Presiden Jokowi: Toleransi dan Keterbukaan Adalah Kunci Kemajuan Suatu Bangsa

Jakarta — Keberhasilan sebuah negara dan masyarakatnya sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerima dan mengelola kemajemukan. Semakin masyarakat dapat mengelola kemajemukan dan perbedaannya, maka akan semakin matang pula kedewasaan sehingga mendorong inovasi yang mengarah pada kemajuan bangsa.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada acara peresmian pembukaan Forum Titik Temu “Kerja Sama Multikultural untuk Persatuan dan Keadilan” di Hotel Double Tree Hilton, Jakarta, Rabu, 18 September 2019.

“Kemajemukan itu adalah sebuah kebutuhan karena kemajemukan akan membuat kita menjadi kaya imajinasi untuk berinovasi. Kemajemukan membuat kita akan semakin matang, akan semakin dewasa, dan kemajemukan itu akan menjadi satu bagian tak terpisahkan dari sebuah kemajuan ekonomi,” kata Presiden.

Pada dasarnya, kemajemukan dan kemampuan suatu negara dalam memanfaatkan keterbukaan menjadi kunci bagi lompatan kemajuan. Presiden mengatakan, banyak contoh negara yang bertransformasi menjadi negara maju dengan kemajemukan tersebut, salah satunya Persatuan Emirat Arab (PEA).

Menurut Presiden, Indonesia bisa mengambil contoh dari Persatuan Emirat Arab (PEA) yang berhasil melompat menjadi sebuah negara maju karena sikap terbuka dan kemampuannya mengelola perbedaan.

“Empat puluh tahun yang lalu Uni Emirat Arab (PEA) merupakan negara yang tertinggal. Tingkat melek hurufnya rendah, budaya pendidikannya tertutup dan tradisional. Namun, Uni Emirat Arab sekarang menjadi negara yang sangat makmur dan maju,” paparnya.

PEA diketahui juga tidak memiliki sumber daya alam sebanyak Indonesia namun dapat tumbuh menjadi negara maju dan modern. Saat bertemu dengan Syekh Mohamed (Putra Mahkota Abu Dhabi), Presiden Jokowi mencoba mencari tahu rahasia kemajuan negara tersebut.

“Menurut saya salah satu kunci utamanya adalah keterbukaan dan toleransi. Dan itu saya dapatkan langsung dari beliau, Syekh Mohamed. Bahkan tahun ini di sana menyebut sebagai Tahun Toleransi,” tuturnya.

Kepala Negara menjelaskan, keterbukaan dan toleransi tersebut misalnya bisa terlihat dari keberanian mereka mengundang talenta-talenta besar dunia untuk menjadi pucuk pimpinan perusahaan dan tenaga ahli di negaranya, yang kemudian pada saatnya secara bertahap digantikan oleh warga asli PEA. Tak hanya itu, mereka juga berani mengundang puluhan rektor, dosen, dan guru-guru hebat dari perguruan tinggi dunia.

“Dengan kata lain, isu kemajemukan bukan semata-mata isu sosial atau politik. Penerimaan terhadap kemajemukan juga menjadi isu pembangunan ekonomi. Tanpa adanya penerimaan terhadap kemajemukan, tanpa adanya penerimaan terhadap anggota warga dengan latar belakang yang berbeda-beda, maka masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat yang tertutup dan tidak berkembang,” ucap Presiden.

Kepala Negara sendiri mensyukuri bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara terlahir dengan kemajemukan sejak awal berdirinya. Meski berbeda-beda, sambungnya, bangsa Indonesia memiliki semangat untuk bersatu dalam perbedaan sebagaimana semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika.

“Marilah kita kembalikan lagi kepada semangat berdirinya negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mampu mengelola kemajemukan di internal bangsa kita, yang bisa menjadi teladan, menjadi panutan dunia dalam merawat toleransi dan persatuan, dan juga berani terbuka untuk kemajuan bangsa,” tandasnya.

Untuk diketahui, Forum Titik Temu merupakan tempat berkumpulnya masyarakat yang berorientasi pada gerakan kultural, yang diselenggarakan oleh Nurcholish Madjid Society, Jaringan Gusdurian, dan Maarif Institute. Acara ini digelar sebagai penegasan kebutuhan masyarakat Indonesia untuk terus bekerja sama dan berjalan beriringan dengan berpedoman pada Pancasila. (fri)

Courtessy for
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Program Desa Dievaluasi dan Dimonitoring Kemendes

NUNUKAN – Untuk melihat sejauh mana capaian desa melalui program pemerintah pusat, Kementerian Desa (Kemendes) melakukan evaluasi dan monitoring di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, Rabu (18/9).

