Hermanus Berharap Ada Kuota Khusus Bagi Putra – Putri Kaltara Diterima di Fakultas Kedokteran UBT 

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan Hermanus berharap dibukanya Fakultas Kedokteran di Universitas Borneo Tarakan (UBT) pada tahun 2024 lalu bisa dimanfaatkan oleh para alumnus SMA, SMK, dan MA di Kabupaten Nunukan yang bercita – cita ingin jadi dokter. 

Harapan itu disampaikan Hermanus saat mengikuti kegiatan Pembukaan Gedung Baru Fakultas Kedokteran UBT oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (DiktiSaintek) Republik Indonesia Prof. Fauzan, Rabu (23/4).

“Saat ini di Universitas Boreno sudah dibuka fakultas kedokteran, peluang ini harus disambut baik oleh anak anak kita yang memang punya cita – cita jadi dokter, sehingga dalam beberapa tahun mendatang mereka bisa kembali mengabdi di Nunukan dan menutup kekurangan dokter yang sampai saat ini masih menjadi persoalan kita di Kabupaten Nunukan,” kata Hermanus.

Hermanus mengakui, antusias dan minat para alumnus SMA, SMK, maupun MA dari Kabupaten Nunukan yang ingin jadi dokter masih sangat besar. Namun untuk bisa lolos di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tingkat persaingannya juga sangat tinggi.

Untuk itu, Ia berharap agar pihak Kementerian Diktisainstek maupun UBT bisa memberikan kuota khusus kepada putra – putri terbaik di wilayah Kaltara agar bisa diterima di fakultas Kedokteran.

“Meskipun seleksi masuk perguruan tinggi negeri ini sifatnya terbuka, namun kita – kita yang ada di Kaltara ini tentu berharap ada perlakuan khusus, atau kuota khusus, sehingga memberi peluang yang lebih besar kepada anak – anak kita,” kata Hermanus.

Fakultas Kedokteran merupakan fakultas baru yang mulai dibuka pada tahun 2024. Saat ini jumlah mahasiswanya sudah mencapai 38 orang, dan pada tahun 2025 ini akan menerima mahasiswa baru sebanyak 50 calon mahasiswa baru.

Pembukaan gedung baru Fakultas Kedokteran ini diharapkan bisa makin menunjang kegiatan perkuliahan bagi para mahasiswa. Gedung megah berlantai 3 ini diharapkan bisa menjadi kawah candradimuka bagi lahirnya dokter – dokter handal di wilayah Kaltara.

(PROKOMPIM)

Wabup Hermanus Ikut Dampingi Wamen Diktisaintek Tinjau UTBK di UBT Hermanus : Mudah – Mudahan Tahun ini Yang Lolos Bisa Lebih Banyak

NUNUKAN – Wakil Menteri (Wamen) Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) Republik Indonesia Prof Fauzan melakukan kunjungan kerja ke Universitas Borneo Tarakan untuk meninjau pelaksanaan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2025 di Universitas Borneo Tarakan (UBT), Rabu (23/4).

Gubernur Kaltara Zainal Paliwang, jajaran Forkopimda Provinsi Kaltara, Walikota Tarakan Khairul, Wakil Bupati Nunukan Hermanus, serta beberapa pimpinan Instansi Vertikal menjemput kedatangan rombongan Wamen Dikti di Bandara Juwata Tarakan, dan ikut mendampingi selama kegiatan peninjauan tersebut.

Di UBT Tarakan, Wamen Dikti yang juga didampingi oleh Ketua Pelaksana SNPMB Tahun 2025 Tjitjik Sri Tjahjandarie melihat secara langsung pelaksanaan UTBK.

Mereka sempat memberikan semangat dan motivasi kepada para calon peserta UTBK, melihat – lihat ruang komputer yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan UTBK, serta memberikan pengarahan singkat kepada para pengawas UTBK.

Kepada para pengawas, Tjitjik berpesan agar pengawasan kepada para calon peserta UTBK dilakukan secara cermat dan sungguh sungguh.

Menurut Tjitjik, meskipun UTBK dilaksanakan dengan sistem CAT (Computer Assisted Test) namun peluang terjadinya kecurangan masih ada karena kemajuan teknologi.

“Saat ini sudah ada kamera yang ditanam di bawah kulit yang memungkinkan peserta tes merekam soal dan mengirimkan kepada orang lain agar bisa dibantu dalam menjawab soalnya. Alat ini sangat sulit dideteksi, jadi saya minta kita harus benar – benar teliti dalam melakukan pengawasan,” kata Tjitjik.

