah terpencil di Kaltara, agar informasi tentang Sekolah Garuda tersampaikan secara merata. Menurutnya, kehadiran Sekolah Garuda juga tidak boleh mengurangi perhatian pemerintah terhadap SMA, SMK, dan MA yang sudah ada. Sekolah-sekolah tersebut, kata Didi, tetap menjadi tulang punggung dalam menyiapkan siswa sebelum memasuki jenjang pendidikan unggul.

“Sekolah Garuda harus menjadi pusat inovasi pendidikan, bukan eksklusif. Justru ia harus menjadi lokomotif yang menarik seluruh sistem pendidikan daerah agar ikut maju,” tutupnya.

(dkisp)

Malinau —Festival Budaya IRAU ke-11 resmi dibuka pada Selasa, 7 Oktober 2025, di Panggung Budaya Padan Liu’ Burung. Pembukaan acara berlangsung meriah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Malinau.

Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Prov. Kaltara, H. Achmad Djufrie, S.E., MM Beserta Anggota DPRD Prov. Kaltara dapil Malinau, Pdt. Robenson Tadem, Agus Salim, S.Sos, Hendri Tuwi , S.E., M.Si, dan Ibu Listiani. Dalam acara tersebut juga di hadiri ribuan masyarakat, tokoh adat, dan tamu penting, termasuk Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman.

Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, dalam sambutannya menyatakan syukur atas terselenggaranya IRAU. Ia menekankan bahwa festival ini lebih dari sekadar seremoni.

“IRAU adalah ekspresi dari keberagaman etnik, proses pembelajaran, dan pelestarian budaya. Melalui kegiatan ini, kita menumbuhkan kebersamaan, toleransi, serta menggerakkan ekonomi kerakyatan,” jelasnya.

Angkat Peran Strategis Pengendali Air Tema festival tahun ini adalah “Malinau Negeri Sang Pengendali Air, Kaltara Terang, No Indonesia Gelap”, dengan subtema “Dari Malinau Menyala, Harapan Menuju Kaltara Maju, Indonesia Emas.”

Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, S.E., M.Si. menegaskan bahwa Festival IRAU adalah wujud nyata semangat masyarakat Malinau dalam melestarikan budaya dan kearifan lokal. Menurutnya, IRAU bukan hanya pesta, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur dan perayaan atas keberagaman yang menyatukan. Ia juga menilai usia ke-26 tahun Kabupaten Malinau sebagai momentum penting untuk terus maju dan berdaya saing di wilayah perbatasan Kaltara.

Festival Budaya IRAU akan berlangsung selama 20 hari, menyuguhkan beragam pertunjukan seni, budaya, dan pameran pembangunan. Acara ini semakin meriah dengan partisipasi 551 pelaku UMKM. Kehadiran ratusan UMKM ini diharapkan memberikan dampak ekonomi langsung yang signifikan bagi daerah, berupa peningkatan penjualan dan perputaran uang Daerah.

(Humas DPRD Kaltara)