TANJUNG SELOR – Utusan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Berprestasi Tahun 2019 berhasil masuk nominasi 6 besar. Kaltara sendiri menempatkan 2 perwakilannya pada lomba gelaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) itu. Yakni, hot mixer untuk membuat paving block limbah plastik buatan Suprapto, warga Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan. Dan, Posyantek Pilar Batas dari Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan yang dianggap telah berperan dalam mengoptimalkan sumber daya alam (SDA) dengan menciptakan peralatan yang dibutuhkan masyarakat, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kaltara Wahyuni Nuzband, utusan dari Kaltara memiliki keunggulan masing-masing. “Suprapto yang membuat hot mixer paving block limbah plastik, sejatinya dapat menjadi jawaban atas masalah sampah plastik yang meresahkan di wilayah pesisir Pantai Pulau Bunyu. Sampah ini belum terkelola dengan baik. Selain itu, sampah sejenis yang dibuang di TPA Bunyu hanya dibakar dan menimbulkan polusi udara,” urai Wahyuni. Keunggulan lainnya, dengan inovasi ini mampu membuka peluang kerja baru bagi masyarakat Bunyu.

Sementara Posyantek Pilar Batas, dinilai cukup berperan dalam mengoptimalkan SDA serta meningkatkan partisipasi masyarakat, juga meningkatkan fungsi kelembagaan yang ada. “Dengan kata lain, ini dapat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai temuan yang disesuaikan dengan potensi lokal,” tutup Wahyuni.

Sebagai informasi, selain Kaltara, Provinsi Jawa Barat (Jabar) juga mengutus 2 perwakilannya pada lomba ini.(humas)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie berpesan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya yang menduduki jabatan agar memagang teguh sumpah/janji yang sudah diucapkan. Demikian ditegaskannya saat memimpin pengambilan sumpah/janji dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, serta jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Jumat (30/08).

“Saya minta, sumpah jabatan yang  diucapkan jangan hanya sebagai retorika, ucapan di bibir saja, dan bukan hanya dijadikan sebagai hal yang rutin. Namun harus kita pertanggungjawabkan. Sumpah bukan hanya disaksikan oleh kita, tapi demi Allah, Zat Yang Maha Pencipta. Jadi jangan dianggap remeh,” kata Irianto dalam arahannya.

Sumpah juga, tegas Gubernur, diucapkan untuk bangsa dan negara. Sehingga diharapkan ASN yang disumpah, menjadi abdi negara yang berbakti dan mentaati aturan-aturan yang dibuat pemerintah. “Jadi lah manusia yang selalui berusaha menepati, memegang teguh sumpah,” tandasnya.

Ada 66 ASN yang dilantik dan diambil sumpah janji jabatan pada acara yang dilangsungkan di Aula Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara, Jumat (30/08) lalu. Termasuk 3 jabatan tinggi pratama. Yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. “Dalam lingkungan organisasi, termasuk di jajaran pemerintahan, mutasi merupakan yang biasa, dan harus dilakukan. Jadi bukan hal yang luar biasa,” kata Gubernur menjelaskan tentang pelaksanaan mutasi.

Kenapa dilakukan mutasi? Irianto menerangkan, mutasi dilakukan karena beberapa hal. Seperti karena adanya kekosongan jabatan, entah pejabat sebelumnya pensiun atau meninggal dunia. Kemudian karena ada promosi, pembinaan. Ada juga yang dilakukan sebagai punishment, hingga untuk penyegaran.

“Mutasi dilakukan juga sebagai implementasi Undang-Undang. Untuk itu bagi ASN atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) wajib untuk memahami. Salah satunya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang ASN. Di mana, di dalamnya termasuk mengatur tentang mutasi bagi ASN,” terangnya.

Ada beberapa hal penting yang disampaikan, berkaitan dengan pelaksanaan mutasi jabatan. Pertama, bagi para pejabat yang baru saja dilantik, diminta untuk wajib mensyukuri. “Saya paham, dalam momen ini, pasti ada yang kecewa, ada juga yang senang. Sebagai Warga Negara yang baik, apalagi ASN yang sudah disumpah, harus menerima. Tetap syukuri, dan bekerja dengan sungguh di mana pun posisi kita. Harus diingat juga, bahwa jabatan ini hanya sementara,” ujar Irianto

Termasuk bagi yang sering pindah-pindah jabatan, menurutnya, hal itu justruk bisa untuk diambil hikmahnya. “Justru dengan ini (sering berpindah jabatan), akan memperbanyak pengalaman kita, yang tidak dimiliki oleh oleh banyak ASN lainnya. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah yang buruk. Selalu lah berpikir positif,” kata Gubernur lagi.

Kedua, Irianto minta agar sumpah jabatan hanya dijadikan sebagai hal yang rutin. Namun harus dipertanggungjawabkan. Yaitu menjalankan amanah jabatan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Juga yang tak kalah pentingnya adalah loyalitas.

“Perlu menjadi catatan juga, jabatan diberikan oleh yang memberi kepercayaan, tidak asal memberi. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan. Terutama jabatan pimpinan tinggi pratama, seleksi dilakukan secara terbuka. Sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada,” kata Gubernur.

