Pj. Sekprov Tutup Digital Leadership Academy, Tingkatkan Kepemimpinan Adaptif Di Era Digitalisasi

TANJUNG SELOR – Penjabat (Pj.) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Bustan, SE., M. Si yang mewakili Gubernur Kaltara secara resmi menutup kegiatan Digital Leadership Academy (DLA) untuk level Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

Berkolaborasi bersama Microsoft Indonesia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sukses melaksanakan kegiatan Penguatan Kompetensi Kepemimpinan Digital di Lingkungan Pemerintahan di gelar di Ballroom Hotel Luminor, Kamis (24/04/25).

Bustan mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada para pemangku kepentingan mendukung terselenggaranya kegiatan ini terkhususnya dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi RI).

“Digital Leadership Academy ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas pejabat tinggi pratama dalam menghadapi dinamika era digital yang terus berkembang,” kata Bustan.

Terangnya, langkah ini sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam membangun kepemimpinan digital yang adaptif dan kolaboratif.

Dengan mengusung tema “Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif”, Bustan menilai sangat relevan dengan tantangan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi saat ini.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi bersama Microsoft Indonesia, tidak hanya mampu menghadirkan teknologi terdepan, namun juga membawa wawasan global dalam menjawab tantangan lokal.

Mengakhiri sambutannya, Bustan berpesan agar ilmu dan pemahaman yang diperoleh dari pelatihan ini tidak berhenti pada teori, tetapi diaplikasikan secara nyata dalam tugas dan pelayanan publik.

“Keberhasilan transformasi digital tidak mungkin terwujud tanpa adanya kepemimpinan yang visioner dan responsif. Semoga semangat perubahan dan kolaborasi terus tumbuh untuk mewujudkan Kalimantan Utara yang lebih maju melalui transformasi digital,” ucapnya.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemkomdigi, Dr. Ir. Bonifasius Wahyu Pudjianto, M.T., beserta Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, Ir. Noor Iza, M.Sc hadir secara daring (zoom meeting) menyampaikan terima kasih atas sinergi yang terjalin dalam kegiatan ini.

“Ini adalah bentuk nyata kolaborasi pusat dan daerah dalam memperkuat kapasitas SDM aparatur menuju pemerintahan berbasis digital,” ujar Bonifasius.

Dalam acara penutupan pelatihan DLA tersebut dihadiri seluruh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Kaltara, serta para penguji seminar Rencana Aksi Prof. Dr. Endang Wirjatmi Trilestari, M.Si, Dr. Hary Budiarto, M.Kom, Prof. Dr. Ignasius D.A. Sutapa, M.Sc, Drs. Sadjan, M.Si, Dr. H. Suriansyah, MAP, Ir. Herry Abdul Aziz, dan Kepala BPSDM Kaltara Rohadi, S.E., M.AP.

(dkisp)

“Kamus Perbatasan”, Konsep Wabup Hermanus Tentang Master Plan Pembangunan Nunukan Berdasar Karakteristik Wilayah

NUNUKAN- “Kita perlu narasi untuk menyampaikan ke pemerintah pusat”

Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Nunukan Hermanus S Sos di tengah tengah kesibukannya menghadiri kunjungan Wamen Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI dan menghadiri undangan musyawarah Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Nunukan (HPMN KT) di Kota Tarakan, Kamis (25/04/2025)

Menurut Hermanus, dalam pengelolaan pembangunan di Kabupaten Nunukan, pemerintah daerah seharusnya memiliki “Kamus Perbatasan”.

Kamus perbatasan yang dimaksud adalah Master Plan pengelolaan Kabupaten Nunukan berdasarkan potensi kewilayahan sebagai daerah perbatasan negara, baik potensi sumberdayanya ataupun permasalahan dan tantangannya.

“Setiap wilayah di Kabupaten Nunukan ini berbeda beda karakteristiknya. Pulau Nunukan, Krayan, Sebatik, dan wilayah Kabudaya berbeda beda potensi serta geopolitiknya, sehingga perencanaan pembangunannya juga harus memperhatikan hal tersebut”, tambahnya.

Lanjut dikatakan, dalam upaya “menjemput” perhatian pemerintah pusat tersebut, isu perbatasan harus ditekankan dalam master plan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Nunukan tersebut.

“Bila kita punya master plan tersebut, maka kita punya data untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Dan data tersebut tidak perlu terlalu deskriptif, tetapi langsung ke bentuk program, by name by adress”, tambahnya.

Menurutnya untuk menjalankan konsep tersebut setidaknya ada 9 perangkat daerah yang berperan dalam Kamus Program Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan yaitu (1) Bappeda, (2) Dinas Pendidikan, (3) Dinas Kesehatan, (4) Dinas PU-PR, (5) Dinas PERKIM, (6) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, (7) Dinas Perikanan dan (8) Dinas Perhubungan, dan (9) adalah Badan Pengelola Perbatasan Daerah

” Kesembilan OPD ini memiliki peranan yang penting dalam menjalankan konsep ini”, tambahnya.

