Bulan: April 2025

Andi Amriampa Harapkan Pemerintah Daerah Tetap Aktifkan Desa Tangguh Bencana

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Utara (Kaltara) menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten / kota untuk tetap mengaktifkan program Desa Tangguh Bencana yang ada di wilayahnya.

Hal ini diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Kaltara Andi Amriampa, S.Sos., M.Si ditemui selepas melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Tahun 2025 di Kantor Gubernur Kaltara, Sabtu (26/4).

Andi Amriampa menyebutkan dalam upaya menanggulangi resiko bencana di provinsi Kaltara, BPBD sudah menjalankan program terbentuknya Desa Tangguh Bencana, diantara ada di Desa Long Peso Kabupaten Bulungan dan Desa Long Apung Kabupaten Malinau.

“Jadi Desa tangguh Bencana berada di pinggir sungai merupakan wilayah yang sering terdampak bencana banjir. Jadi disitu kita aktifkan Desa Tangguh Bencana,” ucap Andi Amriampa.

Namun Andi Amriampa menjelaskan, bahwa saat ini kewenangan pembentukan Desa Tangguh Bencana sekarang sudah bergeser kewenangannya ke pemerintahan kabupaten / kota.

Untuk itu ia berharap, nantinya bisa dapat berkoordinasi dengan BPBD yang ada di kabupaten kota untuk tetap mengaktifkan Desa Tangguh Bencana yang sudah terbentuk, termasuk para petugas yang pernah dilatih dalam penanggulangan bencana, cara melakukan evakuasi, beserta mitigasi bencana.

“Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Pj. Sekprov Bustan dalam 1 tahun harus diadakan pelatihan atau simulasi,” tambahnya.

Bebernya, dalam mendukung program Desa Tangguh Bencana sebenarnya sudah ada alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana di dalam setiap pemerintahan desa.

“Ini tergantung dari kebijakan pemerintah daerah masing – masing, saya menghimbau kepada aparat pemerintah desa untuk bisa berperan aktif dalam upaya penanggulangan bencana,” tutupnya.

(dkisp)

 

Kaltim dan Kaltara Sepakat Bangun Jalan Tembus Perbatasan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

BALIKPAPAN – Perjuangan memberikan keadilan di wilayah perbatasan salah satunya bagi masyarakat Apau Kayan kini menemukan titik terang. Pemerintah Provinsi (Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) dan Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) akan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Hak Guna Umum (HGU).

Komitmen ini dicetuskan saat audiensi Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum bersama Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud., SE., ME. Pertemuan ini membahas hal yang berkaitan dengan ruas jalan dalam wilayah kerja PT Sumalindo Lestari Jaya, Sabtu (26/4).

“Malam ini pertemuan yang luar biasa yang diprakarsai oleh Gubernur Kaltim. Puji syukur bahwa agenda kita malam ini semua berjalan lancar. Semua yang menjadi program kita, akan kita laksanakan di tahun ini dan manfaatnya akan dirasakan masyarakat Kaltim dan Kaltara,” kata Gubernur Zainal.

Menurutnya masyarakat Apau Kayan dipastikan tidak bergantung kebutuhan sandang maupun pangan dari Serawak-Malaysia. Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah terus mengupayakan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan wujud nasionalisme.

“Karena masyarakat Kaltara yang berada di Apau Kayan berbatasan dengan Serawak. Kebutuhan sembako, material dan lainnya didatangkan dari Serawak ini perlu perjuangan. Bahkan dalam perjalanannya mengancam jiwa manusia karena kondisi jalan rawan kecelakaan,” ungkapnya.

Menanggapi sejumlah fakta dilapangan yang dibeberkan Gubernur Zainal, Gubernur Rudi menegaskan bahwa Pemprov Kaltim telah mengambil sikap.

Ia mengatakan telah menyiapkan anggaran Rp28 miliar yang bersumber dari pergeseran anggaran dengan target pemeliharaan, yang terpenting adalah bisa dilewati terlebih dahulu. APBD Provinsi Kaltim dipersiapkan Rp200 miliar

“Jadi jangan ragu, kami punya komitmen membuka jalan. Yang kami pikirkan di sini adalah manfaat untuk masyarakat,” ujar Gubernur Rudi.

