JAKARTA – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menorehkan prestasi yang membanggakan di tingkat nasional dengan ditetapkannya Ubek Dayak sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTbI) dan Batu Narit Pa’manit sebagai Cagar Budaya.

Penyerahan sertifikat diterima langsung Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si dari Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon pada acara Apresiasi Cagar Budaya Peringkat Nasional di Gedung A Komplek Kemendikbudristek, Jakarta, Selasa (16/12).

Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Kaltara dalam melestarikan dan mengangkat identitas budaya asli daerah di pentas nasional.

Mewakili Gubernur Kaltara dan masyarakat Kaltara, Wagub Ingkong menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

“Penghargaan yang sekaligus penetapan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya ini diharapkan dapat meningkatkan perhatian, kepedulian serta kebanggaan masyarakat di Kaltara terhadap budaya yang kita miliki,” ucap Wagub.

Wagub berharap kebudayaan asli yang ada di Kaltara dapat dipertahankan dan dilestarikan sehingga dapat dinikmati generasi yang akan datang dan tetap bangga menggunakan kebudayaan sendiri sebagai sebuah kebanggaan.

Ingkong mengatakan warisan budaya tak benda memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai ekonomi dan mendorong pertumbuhan industri kreatif di daerah.

Terhadap warisan budaya tidak cukup hanya pada aspek pelestarian, namun harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat salah satunya dengan mendorong pertumbuhan industri kreatif di Bumi Benuanta.

“Mari kita terus berupaya mengembangkan kebudayaan serta menghidupkan kembali warisan budaya bangsa sebagai potensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Dalam sambutannya, Menbud Fadli Zon menegaskan bahwa warisan budaya tak benda berpotensi besar dalam meningkatkan nilai ekonomi dan mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional.

“Penetapan cagar budaya ini merupakan langkah awal sebagai model bisnis baru dan membuka peluang penggerak ekonomi di daerah,” ujar Fadli Zon.

Ia menyebutkan bahwa sumber daya alam memiliki keterbatasan, sementara warisan budaya justru dapat menjadi penopang ekonomi jangka panjang jika dikelola secara berkelanjutan dan profesional.

“Ketika wastra dari suatu daerah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, hal ini akan menjadi sumber kebanggaan dan memicu pertumbuhan ekonomi budaya serta industri budaya di berbagai daerah, termasuk UMKM,” jelasnya.

Dengan ditetapkannya kedua warisan budaya ini, diharapkan dapat memacu semangat pelestarian, penelitian lebih mendalam, serta pengembangan wisata budaya dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal di Kaltara.

(dkisp)

NUNUKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang kembali menunjukkan komitmennya terhadap masyarakat perbatasan, dengan hadir langsung dalam Kegiatan Panen Raya di Desa Long Kiwar, Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Selasa (16/12).

Meskipun memiliki jadwal cukup padat, Gubernur Zainal tetap menyempatkan diri untuk hadir di tengah masyarakat bahkan menemui langsung para petani di perbatasan Kaltara.

Di kesempatan itu, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas kerja keras para petani Desa Long Kiwar yang terus berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan di daerah.

“Petani perbatasan adalah garda terdepan ketahanan pangan daerah,Pemerintah Provinsi Kaltara akan terus hadir dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur.

Gubernur mengatakan Krayan memiliki komoditas padi unggulan yaitu padi Adan, sebuah komoditas kebanggaan bahkan telah menjadi identitas bagi segenap masyarakat Krayan.

“Padi Adan bukan hanya produk pertanian. Ia adalah warisan leluhur, hasil budidaya turun-temurun yang tetap dijaga keasliannya. Sehingga dikenal sebagai salah satu padi organik terbaik di Indonesia,” ucapnya.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian khususnya pengembangan Padi Adan di wilayah perbatasan menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Menurutnya hal ini harus dilakukan bukan hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga untuk menjaga kualitas serta keberlanjutan tradisi pertanian Krayan.

Kehadiran Gubernur Zainal ini mendapat sambutan hangat dan ramah dari masyarakat Krayan, serta memberikan dorongan motivasi dan semangat baru bagi para petani.

“Kepada seluruh petani Krayan, tetaplah semangat, jangan berhenti berusaha dan teruslah percaya bahwa jerih payah dilakukan hari ini akan menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

Melalui kunjungan ini, Gubernur Zainal menegaskan Pemprov Kaltara akan terus memperkuat sinergi dengan masyarakat perbatasan dalam mendampingi, mendukung dan memperkuat pembangunan pertanian di wilayah perbatasan Indonesia.

(dkisp)

BALIKPAPAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si., menghadiri Apel Tradisi Penerimaan dan Pelepasan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarwan digelar di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) VI/Mulawarman, Senin (15/12).

Apel perpindahan jabatan Pangdam VI/Mulawarman dari Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.I.P., M.Sc., kepada Mayjen TNI Krido Pramono,S.H., M.Si., tersebut berlangsung secara khidmat.

Momentum ini menjadi simbol kesinambungan kepemimpinan sekaligus penguatan sinergi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Katara dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah di utara Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Wagub Ingkong menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah diraih Kodam VI/Mulawarman, khususnya keterlibatan dalam pemecahan berbagai persoalan di Bumi Benuanta.

