Kategori: BERANDA

TANJUNG SELOR — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum didampingi Wakil Gubernur, Ingkong Ala, S.E., M.Si hadir pada Rapat Paripurna dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kaltara ke-13 di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, Sabtu (25/10).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kaltara, H. Achmad Djufrie, SE., MM, didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, serta dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Kaltara.

Dalam momen istimewa itu, Gubernur Zainal menyampaikan rasa syukur atas perjalanan 13 tahun Provinsi Kaltara yang terus menunjukkan kemajuan yang positif di berbagai sektor pembangunan.

Ia menuturkan pada tema peringatan tahun ini yakni “Kolaborasi Menuju Kaltara Maju, Makmur, dan Berkelanjutan”, menjadi cerminan nyata atas semangat kebersamaan seluruh komponen daerah dalam membangun provinsi termuda di Indonesia.

“Segala capaian pembangunan yang dinikmati hari ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi semua pihak, dari pemerintah, DPRD, dunia usaha, hingga masyarakat. Kolaborasi inilah yang menjadi kekuatan utama Kaltara dalam menghadapi tantangan dan menatap masa depan yang lebih baik,” kata Gubernur Zainal

Gubernur memaparkan sejumlah capaian makro daerah tahun 2025, di antaranya yaitu pertumbuhan ekonomi mencapai 4,57 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 6,32 persen, serta tingkat pengangguran turun ke level 3,90 persen.

Lalu pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga ikut meningkat menjadi 73,41 poin, dengan Gini Ratio sebesar 0,264 poin yang menunjukkan pemerataan hasil pembangunan dan kualitas SDM di seluruh wilayah Kaltara.

“Capaian ini merupakan hasil nyata kerja bersama, sinergi lintas sektor, dan komitmen seluruh elemen masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah,” bebernya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa Provinsi Kaltara di usia ke-13 tahun menjadi momentum reflektif bagi seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan kerja sama lintas sektor.

Menurutnya HUT Kaltara ke-13 bukan hanya sebagai perayaan semata, tetapi menjadi pengingat bahwa pembangunan harus terus berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan semangat kolaborasi, kita pastikan Kaltara tumbuh menjadi provinsi yang maju dan berdaya saing,” jelas Gubernur Zainal.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal ini dibuktikan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 11 kali berturut-turut.

Selain itu didukung dengan berbagai inovasi daerah seperti Siap SigapKU, Simponi Desaku, dan SIP KOPERKU yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Menutup sambutannya, Gubernur Zainal mengajak seluruh masyarakat Kaltara untuk terus bersatu, menjaga suasana kondusif, memperkuat persaudaraan, serta menatap masa depan Kaltara dengan optimisme menyongsong masa depan yang lebih baik.

“Dirgahayu Provinsi Kalimantan Utara ke-13! Mari kita jaga semangat persaudaraan, perkuat kolaborasi, dan wujudkan Kaltara yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan,” ucapnya.

Acara dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis tumpeng dan nasi rasul oleh Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie kepada Gubernur Zainal, dan Wakil Ketua DPRD Kaltara kepada Wagub Ingkong, beserta jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat.

(dkisp)

JAKARTA – Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2025 sukses digelar di Hotel Borobudur Jakarta pada Kamis (23/10) pagi.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum hadir bersama puluhan Gubernur dan Wakil Gubernur lain, dengan agenda Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus APPSI Masa Jabatan 2023-2025 dan pemilihan Ketua Umum APPSI periode 2025-2029.

Munas VII APPSI 2025 yang dibuka resmi langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, menyampaikan peran penting APPSI dalam menjaga integritas pemerintah daerah.

Ia menuturkan APPSI sebagai mitra strategis pemerintah pusat, diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Bapak Presiden menyerukan bahwa pemimpin harus menjalankan pemerintahan yang bersih dan adil. Secara tegas menyoroti praktik korupsi yang menjadi tantangan pembangunan nasional,” ujarnya membacakan sambutan.

Sejalan dengan tema Munas VII APPSI tahun 2025 yakni “Menjaga Integritas Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Kreatif”, Wamendagri mendorong APPSI agar mampu memfasilitasi kepentingan daerah dalam penguatan kapasitas, optimalisasi otonomi daerah, serta penguatan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.

“Keberadaan APPSI sebagai wadah berhimpun bagi pemerintah provinsi seluruh Indonesia dan harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal, baik dalam rangka meningkatkan kapasitas para anggotanya, maupun dalam memberikan masukan kepada pemerintah pusat,” jelas Akhmad Wiyagus.

Dalam momen itu, Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang bersama Gubernur Sumatera Barat Mayheldi Ansharullah dan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa didaulat menjadi pimpinan sidang pemilihan Ketua Umum APPSI periode 2025-2029.

Penetapan Gubernur Zainal sebagai pimpinan sidang tersebut dimulai dari usulan Ketua Dewan Pakar APPSI, Prof. Ryaas Rasyid. Ia menilai sangat diperlukannya figur yang berpengalaman dan berintegritas untuk memimpin jalannya proses pemilihan Ketua Umum APPSI.

Dalam proses persidangan yang berlangsung kondusif dan penuh kebersamaan, H. Rudi Mas’ud, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum APPSI periode 2025-2029 menggantikan Gubernur Jambi Al Haris yang telah menuntaskan masa kepemimpinannya.

