= PLBN Long Nawang dan Labang Masih Proses DED

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Dari 4 titik Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yang akan dibangun di Kalimantan Utara (Kaltara), di antaranya bakal mulai pembangunan fisiknya pada tahun ini. Yaitu PLBN Terpadu Long Midang di Kecamatan Krayan dan PLBN Sei Pancang, Sebatik, Kabupaten Nunukan. Kegiatan pembangunan PLBN akan dilakukan langsung oleh pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.

Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie mengungkapkan, percepatan pembangunan PLBN ini dilakukan menyusul keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019, tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan pada akhir Januari lalu. Di mana dari 11 PLBN tersebut, empat di antaranya bakal dibangung di Kaltara.

“Sesuai Inpres itu, ada 4 titik PLBN di Kaltara yang akan dibangun. Yaitu PLBN Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, PLBN Terpadu Long Midang, Kecamatan Krayan, PLBN Labang, Kecamatan Lumbis Ogong (Kabupaten Nunukan) dan Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaen Malinau. Hanya saja, untuk tahun ini, yang sudah siap dibangun tahun ini ada dua,” kata Irianto.

Dikatakan, pembangunan PLBN Sei Pancang dan Long Midang saat ini sudah dalam proses lelang. Ditargetkan pada Juni 2019 nanti bisa dimulai kegiatan pembangunan fisiknya. Untuk tahap pertama, kata Gubernur yang didampingi Kepala Biro Pengelola Perbatasan Negara  Sekretariat Provinsi Kaltara, Samuel ST Padan, adalah bangunan utamanya, yakni gedung pelayanan PLBN. “Pada bangunan utamanya ini nantinya, akan ada beberapa pelayanan, seperti imigrasi, karantina, termasuk keamanannya. Selain itu, juga dibangun guest house. Setelah itu, tahap selanjutnya pembangunan infrastruktur pendukung lain,” katanya.

Lebih jauh Gubernur mengatakan, anggaran untuk pembangunan 2 PLBN ini semua dari pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019. Nilainya, masing-masing untuk pembangunan PLBN Long Midang sebesar Rp 202 Miliar, dan PLBN Sei Pancang kurang lebih Rp 282 miliar.

Sementara itu, untuk dua PLBN Terpadu lainnya, yaitu Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu dan PLBN Terpadu Labang, Kecamatan Lumbis Ogong akan dibangun tahap selanjutnya. Saat ini kedua PLBN ini masih dalam tahap penyusunan DED (Detail Engineering Design) dan proses pembebasan lahan.

“Untuk PLBN Labang sudah pembuatan DED sudah selesai, tinggal proses selanjutnya. Sedang PLBN Long Nawang masih dalam proses DED. Kalau misalnya anggarannya dapat ditetapkan di tahun ini, melalui sistem tahun jamak bisa menyusul mulai dikerjakan tahun ini juga. Paling lambat tahun 2020, mudah-mudahan pembangunan 2 PLBN sudah mulai dilaksanakan,” kata Irianto lagi.

Sebelumnya, melalui laman resmi Sekretariat Kabinet (Setkab) RI, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu menyampaikan, Kementeriannya terus melanjutkan pembangunan infrastruktur pada kawasan perbatasan, pula-pulau kecil dan terdepan. Hal ini merupakan bagian dari Nawacita Pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran.

Dikatakan, pembangunan kawasan perbatasan bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perbatasan dengan menciptakan embrio pusat pertumbuhan baru.

Pada tahun 2018, ungkapnya, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan Tujuh PLBN Terpadu, yakni 3 PLBN di Provinsi Kalimantan Barat (Entikong, Badau, dan Aruk), 3 PLBN di Provinsi NTT (Motaain, Motamassin, dan Wini) serta satu PLBN di Provinsi Papua (Skouw).

Pada tahun 2019, Kementerian PUPR akan membangun 4 PLBN Terpadu dari 11 PLBN yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. “Empat PLBN yang akan dibangun yakni PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, Sota di Kabupaten Merauke Provinsi Papua dan 2 PLBN di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, yakni Sei Pancang Sebatik dan Long Midang,” kata Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga.

Tujuh PLBN lainnya yang akan dibangun tahap selanjutnya yakni PLBN Serasan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Oepoli di Kabupaten Kupang dan Napan di Kabupaten Timur Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yetetkun Distrik Waropko di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, Long Nawang di Kabupaten Malinau, Jasa-Sei Kelik di Kabupaten Sintang, dan Labang di Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara.

Anggaran pembangunan 11 PLBN ini sebesar Rp 1,7 triliun yang bersumber dari pagu APBN Kementerian PUPR yang disalurkan lewat Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sementara untuk empat PLBN yang akan mulai dibangun tahun ini sudah dalam tahap pelelangan dengan pagu anggaran total Rp 780 miliar.

Pembangunan kawasan perbatasan oleh Kementerian PUPR pada umumnya tidak hanya khusus zona inti PLBN, seperti bangunan utama, bangunan pemeriksa terpadu kedatangan, klinik, carwash/disinfectant, jembatan timbang, pemindai truk, bangunan pemeriksaan keberangkatan, gudang sita, kennel, bangunan utilitas, bangunan check point dan monumen.