Kepala Biro Perencanaan PDT, Kemendes, Veronika Utari mengatakan evaluasi ini merupakan bagian dari tugas Kemendes untuk melakukan pembinaan di daerah tertinggal, perbatasan, kawasan tramigrasi. “Kami ingin mengevaluasi sejauh mana program yang dilaksanakan di tahun 2015 hingga 2019. Apakah memberi dampak manfaat di masyarakat dan sejauh mana kenikmatan ekonomi di Nunukan?,” terangnya kepada Berandankrinews, Rabu (18/9).

Dia mengatakan dari 80 desa ada 21 desa yang kini belum mencapai target. Tentu, lanjut dia, hal ini perlu dievaluasi dan apa kendalannya sehingga belum capai target. “Nanti, bisa lanjutkan di tahun 2020 hingga 2024 kedepannya. Intinya, kita mengevaluasi program yang kita sudah laksanakan selama lima tahun terkahir. Kalau belum perlu evaluasi dan diperbaiki di lima tahun kedepan,” ujarnya.

Untuk pengawasan dana desa, kata dia, sudah ada tim satgas yang dibentuk dan bergabung dengan Kemendagri, Kemenkeu, dan daerah. “Kerjasama itu mengawasai sampai tingkat desa dalam rangka pemamfaatan pencairan dana sesuai dengan aturan maupun normal yang sudah ditetapkan,” tuturnya.

Dia mengaku secara nasional, anggaran dana desa memang terjadi penurunan. Sebab, ada kebutuhan dasar yang menjadi prioritas seperti transportasi, air minum, semitasi, pendidikan, kesehatan, perumahan. “Sebenarnya tidak turun juga sih. Tapi ada pergeseran anggaran untuk hal-hal yang mendasar,” tutupnya.

Sementara itu, Asisten II Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemda Nunukan, Roby Nahak Serang mengatakan, Pemda juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan program dari pusat. “Jika tidak, maka mereka akan pulang ke Jakarta dengan membawa catatan khusus untuk Pemda. Begitu juga sebalik, jika kewajiban berjalan dengan lancar maka mereka pulang membawa catatan yang baik. Dan tingkat kepercayaan mereka juga bertambah sehingga mereka kedepannya mau kembali memberikan program bagi desa kita,” tutupnya.(Irwan)

Pangkas Keterisolasian,Pemkab Nunukan Upayakan Terbukanya Bandara di Sebuku

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan terus berupaya memangkas rentang kendali dalam pelayanan publik. Berbagai upaya dilakukan untuk mewuwujudkan pemerataan dalam pembangunan di segala lini terutama terbuka dan terbangunya sarana transportasi.

Dan sebagai bentuk keseriusan dalam hal tersebut, Pemkab Nunukan tengah berupaya berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk membuka Bandara Perintis di wilayah pedalaman Sebuku sebagaimana Bandara yang ada di Krayan saat ini.

“Ini adalah bentuk upaya Pemkab Nunukan dalam memangkas rentang kendali. Karena kita ketahui bahwa transportasi adalah salah satu sarana vital bagi masyarakat,” tutur Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Nunukan Robby Nahak kepada Pewarta, Rabu (18/9/2019).

Menurut Robby, pihaknya saat ini tengah menseriusi rencana tersebut melalui koordinasi intens dengan Kementerian Perhubungan. Pemerintah Pusat, ungkap Robby, sangat mendukung rencana Pemkab Nunukan tersebut dengan segera akan menyipkan Tim Perencanaan sebelum Bandara tersebut dibangun. Bandara Perintis, lanjut Robby, tak seperti Bandara Regional pada umumnya.

Pasalnya, pesawat yang akan landas dan terbang hanya pesawat kecil semacam Susi Air. Sehingga anggaran pun menurut Robby tak kan menelan terlalu banyak pendanaan.

“Paling lebar 30 hingga 40 meter dan panjang 600 hingga 800 meter. Kalaupun nantinya bandara tersebut akan bertambah maju dan pesat, kebijakan dari Pemerintah pasti akan menyusul,” papar Robby.

Selain karena tekat Pemkab Nunukan yang berkomiten membangun tatanan masyarakat yang berkeadilan dalam pembangunan, bandara tersebut juga sebagai sikap antisipasi terhadap perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Setelah Ibu Kota Negara terbangun nantinya, suka atau tidak suka pasti akan ada gelombang eksodus ke Ibu Kota dan sekitarnya. “Kita jangan lagi berfikir kalau masyarakat Nunukan ini adalah masyarakat tertinggal. Karena saat Ibu Kota Negara terwujud nantinya, Nunukan ini akan seperti Bogor, Bekasi dan wilayah sekitar Jakarta pada saat ini,” tandasnya.

Pun apabila ada yang mengkait-kaitkan rencana Pemkab Nunukan tersebut adalah terselip motif politik karena mendekati Pilkada (sebagaina diketahui Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid menyatakan diri kembali akan berlaga di Pilkada 2020), Robby menilai anggapan masyarakat tersebut sah-sah saja.