Turut hadir dalam acara ini diantaranya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia Muhammad Qodari, dan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Sebanyak 29 peserta mengikuti tes psikologi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Digelar di Laboratorium CAT Badan Kepegawaian Daerah (BKD), bekerja sama dengan tim ahli dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Jum’at (24/10).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) selaku Panitia Seleksi (Pansel) yang diketuai oleh Jufri, S.Hut.

Ia menjelaskan dari test CAT yang dilaksanakan pada hari (Rabu, 22/10) kemarin. Sebanyak 30 peserta yang dinyatakan lolos ke tahap test psikologi.

Namun, ada satu peserta yang tidak hadir. Hanya menyisakan 29 peserta yang mengikuti tes psikologi ini. Tes tersebut, dijadwalkan selama dua hari.

Lebih lanjut Jufri selaku ketua Pansel, berharap para peserta fokus dan serius dalam mengikuti seluruh tahapan tes ini.

“Pesan saya kepada seluruh peserta, kerjakan soal dengan fokus. Tes psikologi ini cukup sulit, jadi dibutuhkan konsentrasi yang tinggi dan ketenangan,” kata Jufri.

“Harapan kami, hasil tes ini dapat menggambarkan kepribadian peserta yang paling sesuai untuk menjadi anggota KPID Kaltara,” sambungnya.

Disisi lain, Ketua Tim Pelaksana Teknis dari Laboratorium Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin selaku pihak ketiga, Ikhlas Nanang Avandi. Menjelaskan bahwa tes dilaksanakan oleh tim independen.

“Tes ini kami lakukan dua hari karena banyak komponen yang harus dipenuhi, mulai dari integritas, komunikasi, kemampuan kolaborasi, hingga pemecahan masalah. Kami bersikap independen dan melakukan penilaian secara blind review tanpa mengenal peserta,” terangnya.

Ikhlas menegaskan, proses pengolahan hasil tes memerlukan waktu yang cukup lama, karena harus melalui tahap analisis mendalam di laboratorium.

“Hasil tidak bisa langsung diumumkan karena kami harus menilai banyak aspek, seperti sikap, interaksi, hingga indikasi perilaku curang. Setelah semuanya dikaji, baru kami rapatkan hasilnya,” jelasnya.

Pada hari kedua, peserta akan mengikuti Focus Group Discussion (FGD) dengan tema kasus yang disediakan oleh tim penguji.

“Mereka dibagi menjadi enam kelompok dan diberikan kasus seputar penyiaran untuk mencari solusi. Dari situ akan terlihat kemampuan komunikasi, penyelesaian masalah, dan sikap menghargai pendapat orang lain,” kata Ikhlas.

Menurutnya, tes psikologi ini tidak hanya menilai kecerdasan, tetapi juga etika dan perilaku calon pejabat publik.

“Tidak cukup pintar saja, tapi harus punya manner, sikap yang baik, dan kemampuan bekerja sama. Karena anggota KPID nanti akan menjadi pejabat publik,” tutupnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum resmi melantik Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari 4 Pejabat Fungsional dan 129 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 Formasi Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, digelar di Ruang Serbaguna Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (24/10).

Dalam sesi prosesi itu, Gubernur Zainal melantik dan mengambil sumpah janji Jabatan Pejabat Fungsional, pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional, perpindahan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, serta PPPK Tahap 2 Formasi Tahun 2024.

Dalam arahannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pejabat Fungsional dan Pegawai PPPK yang telah resmi dilantik. Ia berpesan agar ASN dapat serius dalam mengabdi kepada masyarakat.

“Semoga amanah ini menjadi awal dari pengabdian yang penuh semangat, tanggung jawab dan keikhlasan dalam melayani masyarakat di Bumi Benuanta,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur menyebutkan pelantikan Pejabat Fungsional dan PPPK hari ini menjadi awal dari perjalanan pengabdian sebagai bagian dari keluarga besar ASN Pemprov Kaltara.

Untuk itu ia meminta seluruh ASN untuk dapat bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas, sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat menjadi pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat Kaltara.

Secara khusus juga Gubernur mengingatkan status PPPK bukanlah pembeda, tetapi bagian integral dari ASN yang memiliki tanggung jawab, semangat, dan tujuan yang sama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan terpercaya.

“Pegang teguh nilai-nilai ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), dan branding bangsa melayani bangsa,” tegasnya.

Dikatakannya bahwa jabatan yang diemban bukan sekedar kedudukan, tetapi merupakan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Melalui sumpah dan janji yang diucapkan bukan hanya formalitas, melainkan komitmen moral dan spiritual yang akan dipertanggungjawabkan kepada negara maupun Tuhan Yang Maha Esa.

“Sekali lagi, selamat kepada seluruh Pejabat Fungsional dan PPPK yang dilantik dan menerima SK. Laksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, semangat pengabdian, dan dedikasi yang tinggi,” ucap Gubernur Zainal

“Mari kita terus bekerja keras, cerdas dan ikhlas demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bermoral, profesional, dan melayani. Jadilah ASN yang dicintai rakyat dan dibanggakan daerah,” pungkasnya.

(dkisp)