Selanjutnya, ia juga berharap agar anggaran tersebut masih bisa bertambah hingga mencapai Rp300 miliar. Mengingat masyarakat Apau Kayan membutuhkan waktu 3 minggu untuk tembus ke Mahakam Hulu

“Intinya kami siap untuk membenahi akses jalan. Khususnya akses jalan Sumalindo yang menggunakan HGU. Alhamdulilah semua bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat paling lambat bulan depan konektivitas sudah bisa di gunakan saudara-saudara kita dari Apau Kayan ke Mahakam Hulu,” harapnya.

Sebagaimana diketahui jalan ini sepanjang 144km di mana 122 km berada di Kaltim, 22 km di Kaltara, dan 88 km di kawasan hutan.

Gubernur Rudi menembahkan, Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) juga menyepakati untuk membuka jalan baru dari Bongan (Kutai Barat) hingga Sotek. “Dengan pembiayaan bersumber dari anggaran OIKN, Balai Jalan Nasional dan anggaran jalan Provinsi Kaltim, mudah – mudahan selesai tahun depan,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Gubernur Zainal, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Kaltara H. Sapi’i, S.T., M.AP, Kepala BPPD Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si, Kepala Dinas Kehutanan Kaltara Nur Laila, S.Hut, M.Si dan Kepala Bappeda-Litbang Kaltara Bertius, S.Hut.

(dkisp)

Hari Kesiapsiagaan Bencana 2025, Pj. Sekprov Himbau Kesiapsiagaan Bencana Dimulai Dari Keluarga

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Kesiapsiagaan bencana perlu dibangun dari awal sejak dini dimulai dari lingkungan terkecil yaitu Keluarga. Kesiapan masyarakat menghadapi ancaman menentukan besar kecilnya resiko dan dampak bencana yang akan diterima.

Disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) yang diwakili Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E, M.SI yang menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada Upacara Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Tahun 2025, digelar dilapangan Kantor Gubernur Kaltara, Sabtu (26/4) pagi.

Pada peringatan HKB Tahun 2025, Pj. Sekprov Bustan bersama Kepala Pelaksana BPBD Kaltara Andi Amriampa, S.Sos. M.Si dan beserta jajaran BPBD turut melaksanakan simulasi pemadaman kebakaran api menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Mengusung tema “Siap Untuk Selamat” dengan sub tema “Bangun Kesiapsiagaan Sejak Dini”, Bustan menyebutkan terdapat pesan kuat bahwa keselamatan dalam menghadapi bencana sangat bergantung sangat bergantung pada kesiapan setiap individu.

“Melalui tema ini, masyarakat diajak untuk menyadari bahwa kemampuan menyelamatkan diri tidak datang tiba – tiba, melainkan harus dibangun dan dilatih terus – menerus, dimulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga hingga ke komunitas yang lebih luas,” ucapnya.

Ia menghimbau pentingnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana masyarakat di daerah rawan bencana, bersama – sama dengan pihak yang berwenang menjadi “Subjek” atau Pelaku.

Masyarakat Indonesia belum terbiasa melakukan latihan atau simulasi secara rutin maka diusulkan secara khusus perlu dilakukan secara serentak dengan skala nasional, “Melibatkan seluruh lapisan masyarakat minimal 1 (satu) kali setahun melakukan latihan simulasi kebencanaan,” tegas Bustan.

Peringatan HKB Tahun 2025, Bustan berharap masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya kesiapsiagaan bencana yang dimulai dari lingkungan keluarga hingga ke komunitas luas.

“Melalui keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, HKB diharapkan menjadi tongak terbentuknya bangsa Indonesia yang semakin siap, siaga dan tangguh dalam menghadapi resiko bencana,” pungkasnya.

(dkisp)

 

Bupati Irwan Sabri Launching Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri hadir dalam kegiatan Launching Perbaikan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kab. Nunukan Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan bertempat di Jl. Pembangunan, RT. 10, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, yang sekaligus dirangkaikan dengan Penandatanganan MoU Kerjasama antara Pemkab Nunukan dengan Bank Kaltimtara.

Turut hadir Plt. Sekda Nunukan, Dandim 0911/Nnk, Danlanal Nunukan, Kajari Nunukan, Kasi Humas Polres Nunukan, Pjs Ka Kanwil Bank Kaltimtara, Kacab Bank Kaltimtara Nunukan, Camat Nunukan serta OPD terkait.

