6 Bandara Masuk Prioritas Pengembangan

= Mendapat Alokasi Rp 1 Triliun, Terealisasi Rp 425 Miliar Lebih

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Perhubungan (Dishub), terus berupaya menggenjot peningkatan Bandar Udara (Bandara) di Kaltara. Didukung penuh melalui pendanaan dari pusat, pengembangan Bandara dimulai sejak 2014 lalu.

Setidaknya ada 6 bandara yang menjadi prioritas, yakni Bandara Juwata di Tarakan, Bandara Tanjung Harapan di Bulungan, Bandara Kolonel RA Bessing di Malinau, Bandara Long Apung di Malinau dan Nunukan (Bandara Nunukan dan Yuvai Semaring).

Keenam bandara tersebut dalam kurun waktu lima tahun telah berubah. Seperti Bandara Tanjung Harapan, pada 2014 panjang runway masih 1.200 x 30 m, kini telah bersolek dengan panjang runway mencapai 1.600 x 30 m, sehingga bisa didarati oleh pesawat jenis ATR-72. Termasuk bandara lainnya, yakni Kolonel RA Bessing, Nunukan dan Yuvai Semaring.

Kepala Dishub Kaltara Taupan Madjid mengatakan, selama kurun waktu 2017-2018, pengembangan 6 bandara di Kaltara mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar sekitar Rp 1 triliun. Melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub), hingga kini sudah terealisasi sebesar Rp 425.810.264.001. “Itu artinya, masih tersisa setengah triliun lebih yang belum terealisasi. Dan diharapkan tahun ini akan terealisasi,” katanya.

Sementara itu, untuk dana bantuan bandara tahun ini, berdasarkan informasi dari Dishub, sebanyak 6 bandara di Kaltara mendapatkan dana bantuan dari APBN dengan total diperkirakan mencapai Rp 200 miliar lebih, yang digunakan pengembangan infrastruktur penunjang bandara serta dilakukan perbaikan terhadap runway yang rusak.

Dari total Rp 200 miliar lebih itu, Bandara Long Apung di Kecamatan Krayan Selatan, Malinau mendapatkan bantuan terbesar yakni Rp 80 miliar. “Ini dikarenakan adanya gunung di depan runway yang harus dipotong, sehingga memerlukan anggaran yang cukup besar,” tutupnya.(humas)

Kaltara Tuan Rumah SKMB VII

MUHIBAH : Sekprov Kaltara H. Suriansyah saat menghadiri pembukaan SKMB VII/2019 di Stadion Indoor Telaga Keramat, Tarakan, Sabtu (27/4).

TARAKAN – Berandankrinews.com – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), tepatnya Kota Tarakan menjadi tuan rumah Sukan Kesihatan Muhibah Borneo (SKMB) VII/2019. Pada perhelatan tahunan yang disertai para pekerja di bidang kesehatan dari tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam ini, ada 3 poin penting yang ingin dicapai. Yaitu, mempererat tali silaturahmi, membudayakan olahraga dan sharing informasi mengenai perkembangan dunia kesehatan dekade ini. Demikian disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah mewakili Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie saat membuka perhelatan tersebut, Sabtu (27/4) di Stadion Indoor Telaga Keramat, Tarakan.

Diungkapkan Sekprov, tujuan lain dari penyelenggaraan event ini, adalah mengajak seluruh masyarakat Borneo, khususnya masyarakat Kaltara untuk tidak melupakan pentingnya berolahraga guna meningkatkan kualitas kesehatan. Utamanya, bagi kaum pekerja. “Bagi Kaltara, event ini merupakan yang pertama kali digelar,” tutur H Suriansyah.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltara Usman mengungkapkan, pada event kali ini ada 8 cabang olahraga (Cabor) wajib, 2 cabor pilihan, 1 cabor tradisional dan 2 cabor seni budaya yang dipertandingkan.

Ke-8 cabor wajib itu, di antaranya sepakbola, futsal, bulu tangkis, tenis meja, bola vola, dan balap sepeda. Sementara cabor pilihan, yakni golf dan catur. Lalu, menyumpit menjadi cabor tradisional, dan senam serta tari kreasi dikategorikan cabor seni budaya. “Selain itu, panitia juga memiliki opsi menambah cabor apabila minimal ada 3 peserta yang hadir untuk bertanding. Cabornya menyesuaikan,” ulas Usman.

Total peserta ajang ini, 455 orang. Terdiri dari, kontingen Kaltara 150 orang, Kalimantan Selatan (Kalsel) 19 orang, Kalimantan Timur (Kaltim) 55 orang, Kalimantan Tengah (Kalteng) 20 orang, Labuan 63 orang, Brunei Darussalam 63 orang, Sabah 42 orang, dan Sarawak 43 orang. “Untuk venuenya, di antaranya Stadion Datu Adil, GOR Naga Mas dan lainnya,” tutup Usman.(humas)

Pimpinan Redaksi Media Berandankrinews Kunjungi Biro Se Sulawesi Selatan

Sulsel, Berandankrinews.com, Pimpinan Redaksi Media Berandankrinews.com, Darwin, A.Md berkunjung ke Wilayah Sulawesi Selatan.