Selanjutnya wakil bupati Nunukan hermanus juga membagi kamus program pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan berdasarkan karakteristik wilayah

Kamus Program Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Berdasarkan Karateristik Wilayah yakni (1) Kawasan Perbatasan Pulau Kota Nunukan, (2) Kawasan Perbatasan Pulau Kota Sebatik, (3) Kawasan Perbatasan Kabudaya, (4) Kawasan Perbatasan Krayan

“Keempat Karakteristik Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan tersebut haruslah memiliki Kamus Program Pembangunan Kawasan Perbatasan masing-masing wilayah sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan tantangannya” ungkap Hermanus

Hermanus menambahkan jika hal tersebut disusun maka pembangunan daerah kabupaten Nunukan memiliki platform Pembangunan Berkelanjutan dan Inovatif Berbasis Potensi Kawasan.

Lebih lanjut Hermanus menjelaskan, hal ini bukanlah hal yang baru dan perlu pemahaman dan komitmen bersama dalam pelaksanaannya.

“Hal Ini pernah disampaikan oleh pak Paridil Murad (Wakil Bupati Nunukan periode Tahun 2016 – 2020). Jadi tiap tiap wilayah ini berbeda beda sehingga kebutuhannya juga berbeda. Bila kita punya Master plannya, mudah kita menyampaikan data. Sudah 25 tahun kita membangun dengan melihat setiap wilayah secara sama “, tutupnya.

(PROKOMPIM)

Pj. Sekprov Dorong Smart City Kaltara

TANJUNG SELOR – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, SE., M.Si., membuka resmi acara Sosialisasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas Se-Provinsi Kalimantan Utara dengan tema “Road Map Inovasi Smart City” Tahun 2025.

“Dengan road map ini, kita memiliki arah yang jelas untuk mengembangkan kabupaten/kota  di Kaltara yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkelanjutan dan berbasis teknologi,” kata Bustan di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (24/4).

Bustan menyampaikan program provinsi cerdas yang diluncurkan hari ini adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah provinsi untuk mewujudkan Kaltara yang tidak hanya maju, tetapi juga pintar dalam menghadapi tantangan abad ke-21.

Dikatakannya, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, swasta, akademisi hingga masyarakat.

Mendukung program ini, Bustan menuturkan perlu menciptakan ekosistem inovasi yang terbuka dan inklusif, pada setiap ide dan kontribusi diberikan kesempatan untuk berkembang.

Dalam road map ini, telah ditetapkan beberapa langkah strategis yang menjadi fondasi bagi pembangunan Smart City di Kaltara. Pertama akan berfokus pada pengembangan infrastruktur digital yang kuat dan merata, di setiap wilayah dapat menikmati akses yang sama ke teknologi informasi.

Kedua akan mendorong pengembangan layanan publik yang berbasis teknologi yang dimulai dari kesehatan, pendidikan hingga transportasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kemudian, ketiga akan memfasilitasi inovasi dan kewirausahaan, terutama di kalangan generasi muda agar mereka dapat menjadi agen perubahan yang aktif.

Bustan berharap semua pemangku kepentingan yang hadir dapat memahami pentingnya program ini dan terlibat aktif dalam implementasinya.

“Kita tidak hanya membangun untuk masa kini, tetapi juga untuk generasi masa depan. Mari kita jadikan Kalimantan Utara sebagai contoh bagi provinsi lain dalam mengembangkan Smart City yang berkelanjutan dan inovatif,” pungkasnya.

Dalam sosialisasi ini turut menghadirkan narasumber dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informastik Kalimantan Timur H. Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si dan Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintahan Digital Daerah, Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Kemkomdigi RI) Indriani R, S.Sos., M.Sc.

(dkisp)

Pemprov Kaltara Tampung Aspirasi PGRI

TANJUNG SELOR-Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) dalam hal ini diwakilkan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si menerima audiensi Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) se-Kaltara, Rabu (23/4/25).

Audiensi dilaksanakan di Gedung Gadis 2, turut dihadiri juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara, Syamsuddin Arfah beserta rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara.

Datu Iqro menyampaikan audiensi ini terkait rencana dihentikannya insentif bagi tenaga pengajar yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara kepada tenaga pendidik dan staf sekolah yang di bawah naungan kabupaten/kota.

“Pertemuan ini kita fasilitasi melalui Dinas Pendidikan tapi intinya kami ini akan mencatat masukan – masukan, dan memberikan masukan kepada pimpinan,” kata Datu Iqro ditemui selepas audiensi.

Datu Iqro menuturkan dalam diskusi tersebut berjalan cukup baik dan kondusif, sempat ada permintaan untuk  membuat keputusan. “Tapi kami selaku staf tidak mungkin membuat keputusan tersebut, kami hanya memberi masukan kepada pimpinan,” jelasnya.

Terangnya, pada penghentian insentif bukan berarti Pemprov Kaltara lepas tangan. Insentif tetap akan diberikan kepada guru SMA, SMK, dan SLB berdasarkan kewenangan provinsi yaitu Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Sedangkan pada pemerintah kabupaten / kota memiliki wewenang di TK, PAUD, SD dan SMP. Oleh karena itu, ia memastikan akan menampung seluruh masukan dari PGRI dan akan disampaikan kepada Gubernur Kaltara.