“Atas nama Pemprov Kaltara dan seluruh masyarakat Kaltara, saya menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha atas segala bentuk pengabdiannya selama ini,” ucap Wagub Ingkong

Wagub menuturkan Pemprov Kaltara dibawah kepemimpinan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H, M.Hum berkomitmen untuk mendukung kepemimpinan Pangdam yang baru dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

“Pak Gubernur Zainal dan saya selaku Wagub Kaltara akan terus memperkuat kolaborasi dengan jajaran Kodam VI/Mulawarman, terlebih daerah kita merupakan wilayah perbatasan yang menjadi beranda NKRI,” jelasnya.

Dalam sambutan perdananya, Mayjen TNI Krido Pramono mengatakan rangkaian tradisi penerimaan dan pelepasan ini bukan hanya sekedar peralihan jabatan, melainkan jalinan kesinambungan kepemimpinan yang telah dibangun selama ini.

“Apa yang sudah berjalan baik di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami teruskan. Pada tahap awal, kami akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan agar lebih optimal,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk dapat saling bersinergi dan berkolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, termasuk dinamika global dan ancaman hibrida yang semakin kompleks.

“Upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi antara Kodam, pemerintah daerah, aparat terkait, media , dan seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.

Dalam rangkaian acara sakral tersebut turut juga dihadiri sejumlah jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menerima hibah tanah dari tokoh masyarakat Drs. H. Budiman Arifin, M.Si.

Penandatanganan berita acara serah terima dilakukan oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si dan disaksikan kedua belah pihak, digelar di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara, Kantor Gubernur Kaltara, Senin (15/12).

Mewakili Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum dan jajaran Pemprov Kaltara, Bustan menyampaikan ucapan terima terkait Hibah Tanah yang berlokasi di Tanjung Buyu, Kabupaten Bulungan.

“Hibah Tanah ini tanpa ganti rugi sepeser perak pun. Tentu ini menjadi harapan kita semua dan cita-cita Gubernur agar pembangunan Masjid Islamic Center juga cepat terlaksana,” kata Bustan.

Bustan mengatakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) cukup berdampak luas khususnya dalam pengerjaan sejumlah proyek pembangunan di Kaltara seperti pembangunan Masjid Islamic Center.

Ia menegaskan penyerahan Hibah Tanah ini dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Masjid Islamic Center di Tanjung Buyu, Kabupaten Bulungan.

“Terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada Pak Budiman, Pak Guntur, Pak Lurah dan semuanya, insyaallah sepanjang saya masih disini akan kita percepat progres pembangunannya,” ucapnya.

“Saya juga masuk dalam pengurusan percepatan pembangunan Islamic Center dan diharapkan masyarakat bisa memakmurkan masjid ini,” jelasnya.

Budiman Arifin yang juga mantan Bupati Bulungan periode 2005-2015 mengatakan niat untuk menyerahkan Hibah Tanah ini sebelumnya sudah disampaikan kepada Gubernur Zainal beberapa tahun lalu.

Ia menyebutkan dengan memiliki tanah yang luas membutuhkan tenaga ekstra dalam pengelolaannya, dan menurutnya akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan Masjid Islamic Center.

“Lokasi ini saya sudah bebaskan lama sebelum tahun 2014. Saya minta ke Pak Sekda untuk mengurus tanah ini baik-baik jadi bisa digunakan keperluan pembangunan Masjid Islamic Center,” ujarnya.

Adapun luas tanah yang diserahkan Budiman Arifin kepada Pemprov Kaltara sebesar 5,6 hektare dan masih ada 3,4 hektare lagi yang akan sedang dihibahkan namun masih dalam berproses penyelesaian administrasi.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., membuka kegiatan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Inklusif, digelar di Hotel Luminor, Selasa (16/12).

Datu Iqro mengatakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif bukanlah sekadar konsep normatif semata, tapi menjadi sebuah kebutuhan nyata dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

“Keberhasilan dari pembangunan tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif masyarakat, dengan peran pemerintah sebagai fasilitator yang menyediakan regulasi dan dukungan kebijakan,” ucap Datu Iqro.

Pelatihan ini menjadi semakin bernilai karena menggunakan modul resmi Fitra-Skala telah teruji secara metodologis, serta dirancang berbasis pembelajaran partisipatif melalui pemanfaatan Learning Management System (LMS).

Ia menuturkan dalam pengelolaan data, penyusunan program dan kebijakan terdapat tantangan diantaranya keterbatasan infrastruktur jalan, wilayah yang sulit diakses dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih terbatas.

“Maka dari itu saya mendorong pentingnya implementasi kebijakan Satu Data Indonesia agar perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Lebih jauh, Datu Iqro juga menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas umum yang inklusif, termasuk penyandang disabilitas di sektor pendidikan, kesehatan dan layanan publik lainnya.

“Ke depannya diharapkan perencanaan mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berkomitmen untuk terus mendorong prinsip kesetaraan gender dan inklusif dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Datu Iqro berharap para peserta pelatihan yang merupakan jaringan masyarakat sipil di Kaltara dapat serius, aktif berdiskusi serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh.

“Dengan keterlibatan masyarakat yang berdaya, kebijakan yang dihasilkan diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan publik dan dapat diimplementasikan secara efektif,” pungkasnya.

(dkisp)