Selain itu juga akan dibangun jalan paralel perbatasan, jalan akses menuju pos lintas batas dan pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan perbatasan seperti pembangunan jalan lingkungan, drainase, pengelolaan sampah, dan penyediaan air bersih, termasuk juga pasar sebagai sarana pendukung perkembangan ekonomi masyarakat setempat. (humas/sekkab).

TANJUNG SELOR- Berandankrinews.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Irianto Lambrie menginstruksikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk segera melakukan penanganan cepat terhadap kejadian longsor di Tarakan. Utamanya penanganan terhadap salah satu ruas jalan yang nyaris putus akibat longsor. “Saya tadi mendapat kabar kurang baik dari Kota Tarakan. Sekitar pukul 00.20 Wita dini hari tadi (kemarin) telah terjadi longsor di beberapa wilayah di Kelurahan Karang Anyar, Tarakan Barat. Selain menimpa beberapa rumah warga, longsor juga menyebabkan salah satu ruas jalan di Tarakan, tepatnya di sekitar persimpangan Jalan Bhayangkara, Gunung Selatan yang rusak,” kata Gubernur. Informasi yang dilaporkan, lanjutnya, di sisi jalan itu ada 1 (satu) kios warga yang terdampak dari longsor tersebut.

Irianto mengatakan, berdasarkan hasil survey di lapangan disampaikan  lebar longsoran sekitar 5-7 m dari tebing dengan panjang longsoran  40 meter dan tidak ada korban jiwa.

“Saya sudah instruksikan agar dilakukan penanganan segera. Terutama kepada OPD terkait di Pemprov Kaltara, tentu sesuai dengan kewenangannya. Koordinasi terus dengan pihak Pemkot Tarakan,” ungkapnya.

Untuk saat ini, dikatakan Gubernur, sesuai laporan dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) penanganan sementara sudah dilakukan. Pada lokasi jalan yang longsor telah dibuat banner peringatan dan tanda police line untuk batas sepanjang lokasi longsor dan garis pengaman untuk keselamatan pengguna jalan. 

Selain itu, untuk sementara pengaturan lalu lintas kendaraan berat diarahkan ke ruas jalan lain memutar, tidak diperbolehkan melintasi jalan  tersebut. Oleh Dinas PU juga sudah dibuat petunjuk rambu-rambu untuk kendaraan yang boleh melintas dibatasi 4 ton.

Selanjutnya untuk langkah penanganan permanen, karena status jalan tersebut merupakan jalan provinsi, melalui Dinas PUPR-Perkim Kaltara akan berkoordinasi dan mendatangkan tim ahli analisa longsoran dari Binamarga Kement PUPR untuk investigasi penyebab longsor dan jenis kontruksi permanen yg akan dipakai untuk kontruksi jalan tersebut.

“Untuk penentuan kategori bencana, sementara masih menunggu hasil analisis dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan dan BPBD Prov Kaltara.

Status bencana itu diperlukan untuk mengusulkan alokasi anggaran penanganan bencana dari BNPB Pusat (seperti yang kita lakukan dengan Bencana Abrasi Pantai Aru Pulau Sebatik, Nunukan),” imbuhnya.

Berkaitan dengan musibah ini, atas nama pribadi dan Pemprov Kaltara, Gubernur menyampaikan turut berduka. “Kepada masyarakat yang terdampak, semoga diberi kesabaran. Kami imbau kepada masyarakat, utamanya yang tinggal di daerah-daerah lereng bukit untuk meningkatkan kewaspadaan. Karena berdasar laporan, potensi terjadinya longsor masih memungkinkan terjadi,” ujar Irianto. (humas)

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com –Guna memperkuat investasi di Kalimantan Utara (Kaltara), pemprov melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara, mengimbau kepada seluruh perusahaan penanaman modal untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan I berbasis online.

Kepala DPMPTSP Kaltara Risdianto mengungkapkan, metode penyampaian laporan menggunakan hak akses yang telah diberikan kepada masing-masing perusahaan. Menurutnya, ini wajib disampaikan oleh perusahaan karena sudah ada paying hukumnya, yakni Peraturan Kepala (Perka) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 7 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

“Hingga saat ini kami melihat belum ada perusahaan yang menginput laporan kegiatan penanaman modalnya secara online, batas penyampaiannya paling lambat 10 April 2019,” kata Risdianto belum lama ini.

Meski demikian, penyampaian laporan tersebut masih bisa dilakukan diatas tanggal 10 April 2019. Artinya, selama BKPM belum merilis laporan itu, perusahaan penenaman modal masih bisa menyampaikan LKPMnya secara online. Namun jika ditemukan perusahaan yang menyampaikan LKPM-nya melewati batas, tentu BKPM akan memberikan sanksi sesuai dengan Perkara yang berlaku. Sanksi tersebut berupa peringatan hingga pencabutan izin.