Pada SNPMB Tahun 2025 ini, jumlah peserta UTBK yang melaksanakan ujian di UBT sebanyak kurang lebih 3500 peserta. Mereka sebagian besar berasal dari berbagai kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Kaltara, seperti Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, Bulungan, Malinau, dan Tarakan. Ada juga beberapa peserta UTBK yang berasal provinsi lain, seperti dari Kaltim, Sulawesi Selatan, bahkan dari Pulau Jawa.

Wakil Bupati Nunukan Hermanus yang ikut menyertai kunjungan tersebut berharap agar pada SNPMB Tahun 2025 ini, jumlah peserta yang dinyatakan lolos bisa meningkat dari tahun – tahun sebelumnya.

”Kita berdoa, semoga yang lolos tahun ini bisa lebih banyak dari tahun – tahun sebelumnya,” kata Hermanus.

(PROKOMPIM)

MTQ XX Kabupaten Nunukan 2025 Resmi Ditutup, Kecamatan Nunukan Kembali Raih Juara Umum 

NUNUKAN – Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XX tingkat Kabupaten Nunukan tahun 2025 sukses diselenggarakan di Kecamatan Sembakung. Acara penutupan yang sempat diguyur hujan tersebut tetap berlangsung dengan meriah di Lapangan Sepak Bola Desa Atap, pada Selasa (22/04/2025) malam.

Kegiatan ini mendapat apresiasi besar dari berbagai pihak yang terlibat, terutama dari Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, H. Munir, ST, M.A.P yang mewakili Bupati Nunukan H. Irwan Sabri dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih, rasa syukur atas kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan MTQ XX tingkat Kabupaten Nunukan yang berlangsung di Kecamatan Sembakung.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah, saya mengucapkan rasa syukur, bahagia dan bangga serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan MTQ XX tingkat Kabupaten Nunukan di Kecamatan Sembakung ini, yang merupakan salah satu upaya memacu pengembangan Tilawah, kemampuan anak didik, Hafalan serta pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci Al Quran dan juga lahirnya generasi milenial yang Qurani” ujarnya.

Acara MTQ tahun ini dirayakan oleh antusiasme para peserta dan masyarakat yang mendukung keberlangsungan acara.

Dalam kesempatan itu, Bupati Nunukan H. Irwan Sabri dalam sambutannya juga memberikan selamat kepada para juara MTQ. Baik Qori–Qoriah maupun Hafidz–Hafidzah, yang telah menunjukkan kemampuan terbaik mereka.

Ia mendorong peserta yang belum berhasil agar tetap semangat dan terus berlatih.

“Saya mengucapkan selamat kepada para peserta yang meraih juara, sedangkan bagi peserta yang belum berhasil menunjukkan prestasinya agar terus berlatih dan memacu diri untuk bisa berprestasi pada ajang yang sama pada tahun berikutnya.

“Saya berpesan kepada seluruh peserta agar terus menekuni ilmu Al-Qur’an sehingga menjadi insan yang cerdas, agamis, dan berbudi pekerti luhur,” paparnya.

Acara penutupan ini diakhiri dengan ucapan syukur yang disampaikan oleh Asisten Kesra, H. Munir mewakili Bupati Nunukan sebagai tanda resmi berakhirnya MTQ XX tingkat Kabupaten Nunukan tahun 2025 yang disertai dengan pemukulan beduk dan kembang api.

“Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil’alamin, Musabaqah Tilawatil Qur’an tingkat Kabupaten Nunukan tahun 2025 resmi saya nyatakan di tutup,” katanya.

Terkait dengan juara lomba, Keputusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Nunukan dengan Nomor 04/LPTQ/KAB-NNK/IV/2025 tentang penetapan Juara Umum Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) XX tingkat Kabupaten Nunukan di Kecamatan Sembakung tahun 2025 maka ditetapkanlah :

Juara 1 Kecamatan Nunukan dengan Nilai 76

Juara 2 Kecamatan Sebatik Timur dengan Nilai 74

Juara 3 Kecamatan Sebatik dengan Nilai 44.

Dari hasil tersebut maka ditetapkanlah Juara Umum dipegang kembali oleh Kecamatan Nunukan, setelah pada tahun 2024 sebagai tuan rumah, Kecamatan Nunukan meraih juara umum.

Sementara Untuk MTQ tingkat kabupaten Nunukan tahun depan, tahun 2026, Sebatik Barat sebagai tuan rumah.

Selain hadiah berupa piagam atau tropi, masing-masing juara mendapatkan uang pembinaan sebesar 8 juta rupiahuntuk juara satu, 6 juta 500 ribu rupiah untuk juara dua, 5 juta 500 ratus ribu rupiah untuk juara ketiga.

(PROKOMPIM)

Kawal Pengelolaan APBD 2025, Pemprov Kaltara Gelar Rakor Bersama KPK

JAKARTA – Dalam rangka pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Diskusi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Strategis Provinsi Kaltara, Selasa (22/4/25) pagi.