Namun ia menegaskan bahwa yang dilakukan Pemkab Nunukan adalah semata-mata demi terciptanya kesejahteraan yang merata untuk masyarakat Nunukan. “Kalau sedikit-sedikit dikaitkan dengan misi politik, berarti kita tidak boleh membangun apapun selama memerintah? Obyektif lah. Karena kepentingan rakyat itu jauh lebih penting daripada kepentingan politik dan misi pribadi,” pungkas Robby.(***)

Disdik Nunukan Janjikan Dua Angkutan Pelajar akan Direalisasi

Nunukan-Setelah menunggu beberapa tahun, kabar angin segar dari Dinas Pendidikan Nunukan menjawab semuah harapam para pelajar di Kelurahan Tanjung Harapan dan Seimenggaris. Pasalnya Dua angkutan Pelajar yang diusulkan tersebut akan segera terealisasi.

Meskipun dua angkutan pelajar tersebut masih dirahasiakan bentuk dan jenisnya yang akan direalisasikan, namun kedatangannya sangat dinanti-nantikan khususnya para pelajar di Kelurahan Tanjung Harapan dan Seimenggaris.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, H Junaidi, SH mengatakan, Untuk tahun 2019 insya Allah kita upayakan.

“Kita sudah melobi di kementerian, mudah-mudahan ada titik terang angkutan pelajar ini ditahun 2019 terealisasi,” Kata Junaidi.

Dikatakannya, kita pro aktif melalui kementerian perhubungan untuk melobi pengadaan angkutan pelajar, semoga sukses dan lancar.

“Intinya kita berupaya, kita juga tidak ingin dibilang hanya janji, semoga tahun ini berhasil,” ujarnya.

Dia juga menuturkan, ada dua unit angkutan pelajar yang kami upayakan, untuk wilayah Kelurahan Tanjung Harapan dan Semenggaris, karena saya sudah meninjau sekolah yang ada di Seimenggaris khususnya Semaja dan Kanduangan itu perlu juga transportasi angkutan pelajar.

“Harapannya semoga teralisasi, supaya anak-anak ini jangan putus sekolah, karena maju mundurnya suatu bangsa terletaknya dipendidikan,” ungkap Junaidi. (al/ov)

BNNK Nunukan Gencarkan Penguatan Wawasan Anti Narkoba dan Pembentukan Relawan Anti Narkoba

NUNUKAN-BNN Kabupaten Nunukan menggelar Asistensi Penguatan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba dan pembentukan relawan anti Narkoba, diikuti 30 orang peserta, dari Instansi Pemerintahan, Lsm dan Media.

Kegiatan tersebut, berlangsung selama dua hari, Rabu dan Kamis (18-19 September 2019) di Hotel New Lenfin, Jalan Tvri Kelurahan Nunukan Timur, Kalimantan Utara, Rabu (18/9/19)

Kepala BNNK Nunukan, Kompol Lamuati, mengatakan kita melakukan suatu upaya-upaya tentang pencegahan pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika.

“Sebagaimana perintah pimpinan dari atas bahwa yang diundang untuk dijadikan relawan adalah orang yang punya kepedulian yang bisa mewakili seluruh masyarakat, seperti bapak ibu masyarakat untuk melakukan upaya dalam hal pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkotika di mana kita sama-sama tahu bahwa Indonesia bukan hanya negara transit sekarang dan Indonesia juga merupakan negara yang memproduksi narkotika,” kata Kompol Lamuati.

Dia juga mengatakan, Kasus yang ditangani oleh Mabes Polri maupun BNN pusat tentang adanya produksi narkotika di Indonesia khususnya di kota-kota besar suatu tantangan buat kita semua jangan sampai ada yang memproduksi narkotika, ini perlu diwaspadai karena ketika sekarang masuk ke Indonesia bukan lagi dari pusat ke desa tapi dari desa ke pusat yang mengingat beberapa tangkapan tangkapan dari itu masuknya melalui perbatasan-perbatasan seperti di Tanjung Balai Asahan di Kalimantan Barat dan juga di Kalimantan Utara.

Kita Renungkan suatu pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oleh hanya Polri dan TNI saja tetapi harus melibatkan seluruh komponen bangsa dan ini juga dikuatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 6 tentang rencana aksi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di mana seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan suatu tempat termasuk di dalamnya komponen masyarakat.

“Maka dengan asistensi penguatan pembangunan berwawasan anti narkoba dan pembentukan relawan anti narkoba, Saya minta kepada semua dengan senang hati menerima materi yang disampaikan Narasumber,” ujar Lamuati.

Lanjut Dia, kegiatan ini nantinya dijelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab itu apa, kemudian hak-haknya apa, kemudian penjelasan dampak hukumnya bagaimana kemudian pentingnya dilakukan pengetahuan dasar yang wajib diketahui oleh para relawan anti narkoba.

“Jadi nama relawan akan terdaftar di pusat dengan nomor yang terdaftar sehingga suatu ketika akan ada manfaatnya bahwa telah menempuh negara yang serasi dengan pusat, yang sangat berguna bagi kita semua,” jelasnya.