“Selama hasilnya belum dirilis, perusahaan masih bisa menyampaikan LKPM-nya secara online. Kami berharap kepada perusahaan penanaman modal untuk segera menyampaikannya, sebelum batas akhir,”jelasnya.

Risdianto mengatakan, untuk triwulan II, penyampaian LKPM akan kembali disampaikan mulai 1 April hingga Juni, dan batas penyampaiannya 10 Juli 2019. “Biasanya perusahaan menyampaikan LKPM pada tanggal 8, karena pada saat awal, biasanya masih dalam proses membuat penyampaian laporan itu. Para invenstor juga sudah diberi hak akses untuk menginput laporannya secara mandiri,”bebernya.

Risdianto menghimbau kepada setiap perusahaan untuk segera menyampaikan LKPM Periode Triwulan I Januari hingga Maret, dengan batas akhir penyampaian tanggal 10 April 2019. “ Karena LKPM ini menjadi basis alat pengendalian bagi pemerintah. Termasuk jika izin prinsipnya sudah mati, bisa dengan cepat ditindak lanjuti karena sistem pelaporan LKPM ini secara online,” pungkasnya. (humas)

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Transportasi merupakan salah satu faktor yang cukup mempengaruhi fluktuasi nilai inflasi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Untuk itu, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Irianto Lambrie mengaku Pemerintah Provinsi (Pemprov), melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) intens memperhatikan perkembangannya. Salah satunya, mengenai harga tiket pesawat.

“Kaltara ini, topografisnya berbeda dari daerah lain. Banyak daerah yang sulit dijangkau melalui darat, sehingga harus melalui udara. Dari itu, keberadaan bandara penting, dan tentunya harga tiket pesawat pun menjadi tolok ukur kemampuan masyarakat untuk beraktivitas. Untuk itu, harganya menjadi perhatian,” kata Gubernur saat menghadiri Musrenbang RKPD Tahun 2020 Provinsi Kaltara, Selasa (2/4) lalu.

Fluktuatif harga tiket pesawat pun disoroti Gubernur. Tak terkecuali, meroketnya harga tiket pesawat yang terjadi belum lama ini. “Terkait kenaikan harga tiket pesawat ini, saya selaku Gubernur Kaltara telah bersurat kepada kementerian terkait, untuk dapat menurunkan harganya. Juga menyesuaikan batas atas dan batas bawah sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat Kaltara khususnya,” ungkap Irianto.

Untuk perkembangan aktivitas kebandaraan sendiri, Gubernur mengaku aktivitasnya terus meningkat. “Meski harga tiket cukup tinggi, namun aktivitas masyarakat yang mengandalkan pesawat udara di Kaltara, cukup stabil,” urai Gubernur.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kaltara, sebanyak 1.074 pesawat datang, dan 1.078 pesawat berangkat dari 6 bandar udara (Bandara) di Kaltara sepanjang Januari hingga Februari 2019. 6 bandara itu, yakni Bandara Juwata Tarakan, Bandara Tanjung Harapan (Bulungan), Bandara Nunukan, Bandara Kol RA Bessing (Malinau), Bandara Yuvai Semaring (Nunukan), dan Bandara Long Apung (Malinau).

Dalam 2 bulan pertama di tahun ini jumlah penumpang yang datang dari 6 bandara tersebut, sebanyak 50.896 orang dan yang berangkat 49.036 orang. “Bandara Juwata Tarakan paling tinggi aktivitas kebandaraannya. Tahun ini, pada Januari hingga Februari tercatat pesawat yang datang mencapai 399 unit, dan yang berangkat juga 399 unit. Sementara penumpang yang datang, 37.796 orang, dan yang berangkat 34.958 orang,” kata Kepala Dishub Provinsi Kaltara, Taupan Madjid, Rabu (3/4).

Sementara pada 2018, total jumlah penumpang yang datang dari 6 bandara tersebut mencapai 539.630 orang dan yang berangkat 538.146 orang. “Dari evaluasi kami, ada 4 bandara yang menjadi pintu bagi pesawat untuk keluar dan masuk Kaltara, yakni Bandara Juwata, Bandara RA Bessing, Bandara Tanjung Harapan dan Bandara Long Apung,” tutur Taupan.

Pada 2018, Bandara Juwata Tarakan mencatatkan jumlah penumpang datang sebanyak 504.309 orang dan yang berangkat 511.119 orang. Sementara pesawat yang datang sebanyak 6.010, begitu pula yang berangkat. “Bandara Juwata menjadi pintu masuk utama bagi transportasi udara di Kaltara. Ini juga ditopang dengan banyaknya maskapai penerbangan yang beraktivitas di bandara tersebut,” jelas Taupan. Sedangkan di 2017, total jumlah penumpang yang datang dari 6 bandara tersebut, menurut data Dishub Kaltara sebanyak 565.757 orang, dan yang berangkat 590.089 orang. Untuk pesawat yang datang sebanyak 12.290 unit, dan yang berangkat 12.524 orang.(humas)