Lima Catatan Strategis Fraksi KKN Terhadap RAPBD Perubahan Nunukan T.A 2025

NUNUKAN– Pandangan Umum fraksi Karya Kebangkitan Nasional (KKN) terhadap Nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2025, yang disampaikan oleh juru bicara fraksi KKN Ryan Antoni dalam rapat paripurna DPRD Nunukan pada Rabu, 27/08/2025.

Dalam penyampaian Ryan Antoni fraksi KKN memberikan tanggapan dan saran strategis yang nantinya dapat menjadi rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Pertama, Fraksi KKN mendukung langkah pemerintah daerah kabupaten Nunukan dalam melakukan berbagai kebijakan strategis dalam rangka efisiensi anggaran dengan melakukan evaluasi program baik saat ini sudah berjalan maupun yang belum terlaksana.

Kedua, fraksi KKN meminta pemerintah daerah kabupaten Nunukan untuk giat dalam meningkatkan PAD, misalnya dalam sektor pajak rumput laut, kelapa sawit, tempat lahan parkir serta sarang burung walet yang di anggap minim pendapatannya.

Ketiga, pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektifitas pembangunan ekonomi didaerah. Selain itu, masyarakat dan pelaku usaha UMKM juga mempunyai peran strategis dalam mempercepat pembangunan ekonomi di daerah Kabupaten Nunukan.

Keempat, fraksi KKN berharap pemerintah daerah dapat melakukan langkah inovatif dalam mengoptimalkan program yang berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan serta mempermudah dalam proses memberikan perizinan bagi pelaku usaha UMKM.

Ryan Antoni mengatakan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan, pelatihan maupun bantuan modal bagi pelaku UMKM, sehingga dapat memberikan semangat menstabilkan perekonomian di Kabupaten Nunukan.

Kelima, fraksi Karya Kebangkitan Nasional mendorong pemerintah daerah kabupaten Nunukan untuk memanfaatkan secara optimal atas semua pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital bagi kepentingan langsung masyarakat.

Terakhir Antoni meyampaikan bahwa Fraksi partai KKN mendukung pemerintah daerah jika tetap mengedepankan skala prioritas pada setiap program kerjanya dan tidak melakukan rasionalisasi anggaran pada sektor krusial yaitu sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik.

Meri