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah sebuah inisiatif pemerintah atau lembaga terkait yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang tinggal di rumah yang kondisinya tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Program ini umumnya difokuskan pada perbaikan rumah-rumah yang mengalami kerusakan atau ketidaklayakan yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan penghuninya.

Program ini merupakan bagian dari visi Bupati Nunukan serta wujud nyata dari janji kampanye pasangan H. Irwan Sabri – Hermanus dalam Pilkada 2024. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Nunukan akan bekerja sama dengan Bank Kaltimtara, yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada acara ini.

Selanjutnya pada sambutannya, Bupati Irwan Sabri mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan dan seluruh stakeholder yang telah memberikan kontribusi bagi penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Daerah dalam menangani masalah kemiskinan dan penanganan Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kabupaten Nunukan. Dengan kerja sama dan semangat gotong-royong, rumah tidak layak huni di daerah yang kita cintai ini dapat diatasi”, ungkap Irwan.

Lanjut dikatakan secara sederhana dapat dimaknai sebuah rumah dan pemukiman yang layak adalah tempat tinggal keluarga dan warga dengan dukungan fasilitas lingkungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari air bersih, penerangan, sanitasi, saluran pembuangan limbah, serta aman bagi aktivitas penghuninya.

Dalam prosesnya tersebut, saat ini tahapan yang telah dilakukan adalah verifikasi calon penerima bantuan dan sosialisasi bagi penerima bantuan di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan. Selanjutnya, dana akan disalurkan ke rekening penerima melalui Bank Kaltimtara.

(PROKOMPIM)

 

 

APTIKNAS Turut Berpartisipasi di Solartech Indonesia 2025, Pameran Dagang Terbesar di ASEAN

BERANDA


Jakarta- Berandankrinews.com
Setelah sukses di tahun 2024, GEM Indonesia kembali hadir dengan Solartech Indonesia 2025. Pameran Dagang Terbesar di ASEAN untuk Tenaga Surya Fotovoltaik dan Penyimpanan Energi ini diselenggarakan bersamaan dengan sub-acara Battery & Energy Storage Indonesia, Smart Energy Indonesia, INALIGHT, Cable & Wire Indonesia, Smart Home+City Indonesia, Smart IoT Indonesia, dan INATRONiCS.

Ajang ini diikuti oleh lebih dari 1.000 perusahaan global terkemuka, termasuk Atelier Solar Indonesia, JA Solar, AE Solar, Jinko Solar, Ginlong Solis, Utomodeck, Solar Mart Energi, dan masih banyak lagi.

Dalam sambutannya Presiden Direktur PT GEM Indonesia, Baki Lee mengatakan Pameran ini mendapat dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS), serta sejumlah asosiasi seperti APAMSI, ALINDO, APERLINDO, AESI dan NBRI.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga ikut mendukung dan kehadirannya diwakili Ir. Elisabeth Ratu Rante Allo, MM., Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Provinsi DKI Jakarta.

“Solartech Indonesia 2025 ini (diperkirakan) akan dihadiri lebih dari 35.000 pengunjung selama tiga hari (23–25 April 2025) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Indonesia. Ajang ini juga menghadirkan kesempatan utama untuk terhubung dengan para pakar industri terkemuka, membangun hubungan penting, dan memperoleh pengetahuan terbaru di bidang ini,” tuturnya.

Pada kesempatan ini, Ketum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH yang hadir bersama Sekjen APTIKNAS Fanky Christian dan Ketua Komtap Kegiatan APTIKNAS Yolanda Roring mengatakan, kegiatan expo ini sangat berkaitan bidang usaha anggota APTIKNAS. “Kami sangat mengapreasiasi ajang ini karena terkoneksi dengan jenis usaha anggota APTIKNAS yang berkaitan dengan dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi,” ungkap Soegiharto.

Ia juga mengungkapkan, APTIKNAS terus melakukan sosialisasi transformasi digital, terutama program APTIKNAS Smart Nation, dimana di dalamnya ada 2 pondasi, yaitu; Talenta Digital dan Digital Leadership, serta 6 pilar yaitu; Digital City atau Smart City, Artificial Intelligence, Cloud Computing, Cybersecurity, Blockchain dan Hardware.