Pimpred bersama kepala biro di hotel The Novena

Dalam kunjungannya, untuk ajang Silaturahmi dengan para Kepala Biro Media yang di pimpinnya, Kunjungan Pimpred di dampingi Oktavianus redaktur berandankrinews.com.

Kunjungan saya ini ditemani Redaktur dalam rangka silaturahim kepada para kepala biro yang ada di sul-sel juga sekaligus ingin silaturahmi kepada para mitra kerja media kita, Kata Darwin, Sabtu (4/5/19).

Dia menyebutkan bahwa Kantor Berandankrinews.com berpusat di Kalimantan utara (Kaltara).

“Kantor kita berpusat di Kaltara, jadi kami berangkat dari Kaltara sejak Selasa (30/4/2019) mengunakan jalur laut dari Nunukan ke Pare-Pare, Sulsel, selama Dua malam di perjalanan dan tiba di Pare-Pare Kamis pagi dan melanjutkan perjalanan ke Soppeng, di Soppeng semalam lanjut lagi ke Bone,” Jelas Darwin.

Menurut Darwin, perusahaan Media Berandankrinews.com sudah berskala Nasional, Dia juga berpesan agar tiap biro lebih menjaga kode etik Jurnalistik sesuai ketentuan Dewan Pers, serta memahami aturan undang-undang pers Nomor 40 tahun 1999.

“Media kita kan sudah berskala nasional, Mari kita jaga dan patuh kepada kode etik jurnalistik dan memahami bersama Undang-undang Pers,” Jelasnya.

Darwin juga sangat bangga dan mengapresiasi dalam penyambutannya yang dilakukan kepala Biro Soppeng dan Bone.

“Terima kasih banyak atas penyambutannya dan saya sangat bangga atas semua yang telah dilakukan rekan-rekan Kepala Biro Soppeng dan Bone,” ujarnya

Sementara itu, Oktavianus juga mengatakan, di ajang silaturahmi ini sangat senang bisa bertemu langsung dengan rekan-rekan Kepala Biro Se Sulawesi Selatan, dikarenakan selama ini kita hanya dapat kenal dengan rekan-rekan di group whatshapp.

“Senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan kepala Biro dan saya ucapkan terimakasih atas sambutan para kabiro yang ada di Sul-Sel khususnya Kabiro Bone dan Soppeng,”Tuturnya.

Para Kabiro menyambut baik kunjungan Pimpres dan memfasilitasi silaturahim kepada mitra kerja media ini. (Herwan)

Pemprov Apresiasi Kinerja Bankaltimtara

BALIKPAPAN – Berandankrinews.com – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Suriansyah, mewakili Gubernur Dr H Irianto Lambrie, hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bankaltimtara, Kamis (25/4). Suriansyah mengungkapkan, agenda yang dibahas dalam rapat ini, adalah terkait laporan hasil audit Kantor Akuntan Publik Sriyadi, yang memaparkan laporan keuangan PT Bankaltimtara mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Kita mengapresiasi kinerja pengurus Direksi PT Bankaltimtara, di mana telah mendapatkan opini WTP dari Kantor Akuntan Publik,” jelas Suriansyah. Berkaitan dengan posisi modal saham Pemprov Kaltara, disebutkan, per akhir Desember 2018 di Bank Kaltimtara sebesar Rp 170 miliar. Di mana tahun 2019 pemprov telah menyetorkan Rp 20 miliar pada Maret lalu. Namun dana tersebut akan dibahas dan dicatat dalam tahun buku 2019. “Sehingga penyertaan modal kita tahun 2019 menjadi Rp 190 miliar. Sedangkan untuk besaran deviden masih akan terus dibahas,” kata Suriansyah.

Seperti diketahui, pada 2018 lalu, Pemprov Kaltara sudah mendapatkan deviden sebesar Rp 11 miliar dari penyertaan modal tahun 2017 sebesar Rp 150 miliar. Deviden tersebut kembali disertakan dengan menambah Rp 9 miliar pada tahun 2018. “Jadi total yang kita sertakan tahun 2018 sebanyak Rp 20 miliar. Tadinya kita anggarkan Rp 50 miliar, tetapi kita rasionalisasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Irianto Lambrie menyatakan, Pemprov akan menambah penyertaan modal di Bank Kaltimtara sebesar Rp 20 miliar tahun ini. Modal investasi tersebut telah dianggarkan dalam APBD 2019.