Gubernur Kaltara diwakili oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si didampingi Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si membuka resmi rapat dilaksanakan secara daring (zoom meeting).

Turut hadir dalam rapat virtual tersebut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si, kepala OPD terkait, beserta Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Koorsup) KPK Wilayah IV, Tri Budi Rochmanto dan Direktorat Koorsup KPK Wilayah IV Basuki Haryono.

“Kami sangat mengapresiasi KPK atas komitmennya mendampingi Pemda dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pengelolaan APBD dan pengadaan barang dan jasa strategis di Bumi Benuanta,” puji Wagub Ingkong.

Wagub Ingkong mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan PBJ adalah area rawan korupsi, menjadi perhatian khusus oleh Pemprov Kaltara. Sejumlah kegiatan supervisi dan pengawasan telah dilakukan KPK di Kaltara, yakni supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi pada 8 fokus area seperti perencanaan anggaran, PBJ, pelayanan publik, dan pengawasan APIP.

“Dukungan dan pengawasan oleh KPK sangat kami harapkan agar proses pembangunan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi sebagaimana amanat Presiden,” lanjutnya.

Pada rapat ini juga disampaikan informasi mengenai struktur dan postur APBD Kaltara tahun 2025, termasuk alokasi hibah dan pokok pikiran DPRD. Serta status PBJ strategis tahun 2024 dan rencana PBJ 2025 oleh perangkat daerah terkait.

Menutup sambutannya Wagub Ingkong berharap rapat ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendukung pencegahan korupsi dengan memastikan sistem tata kelola keuangan daerah yang bersih dan konsisten.

“Harapan kami semoga KPK dopat terus memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan di Kaltara yang kami cintai ini,” pungkas Wagub dilanjutkan membuka rapat secara resmi.

(dkisp)

Pemprov Kaltara Sosialisasikan Perhitungan Kebutuhan Formasi Pekerja Sosial Dan Penyuluh Sosial

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) diwakili Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Setdaprov Kaltara Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T membuka acara Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perhitungan Kebutuhan Formasi Pekerja Sosial Dan Penyuluh Sosial di Hotel Luminor, Selasa (22/4/25).

Robby menyambut baik terselenggaranya kegiatan yang diinisiasi Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peraturan terbaru terkait jabatan fungsional di bidang kesejahteraan sosial.

Selain itu, peserta akan dibekali dengan keterampilan dalam melakukan perhitungan kebutuhan formasi pekerja sosial dan penyuluh sosial di wilayah kerja masing-masing.

“Dengan perhitungan yang akurat, kebijakan dan program kesejahteraan sosial dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” kata Robby.

Robby menerangkan kegiatan ini adalah langkah penting guna memperkuat formasi pekerja sosial dan penyuluh sosial di Kaltara. Serta merupakan upaya bersama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik dan merata di Kaltara.

Bebernya, jumlah dan susunan jabatan fungsional ini harus dihitung dengan cermat agar instansi pusat dan pemerintah daerah mampu menjalankan tugas pokoknya secara efektif dan efisien dalam jangka waktu lima tahun.

“Dengan perencanaan yang matang, kita dapat memastikan bahwa tenaga profesional yang dibutuhkan tersedia dalam jumlah yang memadai dan memiliki kompetensi yang sesuai,” terang Robby.

Di kesempatan ini, ia menjelaskan terdapat 4 indikator penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan kebutuhan PNS untuk jabatan fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial.

Diantaranya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), ruang lingkup dan jangkauan program kesejahteraan sosial, jumlah organisasi atau lembaga pelayanan kesejahteraan sosial, serta tipe unit kerja organisasi pelaksana.

“Dengan mempertimbangkan indikator ini, kita dapat memastikan bahwa jumlah tenaga sosial yang tersedia dapat mengakomodasi kebutuhan pelayanan sosial di lapangan,” tambahnya.

Sementara itu, mewakili Kepala Dinsos Kaltara, Sekretaris Dinsos Drs. Saharuddin melalui laporannya mengatakan, sebanyak 42 orang dari provinsi maupun kabupaten/kota mengikuti sosialisasi dan bimtek ini.

Ia mengatakan sasaran kegiatan ini adalah adanya pemahaman yang lebih baik mengenai aturan dan perhitungan kebutuhan formasi kerja.

“Sasaran dari sosialisasi dan bimtek ini adalah adanya pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan terbaru jabatan fungsional di bidang kesejahteraan sosial. Selain itu, membekali peserta dengan keterampilan dalam melakukan perhitungan kebutuhan formasi pekerja sosial dan penyuluh sosial di masing-masing daerah,” tutupnya.

Pada kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yakni Kokom Komalawati, M.Si dan Yulia Ningrum, M.Kesos.

(dkisp)