Soegiharto menambahkan, APTIKNAS terus aktif berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengadakan berbagai Seminar, Webinar dan Workshop dengan tujuan peningkatan SDM dibidang TIK, termasuk telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SDM TIK yang terlisensi dari pihak BNSP RI.

“APTIKNAS saat ini sedang berinisiatif menjalankan program nasional yaitu pelatihan AI untuk 100,000 UMKM di 20 kota besar Indonesia, sepanjang tahun 2025 – 2026, yang bertujuan meningkatkan daya saing UMKM melalui pemanfaatan Teknologi Kecerdasan buatan (AI),” ujar Hoky sapaan akrabnya yang juga menjabat Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Pendiri dan Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Waketum Serikat Pers Republik Indonesia, serta Pendiri dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

Hoky menyampaikan apresiasi kepada EO GEM Indonesia yang telah berhasil menghadirkan para peserta dari luar negeri, yang pada pelaksanaan kali ini terdapat sekitar 600 peserta. Banyak peserta sebelumnya yang telah melakukan investasi membangun parbiknya di Indonesia, untuk memenuhi regulasi terkait TKDN.

Disampaikan pula tentang APTIKNAS yang tetap concern terkait isu TKDN dalam Negosiasi dengan AS. Sebab menurut Hoky sesungguhnya TKDN adalah kebijakan yang pro-pertumbuhan industri lokal, bukan proteksi yang tidak fair. “TKDN justru mendorong investasi asing untuk berkontribusi pada pembangunan kapasitas industri Indonesia melalui transfer teknologi, alih pengetahuan, dan penciptaan lapangan kerja,” imbuhnya.

Saran dari APTIKNAS adalah perkuat data dampak positif TKDN, seperti : peningkatan investasi, lapangan kerja, atau ekspor produk IT lokal, bahkan sesungguhnya TKDN sejalan dengan semangat kemitraan global, bukan sebagai penghalang.

“Kita bisa memilah mana yang memang harus TKDN dan mana yang tidak perlu, karena ada produk produk yang memang belum mampu diproduksi di Indonesia” tuturnya.

Ia juga menambahkan, APTIKNAS sangat mendukung kegiatan pameran ini sebab event ini turut mewujudkan Net Zero Emission (NZE) di 2060 nanti. Termasuk dapat menciptakan Smart City dan Smart Home hingga Smart Village.

“Saya selaku Ketua Umum bersama jajaran pengurus APTIKNAS akan terus berupaya menjalin sinergi dan berkolaboarsi dengan berbagai pihak dalam hal memperkenalkan produk dan solusi untuk implementasi demi mewujudkan Net Zero Emission di tahun 2060 dan program Digitalisasi demi kemajuan serta kemandirian kita dibidang TIK,” pungkasnya.

Sementara itu, pelaksanaan kegiatan ini berlatar belakang pertimbangan bahwa jumlah penduduk Indonesia lebih dari 280 juta jiwa, yang merupakan pemain utama dalam lanskap energi terbarukan di Asia-Pasifik, di mana tenaga surya fotovoltaik (PV) diperkirakan akan mendominasi, mencakup lebih dari 60% (361 GW) dari kapasitas energi terbarukan yang direncanakan sebesar 587 GW. Kemajuan terkini di sektor tenaga surya Indonesia menunjukkan potensinya untuk menjadi pasar tenaga surya PV teratas di ASEAN.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Indonesia menunjukkan adopsi tenaga surya atap yang kuat. Pada tahun 2024, hampir seluruh alokasi tenaga surya atap sebesar 901 MW telah digunakan, dengan hanya tersisa 90 MW. Kuota ini akan meningkat menjadi 1.004 MW pada tahun 2025 dan selanjutnya menjadi 1.593 MW pada tahun 2028.

Selain itu, Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk pengembangan PV terapung di sekitar 325 danau dan bendungan. Informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan bahwa 259 bendungan saja dapat mendukung proyek tenaga surya terapung dengan total kapasitas hingga 14,7 GW.

Kemajuan substansial Indonesia dalam memanfaatkan berbagai sumber daya energi diharapkan dapat menarik investor domestik dan internasional untuk berkolaborasi dalam pengembangan teknologi inovatif di sektor spesifik mereka.

Selain dukungan dari pemerintah dan badan usaha milik negara, GEM Indonesia, penyelenggara acara terkemuka di negara ini, juga secara aktif berperan dalam mencapai tujuan Net Zero Emission 2060.