“Kita jalankan kewenangan itu sesuai aturan yang ada, selama ini kita pemerintah provinsi membantu kehidupan kesejahteraan guru ini, tapi di tahun ini anggaran kita terbatas juga.  Sesuai aturan dan Permendagri, kami pemerintah provinsi harus penuhin urusan wajib dulu baru bisa kita bantu di tingkat kabupaten / kota,” ujar Datu Iqro.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto mengatakan terkait keputusan ini diambil, karena menyusul temuan berulang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai pemberian insentif tersebut tidak sesuai kewenangan pemerintah provinsi.

“Sekali lagi karena efisiensi anggaran kita harus konsen dan fokus terhadap kewajiban menjadi Mandatory Spending, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kegiatan lainnya harus dipenuhi. Karena ada beberapa urusan wajib yang belum dipenuhi yaitu infrastruktur pelayanan publik, pengawasan dan sebagainya,” ucapnya.

Selanjutnya, Denny meminta para guru TK, PAUD, SD, dan SMP agar dapat memahami kondisi ini, karena sudah ada aturan yang mengatur secara jelas dan ada resiko beserta sanksinya.

(dkisp)

Lika – Liku Perjuangan Para Peserta UTBK

NUNUKAN – Ada yang menginap di hotel, ada yang menginap di kantor perwakilan Nunukan di Tarakan, dan ada pula yang menumpang di rumah keluarga atau teman. Ada yang naik speed boat, ada yang naik kapal laut, dan ada pula yang naik kapal ferry untuk sampai di Tarakan. Ada yang didampingi orang tua, ada yang didampingi kakak atau teman karib, namun lebih banyak yang berangkat sendiri.

Itulah sekelumit perjuangan puluhan alumnus SMA, SMK dan MA di kabupaten Nunukan untuk mengikuti Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) dalam Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tahun 2025 di Univeritas Borneo Tarakan.

Berbagai cara boleh dilakukan, tapi tujuan mereka sama, yakni lolos masuk Perguruan Tinggi Negeri.

Magnet PTN sampai saat ini masih sangat kuat karena disamping lebih berkualitas, biaya kuliah juga lebih ringan jika dibandingkan dengan PTS.

UTBK tahun 2025 direncanakan akan berlangsung mulai dari tanggal 23 April hingga 5 mei mendatang.

Salah satu calon peserta UTBK dari Kabupaten Tana Tidung bernama Abdul Mujahid mengaku sudah hampir satu minggu ini berada di Tarakan untuk mengikuti UTBK. Selama di Tarakan, ia mengaku tinggal di rumah salah satu kerabatnya.

Mujahid yang merupakan alumnus SMA Al-Khaerat KTT ini mengaku mengambil jurusan Ekonomi Syariah dan jurusan Kehutanan di Universitas Mulawarman.

“Saya sebetulnya ingin mengambil jurusan hukum syariah, tapi karena Unmul tidak ada, makanya saya ganti mengambil jurusan ekonomi syariah,” kata Mujahid yang punya cita – cita jadi penghulu ini.

Lain Mujahid lain pula Ikmal. Ia memilih menginap di hotel selama di Tarakan karena tidak punya keluarga dekat yang tinggal di Tarakan. Ikmal yang berasal dari SMA Nunukan ini memilih jurusan Teknik Informatika di UBT pada UTBK kali ini.

Pada UTBK kali ini, ternyata ada juga peserta yang berasal dari Tawau, Malaysia, dia adalah Asyadiatul Akma. Ia mengaku tinggal bersama kedua orang tuanya di wilayah Balung, Tawau, Malaysia.

Asyadiatul Akma yang menempuh pendidikan di SMA 5 Malang ini mengaku bahwa dirinya sebetulnya mendapatkan beasiswa di Universitas Negeri Malang. Namun Ia memilih tidak mengambil beasiswa tersebut karena jauh dari kedua orang tuanya. Akhirnya, gadis mungil ini memilih ikut UTBK dengan mengambil jurusan Aquakultur dan Agroteknologi di UBT.

“Insya Allah optimis, karena saingannya juga tidak terlalu besar,” kata Asyadiatul.

UTBK adalah pintu masuk menjadi mahasiswa, gerbang bagi para pelajar untuk masuk ke dunia kampus, dunia intelektual. UTBK selalu meninggalkan kenangan bagi para pesertanya, ada cerita senang, dan ada pula cerita tentang kesedihan. Semua itu akan jadi memori yang tersimpan sampai tua.

Dalam Konferensi Pers nya saat agenda Peninjauan UTBK di Universitas Borneo Tarakan, Kemendikti Sains dan Teknologi merilis data Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tahun 2025 terdiri dari 3 jalur, yakni Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri.

Untuk SNBT, secara nasional daya tampung di tahun 2025 ini pada jenjang Diploma 3 (D3) sebanyak 21.819, Diploma 4 (D4) sebanyak 27.911 dan jenjang Sarjana (S1) sejumlah 209.834.

(PROKOMPIM)