Penambahan tersebut untuk menguatkan modal sekaligus meraup return investasi dengan deviden. Hal itu sebutnya, akan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. “Kita sudah setor Rp 170 miliar. Insya Allah tahun ini kita menambah Rp 20 miliar,” kata Irianto.

Tahun 2018, Pemprov Kalimantan Utara sudah mendapatkan deviden sebesar Rp 11 miliar dari penyertaan modal tahun 2017 sebesar Rp 150 miliar. Deviden tersebut kembali disertakan dengan menambah Rp 9 miliar pada tahun 2018. “Jadi total yang kita sertakan tahun 2018 sebanyak Rp 20 miliar. Tadinya kita anggarkan Rp 50 miliar tetapi kita rasionalisasi,” tuntasnya. Jika menambah modal lagi sebesar Rp 20 miliar tahun ini, maka jumlah modal Pemprov di Bank Kaltimtara mencapai Rp 190 miliar. (humas)

Bersama Wapres, Gubernur Hadir di KTT GMF-BRI

= Kerja Sama B to B Perusahaan RI – RRT Tingkatkan Investasi di Indonesia

Beijing – Berandankrinews.com – Dipimpin langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) HM Jusuf Kalla dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja, sebagai delegasi dari Indonesia, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Irianto Lambrie turut hadir dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Global Maritime Fulcrum – Belt and Road Initiative (GMF-BRI) yang digelar di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada Jumat dan Sabtu, 26-27 April lalu.

Selain dari Indonesia, dalam pertemuan yang diinisiasi oleh Pemerintah RRT atau China itu juga dihadiri oleh sejumlah Perdana Menteri (PM) dan pimpinan dari 80 negara yang mengikuti. Seperti di antaranya, ada PM Singapura, PM Malaysia, PM Spanyol, Negara-Negara Afrika dan Amerika Latin, dan lainnya.

Gubernur mengungkapkan, dalam pertemuan itu secara spesifik membahas kerja sama regional, utamanya di bidang ekonomi yang dinamai dengan GMF BRI, untuk mewujudkan jalan sutra maritim abad ke-21 yang digagas Pemerintah China.

Selain itu, lanjutnya, dalam pertemuan itu juga telah dilakukan penandatanganan sejumlah kerjasama. Sedikitnya ada 30-an kontrak proyek yang masuk dalam koridor GMF-BRI, yang nantinya dikerjakan oleh perusahaan dari Indonesia dan RRT. Termasuk di antaranya ada di Kaltara, yaitu Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).  “Kontrak kerja sama yang dilakukan ini adalah business to business (B to B) antar perusahaan dari Indonesia dan China, bukan antar pemerintah. Dalam hal ini pemerintah hanya memfasilitasi,” jelas Gubernur.

Sementara itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang memimpin delegasi Indonesia, dikatakan Gubernur dalam pernyataannya menegaskan, pemerintah Indonesia juga mendukung investasi dari Negeri Tirai Bambu yang dipayungi program jalur sutra abad 21 atau Belt and Road itu.

Hal itu juga disampaikan Wapres ketika bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di The Great Hall of People di Beijing. Meski demikian, Wapres menegaskan Indonesia tetap memegang kendali dan tidak bisa didikte oleh pihak luar. “Indonesia sangat mendukung pertemuan Belt and Road Forum, tetapi ownership-nya tetap Indonesia. Tidak semuanya Belt and Road, tergantung kerja sama. (Hubungan dagang) harus menguntungkan kedua belah pihak,” kata Gubernur mengutip keterangan Jusuf Kalla.

Menurut Wapres, masuknya investasi asal China melalui program Sabuk dan Jalur (Belt and Road) akan meningkatkan investasi China ke Indonesia. Pasalnya, proyek yang masuk berjenis B to B, bukan governor to governor (G to G). Apalagi, saat ini China dan Hongkong sudah menggeser posisi Singapura sebagai penanam modal asing tertinggi di Indonesia saat ini.

Berkaitan dengan proyek-proyek yang akan dikerjakan melalui kerja sama ini, yaitu di empat koridor BRI, Wapres menegaskan, bahwa itu bukan hanya atas inisiatif dari China, namun juga dari Indonesia yang turut menentukan. “Ada sekitar 30 proyek, tetapi kita menekankan inisiatif bersama bukan hanya dari China. Kita menghindari seakan-akan China yang menentukan. Indonesia yang menentukan,” tegasnya.

Setelah bertemu dengan Xi Jinping, Wapres RI bersama delegasi dari Indonesia, termasuk beberapa menteri Kabinet Kerja, juga ada Gubernur Kaltara melakukan pertemuan dengan pengusaha-pengusaha asal China. Pemerintah juga berjanji memberikan insentif bagi pebisnis China yang ingin membangun proyek di Indonesia. (humas)