Ketiga, pesan Irianto, tantangan bagi aparatur pemerintahan akan makin berat. Sehingga sebagai ASN harus kuat. Apalagi di era keterbukaan informasi seperti sekarang. “Jangan takut, jangan mudah terpengaruh, yang terpenting penting bekerja pada track yang benar, dengan berpegang pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Terakhir, Gubernur berpesan kepada seluruh ASN di lingkup Pemprov Kaltara, utamanya para pengemban posisi jabatan untuk selalu berinovasi dan berkreatifitas. “Belajar dan terus belajar untuk meraih kesuksesan. Dengan belajar, pengetahuan kita akan semakin banyak dan luas,” pungkasnya.(humas)

NUNUKAN – Masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara), tepatnya di Kabupaten Nunukan mulai akhir Agustus lalu sudah dapat menikmati siaran televisi digital. Ini setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama 3 lembaga penyiaran nasional mengembangkan program digitalisasi penyiaran. Dalam artian, alih format media dari bentuk analog menjadi bentuk digital. Peluncuran program ini dilakukan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara bersama Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, Direktur BAKTI Anang Latif, Direktur Utama (Dirut) TVRI Helmy Yahya, Dirut Metro TV Suryopratomo, Direktur Trans TV Ishadi Seotopo Kartosapoetro, Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafidz dan lainnya di Gedung Olahraga (GOR) Dwikora, Nunukan, Sabtu (31/8).

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pun menyambut hangat atas diluncurkannya program tersebut di wilayah perbatasan Kaltara. “Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas diluncurkannya program ini di Kaltara. Program ini semakin memperkuat perubahan pembangunan perbatasan di Indonesia. Dimana, sejak zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo keberadaan perbatasan secara bertahap mulai perubahan yang signifikan. Baik dari bidang infrastruktur jalan hingga kini telekomunikasi, utamanya penyiaran televisi,” kata Irianto saat menghadiri peluncuran program digitalisasi perbatasan “Menjahit Ke-Indonesiaan dari Perbatasan” di Gedung Olahraga (GOR) Dwikora, Nunukan, Sabtu (31/8).

Banyak manfaat diperoleh dari keberadaan siaran TV digital itu. Salah satunya, adalah mempertegas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di perbatasan. Utamanya, melalui penyebaran informasi dari dalam negeri. “Selama ini, infiltrasi informasi dari negara tetangga, Malaysia cukup dominan di wilayah perbatasan. Hal ini, bahkan mempengaruhi kultur masyarakat setempat,” jelas Gubernur.

Implikasi positif lainnya dari perubahan pemanfaatan teknologi siaran digital ini, menurut Irianto adalah modernisasi dan perubahan mindset. “Teknologi analog akan semakin mahal pengoperasiannya. Dan, secara bertahap teknologi ini akan usang. Selain itu, spektrum frekuensi merupakan sumber daya terbatas, sehingga efisiensi menjadi kritikal. Penggunaan teknologi digital, berarti menjadi penghematan spektrum frekuensi tersebut,” ucap Irianto.

Secara teknis, penyiaran digital juga mengefisienkan infrastruktur industri penyiaran. Sekaligus, membuka peluang usaha baru bagi industri konten. “Bahkan, dari analisa Kemenkominfo, penyiaran digital ini akan menghemat biaya listrik hingga 94 persen. Termasuk biaya modal sebesar 79 persen dan biaya operasional sebesar 57 persen,” tutur Gubernur.

Bagi pengguna layanan, siaran digital akan menyajikan pilihan programa dan layanan yang lebih luas. Kualitas gambar yang disajikan pun jauh lebih baik. Disamping itu, interaktivitas atau adanya penawaran berbagai aplikasi interaktif antarmuka yang lebih user-friendly dan personalisasi yang lebih baik. Pengguna juga dapat menikmati kenyamanan layanan video on demand atau catch up yang memungkinkan pemirsan menonton program pada saat memilih. “Yang terpenting, orangtua memiliki kontrol yang lebih besar terhadap apa yang ditonton anak-anaknya di televisi melalui klasifikasi program atau saluran,” beber Irianto menutup.(humas)

TANJUNG SELOR – Dari 23 kuota calon praja (Capra) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang disediakan tahun ini bagi Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), 18 diantaranya berhasil dipenuhi. Ini setelah panitia seleksi nasional (Panselnas) menyatakan 18 peserta tes penentuan akhir (Pantukhir) dari Kaltara, lulus. Pantukhir sendiri digelar mulai 9 hingga 12 Agustus lalu di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat.

Adapun 18 capra itu, terdiri dari 10 capra asal Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan 5 capra, Tana Tidung 2 capra, dan Nunukan 1 capra. “Pengumuman kelulusannya, disampaikan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor IPDN Nomor : 810-409 Tahun 2019, tentang Peseta yang Dinyatakan Lulus Tes Pantukhi Pada Seleksi Penerimaan Capra IPDN 2019,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltara Burhanuddin, kemarin (1/9).

Para capra IPDN tersebut akan mengikuti latihan dasar (Latsar) pada 9 September mendatang. “Latsar akan digelar di Akpol (Akademiki Kepolisian) Semarang. Lama latsar sekitar 1 bulan,” ucap Burhanuddin.

Sebagai informasi, capra dibagi dalam 2 kategori. Yakni, capra dengan kategori passing grade atau diberi label L*. Ini capra yang telah lulus tes pantukhir. Satu lagi, capai dengan kategori cadangan (C*). Ini adalah capra yang dinyatakan lulus pantukhir dan dapat mengisi kekosongan kuota yang tersedia. “Untuk Kaltara, capra yang berkategori C sebanyak 6 orang, sementara yang L 12 orang,” tutup Burhanuddin.(humas)